Headlines News :
Home » » Penyakit KORUPSI Sejak Zaman VOC Belanda Hingga Saat ini

Penyakit KORUPSI Sejak Zaman VOC Belanda Hingga Saat ini

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 09 Desember 2015 | 00.24




"Tugas Pemuda Melawan Korupsi.  Melawan Korupsi adalah Melawan Penguasa Tirani yang Menindas Rakyat"
 
Tanggal 20 Maret 1602 kolonial Belanda berhasil menancapkan dominasi atas Indonesia dengan membuat kongsi dagang yang dikenal sebagai VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Tujuannya VOC didirikan Belanda ialah memonopoli ekonomi di Indonesia, VOC juga berusaha untuk mengkonsolidasikan sistem politik agar berada di bawah kekuasaan Belanda. Akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 yang salah satu faktornya akibat mengguritanya korupsi di tubuh VOC, selain juga mendapatkan tantangan keras dari rakyat Indonesia. Akibat Korupsi di tubuh VOC ini, bangsa pribumi mengalami penghidupan yang memprihatinkan dan dalam bayang-bayang kemiskinan yang akut.

Korupsi VOC ini tidak lantas berhenti ketika Republik Indonesia telah merdeka. Korupsi yang paling masif dilakukan semasa Orde baru Soeharto selama 32 Tahun berkuasa sebagai pelayan setia kepentingan asing di Indonesia. Korupsi Soeharto beserta kroni dan anteknya, menjadi catatan sangat buruk dalam perkembangan sejarah bangsa. Paling santer bila menyangkut korupsi Soeharto terkait 7 buah Yayasan yang diketuainya. Total kerugian Negara yang dicuri  mencapai hingga 200 Triliun (Sumber Wikipedia: Kasus Korupsi Soeharto). Namun, ironya kasus korupsi Soeharto tidak pernah diusut tuntas hingga saat ini. Bahkan tahun 2006 diterbitkannya SK Penghentian Penuntutan Perkara yang isinya menyangkut korupsi Soeharto.

Era reformasi 1998 yang dibarengi dengan isu Pemerintah bersih (Good Governance) yang mengadopsi negara-negara Maju, disebut-sebut menjadi tonggak untuk memberantas korupsi di Indonesia. Berbagai lembaga negara direformasi untuk mewujudkan cita-cita memberantas korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) yang ditujukan sebagai lembaga negara yang bersifat independen  dan bebas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi, berbagai usaha yang dilakukan pemerintahan di Indonesia masih menjadi “pseudo”  dalam memberantas korupsi. Praktek korupsi, menyelewengkan kekuasaan, memperkaya diri dan keluarganya, suap, kongkalikong dengan pebisnis dan asing, masih menjadi gambaran dari pemerintahan Indonesia hingga saat ini. Semasa Megawati, kasus BLBI menjadi sangat mencengangkan sekaligus kelanjutan korupsi yang semakin menggila di Indonesia. Bagaimana tidak, total kerugian negara akibat pemberian BLBI ke sejumlah penguasa semacam Bob Hasan mencapai 600 Triliun. Kemudian kebijakan Privatisasi BUMN Megawati adalah bentuk korupsi penyelewengan kekuasaan oleh kepala Negara/pemerintah yang merugikan rakyat dan bangsa. Karena kebijakan ini, hanya memberi keleluasaan kepada asing untuk menguasai perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengeruk keuntungan yang besar dan satu sisi sangat merugikan rakyat Indonesia secara material. Anehnya, seperti kasus BLBI di atas, lembaga negara tidak pula pernah mengusut tuntas keterlibatan tindak pidana yang dilakukan Megawati tersebut.

Sedangkan 10 tahun semasa SBY, tindak korupsi semakin menjadi-jadi saja. Jika ditabulasi kasus semasa 10 tahun SBY sangat-sangat banyak yang melibatkan Partai, kroni dan antek-anteknya. Kasus  Hambalang (Andi Malaranggeng & Anas Urbaninghum), Kasus Wisma Atlet (Angelina M Nazaruddin), Kasus Suap Bupati Buol (Siti Hartati Murdaya),SKK Migas (Rudi Rubiandini, Sutan Bhatoegana & Jero Wacik), Bank Century (Boediono), Proyek P3SON Hambalang (Sylvia Soleha), (Sumber: Buku “jejak Korupsi, Politisi, dan Klas Cikeas-Karya Jusuf Suroso). Keterlibatan SBY dan anaknya Edhi Baskhoro Yudhoyono pun digadang-gadang teribat dalam sejumlah kasus; mulai dari Bailout Bank Century, SKK Migas hingga kasus Hambalang.Total Kerugia uang negara yang dicuri oleh pemerintah semasa SBY menurut pernyataan resmi BPK 2014 adalah 30,87 Triliun.

Jokowi-JK dan Semakin Hancur Leburnya Penegakan Pemberantasan Korupsi
Pemerintahan Jokowi-JK di saat Pilpres 2014 mengusung salah satu program nawacitanya tentang “Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi dan reformasi kelembagaan penegakkan Hukum”. Akan tetapi, lagi-lagi ini hanya menjadi produk teoritis semata yang sngat jauh dari kenyataan di lapangan. Keberpihakan pada pemberantasan korupsi tidak muncul dalam setahun Jokowi-JK menjabat. Kontroversinya diantaranya adalah pengangkatan sejumlah pejabat negara semacam Budi Gunawan menjadi Wakapolri yang sempat memicu heboh terkait dugaan memiliki “rekening gendut”.  Catatan buruk lainnya yaitu terkait jani memprioritaskan penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam. Akan tetpi, penangkapan Patrice Rio Capella dalam kasus dugaan suap membuktikan jika belum ada prioritas menegakkan sistem pemerintahan bersih di Indonesia.Demikian kasus suap Gatot ke PTUN Medan menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia untuk bebas dari korupsi. Akan tetapi yang tidak kalah penting tindak korupsi yang dilakukan rejim ialah penyelewengan kekuasaan dengan melahirkan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan di sisi lain memberikan keuntungan yang besar bagi negara-negaras asing (imperialisme). Pencurian subsidi rakyat yang dialihkan ke sektor infrastruktur serta berbagai kebijakan Neo-liberalisme yang membuat rakyat semakin menderita dan miskin.

Saat ini Pilkada serentak dilakukan di 263 Provinsi, Kabupaten dan Kota. Upaya untuk menegakkan Demokrasi yang adil dan bersih melalui Pilkada serentak ini, masih saja menjadi isapan jempol belaka di bawah pemerintahan Jokowi-JK. "Serangan fajar" masih menjadi cara-cara yang digunakan kepala daerah untuk memenangkan Pilkada. Jauh sebelum pemugutan suara 09 Desember 2015 ini, praktek korupsi juga telah merebak dalam proses Pilkada. Politik mahar antara Balon dengan Partai dan praktek korupsi masa-masa kampanye digelar, menjadi cerminan proses pilkada serentak yang korup. Tentu tindakan korupsi yang berlangsung dalam Pilkada serentak ini, tidak akan mampu melahirkan Pemimpin yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat di berbagai daerah. Karena implikasi korupsi dan biaya tinggi yang dikeluarkan Calon, hanya akan berimplikasi mendorong terjadinya tindak korupsi ketika menjabat selama 5 tahun nantinya.

Itulah penyakit korupsi yang mengakar kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, korupsi menjadi rantai yang tidak putus-putusnya. Mencuri APBN/APBD, mengambil keuntungan dari Proyek, meloloskan ijin usaha, suap-menyuap, melindungi penguasa-asing dan tuan tanah, menjadi gambaran umum tindak-tindak korupsi yang dijalankan di Indonesia. Berbagai usaha yang dijalankan dari kepemimpinan yang satu ke yang lain, tetap saja korupsi tidak dapat diatasi. Malah, ancaman korupsi di era Jokowi-JK semakin nyata menjamur. Inilah menjadi bukti bahwa korupsi adalah penyakit yang akan selalu dilanggengkan sistem pemerintahan yang hanya melayani kepentingan pengusaha, tuan tanah besar, asing untuk berguna memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya. 


Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger