Sejumlah Perguruan Tinggi Dinonaktifkan. Kampus Bagaikan Perusahaan yang Dilikuidasi Negara

Tindakan Kemenrinstek Dikti menonaktifkan 243 Perguruan Tinggi (PT) bukanlah sebuah prestasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai alasan pemerintah dijadikan sebagai proses untuk menjatuhkan hukuman menonaktifkan kampus.  Mulai fasilitas yang minim, dosen yang tidak cukup, konflik yayasan dan tidak adanya ijin proses belajar,  disebut-sebut sebagai alasan pemerintah untuk menutup pendidikan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, terhitung semenjak Jokowi-JK menjabat,  dari 243 perguruan tinggi yang dinonaktifkan telah menutup sekitar 30-an perguruan tinggi di Indonesia.

Kebijakan pemerintahan Kemenristek Dikti ini sangat kontraproduktif dengan visi misi dan program Jokowi-JK yang ingin meningkatkan akses pendidikan bagi rakyat. Menonaktifkan atau menutup perguruan tinggi  sesungguhnya bukan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan. Akan tetapi, ini menjadi bentuk-bentuk perampasan/penghilangan paksa Negara atas hak mendapatkan pendidikan bagi mahasiswa. Mahasiswa yang kampusnya dinonaktifkan maupun ditutup, terancam ketidakjelasan status untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Bahkan biaya yang mereka keluarkan selama ini, harus sia-sia akibat adanya penutupan kampusnya.

Bagi FMN bahwa penutupan atau menonaktifkan sejumlah perguruan tinggi, menjadi wujud nyata pemerintah telah melanggar konstitusi UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi rakyat atas dunia pendidikan . Selain itu, kebijakan ini merupakan kejahatan pemerintah yang membuat mahasiswa harus berhenti kuliah atau tidak mempunyai kepastian status sebagai mahasiswa. Penutupan kampus bukan menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah harus menyadari bahwa buruknya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia merupakan dampak akibat semakin hilangnya tanggung jawab pemerintah atas dunia pendidikan tinggi itu sendiri, khususnya dikarenakan penerapan UU DIKTI. Kampus-kampus kecil menjadi sasaran yang akan ditutup Negara akibat logika persaingan dari otonom pendidikan secara keuangan. Dimana kampus kecil akan kalah bersaing dengan kampus-kampus besar yang lebih "kompetitif"  dalam mengembangkan proses belajar-mengajar yang kemudian akan  berorientasi Profit.

Maka kebijakan komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi di dunia pendidikan kita sebut menjadi akar persoalan yang melahirkan berbagai masalah yang muncul. Mulai dari rendahnya fasilitas, minimnya pengajar/dosen, konflik yayasan, ijasah palsu dan berbagai masalah yang semakin menggurita di dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL  menyatakan sikap bahwa kebijakan menonaktifkan atau penutupan Perguruan Tinggi oleh pemerintah adalah kebijakan anti mahasiswa dan merampas hak warga negara untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Kami juga meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tanpa adanya diskriminasi antara PTN dan PTS.

07 Oktober 2015,

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISW NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua