Headlines News :
Home » » SETAHUN JOKOWI-JK BERKUASA, SEMAKIN MENUNJUKKAN WAJAH ASLINYA PELAYAN INVESTASI ASING IMPERIALIS AS

SETAHUN JOKOWI-JK BERKUASA, SEMAKIN MENUNJUKKAN WAJAH ASLINYA PELAYAN INVESTASI ASING IMPERIALIS AS

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 20 Oktober 2015 | 06.22




Pada 20 Oktober 2015 ini, menjadi momentum setahun Jokowi-JK berkuasa di Indonesia. Namun selama setahun ini, banyak kritikan dari rakyat pada pemerintahan Jokowi-JK. Kepercayaan rakyat semakin menipis pada rejim ini ibarat “gunung es yang mencair”. Perubahan akan kesejahteraan belum juga dirasakan rakyat dari pemerintahan Jokowi-JK ini. Pemerintahan yang mengaku dirinya nasionalis dan merakyat, ternyata hanya menjadi ilusi dan kebohongan yang disebarkan selama ini di tengah rakyat. Sebab kenyataannya, kebijakan Jokowi-JK bukanlah pemerintahan yang berpihak pada rakyat, tapi malah merampas hak-hak rakyat dari hari ke hari.

Perampasan upah, tanah dan lapangan kerja masih saja dilanggengkan di Indonesia. Sementara pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak publik yang harus diberikan secara gratis kepada rakyat,  malah semakin dikomersialisasikan/diliberalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi Negara dan perusahaan jasa. Sedangkan melemahnya Rupiah atas Dollar mempengaruhi kondisi krisis di dalam negeri yang semakin mengancam penghidupan rakyat Indonesia. Persoalan PHK masal, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, harga kebutuhan sembako naik, membuat penderitaaan rakyat semakin kompleks di bawah tindasan pemerintahan Jokowi-JK.

Persoalan asap yang mengancam masyarakat Sumatera dan Kalimantan, menjadi bencana yang menunjukkan ketidakberdayaan Jokowi-JK untuk  mencabut perusahan-perusahan perkebunan skala besar semacam Sinar Mas, Wilmar, April Group dan lain-lain yang selama ini menjalankan praktek monopoli tanah  dan sekaligus  pembakar hutan di Sumatera dan Kalimantan. Alhasil, rakyat menjadi korban yang hingga saat ini masih belum ditanggani secara maksimal oleh Jokowi-JK. Demikian persoalan kekeringan yang berdampak gagal panen  yang dialami kaum tani Indonesia khususnya di Pulau Jawa, juga tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah Jokowi-JK.

Berlahan-lahan pemerintahan Jokowi-JK semakin menunjukkan wajah aslinya sebagai rejim yang anti rakyat. Lantas Jokowi-JK selama setahun ini menguntungkan pihak yang mana ? Sudah pasti Jokowi-JK hanya menjadi pemerintahan yang memberikan keuntungan sepenuhnya pada nvestasi asing imperialism khususnya AS. Implementasinya dapat kita lihat dari pembangunan di Indonesia yang sepenuhnya bersandar pada pembiayaan investasi asing dan utang luar negeri dari Negara maju khususnya imperialis AS.  Pembangunan infrastuktur, pengembangan kawasan industry (KEK), yang total biaya proyeknya puluhan juta triliun akan dibiayai investasi asing dan utang luar negeri. Tentu ini menjadi bisnis yang mengiurkan bagi investasi asing untuk meraup keuntungan dengan menanamkan kapitalnya dalam pembangunan-pembangunan infrastuktur di Indonesia. Selain itu, pembangunan-pembangunan infrastuktur ini tujuannya bukanlah semata-mata menjadi kemajuan untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Namun pembangunan infrastuktur ini semacam pembangunan bandara, pelabuhan internasional, tol laut, pembukaan jalan, waduk, dan sebagainya, hanya semata-mata untuk memfasilitasi kepentingan investasi asing imperialis AS di Indonesia.

Selain investasi asing yang disuntikkan untuk membiayai pembangunan Indonesia, Utang luar negeri menjadi andalan  bagi Jokowi-JK untuk memuluskan kepentingan eksport capital imperialis AS di dalam negeri . Word Bank, ADB, IMF, serta negara-negara imperialism khususnya AS, menjadi pemberi ULN terbesar nantinya di Indonesia. Selama Jokowi-JK berkuasa setahun ini, Indonesia sudah mengalami kenaikan ULN hampir 200 Trilun. Sehingga jika dibagi setiap rakyat Indonesia dari total populasinya 255 Juta,  mempunyai utang luar negeri  sekitar Rp 10 juta.

Untuk melegitimasi dan memperkuat posisi imperialis AS di Indonesia melalui investasi dan utang luar negeri seperti saat ini, Jokowi-JK dengan patuhnya mengeluarkan paket kebijakan ekonomi I-IV yang hakekatnya bukan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Namun isi dari paket kebijakan ekonomi I-IV yang dikeluarkan Jokowi-JK hakekatnya adalah kebijakan Neo-liberalisme yang ditujukan untuk memuluskan kepentingan imperialis AS terutama atas ekspor kapitalnya (investasi asing dan ULN) di Indonesia. Perijinan  usaha 3 jam, penambahan perijinan penguasan lahan dan hutan, pemotongan pajak bagi pengusaha/asing, pemberian fasilitas, hingga PP Pengupahan yang memangkas upah buruh. Maka semakin terang, bahwa setahun Jokowi-JK ini hanya menjadi rejim setia pelayan imperialis AS dan feodalisme.

Sementara janji Jokowi-JK atas pendidikan wajib belajar 12 tahun, hanya menjadi iming-iming saat Jokowi-JK berkampanye ria semasa Pilpres. Karena saat ini, wajib belajar 12 tahun ini tidak pernah menjadi prioritas Jokowi-JK untuk menjalankannya. Jokowi-JK hanya memperdagangkan kartu Indonesia pintarnya yang sesungguhnya tidak akan mampu memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian persoalan atas penggangguran di Indonesia yang meningkat semasa Jokowi-JK. Saat ini, angka pengangguran telah berada pada angka 7,24 Juta, dan diantaranya terdapat  pengangguran dari lulusan perguruan tinggi sekitar 1 juta jiwa. Angka yang sangat meningkat disbanding dengan periode sebelumnya. Terutama di saat  ini semakin melemahnya ekonomi Indonesia, ratusan ribu buruh telah di-PHK.

Seiring dengan keadaan krisis imperialism dan di dalam negeri, kebiajak neo-liberal yang diajalankan Jokowi-JK hanya akan semakin membuat rakyat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan yang semakin akut. Perampasan nilai lebih dan hasil kerja klas buruh dan kaum tani, pemangkasan subsidi, liberalisasi pendidikan dan kesehatan, menjadi kebijakan yang sangat-sangat akan dibenci rakyat. Maka sudah hukumnya, jika rakyat ditindas dan dihisap oleh penguasanya, rakyat akan melawan dan merebut hak-haknya yang dirampas. Maka hukum perjuangan rakyat melawan kebijakan anti rakyat penguasa juga sudah dibaca oleh pemerintahan jokowi-JK. Dirinya sangat memahami bahwa kebijakannya hanya akan berhari depan melahrikan penderitaan bagi rakyat dan tentu akan ditentang rakyat. Untuk memastikan kebijakan yang melayani kepentingan imperialism dan feodalisme dapat dijalankan di Indonesia secara massif dan meluas, dan di sisi lain harus membendung gerakan rakyat yang bangkit, maka dirinya akan melahirkan berbagai kebijakan fasis baik secara terbuka maupun tertutup. Intimidasi, kekerasan, kriminalisasi hingga pembunuhan akan dijalankan Jokowi-Jk melalui alat-alat reaksioner yang diciptakannya. Ironinya,  watak anti rakyat dan fasis dari wajah asli pemerintahan Jokowi-JK, akan menyiapkan pendidikan wajib militer yang mengatasnamakan program Bela Negara. Tentu ini adalah menjadi ancaman kebebasan demokrasi dan HAM di Indonesia. Tujuan bela negara ini hanya akan mengembalikan era militerisme tumbuh subur di Indonesia untuk membungkam dan mematikan perlawanan rakyat secara massif di Indonesia.

Oleh karena itu, PP FMN menyampaikan sikap SETAHUN JOKOWI-JK BERKUASA, SEMAKIN MENUNJUKKAN WAJAH ASLINYA PELAYAN  INVESTASI ASING  IMPERIALIS AS. Dalam aksi setahun Jokowi-JK ini, 20 Oktober 2015 FMN juga menyampaikan tuntutan;

1.       Laksanakan wajib belajar 12 tahun
2.       Hentikan komersialisasi pendidikan tinggi dan turunkan biaya kuliah. Cabut UU DIKTI
3.       Tolak pendidikan wajib militer atas nama Bela Negara
4.       Berikan kebebasan berekspresi dan berorganisasi bagi seluruh pelajar dan pemuda mahasiswa Indonesia
5.       Tolak Penonaktifan 243 Kampus di Indonesia karena bukan menjadi solusi. Tingkatkan kualitas dan fasilitas di dunia pendidikan tinggi Indonesia.
6.       Tolak Politik upah Murah (PP Pengupahan) dan berikan upah sesuai kebutuhan hidup rill buruh
7.       Hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat oleh perusahaan perkebunan skala besar
8.       Laksanakan landreform sejati dan industry nasional
9.       Bersihkan Asap, Tangani korban asap. Cabut ijin perusahan perkebunan (Sinar Mas, Wilmar, April Group)  Pembakar hutan di Sumatera dan Kalimantan
10.   Turunkan Harga Sembako, BBM dan TDL

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas semangat memperjuangkan hak-hak pemuda mahasiswa dan rakyat yang masih dirampas, kami ucapkan terima kasih dan selalu rawat persatuan di antara kita. Jayalah Perjuangan Mahasiswa, jayalah perjuangan Rakyat.

20 Oktober 2015


Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



RACHMAD P PANJAITAN
KETUA

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger