Pernyataan sikap FMN Gagalkan Pendidikan Wajib Militer Atas Nama Bela Negara

Kami Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) sebuah Organisasi Mahasiswa di 102 kampus yang tersebar di 30 kota Indonesia, menyatakan sikap tetap Menolak program BELA NEGARA melalui Pendidikan wajib Militer yang akan disahkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Rencana awalnya program Bela Negara ini akan diresmikan hari ini (Senin, 19 Oktober 2015).  Akan tetapi kemudian diundur menjadi 22 Oktober 2015.  Pengunduran ini bukan merupakan signal untuk membatalkan program bela negara diakibatkan mulai masifnya penolakan dari masyarakat Indonesia.  Namun pengunduran ini dilakukan hanya karena belum jelasnya anggaran untuk pembiayaan bela negara ini. Malah momentum ini dimanfaatkan oleh Menteri Pertahanan untuk membebankan pembiayaan kepada calon kader bela negara. Di sisi lain, dengan rakusnya mereka terus mengejar APBN untuk pembiayaan program bela negara ini.

Program bela negara melalui pendidikan wajib militer  ini merupakan ancaman atas perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia. Rakyat yang telah berjuang bersusah payah merebut kebebasan demokrasi dan HAM dari belenggu penguasa militerisme 32 tahun Orde Baru soeharto, malah pemerintahan Jokowi-JK seenakanya ingin mengembalikan era militerisme dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.  Kebijakan Bela negara yang diambil Jokowi-JK ini adalah sebuah pengkhianatan atas amanah perjuangan reformasi 1998 yang salah-satunya menghapuskan peran militerisme dalam kehidupan sipil. Tujuannya jelas, yakni menghilangkan bentuk-bentuk militerisme atau otoritarisme yang mengekang maupun menghilangkan hak-hak demokrasi dan HAM di Indonesia. Akan tetapi dengan dalih menguatkan rasa cinta tanah air kepada rakyat Indonesia, Bela Negara dipaksakan untuk membungkam nilai-nilai perjuangan rakyat. Apalagi menguatnya militerisme melalui program bela negara ini, menjadi antisipasi pemerintahan jokowi-JK melihat bangkitnya perjuangan rakyat menolak kebijakan-kebijakannya pemerintah yang dirasa semakin membebani kehidupan rakyat.

Program bela negara ini akan dikategorikan menjadi 3 jenis. Pertama, kader pembina yang dilatih selama 1 bulan di markas-markas TNI yang akan mendapatkan materi bela negara dan cinta tanah air yang meliputi nilai-nilai kebangsaan, wawasan nusantara dan tentang pertahanan. Kader pembina ini nantinya akan menjadi team sosialisasi untuk  mentransformasi nilai-nilai dokrinisasi militer di tengah rakyat Indonesia. Kedua, adalah kader bela negara. Peserta program akan dilatih selama satu minggu. Kader ini diharapkan mampu memahami, mengerti dan mengimplementasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari hari. Untuk kader dengan kategori ini, peserta diajarkan tentang konsep bela negara untuk dirinya sendiri dan mensosialisasikan kepada orang lain. Sedangkan kategori ketiga, yakni kader muda bela negara. Kader muda akan mendapat pelatihan selama tiga hari. Waktu yang lebih sedikit akan memberikan kemudahan bagi peserta program yang memiliki aktivitas penting lain, misalnya pelajar yang masih bersekolah.

Maka semakin jelas bagi seluruh rakyat, penguasa berusaha melahirkan berbagai cara untuk mampu mengekang kehidupan rakyat dengan gaya doktrinisasi militerismenya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dampaknya, program bela negara ini akan hanya membuat rakyat tunduk dan hilang daya kritisnya untuk memperjuangkan hak atau bahkan berani mengkkritik pemerintah jika menyimpang. Bahaya lagi, program bela negara ini juga akan menciptakan paramiliter yang akan semakin meningkatkan terjadinya konflik di tengah-tengah amsyarakat Indonesia.

Program bela negara melalui pendidikan wajib militer ini, kami anggap menjadi sebuah bomerang bagi kemajuan rakyat. Mengapa ? di tengah derasnya kekuatan asing mencengkram kepentingan di Indonesia yang hingga saat ini, hanya rakyatlah yang selama ini konsisten untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa ini. Namun dengan adanya bela negara ini, hanya akan menjadi produk politik kekuasaan pemerintahan jokowi-JK untuk memaksakan rakyatnya menerima kebijakannya yang sangat-sangat mengistimewakan asing di Indonesia.  

Sesungguhnya rakyat selama ini telah menunjukkan berbagai bentuk bela negaranya. Rakyat telah bela negara dengan gigihnya melawan kolonial asing untuk menuju kemerdekaan RI. Saat ini pula, rakyat masih senantiasa berjuang membela negaranya. Itu dapat kita lihat dari peran rakyat membendung dan melawan bentuk-bentuk penjajahan gaya baru yang hanya ingin  mendominasi SDA Indonesia. Seperti itu juga kaum tani berjuang atas tanah, buruh berjuang atas upah layak dan tidak ketinggalan bagaimana mahasiswa berjuang pengembangkan IPTEK untuk kemajuan rakyat. Rakyat juga sangat kompak melawan korupsi di Indonesia. Jadi, semakin jelas bahwa tanpa adanya pendidikan wajib militer ini, rakyat akan lebih memahami bagaimana bentuk mencintai dan membela negaranya. Tapi, kekwatiran kami bahwa bela negara hanya akan dijadikan sebagai sistem untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang mau membela koruptor, membelas asing berkuasa di Indonesia dan membela penguasa apabila menyelewengkan kekuasaan. Dan terakhir, Kita akan tetap melakukan kampanye dan aksi serentak FMN Se-Indonesia tanggal 22 Oktober untuk Menolak Bela Negara Melalui Pendidikan wajib Militer. Jayalah Perjuangan Rakyat !

#TolakMiliterisme

#JagaDemokrasi

19, Nov 2015

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

RACHMAD P PANJAITAN

KETUA