Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap PP FMN: HTN ke-55 Tahun

Pernyataan Sikap PP FMN: HTN ke-55 Tahun

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 23 September 2015 | 20.12


  Jokowi-JK Rejim Perampas tanah kaum tani. Pemuda Mahasiswa Berjuang Bersama Aliansi Dasar Klas Buruh dan Kaum Tani untuk Mewujudkan Reforma Agraria Sejati & Industri Nasional




Setiap tanggal 24 September seluruh rakyat khususnya kaum tani Indonesia memperingati Hari Tani Nasional.  Hari Tani Nasional ini telah diperingati semenjak 55 tahun silam yang ditandai diterbitkannya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 oleh pemerintahan Soekarno tertanggal 24. Terbitnya UUPA No.5 Tahun 1960 memberikan sebuah harapan bagi kaum tani Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Revolusi 17 agustus 1945 yakni reforma agraria sejati sebagai keniscayaan atas kemerdekaan di Indonesia.  Sebab, agenda reforma agraria sejati dengan memberikan hak rakyat atas tanah, menjadi modal utama untuk membangun industry nasional yang mandiri dan berdaulat sepenuhnya demi menyongsong kemajuan bangsa dan negara Indonesia.  Karena reforma agraria sejati dan industry nasional, sesunguhnya menjadi tujuan dan cita-cita besar Kemerdekaan di Indonesia yang tidak dapat dikesampingkan oleh Negara sebagai bentuk kedaulatan dan kebebasan atas cengkraman imperialism dan feodalisme di Indonesia.
Akan tetapi hingga 55 tahun peringatan HTN saat ini, kaum tani Indonesia masih saja mengalami persoalan yang mendasar karena kegagalan-kegagalan Negara mewujudkan reforma agraria sejati di Indonesia. UUPA No.5 tahun 1960 yang mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria bagi rakyat khususnya kaum tani dan masyarakat adat, semakin mengalami kemunduran yang siknifikan. Praktek monopoli dan perampasan tanah rakyat di Indonesia oleh perkebunan dan pertambangan skala besar baik swasta, asing bahkan Negara, semakin massif dan meluas sebagaimana di zaman Kolonial belanda. Saat ini peta persebaran monopoli tanah di Indonesia semakin menggurita yang diiringi pula dengan perampasan tanah kaum tani dan masyarakat adat. Dari berbagai data yang dihimpun akan tampak kesenjangan tanah yang dimiliki rakyat dengan perkebunan/pertambangan swasta maupun yang dikuasai oleh negara. Perkebunan swasta hampir menguasai 40 juta ha yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Negara baik berupa Taman nasional, PTPN, perhutani dan sebagainya, menguasai tanah sekitar  20 Juta Ha. Sedangkan monopoli atas tanah di sector pertambangan baik milik swasta, asing Negara sekitar 100 juta Ha. Ironinya kaum tani dan rakyat hanya mempunyai tanah seluas 7 Juta Ha.
Sementara perkebunan dan pertambangan baik negara, bukan untuk memenuhi kebutuhan domestic rakyat Indonesia, namun mengutamakan kepentingan komoditas Internasional seperti sawit, karet, kayu dan sebagainya. Hal ini yang kita nilai mengapa Indonesia hingga saat ini masih belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan di dalam negerinya. Sehingga mulai dari pemerintahan Soeharto hingga Jokowi ini, masih saja mengandalkan Impor kebutuhan pokok di Indonesia.
Pemerintahan Jokowi-JK yang semenjak masa kampanye silam, telah mengaskan visi misi dan program nawacitanya yang salah-satunya berkomitmen menyelenggarakan reforma agraria di Indonesia. Dirinya menjabarkan akan dibaginya tanah seluas 9 juta Ha kepada petani di Indonesia. Satu tahun pemerintahannya, Jokowi-JK mulai memformulasikan program reforma agraria di Indonesia. Akan tetapi, reforma agraria yang ingin dijalankannya hanyalah sebuah ilusi dan tipu belaka yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat khususnya kaum tani. Program reforma agraria menyebutkan akan memberikan surat tanah kepada petani. Kemudian, akan membagikan tanah melalui program transmigrasi di Indonesia.  Apabila ini menajadi cerminan reforma agraria ala Jokowi, maka ini adalah reforma agraria palsu. Reforma agraria Jokowi tidak dapat menyelesaikan permasalahan kaum tani dan hanya melanggengkan monopoli dan perampasan tanah kaum tani Indonesia. Program reforma agraria ini tidak jauh berbeda dengan zaman SBY yang telah gagal. Bahkan, Transmigrasi ini akan bernasib sama dengan zaman Kolonial Belanda dan Soeharto, yang hanya memobilisasi tenaga kerja murah ke tempat-tempat perkebunan dan pertambangan milik Swasta maupun asing. Mereka yang diiming-imingi lahan baru, hanya akan menjadi buruh tani dan tani miskin secara turun temurun sebagaimana seperti yang ada di perkebunan sumut yang dulu mengikuti transmigrasi zaman Belanda.
Maka, kedua program ini bukanlah sejatinya konsep reforma agraria sejati yang diinginkan rakyat Indonesia. Karena konsep reforma agraria sejati bagi kaum tani dan rakyat adalah bagaimana Jokowi-JK mampu menghentikan mata rantai monopoli dan perampasan tanah oleh perkebunan skala besar swasta maupun asing yang merampas tanah rakyat. Karena ini menjadi fondasi utama untuk menghancurkan tatanan system kepemilikan monopoli tanah rakyat di pedesaan oleh imperialism dan feodalisme. Selain itu, rakyat menginginkan seluruh konflik agraria dapat diselesaikan oleh Jokowi-JK dengan mengembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh perkebunan dan pertambangan swasta/asing bahkan negara. Akan tetapi, sudah jelas bahwa Program Jreforma agraria Jokowi-Jk hanyalah kepalsuan yang hakekatnya akan senantiasa merampas dan meonopoli tanah kaum tani.
Persoalan pembangunan mega proyek infrastuktur baik jalan tol, pelabuhan dan bandara internasional, rel kereta api, yang dibiayai dengan investasi asing dan utang luar negeri, hanya akan memasifkan perampasan dan monopoli tanah di seluruh wilayah Indonesia. Demikian persoalan asap saat ini yang disebabkan pembakaran lahan dan hutan oleh perusahan swasta (perkebunan/pertambangan), malah dibiarkan Jokowi-JK tanpa penyelesaian yang komprehensif. Dirinya hanya menjatuhkan sanksi teguran, administrasi dan denda. Jokowi-Jk tidak berani melakukan pencabutan ijin terutama kepada Sinar Mas Group sebagai perusahan yang telah terbukti membakar lahan yang menyebabkan penyakit akibat asap yang ditimbulkan. Apalagi selama ini, perusahan-perusahaan ini merupakan tuan tanah maupun borjuasi besar komprador yang telah merampas tanah rakyat khususnya di Sumatera maupun Kalimantan.
Seiring dengan massif dan semakin meluasnya perampasan serta monopoli tanah di zaman Jokowi, sudah hukumnya Jokowi akan semakin reaksioner kepada rakyat khususnya kaum tani. Dari data kekerasan yang dialami kaum tani yang berhasil dihimpun oleh AGRA sejak Jokowi menjabat, ada setidaknya membunuh 3 orang kaum tani, kemudian 89 tani ditangkap dan ratusan mendapat perlakuan kekerasan fisik. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Jokowi-Jk adalah rejim fasis yang menindas rakyatnya.
Oleh karena itu, dalam momentum Hari tani nasional ke-55 Tahun yang jatuh jatuh pula pada peringatan hari raya umat Islam di dunia (Idul adha), Pimpinan Pusat menyatakan sikap secara tegas, Reforma Agraria Jokowi adalah Palsu. Jokowi-JK adalah Rejim Perampas tanah rakyat. Kami juga menyerukan, Pemuda Mahasiswa Berjuang Bersama Aliansi Dasar Klas Buruh dan Kaum Tani untuk Mewujudkan Reforma Agraria Sejati & Industri Nasional. Adapun yang menjadi tuntutan kami dalam peringatan HTN ke-55 tahun adalah;
1.     Hentikan perampasan dan monopoli tanah. Laksanakan reforma agraria sejati di Indonesia.
2.     Jalankan kedaulatan pangan di Indonesia dengan memberikan tanah pada petani
3.     Tarik TNI dari Desa dan hentikan tindakan kekerasan terhadap kaum tani.
4.     Stop Perampasan tanah atas nama pembangunan Infrastuktur di Indonesia
5.     Jadikan Bencana Asap menjadi bencana nasional, serta Cabut ijin perkebunan yang membakar lahan yang menimbulkan asap kronis dan berdampak penyakit bagi rakyat
Terakhir, dalam momentum Hari Tani Nasional (HTN) ke 55 saat ini, segenap keluarga besar Front Mahasiswa Nasional menyampaikan Selamat Hari Tani Nasional 2015. Tanggal 28 September 2015, FMN akan melakukan aksi massa serentak di kota-kota se-Indonesia. Di Jakarta, FMN akan melakukan aksi massa ke Istana Presiden. Ayoo,  Rebut kemenangan bersama kaum tani dan rakyat untuk wujudkan reforma agraria sejati dan industry nasional di Indonesia.

24, September 2015

PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



Rachmad P Panjaitan
Ketua

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger