Headlines News :
Home » » Pergi ke Neraka Fasisme. Demokrasi dan HAM Sepenuh-sepenuhnya adalah Kemenangan Rakyat

Pergi ke Neraka Fasisme. Demokrasi dan HAM Sepenuh-sepenuhnya adalah Kemenangan Rakyat

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 01 Desember 2015 | 22.02






“Kaya tanpa harta, menantang tanpa orang lain, berani tanpa gagang, dan menang tanpa membunuh” -Soeharto



Semenjak Negara itu eksis di era sistem feodalisme dalam bentuk monarki absolut maupun konstitusi, telah melahirkan berbagai konsepsi tentang sebuah ide negara yang memberikan kekuasaan sepenuh-penuhnya agar memberikan kesejahteraan maupun rasa perdamaian di tengah-tengah masyarakat[1]. Bahkan jauh sebelum itu, pemikiran Plato telah menegaskan bahwa masyarakat modern  akan dapat tertib apabila dipimpin oleh aristokrat dimana adanya perpaduan antara tuan budak dan kaum cendikiawan yang memimpin sebuah sistem semacam negara[2]. Kemudian semasa feodalisme ini, raja-raja menjadi pemegang kekuasaan mutlak yang bahkan diperkuat dengan legitimasi sebagai perwakilan tuhan dalam mengurus negara. Akibat konsepsi tersebut, kekuasaan raja menjadi absolut untuk memerintah rakyat-rakyat bekerja di tanah-tanah kerajaan maupun tuan tanah bangsawan hingga hasil kerja para tani-tani hamba harus diserahkan sebagaian besar kepada kerajaan. Selanjutnya penimbunan kekayaan hasil kerja tani-tani hamba ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kerajaan maupun bangsawan serta biaya perang penaklukan untuk mengekspansi kerajaan lainnya.

Kenyataan sistem negara kerajaan dengan corak produksi feodalisme, telah melahirkan berbagai penderitaan dan kemiskinan bagi tani miskin di seluruh dunia. Hak atas tanah sepenuhnya  dimiliki oleh raja dan bangsawan sebagai pemilik alat produksi sekaligus penguasa zaman itu. Demikian di Indonesia, dimana zaman feodalisme malah terjadi di saat kolonial imperialis Belanda mampu menyatukan raja-raja lokal di Indonesia yang tidak mampu sebelumnya dikonsolidasi sekelas kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit. Saat itu pula, tani-tani di Indonesia dimobilisasi untuk melayani kepentingan kolonial imperialis. Hasil tanaman bukan berorientasi semata lagi untuk memenuhi kebutuhan Belanda, namun berkepentingan untuk dijual menjadi tanaman komoditas di pasar Internasional. Penghidupan tani dan rakyat Indonesia, sangat menderita akibat penindasan kolonial imperialis belanda dan feodalisme. Selain dipekerjakan secara tidak manusiawi, rakyat Indonesia juga dibungkam untuk berjuang atas hak-hak  demokratisnya untuk merdeka. Bala tentara Belanda menjadi alat reaksioner yang menumpas perlawanan-perlawanan rakyat. Sementara raja-raja lokal memobilisasi seluruh kekuatan gerakan paramiliternya untuk memukul gerakan rakyat Indonesia pula.

Sedangkan di era kapitalisme yang telah mencapai puncak dan tahap akhirnya Imperialisme[3], negara kemudian dimodifikasi dengan berbagai sentuhan-sentuhan pemikiran yang disebut-sebut memasuki era pencerahan. Seiring dengan revolusi industri di Eropa dan Amerika, telah melahirkan sistem politik yang memperkenalkan sistem presidensil maupun parlementer. Teori Kontrak sosial menjadi yang paling dominan sebagai bentuk usaha untuk mempersatukan rakyat dengan penguasa[4]. Sebagaimana yang paling berpengaruh dan kerap dipraktekkan oleh negara-negara di zaman imperialisme baik di negara imperialisme itu sendiri maupun di negara setengah jajahan seperti Indonesia, adalah konsep Thomas Hobbes yang juga menyumbangkan fasisme terhadap dunia. Dimana masyarakat dianggap saling memangsa satu sama lain yang dapat menimbulkan kekacauan. Sehingga diperlukan sebuah kontrak sosial di dalam masyarakat untuk memberikan kedaulatan penuh kepada penguasa negara, lalu kemudian kewajiban masyarakat mematuhi segala sesuatu peraturan maupun kebijakan negara. Dengan demikian ditekankan pula bahwa rakyat tidak boleh menuntut kebijakan apapun dari penguasa, sehingga penguasa berhak sepenuhnya untuk memerintah rakyat untuk kestabilan. Sama halnya ini dengan pemikiran Nicollo Machiavelli yang menyebutkan bahwa penguasa akan menjadi seorang pangeran yang menakutkan bagi rakyatnya guna terciptanya sebuah kestabilan bersama. Dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan melestarikan kekuasaan adalah kemutlakan yang harus dijalankan penguasa. Lanjutnya, negara bisa kuat ketika mampu menjadikan militer sebagai alat yang memaksa kepentingan negara kepada rakyatnya. 

Kemudian kenyataannya negara-negara dunia dalam sistem imperialisme, telah semakin menunjukkan kekerasan, peperangan, militerisme, diskriminasi, pengultusan yang semuanya bertujuan untuk menguasai dunia sebagaimana era kapitalisme monopoli internasional. Kepentingan-kepentingan borjuasi monopoli internasional yang dijalankan negara-negara imperialisme untuk eskploitasi-ekspansi-akumulasi kapital, memakai cara fasisme untuk menguasai dunia. Perang dunia I dan II telah menjadi penanda perang antar imperialis yang menunjukkan watak fasisnya untuk saling menguasai dunia.

Musolini sebagai penguasa Italia diktator fasis yang mewakili kepentingan kapitalis mengembangkan sistem imperialisme melalui kepemimpinan fasismenya. Selain menggerakkan militer untuk memukul gerakan rakyat, dirinya mengorganisasikan gangster-gangster (paramiliter) untuk terlibat menindas rakyat.Klas buruh dan kaum tani dipukul mundur ketika berjuang atas hak-hak demokratisnya yang dirampas negara. Musollini mengatasnamakan perdamaian dan ketertiban untuk menumpas habis gerakan rakyat yang bangkit. Tahun 1922, dirinya mulai memimpin pemerintahan fasis Italia.  Gerakan pertamanya adalah menyerang Ethopia dengan dalih bahwa bangsa Ethopia bangsa kelas rendah karena termasuk kulit hitam. Dirinya menyebutkan bahwa Ethopia jika dipimpin ras unggul semacam italia akan lebih maju lagi. Sehingga untuk menaklukan bangsa Ethopia tersebut, Musollini pun mengobarkan perang. Demikian ketika Musollini menduduki Abbesinia dengan cara penaklukan melalui Perang. Tentu tujuan dari perang yang dikobarkan Musollini adalah wajah imperialisme untuk menguasai kekayaan alam dan klas-klas pekerja dan rakyat dunia untuk kepentingan borjuasi-borjuasi internasional. 

Demikian dalam kepemimpinan diktator fasis adolf Hitler[5]. Kejahatan fasis hitler untuk melanggengkan imperialisme dengan watak fasisnya telah membunuh 50 juta rakyat dunia termasuk 6 juta kaum yahudi dan 5 juta non etnis arya yang kerap disebut Holocoust.  Imperialisme jerman baik perang dunia I dan II telah berusaha menebar fasis melalui peperangan untuk menguasai dunia khususnya di daratan Eropa. Paling terkenal bagaimana jerman menjadi Negara fasis kuat melawan blok imperialisme lainnya seperti Inggris, AS. Walau akhirnya fasisme jerman kemudian dipukul mundur oleh Uni soviet yang saat itu menjadi kekuatan yang melawan dominasi imperialisme serta mendukung pembebasan nasional negara-negara yang dikuasai bagi blok fasis maupun blok kekuatan inggris, AS.

Berakhirnya perang dunia ke-II dengan kekalahan blok imperialisme Fasis, petanda lahirnya kekuatan baru imperialis AS sebagai pemenang perang dunia ke II yang nantinya akan menjadi penguasa tunggal di antara imperialisme dunia hingga saat ini. Selain itu, dampak peperangan ternyata telah melahirkan berbagai  perjuangan rakyat dunia yang bangkit untuk membebaskan dirinya dari belenggu imperialisme. Negara-negara Asia Afrika, Amerika latin menjadi bukti bergejolaknya perjuangan menghapuskan penindasan atas negara-negara imperialisme selama ini. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri menjadi tuntutan negara-negara terjajah. Akan tetapi, imperialis As beserta sekutunya tidak akan rela begitu saja negara-negara tersebut bebas dari cengkraman mereka. Karena hakekatnya sistem kapitalisme monopoli internasional mempunyai nafsu penguasaan ekonomi, politik, budaya dan militer di seluruh dunia yang menjadi ciri-ciri imperialisme itu sendiri. Walau adanya perlawanan dari negara Uni soviet dan RRT, AS senantiasa melakukan sejumlah agenda-agenda politik baik melalui jalan damai demokrasi dan HAM hingga fasisme terbukanya dengan perangnya untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dunia di bawah dominasinya. Terutama ketika negara Uni soviet dan RRT mengalami restorasi kapitalisme, membuat kekuatan negara-negara baru yang merdeka kemudian jatuh kembali dalam bentuk penjajahan baru (neo-Kolonialisme) ke tangan imperialis AS. Perang semacam di ASIA seperti di negara Vietnam, Philipina maupun di Indonesia, menjadi proyek imperialis AS untuk mendirikan negara-negara boneka atau setengah jajahannya dengan topangan sekutu di dalam negerinya yaitu kekuatan feodalisme (borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar).

Fasis menjadi Wajah asli Imperialisme
Pasca perang dunia ke II, negara-negara dunia sepakat membangun perdamaian dunia. Namun ini bukanlah akhir sistem kapitalisme monopoli internasional khususnya keinginan jahat imperialis AS sebagai pemenang tunggal perang dunia ke II. Watak eksploitasi, ekspansi dan akumulasi kapital akan senantiasa dijalankan imperialis AS beserta sekutunya untuk melakukan praktek penghisapan dan penindasan rakyat dunia. Imperialisme akan berusaha melahirkan nantinya berbagai skema untuk senantiasa menguasai rakyat dunia untuk memuluskan praktek monopoli pasar dan kapitalnya.  Imperialisme menyadari bahwa akibat perang dunia ke II telah melahirkan gelombang perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tidak dapat dibendung imperialisme. Tapi, kemerdekaan bangsa-bangsa, sejatinya tidak akan diberikan sepenuhnya oleh imperialisme. Karena hukumnya, bahwa imperialisme tidak akan pernah memberikan sebuah kemerdekaan sepenuh-penuhnya pada rakyat dunia, karena dalam sistem imperialisme akan “hidup” apabila menjalankan praktek monopoli yang merampas kekayaan alam bangsa-bangsa serta menindas rakyat dunia.

Berbagai usaha dilakukan imperialis AS untuk menguasai dunia pasca perang dunia ke II. Mulai dari memenangkan perang dingin, membentuk lembaga brettons woods (IMF, WORD BANK, GATTS-WTO)[6], perjanjian internasional/regional/bilateral, dominasi Dollar AS hingga membentuk negara-negara boneka seperti Indonesia. kemudia imperialis AS secara aktif mempromosikan Demokrasi dan HAM ala borjuis ke seluruh dunia. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang paling muktahir untuk membangun perdamaian dunia. Semacam ahli Ekonomi AS Francis fukuyama dalam Buku The End Of History menyebutkan bahwa, “berakhirnya perang dingin menjadi penanda sebagai kemenangan demokrasi liberal yang akan diterapkan bagi seluruh dunia”. Tentu ini sebuah legitimasi bagi AS agar demokrasi liberal diterima di seluruh dunia. Demikian dengan penegakan HAM yang digemborkan-gemborkan ala imperialis AS yang dapat menghormati, menghargai setiap hak asasi manusia di seluruh dunia. Sehingga kekerasan, peperangan seluruh dunia dapat dihentikan. Akan tetapi, kenyataannya demokrasi dan HAM adalah sebuah topeng kepalsuan bagi AS yang bertujuan untuk dapat “diterima” di seluruh dunia sebagai mitra pasar barang maupun kapital bagi negara-negara khususnya negara berkembang semacam Indonesia. Demokrasi dan HAM ala AS dijadikan sebagai usaha politik untuk mengintensifkan borjuasi-borjuasi internasional AS menguasai pasar barang dan kapital di seluruh dunia semacam Indonesia. Karena hakekatnya, demokrasi dan HAM yang dipromosikan tidak terlepas dari kepentingan AS untuk melanggengkan sistem kapitalisme monopoli internasional yang membuat rakyat dunia menderita dan miskin.

Jika mengurai demokrasi ala AS, hanya menjadi proses politik untuk mengorientasikan  Negara untuk mengabdi kepada kepentingan borjuasi-borjuasi dan tuan-tuan tanah. Demokrasinya hanya ditandai dengan berbagai polesan pemilu yang seolah-olah demokratis, pembentukan dan reformasi kelembagaan yang kenyataannya menjadi lipstik untuk mengelabui rakyat. Sementara demokrasi yang sesungguhnya dikubur oleh imperialisme dan menjadi isu hangat di saat pemilu. Padahal kita paham bahwa demokrasi bagi rakyat adalah kebebasan yang sepenuh-sepenuhnya untuk mendapatkan hak atas ekonomi, politik, sosial, budaya yang seluruhnya adalah hak-hak asasi manusia itu sendiri.

Akan tetapi, di tengah krisis yang senantiasa menerpa imperialisme, akan membuka topeng demokrasi dan HAM ala borjuisnya yang menindas. Imperialisme akan menunjukkan wajah asli yakni fasis dengan berbagai tindakan kekerasan, peperangan atau bentuk paling populer yaitu “Perang melawan Teroris”. Demikian perang di  Timur Tengah, Afrika, ASIA bahkan di belahan Eropa, isu terorisme menjadi kebijakan politik dan militer yang memberikan legitimasi bagi AS untuk mengobarkan perang yang hakekatnya hanya untuk menguasai belahan negara manapun. 

Sementara di Indonesia sebagai negara berkembang yang sepenuhnya sangat bergantung pada imperialisme khususnya AS, tentu akan senantiasa menjalankan anjuran tuannya untuk memoles demokrasi dan HAM ala borjuis sebagai sistem untuk diterima secara umum rakyat Indonesia. setiap lima tahun sekali rakyat dipaksa untuk “merayakan” pemilihan-pemilhan kepala daerah maupun Presiden. Rakyat disuruh pula untuk menyaksikan perdebatan para elit-elit politik di lembaga-lembaga negara yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sementara di lembaga-lembaga pendidikan kita semacam di Kampus, ajaran-ajaran teori demokrasi dan HAM ala borjuis semakin dikencangkan. Namun, tak ada satu pun kebijakan rejim yang kemudian menghormati, menghargai dan menjamin hak-hak ekonomi, politik, sosial, budaya sebagai cerminan HAM rakyat. Sebaliknya, rakyat yang telah berpuluh-puluh tahun merdeka sejak Revolusi agustus 1945, namunb hak atas ekonomi, politik, sosial dan budaya masih saja dirampas dengan cara-cara keji mulai dari fasisme tertutup hingga fasisme terbuka.


Tindasan Fasis Rejim Boneka Imperialis AS di dalam negeri
Ketika Soekarno jatuh dan pengambilan-alih pemerintahan oleh Soeharto melalui rekayasa kekuasaan yang ditopang langsung imperialis AS, tindasan fasis semakin berat dirasakan rakyat, dan  nantinya selama 32 tahun Soeharto menjadi rejim boneka fasis yang setia dan patuh kepada imperialis AS. Bahkan saat pengambil-alihan pemerintahan dari tangan Soekarno, Soeharto telah melakukan praktek tindasan fasis dan pelanggaran HAM berat yakni pembantaian kurang lebih 1,5 juta rakyat. Tujuan pembantaian massal ini hanya ingin menghancurkan kekuatan rakyat yang konsisten menjalankan perjuangan atas landreform sejati dan industri nasional. Akan tetapi hingga saat ini, pembantaian massal yang merupakan wujud tindasan fasis dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Negara di bawah kuasa Soeharto tidak (akan) penah diakui oleh pemerintahan di Indonesia hingga Rejim Jokowi-JK berkuasa saat ini.
 Selain pembantaian massal, praktek tindasan fasis semakin dimasifkan oleh Soeharto. Perampasan dan monopoli tanah petani dijalankan secara meluas untuk diserahkan pada kepentingan feodalisme dan imperialis AS. Seluruh potensi Pertambangan semacam minyak, gas, emas dan sebagainya, turut diserahkan kepada borjuasi besar komprador dan khususnya kepada imperialis AS (PT. Freeport, Chevron, dll). Sementara praktek penindasan dan penghisapan terhadap buruh tani dan tani miskin yang membuat penderitaan akut, menjadi pelanggaran HAM atas ekonomi oleh Soeharto. Demikian klas buruh Indonesia dijadikan sebagai pasar tenaga kerja murah bagi imperialis AS dan feodalisme untuk mengembangkan industri manufaktur/rakitan di Indonesia. Sedangkan  HAK atas budaya baik pendidikan dan kesehatan dirampas dan kemudian dijadikan sebagai komoditas ibarat barang yang dikomersialisasikan untuk memberikan keuntungan yang bsar bagi kekuasaannya dan feodalisme khususnya bagi imperialis AS.
 Sedangkan secara politik, Soeharto kemudian memberangus atau merampas Hak asasi manusia untuk memiliki kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Alhasil, organisasi yang berdiri di seluruh sektor rakyat hanya serikat-serikat plat kuning. Sementara organisasi-organisasi rakyat diberangus dengan tindasan fasisnya. Sama halnya dengan kebebasan pers yang disebut-sebut sebagai instrumen demokrasi turut dikekang oleh soeharto. Demikian selama 32 tahun pemerintahan fasis Soeharto yang melanggengkan kekuasaan fasisme terutama militer untuk menindas atau merampas seluruh HAM rakyat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Selain kekuatan fasis militer, soeharto juga memobilisasi gerakan-gerakan paramiliter untuk ikut serta memukul bahkan membunuh gerakan rakyat nantinya.
Pasca kekuatan rakyat khususnya mahasiswa bangkit menumbangkan kekuasaan 32 Tahun Seoharto yang dikenal dengan sebutan gerakan reformasi 1998, setidaknya memberikan angin segar bagi kebebasan rakyat yang meliputi pula orientasi penegakkan HAM maupun demokrasi bagi rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan diambil yang disebut-sebut untuk menegakkan HAM baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Reformasi pemilihan langsung, kebijakan otonomi daerah, pembentukan lembaga independen  , melawan korupsi, dan sebagainya. Tapi nyatanya, rejim ke rejim yang lahir semasa produk reformasi tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Soeharto. Mulai dari pemerintahan Habibie hingga Jokowi-Jk saat ini, masih saja melanggengkan praktek tindasan fasis yang yang telah melanggar HAM untuk terus-menerus merampas hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, tindasan fasis juga semakin masif ditunjukkan. Berbagai kebijakan secara jelas memperkuat fasisme di dalam kepemimpinannya. Kebijakan militer masuk desa, militer menjaga kawasan industri, militer masuk kampus, hingga mulai tumbuh suburnya konflik SARA di Indonesia, serta Program bela negara melalui pendidikan wajib militer menjadi salah-satu andalan yang dijalankan Jokowi-JK pula. Ada lagi Surat edaran kapolri tentang Hate Speech, yang tujuan jelas-jelas untuk mengekang kebebasan masyarakat berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kekejaman jokowi-Jk terlihat pula dari usaha kekerasan, penangkapan hingga penembakan terhadap gerakan rakyat di Indonesia.
Kita memahami bahwa seyogya di tengah krisis yang semakin akut dan kronis di tubuh imperialis AS, akan terjadi transformasi krisis ke negara-negara jajahan maupun setengah jajahan seperti Indonesia. Jelas, kepentingannya adalah bagaimana melipatgandakan keuntungan (superprofit) dari Indonesia melaui kebijakan-kebijakan Neo-liberalisme di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintahan boneka Jokowi-JK. Tentu kebijakan neo-liberalisme yang dijalankan jokowi-JK semacam penguatan investasi asing dan Utang luar negeri, pencabutan subsidi rakyat, perampasan upah tanah kerja, komersialisasi pendidikan dan kesehatan, bisnis megaproyek infraskruktur, akan membuat rakyat semakin menderita. Dan Rejim jokowi-JK menyadari bahwa seluruh kebijakannya yang melayani tuan imperialisme, tentu akan mendapatkan perlawanan keras dari rakyat Indonesia. itulah yang membuat Jokowi-Jk semakin menanggalkan wajah polesan demokrasi dan HAM dan tidak menyembunyikan wajah asli rejim boneka yang Fasis menindas rakyat.
Akar kelahiran fasisme adalah krisis dalam sistem kapitalisme yang berupaya menimpakan beban krisis di pundak beban buruh dan rakyat melalui kediktatoran fasisnya. Negara berkedok kebangkrutan ekonomi untuk menjalankan totalitas dari kedikatoran fasis yang hakekatnya menindas rakyat.  Fasisme adalah kediktatoran teror terbuka dari kapital finans yang paling reaksioner, paling sovinistik dan paling imperialis. Sementara bagi negeri jajahan dan setengah jajahan seperti Indonesia, mereka memaksakan tindasan teror fasis melalui pemerintah boneka yang dipaksa tunduk-patuh melayani kepentingan imperialis dan klik klas-klas reaksi domestik (borjuasi komprador, tuantanah, kabir) untuk menindas rakyat.  Sementara bentuk fasisme yang dapat kita simpulkan yaitu; Fasisme Terselubung (Silence Fascism) adalah situasi yang pada hakekatnya fasis dimana negara menghadapi situasi ‘relatif damai’ namun seluruh kekuatan negara reaksi (kabir/aparat polisi/militer/paramiliter, mesin propaganda reaksi), terus bekerja aktif menjaga ketakutan rakyat, mengintimidasi dan terus mempromosikan demokrasi palsu disisi lain.   SedangkanFasisme Terbuka adalah tindakan teror terbuka dengan melakukan tindasan polisional/militer/paramiliter secara langsung dengan tindakan kekerasan, pembubaran paksa, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap gerakan rakyat.
Jadi, tindasan fasis  yang menguat saat ini sangat erat hubungannya dengan sistem setengah jajahan setengah feodal Indonesia yang pemimpinnya adalah rejim boneka Jokowi-JK untuk menyelamatkan krisis imperialisme khususnya AS. Itu pula yang menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi, politik, budaya, militer sangat mengabdi kepada imperialis AS.
Sementara jika fasis menguat, maka akan semakin merampas nilai-nilai demokrasi termasuk HAM rakyat Indonesia atas hak ekonomi, politik dan budaya. Kebijakan ini akan senantiasa membuat rakyat menderita, tertindas dan miskin. Perampasan upah, tanah, kerja, pendidikan-kesehatan serta kebebasan berekspresi dan berorganisasi akan semakin terhambat akibat tindasan fasis Jokowi-JK. Maka, tidak ada jalan selain membangkitkan kesadaraan, mengorganisasikan diri dan bergerak untuk melawan tindasan fasis Jokowi-JK untuk merebut demokrasi dan HAM sepenuh-penuhnya bagi rakyat.

Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)


[1] Rudiaji Mulya. Feodalisme dan Imperialisme di Era Global. PT. Kompas Gramedi, Jakarta 2012
[2] Plato. Republik. Pustaka Narasi,  Yogyakarta 2015
[3] Vladimir Lenin. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Penguin Classics, 2010
[4] Schmandt, Henry J, Filsafat Politik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta:  2005
[5] Adolf Hitler. Mein Kampf 1&2. Pustaka Narasi, Yogyakarta 2009
[6] Gilpin, R. G. The Challenge of Global Capitalism. New Jersey: Princeton University Press 2000.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger