Headlines News :
Home » » Utang Luar Negeri masa Jokowi-JK Naik

Utang Luar Negeri masa Jokowi-JK Naik

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 02 Oktober 2015 | 10.03




ULN adalah bentuk Ekspor Kapital Imperialisme
Fitur-fitur dari epos transisi era kapitalisme ke sebuah sistem ekonomi yang lebih tinggi telah mengambil bentuk dan menunjukkan diri mereka sebagai kerajaan tunggal di dunia di segala bidang. Secara ekonomi, hal utama di dalam proses ini adalah pergeseran kapitalisme persaingan bebas menuju  kapitalisme monopoli. Persaingan bebas adalah fitur utama dari kapitalisme dan produksi komoditas. Fase awal perkembangan kapitalisme ditandai persaingan bebas yang berkembang pesat sejak 1860-1870. Fase kedua adalah perkembangan persaingan bebas kapitalisme mulai mengalami transisi (1873-1890) yakni sebagian besar kapitalis (perusahan) kecil runtuh dan mulai diakuisisi atau dimerger dengan perusahaan kapitalis besar.  Sedangkan fase ketiga adalah tahap tertinggi dan terakhir dari kapitalisme atau disebut juga sebagai era kapitalisme monopoli/imperialism (1900-1903).
Sementara monopoli adalah kebalikan dari persaingan bebas, yang menciptakan industri skala-besar dan menggeser industri kecil, menggantikan industri skala-besar dengan industri yang berskala lebih besar atau multi-korporasi, dan membawa konsentrasi produksi dan kapital ke sebuah titik dimana telah tumbuh dan sedang berkembang pesat monopoli. Seperti kartel-kartel (monopoli produsen), sindikat-sindikat, dan perserikatan-perserikatan perusahaan.serta dikuti merger dengan bank-bank untuk menopang kapitalisme monopoli tersebut. Kapitalisme monopoli ini telah tumbuh dari persaingan bebas, tidak menghapus persaingan bebas, tetapi eksis di atasnya dan bersamanya. Oleh karenanya, menyebabkan sejumlah antagonisme-antagonisme, friksi-friksi, dan konflik-konflik yang sangat akut dan intens yang diciptakan kapitalisme monopoli di seluruh dunia. Monopoli adalah transisi dari kapitalisme ke sebuah sistem yang lebih tinggi.
Menurut beberapa ahli ekonomi borjuasi  mendefenisikan imperialism adalah  sebuah produk dari kapitalisme industrial yang sangat maju. Imperialisme adalah hasrat dari setiap negeri kapitalis industrial untuk mengendalikan atau menjajah semua daerah-daerah agraria luas [penekanan dari Kautsky]. Pandangan ini masih sangat keliru dan tidak mempunyai basis ekonomi politik yang maju dalam mendefenisikan secara utuh bahwa imperialism sebagai fase terakhir dari kapitalisme.  Karena jelas, bahwa imperialisme adalah kapitalisme monopoli bukan hanya menekankan aspek penindasannya terhadap Negara agraria, akan tetapi termasuk pula terhadap klas buruh di dalam negerinya dan negara-negara kapitalisme lainnya. Perpecahan, konflik di intern dari imperialism ini yang melahirkan sebuah keyataan bahwa system ini akan selalu mendorong adanya kekerasaan dan krisis di tengah rakyat. Maka kerap kita sebut bahwa zaman imperialism ini adalah zaman perang antara imperialism untuk merebut dominasi tunggalnya di seluruh dunia.
Perang dunia I dan ke-II menjadi peperangan antara imperialisme untuk menguasai dunia. Pasca perang dunia ke-2 tersebut, AS akhirnya keluar sebagai pemenang atau pemimpin tunggal imperialisme dunia hingga saat ini.
Kapitalisme monopoli atau imperialism mempunyai kaitan erat dengan fitur yang memadukan antara kapital produksi dan kapital financial. Akan tetapi, menariknya di zaman imperialisme, bahwa secara ekonomi yang paling mencolok adalah eksport kapitalnya yang dijalankan oleh imperialisme. Selain melakukan ekport barang, imperialisme sangat memperkuat praktek eksport kapital ke seluruh Negara-negara dunia khususnya Negara bonekanya. Watak dari kapitalisme yang ekspansif, eksploitasi dan akumulasi modal , menjadi satu kesatuan bagi imperialism untuk menguasai seluruh dunia termasuk mencakup penyebaran kapitalnya ke seluruh dunia. Dengan ekspor capital yang meluas, ini menjadi jaminan bagi kapitalis-kapitalis monopoli dapat bertahan dan berkembang menjaga bisnis mereka di seluruh dunia.
Eksport kapital berkembang dari hasil akumulasi kapital yang dilakukan kapitalisme monopoli. Agar tidak terjadi surplus kapital yang berdampak pada pembusukan capital yang mempengaruhi krisis over produksi, maka mereka mengeksportnya kapitalnya ke luar negeri. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan atau laba dengan dengan menguncurkan pinjaman maupun investasi ke Negara-negara dunia. Jadi bentuk eksport capital ini dapat berupa pinjaman maupun investasi modal atau penjualan surat-surat berharga (obligasi). Sasaran dari eksport kapital adalah seluruh Negara dunia khususnya negara-negara setengah jajahan.  Eksport kapital dalam bentuk utang yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini, merupakan praktek baru dari neo-kolonialisme atau menjadikan utang sebagai salah-satu instrument untuk mendirikan Negara-negara setengah jajahan (boneka) khususnya di regional Asia, Afrika dan Amerika Latin.



