Headlines News :
Home » » Hari Guru Nasional 25 November 2015 “Guru Indonesia Mendidik Pelajar untuk Berpikir dan Bertindak Maju Bagi Kehidupan masyarakat”

Hari Guru Nasional 25 November 2015 “Guru Indonesia Mendidik Pelajar untuk Berpikir dan Bertindak Maju Bagi Kehidupan masyarakat”

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 25 November 2015 | 06.14



"Pahlawan Tanpa Jasa Bukanlah Untaian kata Indah semata, disaat Kesejahteraan Guru semakin rendah"
25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Selain Hari Guru Nasional, 25 November 1945 juga ditetapkan sebagai hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Semangat perjuangan guru saat itu bukan sebatas perjuangan perbaikan nasibnya semata, namun guru-guru telah mempunyai semangat perjuangan kemerdekaan pula.

Demikian tokoh-tokoh seperti Douwes Dekker, Tirto Adhi Soerjo, Multatuli dan Ki Hajar Dewantara dapat juga disebut guru yang mempunyai sumbangsih dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda. Saat itu, pendidikan yang diciptakan untuk melayani kepentingan kolonial imperialis Belanda dan feodalisme terhadap masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dengan pendidikan yang ada berbagai kaum intelektuil yang lahir termasuk guru-guru berlahan-lahan berusaha menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk menentang penjajahan kolonialis imperialis Belanda dan feodalisme di Indonesia. Beriringan dengan perjuangan era kebangkitan nasional, guru-guru terlibat aktif pula untuk melawan penjajahan imperialis Belanda dan feodalisme. Keterlibatan mereka banyak organisasi lahir di era kebangkitan seperti Boedi Oetomo, ISDV, Serikat Dagang Islam-Serikat Islam yang nantinya menjadi alat perjuangan-perjuangan massa hingga revolusi 17 agustus 1945.

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam menumpas imperialis telah membuktikan peran penting guru. Guru-guru mampu menjadi golongan yang mampu mengajarkan  nilai-nilai perjuangan dan pengetahuan untuk mendukung pembebasan rakyat Indonesia.



Kondisi Pendidikan dan Guru Indonesia
Saat ini pendidikan terus diorientasikan untuk menjalankan praktek komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi. Problem ini terlahir sejak rejim di Indonesia menjadikan pendidikan sama halnya dengan barang dagangan yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Negara yang seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan seluruh rakyat, kini berlahan-lahan dibebankan kepada rakyat. Tujuan pendidikan telah melenceng jauh dari cita-cita mulianya untuk membebaskan manusia Indonesia dari penjajahan Imperialisme dan Feodalisme yang terbelakang[1]. Hingga saat ini, pendidikan bahkan ditujukan untuk merawat dan melanggengkan sistem tua setengah jajahan dan setengah feodal yang telah terbukti menindas dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Espektasi akan terbangunnya bangsa yang cerdas “seperti amanat UUD 1945” dengan tatanan masyarakat yang maju secara ekonomi, politik dan kebudayaan dan tercermin dalam penghidupan yang adil, sejahtera dan berdaulat, sampai saat ini belum bisa terwujud. Sebab kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan Rakyat. Pendidikan saat ini, lebih diorientasikan pada kepentingan Imperiaisme, Feodalisme dan Kapitalisme birokrat, yang terbukti tidak pernah mampu menjawab persoalan rakyat.
Faktanya bahwa, dari sekian kali pergantian rezim, pendidikan justeru tidak pernah terlepas dari kepentingan Imperialisme[2] dan borjuasi komprador[3] didalam negeri, baik kepentingan secara Ekonomi: institusi yang berorientasi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Menjadikan institusi pendidikan menjadi lembaga bak perusahan yang menerapkan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi. Dengan demikian berdampak pada pendidikan yang mahal dan menciptakan tenaga kerja yang murah., Secara Politik: Sebagai mesin yang melahirkan analisis-analisis yang menguatkan, melegitimasi atau bahkan melahirkan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengfabdi kepada Imperialisme dan feodalisme, dan secara Kebudayaan:  Sebagai corong propaganda, sebagai salah satu sandaran bagi Imperialisme dalam mentransformasikan ide dan kepentingannya, yang sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Ketiga aspek di atas menjadikan pendidikan di Indonesia sebagai sarana penyedia tenaga kerja murah dan memproduksi kebudayaan yang terbelakang. Hal inilah yang hingga saat ini dilestarikan. Dampak konkritnya adalah pendidikan terus mengalami keterbelakangan, minimnya fasilitas bahkan banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum memiliki bangunan sekolah yang  layak. Selain itu, kurikulum yang digunakan juga sangat tidak ilmiah, artinya tidak mampu mengkontekstualisasikan ilmu dan pengetahuannya untuk digunakan oleh peserta didik menjadi alat untuk menyelesaikan atau menjawab masalah yang ada di masyrakat.
Tidak hanya itu, terbelakangnya kondisi pendidikan juga berdampak besar bagi kondisi guru di Indonesia. Guru sebagai bagian yang teramat penting dalam sistem pendidikan, haruslah mendapatkan perhatian yang  tidak kalah penting dengan aspek lain. Kualitas tenaga pendidika dalam hal ini guru juga dapat menentukan dan menakar kualitas pendidikan serta peserta didiknya. Guru dituntut untuk mampu mengaplikasikan seluruh peraturan, yang dalam hal ini adalah kurikulum dengan baik. Guru juga menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas berjalanya proses belajar mengajar. Guru pula yang  dituntut untuk memenuhi kualifikasinya untuk menjai seorang pekerja yang profesional. Peran, tugas, dan tanggung jawab yang berat dan butuh usaha keras ini tidaklah sebanding dengan apa yang didapatkan oleh para guru di Indonesia.
            Kata “sejahtera” terasa amat jauh dari diri guru Indonesia. Pemerintah dibawah pimpinan rejim boneka Jokowi-JK hingga saat ini benar-benar menjadikan guru tanpa tanda jasa. Tidak ada kepastian kesejahteraan yang didapat oleh guru dalam penunaian tugas sucinya. Banyaknya jumlah guru bukan berarti ukuran dari kesejahteraan sehingga menimbulkan minat yang besar dari rakyat untuk mengejar profesi ini. Banyaknya jumlah guru tiada lain juga dikarenakan semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Namun, banyaknya jumlah guru Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah untuk ladang penghisapan tenaga kerja. Guru terus menerus masuk ke dalam jurang kemiskinan yang akut. Terlebih lagi nasib para guru yang non-PNS. Bahkan banyak diantara guru tersebut yang terpaksa mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Guru-guru yang berstatus honorer, kontrak, maupun guru bantu adalah yang paling merasakan ketertindasan yang dilakukan oleh rejim Jokowi-JK.
        Guru-guru honorer, swasta, kontrak dan guru bantu kerap mengalami bermacam manifestasi penindasan yang dilakukan oleh pemertintah, seperti gaji yang diperoleh tidaklah sesuai dengan Upah Minimum, guru kerap memperoleh gaji antara Rp 150.000 – Rp 700.000, bahkan dibeberapa daerah masih banyak yang hanya mendapatkan gaji Rp 50.000 – Rp 100.000 per-bulanya. Begitu pentingnya peran dan posisi guru, namun pintu menuju kesejahteraan ditutup rapat-rapat oleh pemerintah. Guru Bantu wilayah DKI Jakarta lebih dari 6 ribu orang saja mendapat gaji awal yaitu pada tahun 2003-2004 hanya sebesar 460.000, kemudian berangsur naik hanya mencapai 760.000.  lebih miris lagi adalah Guru PAUD yang ada di wilayah Jakarta, hanya mendapatkan gaji 75.000 per bulan.
          Kondisi lebih iris lagi adalah guru yang bekerja diwilayah perbatasan ataupun wilayah-wilayah terpencil. Guru yang bekerja di Kalimantan Barat hanya mendapatkan gaji sebesar 460.000 dan yang di wilayah terpencil hanya mendapatkan insentif sebesar 40.000 per bulan.  Di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawai Kalimantan Barat, guru-guru disana justru diberikan rumah-rumah dinas oleh masyarakat yang ingin guru-guru tersebut tetap bisa tinggal berdekatan dengan wilayah sekolahnya. Namun rumahnya tetaplah sangat memprihatinkan, hanya dari papan tipis dan beratapkan daun sagu. Sudah sering masyarakat mengajukan bantuan, namun pemerintah tidak pernah meresponya. Lebih jauh di Papua, tepatnya di wilayah Kampung Konja, guru-guru honorer justru mendapatkan gaji dari hasil swadaya masyarakat sekitar, tidak ada kepastian gaji dari pemerintah untuk guru-guru honorer di sana.
        Fenomena rendahnya gaji guru ini terus diperparah oleh serentetan kebijakan rejim Jokowi-Jk yang makin mencekik perekonomian rakyat. rendahnya gaji guru Indonesia terus diperparah dengan perampasan upah dengan bentuk asuransi BPJS, pencabutan subsidi BBM, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, naiknya hrga listrik, dan semakin mahalnya biaya pendidikan untuk anak-anak guru. Tentu semua hal ini adalah bentuk pengkhianatan rejim Jokowi-JK kepada guru-guru Indonesia yang telah bekerja keras untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.
          Guru yang merupakan golongan maju di tengah masyarakat, sangat diharapkan mampu menunjukkan kembali  peranannya yakni untuk mendidik pelajar-pelajar untuk memahami kondisi alam dan masyarakat Indonesia,akar persoalan masyarakat hingga jalan keluar sistem sosial yang masih membuat masyarakat miskin dan menderita. Guru dapat mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi ke pelajar-pelajar agar dapat diabdikan pada perkembangan masyarakat Indonesia yang bebas dari kekuatan imperialis AS, feodalisme dan kapitalis birorat yang mempertahankan sistem yang menghisap dan menindas setengah jajahan setengah feodal. Jayalah Perjuangan Guru Indonesia !


Symphaty Dimas (Ka. Pendidikan & Propaganda PP FMN)



[1] Lihat: Program Perjuangan FMN 2014-2016, Paragraf I
[2] IMPERIALISME: Kapitalisme monopoli, yakni Fase akhir atau puncak tertinggi dari sistem kapitalisme. Secara esensial, didalam fase inilah watak dari sistem kapitalisme semakin nyata (Eksploitatif, Akumulatif dan Ekspansif) yang tercermin dalam hubungan produksinya yang semakin anarkis dan brutal dalam menghisap rakyat,-R. Kamus Progressif, Buletin Gelora, tentang Imperialisme. 
[3] BORJUASI BESAR KOMPRADOR, Yakni pengusaha yang terhubung lansung dengan kapitalisme monopoli (Imperialisme)
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger