Pernyataan Sikap FMN: Dukung Perjuangan Klas Buruh Menolak PP No. 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan dan Lawan kekerasan terhadap buruh Oleh Rejim Jokowi-JK

Kami dari Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional  menyatakan sikap sepenuhnya mendukung perjuangan buruh Indonesia yang menolak politik upah murah melalui kebijakan baru yang diterbitkan Jokowi-JK melalui Menaker PP No.78 Tentang Pengupahan. Semenjak diterbitkan 23 oktober 2015, PP pengupahan ini telah ditolak mayoritas klas buruh di Indonesia. Bahkan disaat kebijakan ini masih digodok dalam bentuk RPP pengupahan, telah tampak gerakan-gerakan buruh di Indonesia melakukan penolakan secara masif dan meluas. 

Klas buruh di Indonesia beranggapan bahwa kebijakan baru yang mengatur tentang pengupahan  ini hanya akan semakin melanggengkan politik upah murah di Indonesia. PP pengupahan ini tidak lantas meningkatkan kenaikan upah buruh sesuai kebutuhan hidup rill buruh beserta keluarganya. Akan tetapi, PP Pengupahan ini lebih mengakomodir kepentingan pengusaha besar dan investasi asing untuk meraup superprofit (keuntungan) yang lebih besar dengan menekan semurah mungkin upah buruh di Indonesia. PP No. 78 Tahun 2015 hanya menetapkan kenaikan upah minimum berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahunnya. Sementara kita ketahui bahwa selama ini saja kenaikan upah buruh setiap tahunnya tidak pernah sebanding dengan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok akibat inflasi di Indonesia. Sebab, kenyataannya angka Inflasi mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat hingga mencapai 50%-100%. Demikian jika penetapan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh dunia khususnya di Indonesia melambat akibat  krisis global yang telah berdampak akut pula di Indonesia. Apalagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia secara rill sangat kuat bersandar pada investasi asing dan utang luar negeri yang hanya bertujuan memonopoli seluruh kekayaan alam dan pendapatan buruh-rakyat Indonesia untuk memulihkan krisis global khususnya imperialis AS. Sehingga sejatinya pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia akan terus merosot.

Sementara itu, PP No.78 Tahun 2015 akan meninjau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap 5 tahun sekali, sedangkan sebelumnya dilakukan setiap tahunnya. Hal ini semakin bertolak belakang dengan hak buruh yang selama ini berjuang setiap tahunnya melalui Dewan pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten  untuk meninjau kebutuhan hidup layak bagi buruh.

Selain berdampak buruk secara ekonomi bagi kehidupan buruh, PP No.78 Tahun 2015 ini juga berdampak pada perampasan hak politik bagi buruh. Dengan adanya PP Pengupahan ini serikat buruh tidak dilibatkan dalam menentukan kenaikan upah minimum. Padahal melibatkan serikat buruh dalam menetapkan upah minimum merupakan hal yang prinsip dalam menjunjung kesetaraan hak demokratis yang dimiliki pengusaha dan buruh. Tentu ini sangat memperlemah posisi buruh untuk memperjuangkan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup rill buruh. Sama halnya PP pengupahan ini juga membatasi kegiatan berserikat buruh dan bahkan tidak memberikan upah kepada pimpinan-pimpinan yang mengurus serikat buruh.

Kebijakan politik upah murah melalui PP Pengupahan ini merupakan salah-satu realisasi paket kebijakan ekonomi IV Jokowi. Paket kebijakan Ekonomi tersebut menjadi cerminan penerapan kebijakan ekonomi neo-liberalisme yang melayani kepentingan pengusaha besar dan investasi asing di Indonesia. Jokowi semakin menunjukkan dirinya sebagai rejim yang masih saja mempraktekkan pasar tenaga kerja buruh yang bersandarkan pada hukum permintaan dan penawaran pasar, dimana Jokowi menjadikan buruh-buruh sebagai komoditas murah yang hasil kerjanya memberikan keuntungan berlipat-lipat bagi pengusaha besar dan investasi asing di Indonesia.

Ironinya lagi perjuangan klas buruh yang menolak PP No.78 Tahun 2015 ini, malah dihadapkan dengan berbagai intimidasi, teror, ancamanan, penangkapan hingga pembubaran aksi-aksi massa dan mogok-kerja yang dilakukan oleh buruh. Tidak tanggung-tanggung, fasisme yang ditunjukkan Jokowi-JK dapat dilihat dari penjagaan yang ketat oleh aparat kepolisian dan tentara yang bersenjata lengkap untuk membubarkan perjuangan buruh atas Penolakan PP No.78 Tahun 2015. Terutama menjelak mogok kerja buruh secara Nasional yang diinisiasikan berbagai gerakan-gerakan buruh Indonesia 24-27 November 2015 dalam menolak PP No. 78 tahun 2015, pemerintahan Jokowi-JK beserta aparat berusaha menggagalkan dengan tindakan-tindakan fasisnya. Maka,  kami dari PIMPINAN PUSAT FRONT MAHASISWA NASIONAL menyatakan sikap Mendukung perjuangan buruh dan menyampaikan tuntutan kepada Jokowi-JK yakni ;

1.       Menolak kebijakan Politik Upah Murah PP N0. 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan

2.      Hentikan Intimidasi, pembubaran aksi dan ancaman-ancaman penangkapan terhadap pimpinan-pimpinan dan anggota buruh yang menolak PP No.78 Tahun 2015

3.      Laksanakan landreform sejati dan Industri nasional  yang bebas dari kekuatan asing (Imperialisme) dan Tuan tanah besar (Feodalisme) sebagai jawaban atas Persoalan rakyat Indonesia.

Bersama ini pula kami menyerukan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota FMN serta mahasiswa Indonesia untuk ambil bagian aktif dalam perjuangan buruh menolak PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

20 November 2015

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan

Ketua