Kelakuan Para Pejabat Korup di Sinetron Sidang MKD. Beralih PERIHAL Pokok, Pengambilalihan Tambang Emas Mimika PAPUA dari Tangan Freeport AS

Hampir sebulan ini, rakyat Indonesia disuguhkan tontotan Papa Minta Saham hingga berujung pada sidang Majelis Kehormatan Dewan. Saling tuding-menuding antara Sudirman said dengan Setya Novanto menjadi kemasan yang membangun sebuah diskursus bahwa kasus ini teramat penting untuk dituntaskan. Hasil rekaman Setya Novanto dengan Presiden Diretur  PT. Freefort Indonesia Maroef Sjamsoeddin dianggap menjadi awal populernya “Papa Minta Saham”. Dalam pertemuan tersebut, Setya Novanto ditemanin Pengusaha Riza Chalid (Bos Global Resource Energy), disyalir meminta saham PT. Freeport dan PLTA dengan mencatut/mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK.  Riza Chlaid di dalam rekamannya berulang kali menyebutkan kedekatannya dengan Jokowi-JK, Luhut Panjaitan, Hendripiyono dan bahkan menyebutkan berkontribusi besar memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.  Maroef Sjamsoedin kemudian melaporkan hasil pertemuan beserta rekamannya dengan Setya Novanto dan Reza Chalid kepada Sudirman Said selaku Menteri ESDM.  

Menanggapi laporan tersebut, Sudirman Said kemudian melaporkan Setya Novanto selaku Ketua DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden kepada MKD. Hingga bergulirnya Sidang MKD sampai saat ini, para awak media masih menjadikan berita ini sebagai top news yang disuguhkan kepada masyarakat. Apalagi terkait Sidang MKD ini awalnya terbuka yang kemudian kemaren (07/12/2015) menjadi sidang tertutup  ketika agenda pembacaan pembelaan dari tertuduh Setya Novanto. Kekisruhan pun semakin ramai ketika sidang etik Setya Novanto  dipimpin Wakil Ketua MKD dari Partai Golkar yang sebelumnya dipimpin Ketua MKD Surahman Hidayat dari PKS.

MKD perlu dikawal rakyat, agar MKD tetap transparan, profesional untuk memutuskan dalam sidang etiknya. Namun bukan berarti kita terilusi dengan lembaga MKD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang demokratis dan bekerja bersandarkan kepentingan rakyat.  Persidangan MKD kasus Setya Novanto adalah pertarungan Geng Politik di antara Partai pemerintah dan Oposisi yang berusaha menutupi kejahatan masing-masing menyangkut oportunis mengambil keuntungan dan menjadi pelayan setia PT. Freeport AS.  Apapun putusan hasil dari Sidang MKD nanti, hanya akan memberikan keuntungan di kedua bela pihak. Celakanya, jika kita terhanyut dengan drama yang dipentaskan oleh elit politik yang korup dalam MKD, Kita pun akan melupakan persoalan yang paling pokok , yakni Penjarahan  PT. Freeport Indonesia sejak 1967 dan upaya Mengambilalih Tambang Emas Timika dari tangan PT. Freeport Indonesia ke Negara.   Persoalan yang sangat pokok ini, kemudian menjadi kabur akibat kelihaian dari Rejim Jokowi-JK untuk menjauhkan rakyat dari persoalan pengambilalihan Tambang Timika PT. Freeport Indonesia ke tangan Negara.

PT. Freeport Indonesia & Penghancuran Masyarakat  Papua

Freeport pertama kali berdiri di Texas pada tahun 1912 sebagai perusahaan pertambangan sulfur, dan selanjutnya pada 1960 berhasil mengkonfirmasi temuan Belanda akan adanya cadangan tembaga dan emas Ertsberg di Papua Indonesia dan selanjutnya pada 1967 mendirikan Freeport Indonesia, Incorporated (PT Freeport Indonesia) sebagai anak perusahaan untuk melakukan eksplorasi mineral di Papua. Pada perkembangannya PT. Freeport Indonesia kemudian bergabung dengan McMoRan Exploration pada 1981 serta memadukan McMoRan Oil & Gas dengan Freeport Minerals Company yang masing-masing adalah cabang dari Freeport-McMoRan Inc  yang turut menyasar mineral, tidak hanya minyak dan gas, seperti sulfur, phosporic acid, emas, tembaga, perak, dan uranium. Cadangan tembaga-emas ditemukan di Grasberg Indonesia pada 1988 dan Freeport-McMoRan Copper Co. Didaftarkan pada Bursa Saham New York dengan nama “FCX’. Pada 1995 ditetapkan sebagai perusahaan publik independen “Freeport-McMoRan Cooper & Gold Inc.” Jadi, jelas bahwa imperialis AS telah membidik kekayaan tambang di Papua semenjak  masa Belanda berkuasa di Indonesia. As beserta Belanda telah melakukan berbagai riset di belahan Indonesia yang kemudian menemukan tambang emas terbersar di dunia, yaitu di Grasberg Papua. Tidak tanggung-tanggung bahwa cadangan emas Mimika Papua terdapat sebesar 16 Juta kg. Padahal cadangan emas Bank Indonesia saja hanya berkisar 100 rb kg.  Secara legalitas perusahan milik imperialism AS, PT. Freeport diberikan kontrak karya I oleh orde baru, Soehato sejak tahun 1967 bersamaan dengan terbitnya UU. No.1 Tahun 1967 tentang PMA.

PT Freeport pada perkembangannya menjadi salah-satu korporasi besar internasional AS yang memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis dalam website PT Freeport Indonesia dinyatakan bahwa pada tahun 1991 PT Freeport telah memiliki kontrak karya II seluas 2,6 Juta Ha. Dalam hal ini, 2,6 Juta Ha terbagi dalam wilayah eksplorasi dan ekploitasi PT Freeport di wilayah Papua. PT Freeport pada tahun 2012 telah menyisakan 212.950 Ha dengan rincian 10.000 wilayah eksploitasi dan 202.950 wilayah eksplorasi. Artinya dalam rentang 1991-2012 PT Freeport telah melakukan eksploitasi dan eksplorasi sebesar 92,2% dari total keseluruhan kontrak karya yang dilakukan. Sementara itu, PT Freeport pertahun dapat memproduksi tembaga: 670 juta pound, emas: 750 ribu ounces dan perak: 1,3 juta ounces. Dan PTFI mendapatkan keuntungan sebesar 100 Triliun. Sedangkan yang didapat Indonesia dari pajak dan royalty per tahun ke Indonesia hanya sebesar Rp. 5,6 Triliun[1].

Kondisi tersebut menjadi cerminan bahwa sebagai korporasi internasional milik imperialism AS, PT Freeport telah menghisap kekayaan alam khususnya di Kabupaten Mimika, Papua. Dari eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan, PT Freeport telah menduduki posisi tertinggi dalam investasi sektor tambang dengan presentase 94% lebih besar dibanding perusahan tambang lain atau setara 5% dari total keseluruhan investasi di Indonesia dengan jumlah Investasi 86 triliun (tahun 2012). Tentunya Investasi yang besar ini menjadi sebuah wujud nyata dominasi imperialisme AS dalam mengeruk sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini termanifestasikan dengan royalti yang diberikan dalam bentuk royalti Tembaga menjadi empat persen, emas menjadi 3,75 persen dan perak menjadi 3,25 persen (MoU Juli 2014). Artinya dengan royalti yang sangat kecil ini menjadi sebuah gambaran bagaimana pemerintahan Indonesia yang senantiasa sepenuhnya melayani kepentingan imperialisme untuk memberikan keuntungan yang besar dibanding mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan rakyat papua hanya menjadi buruh murah. Sementara masyarakat Papua yang melawan keberadaan PTFI yang menghisap dan menindas, malah disebut sebagai manusia barbar/liar yang anti pembangunan oleh imperialism AS dan pemerintahan berkuasa di Indonesia. Sehingga selama adanya PTFI, pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Papua hingga saat ini masih terus berlangsung, mulai dari status DOM, intimidasi, pengusiran, penembakan dan pembunuhan.

Keberadaan PT Freeport Indonesia sendiri telah menghadirkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat Papua, Khususnya hilangnya tanah-tanah ulayat dari suku-suku yang ada sebagaimana konsesi hak tanah seluas  2,6 juta Ha. Sementara tercatat Suku Amungme yang harus kehilangan wilayahnya karena keberadaan PT Freeport Indonesia. Kondisi ini juga diperparah dengan intimidasi hingga pembunuhan secara barbar yang dilakukan oleh pihak militer untuk melindungi kepentingan PT Freeport[2]. Dengan kata lain, PT Freeport tidak akan segan-segan melakukan aksi-aksi sapu bersih dengan menggunakan Militer untuk mengamankan ataupun menjaga wilayah eksplorasi dan eksploitasi tambangnya. Bahkan DOM yang pernah diterapkan di Papua  [3]masa Orba adalah usaha untuk menghancurkan perjuangan Papua untuk mengusir PTFI dari tanahnya. Selain itu, kehidupan masyarakat juga terancam dengan keberadaan PTFI asal Amerika tersebut, karena masyarakat yang bukan pekerja PTFI bisa diusir, bahkan di tembak jika mendekati area pertambangan tanpa izin. walaupun masyarakat Papua hanya mencari hasil hutan di Sekitar PTFI.

Jumlah buruh PTFI berjumlah kurang lebih 24.000 anggota. Sementara upah buruh di Freeport Indonesia disebut-sebut paling murah dibandingkan anak usaha Freeport yang ada di negara lain seperti di Amerika selatan dan eropa. Saat ini upah buruh di PTFI hanya US$5-6 per jam, sementara buruh PT Freeport di Negara lain rata-rata mendapatkan upah sekitar 40 juta/bulan. Padahal Freeport Indonesia mengungguli perusahaan dalam kelompok Freeport yang beroperasi di Amerika Selatan dan Eropa untuk memberikan pemasukan bagi perusahan induknya, Freeport-McMoran. Selain upah yang rendah, kondisi kerja keselamatan buruh PTFI juga sangat buruk terutama buruh-buruh yang bekerja menambang di bawah tanah yang rawan longsor dan berulang kali membunuh pekerjanya[4].  Ini sangat membayakan dan buruknya K3 pekerja tambang yang bertentangan dengan konvensi ILO Nomor 176/1995 tentang keselamatan pekerja tambang. Ironisnya, pemerintah justru memperparah nasib buruh tambang, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2005 tentang jam kerja pekerja tambang. Dalam regulasi itu disebutkan, pekerja tambang bisa bekerja selama 12 jam per hari selama 10 minggu berturut-turut.

PT Freeport selain itu juga melakukan berbagai macam tindak skema  Union Busting terhadap para buruh. PTFI melarang buruh berorganisasi atau mendirikan organisasi yang militant dan independen di PTFI. Selain itu juga tergambar bahwa PT Freeport Indonesia selama ini belum terbuka terkait data dan persoalan-persoalan yang terjadi seputar tenaga kerja yang ada di PT Freeport Indonesia[5].

PT Freeport Indonesia tidak hanya memiliki dampak pada hilangnya tanah-tanah suku-suku di Papua namun uga berdampak pada lingkungan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), persoalan yang timbul setelah PT.Freeport Indonesia beroperasi adalah pencemaran lingkungan hidup baik mulai dari gunung biji yang  dikenal oleh masyarakat adat Amungme sebagai “Nemang Kawi” (Anak Panah Putih), Sungai Wanagong sampai ke dataran rendah milik masyarakat suku Kamoro yaitu sungai Aikwa. Kini ribuan hektar hutan kayu, sagu rusak dan sejumlah habitat sungai menjadi punah, bahkan manusia pun ikut kena dampak, akibat limbah tambang yang di buang ke sungai Aikwa. Sedangkan dampak sosial-ekonomi dari pembuangan limbah tambang ke sungai Aikwa terhadap kedua suku tersebut maupun suku-suku lain dari Papua, dan Indonesia dapat terlihat dekat dengan mata dimana kota Timika yang dulunya banyak dusun sagu yang memberi makan bagi masyarakat adat Kamoro, dan suku-suku lain dari Papua maupun Indonesia yang tinggal di kota Timika telah rusak. Akibatnya masyarakat tidak bisa mendapatkan sagu sebagai sumber makanan pokok mereka.[6]

Berbagai macam persoalan yang menyelimuti PT Freeport Indonesia mulai dari minimnya pajak dan royalti, langgaran HAM berat, pencemaran lingkungan, pemberangusan masyarakat adat, hingga pemberangusan serikat buruh menjadi cerminan bahwa PT Freeport Indonesia harus diusir dari tanah Papua. Keberadaan PT Freeport Indonesia hanya akan mendatangkan penderitaan mendalam kepada rakyat Papua maupun Indonesia.  Dengan kata lain, keberadaan PT Freeport Indonesia semakin memperpanjang daftar dari kerakusan perusahaan kapitalisme monopoli AS atas penghisapan dan penindasan yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia dengan menginjak-injak kesejahteraan rakyat hingga membantai rakyat Papua yang berjuang mengusir PTFI.

PT Freeport sejatinya tidaklah memberikan dampak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia khususnya rakyat Papua. Agar seolah-olah pemerintahan berjuang untuk menunjukkan “manfaat” PTFI bagi Indonesia khususnya rakyat Papua. Ada enam poin renegosiasi, yakni luas lahan, kewajiban pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), peningkatan “local content”, besaran divestasi, peningkatan penerimaan negara, dan kelanjutan operasi. Namun hingga saat ini hasil kesepakatan itu pun belum dilaksanakan PT. Freeport Indonesia.  Tapi, Jokowi-JK dengan berbagai skemanya (Terbaru menginginkan Royalti 6-7%) senantiasa  berusaha agar PT. Freeport Indonesia tetap beroperasi hingga 2041 di Tambang Emas Mimika Papua.

Jokowi-JK hanya Berniat Memperpanjang Kontrak PT. Freeport Indonesia hingga 2041

Pemerintahan nasionalis Soekarno kurun waktu 1960-1965 melakukan berbagai nasionalisasi atau mengambil alih perusahaan asing semacam Belanda, Belgia dan AS yang dianggap merugikan rakyat. Nah, saat ini Jokowi-JK sebagai pemerintahan RI belum juga menunjukkan adanya tanda untuk mengambil alih tambang emas Indonesia yang selama ini hanya dinikmati Perusahaan milik AS dan sangat merugikan rakyat Indonesia khususnya orang papua. Trisakti, Revolusi mental dan Nawacita hanya menjadi isapan jempol belaka. Kenyataannya Jokowi-JK tidak ubahnya dengan pemerintahan Soeharto yang sangat setia dan patuh melayani kepentingan tuannya AS di Indonesia. Saat ini saja, PT Freeport Indonesia terus-menerus menekan Jokowi-JK untuk segera melakukan pembahasan kontrak karya. Padahal dalam PP 77 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, tegas menjelaskan kontrak karya baru dapat dibahas 2 tahun sebelum habis kontraknya.

Demikian amanat UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang mengamanatkan mendiventasikan sahamnya ke pihak nasional.  Apalagi ditambah dengan terbitnya PP No.24/2012 yang mewajibkan perusahaan tambang asing mendiventasikan minimum 51 % sahamnya kepada pihak nasional. Akan tetapi, hingga saat ini Jokowi-JK malah tetap memberikan isyarat kepada PT. Freeport Indonesia mendapatkan kontrak karya nanti, sekalipun kewajiban PT. Freeport hingga saat ini belum dijalankan. Jadi, Sidang MKD yang penuh dengan Drama, Harus dimajukan untuk melawan sikap Jokowi-JK yang tetap tunduk dan setia melayani Pertambangan Milik AS,  PT. Freeport Indonesia. Ambil alih tambang emas Mimika Papua dari tangan PT. Freefort Milik Imperialis AS.

Widi dan Anggarda Paramita (Ka. Dept Adm & Keuangan- Staff HI PP FMN)

---

[1] http://ptfi.co.id/id/media/news/dividen-serta-manfaat-langsung-pt-freeport-indonesia-di-tahun-2013, Diakses pada 13 April 2015.

[2] Lihat lebih mendalam pada Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, Perjuangan AmungmeAntara Freeport dan Militer, (Jakarta: ELSAM, 2003)

[3] https://docs.google.com/document/d/1vTY2QiFY1ISQ7jA0MO9AIaL5TmfZgYNIERUdr-pqMPE/edit, Diakses pada 13 April 2015.

[4] http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/29/298033/empat-pekerja-tewas-kspi-tuntut-pt-freeport-diberi-sanksi, Diakses pada 14 April 2015.

[5] Lihat lebih mendalam pada Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Reses Masa Persidangan I tahun 2014/2015 ke Provinsi Papua Tanggal 7-10 Desember 2014.

[6] Lihat lebih mendalam pada Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua (Jakarta: Walhi, 2006)