Lawan Tindak Fasis Negara dengan Mengusir Militer Dari Kampus

Oleh: Front Mahasiswa Nasional Ranting USU

Perjuangan gerakan mahasiswa untuk menegakan demokrasi di dalam kampus tidak begitu saja selesai pasca kemenangan kecil Reformasi ’98. Pasalnya saat ini di tengah kondisi krisis di tubuh imperialisme khususnya AS upaya  penyelamatan krisis dalam berbagai bentuk semakin masif untuk dijalankan. Salah satu upaya penyelamatannya adalah memastikan negara-negara bonekanya seperti Indonesia tetap pada jalur pengabdiannya, artinya rejim Jokowi-JK arus tetap dipastikan untuk makin gencar menjalankan penghisapan dan penindasan terhadap rakyat. Perkembangan ini kemudian termanivestasi dalam berbagai kebijakan anti rakyat yang terus dikecam dan ditolak oleh gerakan rakyat, tidak terkecuali oleh mahasiswa.

Di tengah upaya memastikan perbaikan iklim investasi dan bisnis di Indonesia dari kecaman dan perjuangan rakyat, rejim Jokowi-JK terus memperliatkan watak fasisnya. Demi menjaga seluruh sektor agar tetap kondusif dan tunduk terhadap seluruh kebijakannya, rejim fasis Jokowi-JK sampai-sampai gencar menurunkan militer untuk memastikannya. Berbagai peran seperti masuk ke desa, teribat aktif dalam pengamanan konflik, teribat dalam kasus-kasus penggusuran dan perampasan tanah, hingga kembali lagi menginjakan kaki di kampus.

Kampus sebagai wadah ilmiah dan demokratis sebagai ruang belajar mahasiswa seharusnya terbebas dari segala intervensi negara. Namun hal ini tidak berlaku pada zaman Jokowi-JK.  Rabu pada  9 September 2015 Mahasiswa USU dikejutkan dengan adanya informasi bahwasanya Kodam I/BB akan melakukan Pameran alutista dan kuliah umum,dengan tema Nasionalisme dan wawasan kebangsaan . Edi Rahmayadi yang baru diangkat sebagai Pangkostrad turut menjadi pemateri dalam membawakan kuliah umum tersebut. Sehingga informasi tersebut menjadi isu hangat di kawasan kampus USU dan mempertanyakan keberadaan militer di kampus karena hal ini menjadi sebuah fenomena yang mengingatkan mahasiswa pada masa orde baru dimana militer begitu mengekang ruang demokratis kampus; Intel berkeliaran dimana mana , mahasiswa dibatasi dalam berorganisasi, berpendapat dan beraspirasi sehingga mengakibatkan pendidikan dalam kampus sangat terbelenggu dan terkekang. Sehingga FMN yang menjadi salah satu organisasi yang selalu respek terhadap permasalahan massa mahasiswa mengambil inisiatif untuk membuat forum konsolidasi dengan berbagai organisasi di kampus USU seperti HMI FISIP USU, GMNI, KDAS, GEMAPRODEM,GMNI FIB (Fakultas ilmu budaya) USU.

Pada hari kamis 10 September 2015, FMN bersama organisasi tersebut mengadakan diskusi bersama sekaligus membahas rencana aksi dengan tema “Usir Militer dari kampus “ dengan berbagai isu turunan seperti “Tolak intervensi militer terhadap dunia pendidikan” , “Tolak Indoktrinasi militer terhadap mahasiswa”, “Pendidikan adalah alat memanusiakan manusia bukan merobotkan manusia”.  FMN dan organisasi yang ikut serta menyatukan diri dalam Gerakan Mahasiswa Anti Militer (GEMAM).

Keesokan harinya, pukul 10.00 Wib, aksi mulai dilakukan dengan tujuan utama adalah Gedung Auditorium USU. namun, upaya mahasiswa harus terhenti ketika massa aksi ingin merangsek masuk ke dalam gedung. Massa aksi ditahan oleh kemanan kampus dan juga penjagaan ketat dari pihak TNI. Alhasil massa aksi akhirnya melakukan orasi bergilir di depan gedung. Tidak sampai disitu, salah satu anggota TNI bahkan mengancam massa aksi dengan perkataan kepada satpam yang diperintahkan untuk mengamankan aksi dan dilajutkan dengan perkataan bernada tinggi “Jangan sampai mereka nanti mati”. Setelah itu, massa aksi mencoba untuk menemui pihak rektorat di gedungnya. Tujuannya adalah menanyakan apa rasionalisasi pihak rektorat mengundang militer ke dalam kampus. Namun, hasilnya masih tetap nihil, karena pihak rektorat tidak bersedian menemui mahasiswa.

Keberadaan militer di dalam kampus USU ini merupakan bukti nyata bahwa institusi pendidikan tinggi memang saat ini ditujukan untuk melahikan lulusan yang memiliki ketndukan dan kepatuhan buta terhadap segala kebijakan rejim. Pihak kampus yang merupakan representasi dari pemerintah juga secara nyata mendukung keterlibatan militer dalam aktifitas kampus. Hal ini berarti menandakan bahwa pemerintah dengan segala skemanya terus melakkan upaya pemberangusan demokrasi di dalam kampus.

Oleh karena itu, sudah saatnya mahasiswa di seluruh penjuru negeri Indonesia untuk merapatkan barisan dan berjuang untuk merebut kembali dan mempertahankan demokrasi di dalam kampus dengan mengusir dan menolak keterlibatan militer dalam setiap aktifitas kampus.