Headlines News :
Home » » Bagian I HPI : Sejarah Hari Perempuan Internasional

Bagian I HPI : Sejarah Hari Perempuan Internasional

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 29 Februari 2016 | 22.50






Abstraksi

Sejarah akan selalu memberikan kita pelajaran baru, sebab bukan saja mengenal tokoh maupun kronologis peristiwa saja yang kita uraikan. Namun di dalam sejarah kita akan menemukan perjuangan kelas sebagai fondasi utama yang memberikan perubahan sosial setiap perkembangan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat terjadi pembagian kelas, pihak yang satu berada di posisi mayoritas yang tertindas. Sementara pihak minoritas berada pada pihak yang menindas. Keadaan sosial inilah kemudian menjadi hukum gerakan perkembangan masyarakat dimana mayoritas bangkit dari penindasannya untuk meraih perubahan sosialnya. Contohnya saja para Gladiator di Roma telah keluar dari penjara Coleseumnya sebagai tanda kehancuran tuan-tuan budak yang merampas kemerdekaannya. Demikian perjuangan rakyat saat perang tani di Jerman.  Kaum tani dengan penuh kesadaraan bangkit untuk melawan kekuasaan feodal Jerman yang menghisap dan menindas mereka.  Sementara kelas buruh saat ini sedang berjuang untuk melawan kapitalisme dan imperialisme yang mencuri nilai lebihnya. Klas buruh berjuang  membebaskan diri dari keterasingan hingga kemiskinan yang dialaminya. Terlebih keadaan masyarakat di negeri setengah jajahan setengah feodal. Kehidupan klas buruh dan kaum tani sebagai mayoritas, mengalami penghisapan dan penindasan akibat dominasi imperialisme dan feodalisme yang membuat rakyat tidak mampu mengembangkan kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. 

Sejak zaman perbudakan hingga kapitalisme mencapai puncaknya  imperialisme saat ini, rakyat masih saja mengalami kondisi yang sama. Ironinya dalam sistem sosial yang menindas tersebut, kaum perempuan sebagai golongan dalam masyarakat mengalami penindasan yang berlipatganda. Akibat ketidakadilan yang disebabkan kekuatan klas penindas, kaum perempuan juga harus menghadapi persoalan patriarki yang merendahkan kaum perempuan itu sendiri[1]. Patriarki telah eksis semenjak zaman perbudakaan yang kemudian dipertahankan hingga saat ini. Perempuan dijadikan sebagai pekerja domestik semata untuk mengurus anak maupun keluarganya. Buruknya, perempuan dijadikan sebagai objek seksual semata oleh kaum laki-laki. Secara bersamaan kaum perempuan tersebut tidak mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti kaum laki-laki. Harkat, martabatnya lebih rendah dibanding kaum laki-laki. Perempuan dianggap hanya akan mengurusi kasur, kamar mandi dan dapur.  Sedangkan kesetaraan atas hak ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak didapatkan kaum perempuan.   Perempuan menjadi pekerja yang lebih rendah dibanding kaum laki-laki karena dianggap lebih macho. Secara umum, peran perempuan kemudian mengalami disorientasi. Perempuan tidak lagi menjadi golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Demikian dalam perspektif Hak, perempuan tidak mempunyai hak sama sekali atas kehidupannya. Karena garis patriarki menjadi penguasa yang mengatur kaum perempuan secara mutlak. Kemerdekaan kaum perempuan mengalami persoalan yang sangat terhubung dengan system social yang sifatnya menindas.

Padahal di zaman komunal primitif, perempuan mempunyai hak maupun kedudukan yang sama di tengah-tengah kehidupan sosialnya.  Sehingga dapat kita liat selain mengurus anak dan keluarganya, perempuan juga ambil bagian aktif dalam proses pekerjaan di zaman. Alhasil, kaum perempuan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan zaman. Perempuan berhasil menemukan hal yang spektakuler yakni  sistem bercocok tanam yang kemudian dikembangkan secara modern saat ini.

Di zaman kapitalisme yang telah mencapai puncaknya imperialisme saat ini, penindasan patriarki terhadap kaum perempuan tidak juga dihapuskan. Namun penindasan terhadap kaum perempuan masih tetap bertahan. Patriarki malah tetap eksis yang dipertahankan system imperialisme dalam masyarakat global. Ketidaksetaraan yang didapatkan kaum perempun baik di bidang ekonomi, politik, social budaya menjadi permasalah patriarki yang dipertahankan system imperialisme saat ini. Sementara balutan kecantikan menjadi model untuk mengeksploitasi kaum perempuan sebagai pasar produk dan capital imperialisme yang senantiasa merendahkan kaum perempuan di seluruh dunia. Namun patriarki yang dipertahankan system imperialisme ini, tentu melahirkan kesadaraan bagi kaum perempuan di dunia untuk berjuang mewujudkan kesetaraan dengan cara melawan !

Gimana Sejarah Hari Perempuan Internasional ?
HPI sudah dimulai semenjak adanya perjuangan buruh perempuan pada tahun 1857, di New York City, Amerika Serikat. Kaum perempuan bersama buruh lainnya menuntut kondisi kerja dan upah yang lebih baik. Aksi-aksi tersebut terus berlanjut tidak hanya di Amerika Serikat, namun di beberapa negara, seperti Jerman dan Rusia.  Tahun 1910, di Copenhagen, Denmark, Clara Zetkins mengajukan adanya peringatan Hari Perempuan Internasional. HPI juga lahir untuk memperingati kebakaran Pabrik Triangle Shirtwaist di New York pada 1911 yang mengakibatkan 140 orang perempuan kehilangan nyawanya. Akhir Februari 1917, pada perang dunia pertama, di Rusia, para perempuan melakukan demonstrasi dengan 2 tuntutan yaitu “bread and peace”.  Bread disini merupakan simbol tuntutan terhadap penguasa tsar atau dunia untuk memberikan hak-hak atas ekonomi terhadap rakyat yang menderita akibat eksploitasi beban kerja yang berat  dengan upah murah.  Sedangkan Peace adalah tuntutan untuk menolak perang dunia pertama yang merupakan perang di antara imperialisme dalam menguasai dunia.  Empat hari kemudian 08 Maret Tsar Rusia jatuh. Kemudian Pemerintahan Sementara di Rusia  memberikan hak pilih kepada perempuan Rusia. Kemenangan rakyat ini memberikan ruang politik, ekonomi, social dan budaya kepada perempuan saat itu yang secara teguh melawan sistem imperialisme dan patriarki.   Mulai saat itu,  setiap 8 Maret perempuan seluruh dunia memperingati Hari Perempuan Internasional sebagai tonggak perlawanan maju kaum perempuan terhadap imperialisme dan patriarki. 

Peringatan Hari perempuan internasional selalu diwarnai dengan berbagai kegiatan luas di berbagai negara. Dari kegiatan-kegiatan itu mereka menyuarakan tuntutan perubahan atas nasib kaum perempuan yang saat ini masih mengalami ketertindasan dari system sosial. Tidak terkecuali di Indonesia. Pasca reformasi, peringatan HPI semakin massif dan meluas diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan mulai dari seminar hingga aksi massa. Gerakan ini menunjukkan bagaimana Penindasan dan penghisapan atas ekonomi, social dan budaya masih dialami kaum perempuan Indonesia. Diskriminasi akibat system imperialisme dan feudal pariarki masih saja menjadi persoalan yang mengemuka bagi kaum perempuan Indonesia.

Gerakan Perempuan di Indonesia
Munculnya gerakan perempuan di belahan dunia membawa pengaruh ke dalam nuansa pergerakan perempuan Indonesia. Ini terlihat munculnya ide-ide emansipatif oleh berbagai organisasi perempuan Indonesia untuk melawan feodal patriarki yang dipertahankan imperialisme di Indonesia.
Secara garis besar pergerakan perempuan dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu:
  1. Periode Sebelum Proklamasi Kemerdekaan.
  2. Periode Setelah Proklamasi Kemerdekaan (1945-1965).
  3. Periode Pasca 1965 (Orde Baru).
  4. Periode Reformasi (1998 s.d sekarang).

1.      Periode Sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Perlakuan ketidakadilan yang dialami perempuan Indonesia yang tidak mempunyai kedudukan dan hak baik atas ekonomi, politik, sosial dan budaya, ditulis pada surat-surat kartini dari tahun 1878 sampai 1904 yang dibukukan pada permulaan abad ke-20[2]. Surat-surat kartini banyak berbicara tentang nilai-nilai tradisi (khususnya Jawa) yang cenderung  membelenggu perempuan, tergantung pada laki-laki sehingga perempuan menjadi kaum yang tidak berdaya. Kartini menetapkan permasalahan penindasan perempuan pada permasalahan system budaya masyarakat. Dan mengecam system kolonialisme yang menindas. Tentu pemikiran-pemikiran Kartini ini dipengaruhi dari sumbangan-sumbangan artikel yang diberikan sahabatnya seorang sosialis dari Belanda bernama H.H Van Kol.

Kemudian mulai muncul berbagai organisasi perempuan melawan kolonial saat itu. Tahun 1912 lahir organisasi Poetri Mardika yang didukung  Budi Utomo. Selain berjuang melawan penjajah juga melawan adat istiadat yang mendiskriminasi perempuan. Program utamanya adalah memajukan perempuan dalam pendidikan dan menghilangkan perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan.

Setelah itu lahir organisasi seperti Jong Java Meisjeskring (Kelompok perempuan Jawa Muda) tahun 1915, dan Aisyah (Perempuan Muhamadiyah) tahun 1917. Awal kegiatannya mendorong perempuan untuk berani tampil di muka umum. Perhatian khusus diberikan kepada lembaga perkawinan. Organisasi perempuan tumbuh bagaikan jamur. Pada masa itu organisasi yang berkembang adalah organisasi perempuan yang masih didasari agama.Seperti, Aisyah, NU, Wanita Tarbiyah (Islam). Untuk wanita Protestan dikenal PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan untuk wanita Katolik dikenal WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia).

Seiring dengan tekanan pada upaya-upaya represif yang dilakukan pemerinyah Hindia Blanda kepada tokoh pergerakan nasional, sekitar tahun 20-an dan 30-an kelompok-kelompok nasionalis melakukan konsoldasi diantara mereka untuk untuk menghadapi kondisi sulit tersebut. Kaum pemuda dari seluruh Indonesia yang semula tergabung dalam organisasi daerahnya masing-masing, mengadakan fusi tanggal 1 Januari 1931 yang diberi nama Jong Indonesia kemudian tahun 1939 diubah menjadi Indonesia Moeda. Organisasi Islam membentuk Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), organisasi-organisasi politik membentuk Federasi PPPKI.

Semangat nasionalisme para pemuda diikuti oleh para perempuannya. Pada 1928 dikatakan sebagai titik balik perjuangan perempuan, tepatnya saat diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama di Dalem Djojodipuran , Yogyakarta. Kongres itu diprakarsai oleh tiga tokoh perempuan, yaitu Ibu Soekonto (Wanita Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Wanita Taman Siswa), dan Ibu Soejatim (Puteri Indonesia). . Dan akhirnya berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada 1946. Akan tetapi, perjuangan organisasi perempuan saat ini masih mempunyai karakter kompromis khususnya terhadap kekuatan feodal atau tuan-tuan tanah yang menjadi sekutu kolonial yang menindas rakyat dan perempuan melalui budaya patriarki.

Sementara gerakan perempuan progresif yang memberikan perlawanan yang hebat terhadap penindasan kolonial dan feodal adalah gerakan perempuan yang diorganisir oleh Serekat Rakyat. Aksi-aksi buruh, khususnya buruh transportasi dan perkebunan, serta aksi kaum tani terus bergolak. Sarekat Rakyat pun mengorganisir berbagai demonstrasi politik buruh perempuan menuntut kenaikan upah, penghapusan buruh anak, perpanjangan kontrak maksimum, uang pensiun dan perlindungan kerja. Salah satu aksi buruh perempuan pada tahun 1926 yang diorganisir SR di Semarang adalah aksi ‘caping kropak”, dimana para buruh perkebunan perempuan unjuk rasa menuntut kesejahteraan dengan menggunakan topi bambu. Gerakan perempuan ini banyak didominasi dari kalangan tani miskin, buruh tani, buruh industri dan nelayan sebagai representatif masyarakat Indonesia. 

  1. Periode setelah proklamasi kemerdekaan (1945-1965
Revolusi borjuis 17 Agustus 1945, telah memberikan Indonesia kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi puncak pergolakan rakyat Indonesia menentang imperialisme dan feodalisme sejak abad 17. Namun dengan sikap politik kompromi, kemerdekaan Indonesia lantas mengalami kemerosotan di tengah perjuangan rakyat untuk memajukan revolusi Indonesia sedang berkobar mewujudkan land reform dan industri nasonal. Puncaknya Desember 1949, pemerintahan Indonesia menandatangi Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menjadi permulaan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal hingga saat ini.

Perjuangan rakyat khususnya perempuan untuk mempertahankan kemerdekaan 1945 bermunculan lascar bersenjata yang anggotanya para perempuan. Lascar Putri Indonesia di Surakarta, Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia, Laskar Wanita Indonesia, Persatuan Wanita Indonesia, yang terbentuk setelah bubarnya Fujinkai Wanita Negara Indonesia. Tahun 1950 lahir Gerakan Wanita Indonesia Sedar (GERWIS) sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Gerwis diprakarsai dari 6 organisasi di Pulau Jawa tahun 1950 dan beberapa tahun kemudian organisasi-organisasi perempuan dari luar pulau jawa bergabung di dalamnya. Tahun 1954 disepakati berubahnya nama organisasi  Gerwis menjadi Gerwani secara resmi. Alasanya menjadi Gerwani untuk menunjukkan identitas gerakan perempuan skala nasional di Indonesia. Sementara program politik Gerwani adalah melawan imperialisme dan feodalisme. Bagi mereka, yang melahirkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan diakibatkan dipertahankannya feodal patriarki oleh sistem imperialisme. Sementara program perjuangannya Gerwani melakukan kampanye pembubaran parlemen 1952 yang dianggap sebagai cerminan demokrasi liberal di Indonesia. Selain itu, Gerwani juga aktif melakukan kampanye untuk menolak UU Perkawinan yang mendiskriminasikan atau mendiskreditkan kaum perempuan di Indonesia. Gerwani juga melakukan perlawanan terhadap pemerintah, tuan tanah dan asing yang merampas tanah-tanah kaum tani di pedesaan[3]. Sehingga, Gerwani tidak semata-mata berbicara tentang nilai feminis liberal yang hanya fokus pada isu seksualitas. Namun mereka menekankan aspek untuk melawan sistem sosial yang menindas termasuk di dalamnya patriarki. Akan tetapi, semenjak masa orde baru Gerwani dihancurkan karena dianggap sebagai organisasi terlarang.

3. Periode Pasca 1965 (Orde Baru)
Pembantaian jutaan rakyat Indonesia tanda berkuasanya Soeharto sebagai rejim boneka imperialis AS. Diselenggarakannya Musyawarah Kerja Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLKAR pada Desember 1965, dianggap sebagai tonggak pengukuhan Orde Baru. Melalui musyawarah ini  maka berhasil disusun program konsolidasi organisasi dan program perjuangan bagi tegaknya ORBA. Konsolidasi disusun dalam 10 koordinasi (KOSI). Ada KOSI wanita dengan jumlah anggota sebanyak  23 organisasi wanita yang tergabung dalam koordinasi Wanita SEKBER GOLKAR. Kemudian seiring perkembangan waktu dipandang perlu membentuk  wadah bagi wanita, dibentuklah Himpunan Wanita Karya (HWK).

Dalam gerakan perempuan ada kecenderungan organisasi yang sejenis menyatu dalam bentuk fusi, federasi atau setidaknya bentuk kerjasama. Diantaranya perkumpulan istri tentara yang awalnya berdiri atas prakarsa sendiri dan terpencar di berbagai daerah akhirnya membentuk fusi dengan nama PERSIT Kartika Chandra Kirana.

Bentuk federasi perempuan lain yakni Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia 1967,  badan kerjasama Wanita Kristen Indonesia (1973). Selain itu ada juga Dharma Wanita (1974) yang akan menjadi organisasi perempuan yang sepenuhnya di bawah kekuasaan pemerintah. Presiden RI sebagai Pembina utama, istri Presiden penasehat utama, sedangkan dewan Pembina terdiri dari beberapa menteri. Dharma Wanita disebut organisasi fungsional yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan kegiatan organisasi istri pegawai agar searah dengan pelaksanaan tugas pegawai negeri Republik Indonesia sebagai aparatur negara. Setelah 5 tahun berdiri, kemudian dilakukan penyempurnaan bentuk organisasi. Melalui MUNAS I tanggal 30-31 Mei 1977 di Jakarta telah diputuskan peleburan kesatuan Dharma Wanita.

Pada 1974, di Jawa Tengah terbentuk gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan ini kemudian ditetapkan bahwa gerakan PKK berlaku secara nasional sebagai dalih untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga khususnya kalangan perempuan dan anak. Gerakan ini hakekatnya adalah upaya untuk mengambil anggaran negara yang besar atas dalaih program kesejahteraan. Fokus gerakan ini diarahkan pada upaya pembinaan kesehatan dan gizi.

Gerakan perempuan Indonesia juga mencakup Pusat Studi Wanita (PSW), sebagai kontrol gerakan perempuan di kalangan perguruan tinggi . Salah satu pelopor berdirinya kelompok studi wanita di berbagai perguruan tinggi di Indonesia adalah Kelompok Studi Wanita FISIP UI. Pada umumnya, organisasi perempuan tersebut memiliki kegiatan di bidang ekonomi, pendidikan, pembinaan mental dan budaya (keagamaan, ideologi Negara, budi pekerti), bidang kesehatan (penyuluhan KB) dan kesejahteraan sosial (panti asuhan). Sementara perjuangan atas persoalan rakyat maupun patriarki yang menindas perempuan sangat jauh dari agenda perjuangannya.

Selain itu, pada masa orba tak sedikit permasalahan perempuan yang mengemuka selain pemberangusan organisasi-organisasi perempuan yang progresif yang anti imperialisme dan feodal yang mempertahankan patriarki. Liat saja kekerasan terhadap perempuan yang mengemuka seperti kekerasan terhadap perempuan di pengasingan Platungan (Tapol Gerwani), kekerasan  akibat pelaksanaan DOM di Aceh, kasus Marsinah, perlindungan TKW, perkosaan korban 1998 dan banyak lagi. Masa ini, praktis gerakan perempuan yang anti imperialisme dan feodal patriarki tidak ada.

  1. Periode Reformasi (1998- Sekarang).
Jatuhnya rejim Soeharto sedikitnya memberikan ruang demokrasi untuk kehidupan masyarakat Indonesia termasuk kaum perempuan. Walaupun pada kenyataannya, praktek fasisme untuk memberangus kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi bagi kaum perempuan semakin meninggi di era saat ini. Berbagai kebijakan yang masih eksis memberikan persoalan  dalam perkembangan organisasi perempuan yang anti imperialisme dan feodalisme sebagai syarat menghapuskan patriarki di Indonesia. Kebijakan UU Perkawinan, tes keperawanan, pembatasan jam malam, UU Pajak Penghasilan, UU Ketenagakerjaan, UU PPTKILN, dan ada ratusan kebijakan lagi yang tetap mendiskriminasikan kaum perempuan di Indonesia. Demikian di kampus diskriminasi dan kekerasan masih saja dialami perempuan. Mulai dari kekerasan seksual dan verbal, kebijakan diskriminatif, stigma negatif terhadap perempuan berorganisasi dan sebagainya

Perempuan BANGKIT !
Kita telah mempelajari sejarah panjang perjuangan perempuan di dunia termasuk Indonesia. Kemajuan perjuangan perempuan melawan imperialisme dan feodal patiarki di Indonesia telah pernah ditorehkan. Namun kehancuran gerakan perempuan di masa Orba, telah menyukseskan upaya mempertahankan penindasan yang berlipatganda terhadap perempuan. Saat ini kaum perempuan Indonesia akan semakin sadar, bahwa berorganisasi dan bergerak besama-sama adalah usaha perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan.



Penulis: Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)


[1] Liat: Materi Kursus Tentang Perempuan yang diterbitkan PP FMN 2015.
[2] Pramoedya Ananta Toer. Panggil Aku Kartini Saja. Lentera Dipantera, Bandung 2010.
[3] Saskia E Wierenga. Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia. Kalyanamitra dan Garba Budaya, Yogyakarta 1999
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger