Headlines News :
Home » » PERNYATAAN SIKAP FMN MENOLAK PENDIDIKAN WAJIB MILITER YANG MENGATASNAMAKAN BELA NEGARA

PERNYATAAN SIKAP FMN MENOLAK PENDIDIKAN WAJIB MILITER YANG MENGATASNAMAKAN BELA NEGARA

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 12 Oktober 2015 | 20.47



Kami FRONT MAHASISWA NASIONAL sebagai  Organisasi Mahasiswa yang tersebar di berbagai kampus  di Indonesia menyatakan sikap secara keras,  bahwa MENOLAK program Bela Negara melalui  Pendidikan Militer yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian Pertahanannya. Kebijakan pemerintah ini sama halnya dengan menerapkan wajib militer yang sangat tidak kontekstual dalam perkembangan  Demokrasi dan HAM yang selalu dijunjungn tinggi pasca reformasi 1998 di Indonesia.

Dengan dalih pendidikan militer disebut-sebut sebagai wujud bela negara yang merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara, hanya merupakan bentuk pemaksaan maupun doktrinisasi yang berkeinginan membawa Indonesia kembali ke masa-masa militeristik. Pemerintah tidak menghargai aspirasi dan tuntutan rakyat di masa reformasi yang berjuang menghapuskan militeristik di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyuruh ANGKAT KAKI dari NKRI bagi setiap warga negara Indonesia yang menolak Bela Negara melalui pendidikan militer. Kementerian pertahanan berencana tahap awal program ini diselenggarakan di 45 kabupaten dan kota, pada 19 Oktober mendatang. Kemenhan pun menargetkan sebanyak 100 juta jiwa masyarakat yang akan mengikuti pelatihan militer hingga 2019. Seluruh warga negara yang berusia di bawah 50 tahun, diwajibkan mengikuti pendidikan militer ini.

Termasuk di dunia pendidikan, pendidikan akan diberikan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Semakin jelas mulai dini pengajaran kita akan diciptakan untuk berpikir layaknya militer yang sangat identik dengan sistem otriter dan kekuatan fisiknya. Kebijakan ini tidaklah bisa dibenarkan. Penerapan pendidikan militer di dunia pendidikan hanya akan mengancam kebebasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Karena  hakekatnya bahwa kemajuan IPTEK hanya dapat dicapai apabila kebebasan akademik dan mimbar akademik (berekspresi/berorganisasi) dapat dipertahankan di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia.

Kami pula menganggap bahwa adanya pendidikan militer bela negara ini, hanya menjadi usaha pemerintah untuk mengekang dan merampas kebebasan rakyat dalam berdemokrasi. Apalagi kebijakan ini dijalankan hanya untuk membendung perjuangan rakyat untuk menuntut hak-hak dasarnya baik atas hidup layak, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bukan pendidikan militer sebagai media yang efektif untuk menanamkan bela negara bagi rakyat, namun bagaimana pemerintah lebih intropeksi diri yang selama ini masih belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi, kami menganggap bahwa atas nama program bela negara dengan wajib belajar militer, hanyalah akan berusaha menguatkan rejim fasis di Indonesia. 

Oleh karena itu, kami akan melakukan Penolakan tegas  apabila pemerintahan Jokowi-JK dan Menteri Pertanahan tetap menjalankan wajib pendidikan militer yang mengatasnamakan program Bela Negara. Kami akan menggalang persatuan dari seluruh kalangan mahasiswa dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama MENOLAK pendidikan  wajib militer dalam program bela negara. Karena sesungguhnya setiap warga negara hakekatnya akan selalu mengerahkan seluruh jiwa pikirannya demi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, kami tidak membutuhkan pendidikan militer yang mengatasnamakan Bela Negara.



Jakarta, 13 Oktober 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



RACHMAD P PANJAITAN

KETUA 
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger