HATE SPEECH & KEBEBASAN

Di tengah berbagai polemik dan keadaan krisis ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan yang masih merugikan, Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kapolri malah mengeluarkan surat edaran dengan Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech). Kebijakan pemerintah ini menjadi rentetan peraturan yang semakin membungkam nilai-nilai kebebasan demokrasi di Indonesia. kebijakan ini sama halnya dengan kebijakan pemerintah Gubernur Ahok yang mengeluarkan Pergub 228 Tahun 2015 yang semakin membatasi ruang gerak bagi pengunjuk rasa di Jakarta.

Sementara itu Kapolri Badrodin Haiti menyebutkan ada 3 alasan mengeluarkan SE Hate Speech ini, yaitu perkembangan teknologi informasi, geografis, dan pengetahuan aparat kepolisian di lapangan. Dirinya berujar bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menyebarkan berita maupun informasi hasutan kebencian maupun menyebarkan ajaran-ajaran radikal yang nantinya merongrong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kapolri menyatakan secara tegas pula bahwa konflik-konflik SARA di berbagai wilayah di Indonesia dapat diminimalisir dengan adanya SE Hate Speech ini. Dan terakhir, SE Hate Speech ini dianggap menjadi pedoman bagi pihak kepolisian agar tidak ragu dalam menindaktegas adanya bentuk-bentuk Hate Speech yang terjadi di tengah masyarakat.

Perlu kita pahami bahwa Hate Speech menurut Kapolri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok maupun kepada penguasa dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual,kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sementara itu Hate Speech dianggap mencakup dari berbagai media seperti; dalam orasi kegiatan kampanye, Spanduk/Banner, jeraring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, pamflet, media massa dan ceramah. Dan apabila masyarakat yang dianggap kepolisian menyebar kebencian dengan berbagai media tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana mulai dari kurungan 9 bulan hingga 5 tahun penjara.

Sekilas kebijakan Hate Speech ini seolah-olah ingin menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian ngototnya Menkopolhukam Luhut Panjaitan memberikan tanggapan bahwa SE Hate Speech ini ditujukan untuk mendisiplinkan warga negara agar tidak menjadi warga negara liar.  Sungguh luar biasa cara pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang hakekatnya SE Hate Speech ini adalah bentuk pembungkaman sekaligus pengekangan terhadap hak kebebasan rakyat mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh UUD 1945 yang diatur secara eksplisit diantara pada pasal;

Pasal 28 berisikan ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 28 E ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selain jaminan di dalam UUD 1945, berbagai undang-undang juga mengatur dan menjamin bahwasannya kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikekang oleh negara atas nama apapun. Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang menyatakan, “Setiap warga negara, perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pula dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 23 Ayat 2 menyebutkan bahwa; “Setiap orang bebas untuk mempunyai , mengeluarkan  dan menyebarluaskan pendapat sesuka hati nuraninya, secara lisan maupun tulisan  melalui media cetak dan media elektronik  dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan, ketertiban , kepentingan umum dan keutuhan negara”.

Maka semakin terang bahwa SE kapolri Tentang Hate Speech telah melanggar konstitusi yang sesungguhnya Negara harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan berpendapat warga negara baik secara lisan maupun tulisan. Negara seharusnya tidak boleh merampas hak asasi manusia warga negaranya untuk berpendapat dalam bentuk apapun.  Dan terpenting kebijakan Hate Speech ini lebih bersifat politisasi yang dijalankan oleh Kapolri untuk semakin membungkam dan merampas nilai-nilai kebebasan berpendapat maupun aspirasi dan tuntutan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menyusahkan. Tingginya intensitas protes-protes yang dilakukan rakyat melalui aksi massa, mogok, hingga protes-protes di media sosial  baik lisan, tulisan (gambar-gambar/meme/pamflet) yang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi-JK, menjadi faktor utama dikeluarkannya SE Kapolri tentang Hate Speech. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah melalui Kepolisian secara subjektif mengkriminalisasikan warga negaranya yang dianggap menyebar kebencian khususnya kepada rakyat yang menyampaikan protes kepada pemerintah baik secara lisan maupun tulisan.

Kebijakan hate speech ini menjadi upaya-upaya pemerintah menegakkan pemberangusan kebebasan demokrasi di Indonesia dan sekaligus menunjukkan watak aslinya sebagai pemerintahan fasis guna melanggengkan kebijakan neo-liberalisme imperialis AS di Indonesia, khususnya memuluskan investasi asing dan utang luar negeri untuk semakin menguasai kekayaan alam dan masyarakat Indonesia.  Pemerintahan Jokowi-JK menyadari bahwa seluruh kebijakan neo-liberalisme yang dijalankan akan ditentang oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab kebijakan neo-liberal hanya ditujukan melayani kepentingan pengusaha besar dan imperialisme khususnya AS di Indonesia, dan hanya akan berdampak pada Politik upah murah, perampasan tanah, pengangguran meningkat, pendidikan dan kesehatan mahal, bisnis megaproyek infrastuktur, pencabutan subsidi, yang semuanya akan mendorong semakin meningkatnya perjuangan-perjuangan rakyat menolak semua kebijakan yang diambil Jokowi-JK.

Maka, demokrasi dan Ham yang selalu dikampanyekan di negeri ini, hanya menjadi frase-frase yang berlaku di saat pilkada maupun pemilu presiden. Sebab, hakekatnya pemerintah akan menunjukkan wajah aslinya yang penuh kekejian dan kekejaman dari pemerintah boneka fasis untuk memukul seluruh perjuangan rakyat yang menuntut perbaikan hidupnya dan hak-hak demokrasinya. Jadi, SE Kapolri tentang Hate Speech bukanlah untuk menjamin kebebasan rakyat berpendapat, tapi melainkan pembungkaman bersuara. 

Badarudin (Sekjend PP FMN)