Setelah negara fasis dan sekutu mengalami kerugian akibat berperang pada perang dunia ke-II, mempengaruhi terjadinya depresi ekonomi di dalam negerinya. Inggris, Jerman, Jepang menjadi negara-negara Imperialisme yang paling terimbas atas krisis financial tersebut.
Untuk semakin mengkonsolidasikan poros di bawah kekuatan imperialis AS sebagai pemenang Perang dunia ke-II, AS memberikan suntikan dana melalui Pinjaman kepada Negara-negara Sekutu dan Fasis. Lembaga Bretton Wods dan Lehman brother milik AS memegang peran penting pemberi pinjaman kepada negara-negara dunia saat itu. Selain itu, berbagai instrument lembaga keuangan dunia dilahirkan imperialis AS untuk menjalankan misi dominasinya melalui eksport kapitalnya ke seluruh dunia dengan status pinjaman. Word bank, IMF berdiri pada tahun 1948 yang nanti menjadi lembaga keuangan yang akan selalu memberikan pinjaman ke negara-negara dunia baik negara imperialisma maupun negara-negara setengah jajahan seperti Indonesia hingga saat ini. Sementara Asian Development Bank (ADB) yang didirkan pada tahun 1966 menjadi bank yang bertugas pula untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara Asia pasifik dimana dana AS masih mendominasi dana di ADB ini. Dengan demikian pinjaman atau utang menjadi sebuah ciri khas dari imperialisme untuk dapat mendominasi dunia, sehingga mampu menjerat atau mendikte perekonomian negara-negara dunia untuk semata-mata meraup keuntungan bagi borjuasi-borjuasi internasional khususnya milik AS.
ULN selalu dipromosikan oleh imperialism khusus AS dan beserta lembagannya sebagai solusi untuk menyelesaikan krisis melanda dunia atau negeri penerima utang.  Padahal telah terbukti di berbagai belahan dunia bahwa pinjaman atau utang dari imperialism AS atau IMF maupun Word Bank dan ADB, hanya akan semakin menghancurkan perekonomian si penerima pinjaman atau utang tersebut. Sama halnya kondisi saat ini di Yunani yang sedang mengalami krisis. IMF sangat ngencar mengajukan pinjaman kepada Negara Yunani. Akan tetapi dengan perjuangan rakyat Yunani, mereka memenangkan referendum penolakan utang dari IMF tersebut. Ini adalah langkah maju dari rakyat Yunani yang dapat berjuang untuk berlahan-lahan melepaskan dominasi dari IMF.

Jokowi-JK Mempertahankan ULN sebagai sandaran Pembangunan di Indonesia
Kebijakan utang luar negeri merupakan warisan sejarah kebijakan ekonomi Indonesia yang terbukti menjadi titik kelemahan paling krusial selama ini. Kebijakan ini diambil seiring negara Indonesia terutama semenjak masa Soeharto sangat tunduk dan patuh kepada imperialis AS sebagai pemegang tunggal kapitalisme monopoli di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai negara bonekanya pula. Warisan utang luar negeri ini sangat menyedihkan karena jumlahnya besar dan dampaknya yang kritis terhadap kehidupan ekonomi nasional, anggaran dan masa depan ekonomi Indonesia sendiri. Ketergantungan pembangunan yang bersandarkan pada ULN, akan menjadi kerapuan ekonomi nasional, yang pada titik tertentu melahirkan krisis dan kemiskinan bagi rakyat Indoneisia. Beban langsung dari utang luar negeri sudah merupakan suatu hal yang jelas. Selama jangka waktu tertentu, beban utang langsung dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan utang terhadap negara kreditur (pemberi utang/Imperialisme). Sedangkan beban riil langsung yang diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran dalam bentuk uang tadi. Lebih jelasnya hilangnya kesejahteraan ekonomi ini dapat diukur dengan besarnya guna (utility) yang hilang dari negara tersebut sebagai akibat berbagaipembayaran.  Beban utang luar negeri akhirnya juga berimbas langsung pada APBN Indonesia. Saat ini APBN Indonesia merupakan cerminan warisan masalah krisisekonomi yang panjang dan berat karena sarat dengan beban utang. Pembayaran ULN ini selama ini berdampak langsung atas pencabutan subsidi rakyat Indonesia.

Semenjak di era Soeharto, Indonesia secara penuh menjalankan kebijakan yang digagas oleh Imperialis AS untuk dijalankan di dalam negeri. Salah-satunya adalah Indonesia menggunakan dana pinjaman khususnya dari AS untuk mendanai seluruh pembangunan di Indonesia.  Sesungguhnya ULN Indonesia sudah ada semenjak masa Soekarno terutama kerugian Indonesia saat konferensi meja bundar 1949 [1]yang harus menangung biaya perang ke belanda. ULN tersebut berkisar sekitar USD 6,3 Miliar. Namun pergantian pemerintahan ke rejim boneka AS Soeharto, ULN Indonesia bertambah secara siknifikan kurun waktu 1966-1998 menjadi USD151 Miliar. Hal ini disebabkan selama hampir 32 tahun di Indonesia, ULN menjadi kebijakan untuk mendanai pembangunan selain investasi imperialis AS yang menjadi topangannya.
Sementara di era BJ Habibie, ULN semakin membengkak menjadi USD148.097 Miliar. Apalagi saat itu, BJ Habibie tetap tunduk pada imperialis AS dengan menerima dana pinjaman IMF yang dianggap mampu menyelesaikan krisis Indonesia 1997/1998. Sementara di era Gusdur yang menjabat seumur jagung, ULN Indonesia turun menjadi USD139 Miliar. Demikian di masa Megawati, ULN Indonesia sedikit turun ke angka USD141.273 Miliar (Oktober 2004). ULN Indonesia kembali naik di masa SBY menjabat 10 Tahun menjadi Presiden. ULN naik menjadi USD291  miliar (September 2014).
Akan tetapi, ULN yang nyata membuat perekonomian Indonesia semakin keropos dan senantiasa dapat didikte oleh imperialisme khususnya AS, masih tetap berlanjut dalam pemerintahan Jokowi-JK yang masih menjabat belum genap 1 tahun. BI mencatat ULN [2]Indonesia naik menjadi USD298,9 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD132,8 miliar dan ULN sektor swasta sebesar USD165,3 miliar (April 2015). Maka kenaikan ULN semasa Jokowi yang belum menjabat 1 tahun sebesar 7,6 % atau naik sekitar 200 Triliun Rupiah. Proyeksi ULN Indonesia semasa Jokowi-JK 5 tahun ke depan akan semakin naik.  Hal ini dapat dilihat dari postur pendanaan RPJMN 2014-2019 yang menargetkan 3.500 Triliun dari investasi asing dan Utang Luar negeri. negara atau lembaga pemberi pinjaman  tentu akan menitikberatkan negara AS beserta lembaga instrumennya seperti Word bank, IMF dan ADB.
Ironinya pembangunan yang digembor-gemborkan Jokowi-JK dengan menggunakan ULN dari Imperialis AS hanya akan semakin memperburuk keadaan rakyat Indonesia. sebab ULN yang menjadi salah-satu fitur yang dijalankan imperialism hanya aklan semakin meneguhkan posisi Indonesia menjadi negara boneka AS. Ada beberapa kerugian yang didapatkan Indonesia dari kenikan ULN untuk mendanai pembangunan Indonesia yakni; Pertama, tersedotnya dana APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga jatuh tempo setiap tahun yang akan dibayar Indonesia. hal ini yang membuat mempengaruhi dicabutnya subsidi untuk rakyat yang diahlihkan untuk pembayaran ULN setiap tahunnya oleh pemerintah. Kedua, pemberi pinjaman dari negara-negara maju khususnya imperialis AS, akan menjadikan Utang di Indonesia untuk memperkuat dominasinya untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia. Karena Utang dijadikan negara pemberi pinjaman sebagai alat untuk dapat mendikte negara penerima pinjaman seperti Indonesia. Alhasil, saat ini seperti PT. Freeport, Newmont, Caltex, Exxon, American Furniture Manufacture, dan sebagainya[3]. Ketiga, apabila ULN tetap menjadi poros utama untuk menjadi sumber pendanaan pembangunan di Indonesia, maka Indonesia akan senantiasa menjadi negara yang bergantung atau negara di bawah control  negara-negara pemberi utang khususnya imperialis AS. Hal ini senanada dengan semakin jauhnya rakyat Indonesia menjadi penggerak utama perekonomian di Indonesia khususnya kaum tani dan klas buruh. Keempat, ULN yang yang diberikan negara atau lembaga peminjam bertujuan hanya untuk mendapatkan surplus financial dari pembayaran cicilan pokok dan bunga yang cenderung naik dari waktu ke waktu.

Naiknya ULN membuat rakyat semakin Menderita
Di bawah pemerintahan Jokowi-JK memimpin Indonesia, watak boneka atau ketertundukan pada imperialism khususnya AS, masih saja ditunjukkan dengan tren naiknya ULN Indonesia. Alasan Jokowi-Jk menaikkan ULN Indonesia disebut-sebut untuk mendanai Pembangunan, selain sumber dana dari investasi asing. Ini menunjukkan secara terang kepada rakyat Indonesia, bahwa rejim saat ini tidaklah berpihak pada pembangunan yang berlandaskan pada sumber pendanaan dari rakyat melalui peningkatakn penghasilan ataupun pemberian hak-hak rakyat untuk dapat menjadi penggerak utama pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi-JK tidak jauh berbeda dengan rejim sebelumnya baik SBY maupun Soeharto yang menggunakan ULN sebagai poros utama pembangunan di Indonesia.
Padahal kita ketahui bahwa selama ini pembangunan yang didasari ULN maupun investasi asing sudah membawa kegagalan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan social. Krisis 1997-1998 hingga saat ini, tentu dipengaruhi dari membengkaknya ULN Indonesia terhadap negara atau lembaga imperialism khususnya AS. Tingginya ULN hanya akan semakin membawa rakyat Indonesia ke jurang krisis yang semakin akut akibat kemiskinan yang dihasilkan ULN. Sebab, ULN hanya akan memberikan keuntungan bagi imperialisme dan memberikan kerugian perekonomian rill bagi rakyat Indonesia. ULN hanya akan menguatkan dominasi imperialism khususnya AS untuk terus merampok seluruh kekayaan alam di Indonesia.
Apalagi pembangunan yang dijalankan Jokowi-JK saat ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa bagi rakyat. Sebab, pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi-JK hanya untuk menuruti kepentingan imperialis AS meningkatkan infrastuktur untuk efisiensi dan efektivitas sirkulasi modalnya. Sebaliknya, pembangunan-pembangunan yang salah-satunya didanai dari ULN ini, malah semakin mengintensifkan perampasan atau monopoli lahan-lahan petani dan menurunkan upah buruh di Indonesia. Di sisi lain, APBN untuk subsidi rakyat diarahkan pula untuk pembangunan infrastuktur tersebut. Inilah yang kita lihat, bahwa kebijakan yang diambil Jokowi-JK tentu dipengaruhi dari jeratan ULN sebagi salah-satu alat untuk memaksakan kepentingan Neo-liberalisme imperialism AS di Indonesia. 

Oleh:
Rachmad Panjaitan (Ketua PP FMN)
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger