Perjuangan
Telah Bermekaran di Musim Panjang. Rejim
Dulu dan Esok Masih menindas rakyat. Tumbuh, berkembang, Melawan Penindasan.
Selamat datang 2016 !
Tahun 2015 akan berakhir. Segudang pengalaman
teori dan praktek perjuangan telah kita raih. Pendidikan dan progapanda,
kampanye-kampanye di kampus, ambil bagian perjuangan klas buruh dan kaum
tani, menambah barisan kekuatan kita
(Rekrutmen anggota), panggung-panggung budaya, dan banyak lagi , telah mewarnai
kisah perjuangan yang FMN capai di seluruh Indonesia. Kita tidak pernah
berhenti untuk menjalankan kerja massa yang bertujuan membangkitkan,
mengorganisasikan dan menggerakkan massa mahasiswa untuk menggelorakan
perjuangan Demokrasi Nasional di seluruh penjuru kampus dan wilayah Indonesia.
Rasa militansi, patriotik dan demokratik yang
terpatri di dalam jiwa kawan-kawan, telah mengantarkan kita pada sebuah
organisasi massa mahasiswa Demokrasi
Nasional yang gagah berani untuk melawan rejim boneka tirani yang menjadi penghamba
bagi imperialis AS dan feodalisme. Kita meyakini bahwa negara Indonesia
setengah jajahan setengah feodal di bawah tindasan 3 musuh rakyat; Imperialis
AS, feodalisme dan kapitalisme birokrat, hanyalah dapat dihapus dengan perjuangan
Demokrasi Nasional yang gigih dan pantang menyerah. Keyakinan politik yang
terus-menerus kita tanamkan pada diri kita melalui perjuangan-perjuangan klas,
telah mengantarkan kita pada sikap yang tegas dan tanpa kompromi dalam upaya
mewujudkan sistem sosial yang bebas dari imperialis AS, feodalisme dan
kapitalisme birokrat.
Berbagai tantangan kita hadapi dalam
menjalankan pekerjaan membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa
mahasiswa di kampus. Teori neo-liberalisme imperialisme dan feodalisme yang
senantiasa mengajarkan nilai-nilai individiual, dekaden, liberal dalam sistem
pendidikan kita, membuat mahasiswa banyak “terhanyut” yang menjauhkan dirinya
dari realitas sosial dan menenggelamkan karakter sejatinya yang energik,
mobilitasnya yang tinggi di dalam perubahan sosial. Pemuda mahasiswa
semata-mata menjadi objek penindasan dan penghisapan imperialisme dan Negara
untuk menarik superprofit dan mengorientasikan pemuda mahasiswa nantinya
menjadi tenaga-tenaga kerja murah yang mengabdi kepada kepentingan imperialis
AS, feodalisme dan kapitalis birokrat.
Berbagai skema kemudian dilahirkan kampus
untuk meninabobokan mahasiswa. Kebijakan fasis yang anti demokratis baik yang
bersifat terselubung maupun terbuka digencarkan pihak kampus untuk membungkam
daya kritis mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Hal ini
berimplikasi pada rendahnya intensitas kegiatan-kegiatan ilmiah semacam
diskusi, aksi, turun ke bawah, advokasi,
debat terbuka guna memecahkan persoalan mahasiswa dan rakyat Indonesia.
Selain itu tindakan represifitas mulai dari kekerasan fisik hingga ancaman
skrosing-DO selalu menjadi senjata reaksioner kampus untuk membungkam
mahasiswa. Selain itu, kebijakan militerisme masuk kampus, menjadi persoalan
serius yang dialami pemuda mahasiswa di kampus. Manifestasi kebijakan militer
masuk kampus akan semakin menghilangkan nilai-nilai kebebasan yang menjadi
instumen kemajuan pendidikan itu sendiri.
Namun, di tengah krisis yang semakin akut di
tubuh imperialisme dan di dalam negeri Indonesia, telah mendorong pula lahirnya
kesadaran bagi pemuda untuk berjuang mewujudkan sistem pendidikan yang ilmiah,
demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari
berbagai gelombang perjuangan massa
pemuda mahasiswa yang meningkat tajam di berbagai kampus baik yang dipimpin langsung
oleh FMN maupun tidak. Dari sabang sampai merauke, kampus-kampus gencar
melakukan perlawanan atas penolakan kenaikan biaya pendidikan baik UKT maupun
yang bersifat komersialisasi lainnya semacam pungutan liar, rendahnya fasilitas
kampus hingga penutupan berbagai kampus di Indonesia. Di akhir tahun ini, kita
menyaksikan mulai berkembangnya perlawanan di kampus UI dan UGM yang memprotes
kenaikan biaya pendidikan dan carut marutnya sistem UKT. Maka, benih-benih
perjuangan atas perlawanan pemuda mahasiswa atas komersialisasi dan privatisasi
di bidang pendidikan, harus mampu ditingkatkan untuk mendorong terciptanya
musim semi yang panjang bagi perjuangan mahasiswa yang semakin meluas dan
membesar di tahun depan.
Sementara persoalan pemuda mahasiswa juga
semakin berlipat ganda yang diakibatkan sempitnya lapangan kerja saat ini. Di
Indonesia, terjadi lonjakan pengangguran lulusan perguruan tinggi yang sangat
siknifikan. Dari total jumlah pengangguran 2,7 juta jiwa tahun 2015, terdapat 1
juta jwa pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
Namun kondisi ini bukan di indonesia saja, pengangguran di seluruh dunia juga
semakin tinggi dikarenakan mempunyai akar persoalan yang sama yaitu dominasi
dan terpaan krisis imperialisme yang semakin mendalam di seluruh dunia.
Berdasarkan data organisasi ILO menyampaikan bahwa pengangguran yang berusia
diantara 19-24 tahun saja di dunia mencapai total 13 % atau sekitar 74 juta
jiwa. Akibat pengangguran ini, baik di Dunia dan termasuk di Indonesia,
mendorong pemuda mahasiswa untuk mengambil pekerjaan serabutan atau pekerjaan
kasar. Ironinya, angka ketimpangan pendapatan semakin besar di dunia. 80 orang
kaya di dunia (Para pemilik perusahaan TNc), sebanding dengan setengah pendapatan
masyarakat miskin (buruh dan petani) di dunia. Hal ini yang menunjukkan bahwa
penimbunan kekayaan yang dilakukan oleh kapitalis monopoli internasional serta
borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar, hanya menciptakan penderitaan,
pengangguran dan kemiskinan bagi rakyat mayoritas di dunia.
Persoalan pemuda mahasiswa di bidang
pendidikan dan lapangan kerja saat ini, telah mengantarkan kita pada
penyimpulan bahwa rejim boneka Jokowi-JK masih saja mempertahankan Indonesia
sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal di bawah dominasi imperialis
AS. Selain persoalan di sektor pemuda mahasiswa yang diintensifkan, Jokowi-JK
semakin mengintensifkan pula kebijakan-kebijakan yang merampas seluruh hak-hak
demokratis rakyat khususnya klas buruh dan kaum tani selama tahun 2015 ini.
Politik upah murah menjadi kebijakan Jokowi-JK dalam bentuk PP No. 78 tahun
2015 tentang Pengupahan yang menindas dan menghisap klas buruh Indonesia. Prinsip
Pasar tenaga kerja semakin menjadi-jadi di zaman Jokowi-JK guna meningkatkan
perampasan nilai lebih dan bersamaan mempertajam derajat penghisapan bagi klas
buruh yang dipersembahkan bagi kapitalis-kapitalis imperialisme maupun di dalam
negeri untuk mendapatkan superprofit yang semakin besar. Demikian, bentuk
monopoli dan perampasan tanah yang semakin intensif dan meluas di pedesaan.
Para borjuasi besar komprador, tuan tanah besar serta asing, berjaya untuk
menguasai tanah-tanah yang luas baik dengan merampas tanah rakyat maupun hutan
yang banyak dihuni oleh suku mnioritas. Tentu perampasan dan monopoli tanah
ini, diikuti dengan usaha penundukan kaum tani dan suku minoritas melalui
jalan-jalan “damai” hingga kekerasan yang banyak mengkriminalisasi hingga
membunuh kaum tani. Sedangkan program reforma agraria palsu Jokowi-JK menjadi
kebohongan besar yang hanya menjadi tameng sekaligus sebagai agenda-agenda
busuk yang malah semakin mengintensifkan perampasan dan monopoli tanah di
Indonesia.
Nasib penggusuran rumah warga miskin di
perkotaan juga sangat menggurita di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan LBH jakarta, menyebutkan
bahwa sepanjang tahun 2015 terjadi 30 kasus penggusuran di Jakarta dengan
jumlah 3.433 KK kepala keluarga dan 433 unit usaha. Kondisi penggusuran rumah
miskin juga terjadi di berbagai wilayah kota di Indonesia. Pemerintah berdalih
penggusuran ini untuk mewujudkan konsep “Smart City” dengan mengabaikan hak
tempat tinggal layak yang merupakan hak asasi manusia rakyat Indonesia yang
diatur UUD 1945. Demikian persoalan reklamasi yang mengancam para nelayan di
berbagai pulau untuk menangkap ikan. Semacam reklamasi teluk benoa Bali,
reklamasi Pluit Jakarta, reklamasi Makassar, reklamasi pantai pulau lombok,
selain mengancam penghidupan nelayan, semua reklamasi ini juga akan merusak
lingkungan. Sementara program-program penggusuran ini bukan saja didanai APBD
maupun APBN, namun pihak swasta dan lembaga internasional semacam Word Bank
ikut serta menggelontorkan dana penggusuran ini. Ini pula yang secara terang
dapat kita lihat bahwa penggusuran rumah warga miskin dan proyek reklamasi,
menjadi kepentingan untuk membangun property perumahan mewah, hotel atau
pusat-pusat pariwisata. Terbukti proyek pembangunan Agung podomoro, sedayu
group, sinar mas, menjamur di seluruh penjuru kota dan pantai di Indonesia.
Pembangunan
infrastuktur menjadi objek mega proyek bisnis yang dipersembahkan Jokowi-JK
kepada Imperialis AS untuk berinvestasi pula. Tentu kita paham bahwa
pembangunan infrastuktur yang mengandalkan investasi dan ULN dari imperialisme
khususnya AS, hanya memberi keuntungan bagi mereka dan tentu akan melilit
Indonesia untuk bertambah lagi utangnya. Sementara semua orientasi pembangunan
mega proyek infrastuktur ini, tidaklah sepenuhnya melayani kepentingan
masyarakat. Infrastuktur ini hanya berguna untuk memberikan efisensi dan
efektifitas bisnis bagi investor untuk bebisnis di Indonesia. Karena hakekatnya
mereka membutuhkan sebuah pembangunan yang mampu mengkoneksikan dan
memperlancar jangkauan sirkulasi
kapitalnya yang akan memberikan keuntungan yang semakin besar lagi pada mereka.
Sementara bagi rakyat, pembangunan ini tentu hanya akan semakin mengintensifkan
skema perampasan tanah.
|
No.
|
Nama Megaporyek Infrastuktur
|
|
1.
|
a).
Jalan Baru (2.650 Km)
|
|
|
b).
Jalan Tol (1.000 Km)
|
|
|
c).
Pemeliaharan Jalan (46.770 Km)
|
|
|
d). Jalur KA (3.258 Km)
|
|
2.
|
15
Bandara baru
|
|
3.
|
a).
24 Pembangunan pelabuhan internasional
|
|
|
b).
60 Pembangunan pelabuhan penyebarangan
|
|
4.
|
49
Pembangunan waduk
|
|
5.
|
a).
Pembangunan irigasi (1 Juta Ha)
|
|
|
b).
Rehabilitasi jaringan irigasi (3 Juta Ha)
|
|
6.
|
Pembangunan
infrastuktur energi, dll.
|
|
|
TOTAL BIAYA : 5.519,4 Triliun
|
Sumber
data: RPJMN 2014-2019
Dari
total pembiayaan 5.519,4, pemerintah akan mengandalkan investasi dan ULN dengan
kouta sekitar 60%. Namun, yang paling mencengkan adalah pembangunan
infrastuktur untuk mendukung pengembangan 13 kawasan industri di luar pulau
Jawa yang total pembiayaannya mencapai 55.444, 8 Triliun. Wah, pembangunan
megaproyek infrasktur ini semakin menunjukkan mengapa Jokowi-JK bersikukuh mengeluarkan berbagai paket
ekonominya guna mempermudah berinvestasi di sektor ini.
Sementara Jokowi-JK sedang menggenjot peningkatan
pendapatan negara dari sektor kebijakan fiskal yaitu penarikan pajak besar dari
rakyatnya. Pemerintah melalui institusi direktorat perpajakan, tanpa hentinya
mempromosikan taat bayar pajak bagi rakyat Indonesia. Namun disisi lain, kita melihat bagaimana
Jokowi-Jk memberi keringan pajak kepada pengusaha dalam negeri khususnya
perusahaan asing; Tax Allowance, Tax Holiday,
Tax Amnesty, pajak 0% PPN transportasi
ke investasi.
Dan
paling identik di masa Jokowi-JK adalah pembangunan nasional yang disandarkan
pada investasi asing dan utang luar negeri. saat ini, total investasi ke
Indonesia yang masuk sudah mencapai Rp. 400. Sedangkan Utang Luar negeri
Indonesia dari negara imperialism khususnya dari AS dan instrumennya, sudah
mencapai 7,9 Miliar Dollar AS. Dan tahun depan utang dari ADB diprakirakan
masuk 22 Miliar Dollar AS, meningkat jika dibanding tahun ini sebesar 14 Miliar
Dollar AS. Sementara BKPM menargetkan
Investasi asing tahun depan mencapai 386 T.
Terakhir,
kasus PT. Freeport telah menyuguhkan dramaturgi Papa Minta Saham. Kemudian
persoalan perang antar geng politik ini diantara kabir partai berkuasa dan
non-berkuasa menghilangkan fokus kita pada skema Jokowi-JK untuk beusaha
memuluskan langkah PT. Freeport Indonesia memperpanjang kontrak karya hingga
tahun 2041. Selain dari Jokowi-JK menggiring persoalan Papa Minta Saham,
jokowi-JK seolah-olah ingin menunjukkan usaha nasionalisnya untuk
memperjuangkan Divestasi 10,64 % saham Freeport. Tapi apapun manuver
politiknya, Jokowi-JK akan senantiasa tunduk melayani kepentingan PT. Freeport
Indonesia yang notabenenya adalah perusahaan tambang raksasa milik tuannya
imperialis AS.
Pada
01 Januari 2016, ilusi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean akan
diterapkan. Arus bebas kapital, barang, jasa akan semakin mengalir di
Indonesia. Keunggulan kompratif Indonesia dianggap mampu meraup keuntungan
akibat diberlakukannya MEA 01 Januari 2016. Padahal kita ketahui, semenjak era
kapitalis monopoli internasional telah menggantikan persaingan bebas. Sebab,
seluruh arus kapital, barang dan jasa, hanyalah memberikan keuntungan bagi
imperialisme khususnya AS yang mendominasi di seluruh dunia. Demikian pula di
kawasan asia tenggara, bahwa MEA dijadikan sebagai skema kerjasama regionalisme
AS untuk meningkatkan penghisapan dan penindasan terhadap rakyat. Intervensi
kapital, barang dan jasa oleh imperialis AS dalam MEA, hanya akan memberikan
keuntungan terhadap imperialis AS. Sementara di sisi lain, negara asia tenggara
hanya menjadi sasaran pelimpahan bebas krisis di tubuh imperialis AS dengan
mengintensifkan kedok-kedok persaingan dalam perdagangan bebas. Sama halnya dengan
komitmen Jokowi yang akan bergabung dengan TPP. Skema regionalisme yang
meliputi 13 anggota (40%PDB Dunia) hanyalah bentuk neo-liberalisme imperialis
AS untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan monopoli (TNc) yang merugikan
rakyat negara-negara anggota. Maka dengan demikian bahwa seluruh skema
kerjasama yang dibentuk imperialis AS dan diikuti Jokowi-JK, hanya akan
merugikan dan semakin membuat rakyat menderita.
Tahun
2015 di bawah pemerintahan boneka Jokowi-JK berbagai kebijakan semakin mencekik
leher pemuda mahasiswa dan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan ekonomi,
politik, budaya dan militer hanya diperuntukkan untuk melipatgandakan
penghisapan dan penindasan yang dilakukan imperialis AS, feodalisme dan
kapitalis brokrat terhadap rakyat. Jokowi-JK sedang menari-nari di atas pentas
kekuasaannya yang menghina dan memiskinkan rakyatnya. Wacana kepempinan kerakyatan
dan pencitraan yang dibangun, sesungguhnya bukan merupakan kesulitan yang berarti bagi kita
untuk membongkar jahatnya rejim terhadap pemuda mahasiswa dan rakyat
Indonesia. Karena hakekatnya bahwa
pemuda mahasiswa dan rakyat semakin sadar bahwa rejim sedang menindas dan
menghisap rakyat secara barbar. Pemuda mahasiswa dan rakyat secara umum, hanya
butuh kepercayaan diri dengan jalan dibangkitkan, diorganisasikan dan
digerakkan melalui perjuangan massa demokrasi nasional. Sehingga pemuda
mahasiswa dan rakyat, semakin maju kesadarannya berorganisasi, dan semakin
mengalami kemajuan perjuangannya untuk monorehkan sejarah kemenangan bagi perabadaan
manusia yang melenyapkan imperialisme dan feodalisme. Selamat datang tahun
2016, Kami (FMN) menyambutmu dengan musim semi perjuangan yang semakin
meluas !!!
26, Desember 2015
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL
Rachmad P Panjaitan
Ketua
0 komentar:
Posting Komentar