Headlines News :
Home » » 13 Tahun Invansi AS ke Timur Tengah

13 Tahun Invansi AS ke Timur Tengah

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 19 Maret 2016 | 22.19





Abstrak
Pasca perang dunia ke-II, imperialisme AS keluar sebagai pemenang sekaligus menjadi kekuatan tunggal diantara Negara-negara kapitalisme global. Berbagai manuver ekonomi, politik, budaya dan militer menjadi penanda pengukuhan dominasi dan hegemoni AS ke seluruh dunia. Sementara, saat itu kekuatan Uni Soviet dan RRT menjadi poros penentang system imperialisme dan sekaligus menjadi kekuatan yang mendukung perjuangan di Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk membebaskan bangsanya dari penindasan dan penghisapan colonial imperialism baik di bawah Negara blok sekutu maupun blok fasis.

Negara-negara imperialisme yang mengalami kerugian dan menimbulkan depresi ekonomi seperti; Negara Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Italia dan Jerman, kemudian diberikan kuncuran bantuan yang disebut Mashall Plan[1]. Jaminan kuncuran hutang tersebut adalah AS mendapatkan  sebagian besar  emas dari Negara-negara tersebut yang dulu menjadi ukuran cadangan kekayaan. Praktis, Imperialisme AS mampu menjalankan berbagai kebijakannya yang nanti akan memuluskan skema dalam  menguasai dunia baik di Negara-negara kapitalisme itu sendiri maupun di Negara-negara dunia ketiga. Sebagai ciri imperialism yang dijelaskan oleh V.I.Lenin[2], bahwa era ini ditandai dengan kapitalisme monopoli internasional melalui eksport capital serta ekspor barang dan jasa ke seluruh dunia. Tujuan tentu untuk menumpuk seluruh superprofit dari seluruh rakyat dunia melalui pencurian nilai lebih atau hasil kerja klas pekerja dan rakyat dunia.

Sebagaimana pasca PD ke II, Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin bermekaran membebaskan diri dari penjajahan fisik.  Akan tetapi, perkembangannya Negara-negara yang memerdekakan diri yang selanjutnya disebut Negara dunia ketiga tersebut mengalami kontradiksi dari system imperialisme untuk mendapatkan kedaulatan dan kemandirian sepenuhnya. Negara-negara dunia ketiga melalui berbagai operasi imperialisme  kemudian dijadikan sebagai Negara boneka. Inilah yang disebut bentuk penjajahan baru atau Neo-kolonialisme oleh imperialisme terhadap Negara-negara dunia ketiga; seperti Vietnam, Philipina hingga Indonesia. Untuk memuluskan kapitalisme monopoli internasional AS, mereka  menciptakan lembaga internasionalnya (IMF, WORD BANK, GATs-WTO) untuk melahirkan perjanjian-perjanjian baik keuangan maupun perdagangan yang menguntungkannya borjuasi internasional AS (TNc/MNc). Lembaga internasional tersebut  lahir dari perjanjian Bretton Wods 1948. Bersamaan pula, Dollar AS menciptakan Special Drawing Right (SDR) atau Dollar AS sebagai transaksi 60% perdagangan internasional hingga saat ini.

Imperialism AS kemudian menyebarkan ilusi Demokrasi liberal menjadi system social yang dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana ahli politik AS, Francis Fukuyama menjelaskan bahwa “demokrasi liberal menjadi puncak peradaban dalam sejarah perkembangan masyarakat dunia (Buku: The End of History). Tentu ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada borjuasi-borjuasi internasional AS menguasai dunia melalui system politik dunia yang berkiblat pada kepentingan kapitalisme monopoli internasional tersebut. Demikian dalam dominasi militer AS menjadi instrument yang menguatkan posisinya. Melalui hak veto di dalam Dewan Keamanan PBB dan lembaga NATO, memberikan “kebebasan” untuk menginvansi Negara apapun sesuai motif kepentingan ekonomi politiknya.

Semenjak Uni Soviet dan RRT mengalami restorasi kapitalisme atau revisonis modern hingga bersatunya Jerman barat dan Jerman Timur 1989 atau disebut berakhirnya Perang Dingin[3], telah mempermulus langkah AS untuk menguasai Negara-negara berkembang. Akan tetapi, sepanjang sejarah perkembangan kapitalisme itu sendiri menunjukkan krisis yang menimpa tubuh imperialisme itu sendiri. Dampaknya penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dunia semakin dilipatgandakan untuk menyelamatkan borjuasi-borjuasi internasional khususnya AS. Sebab, watak dasar kapitalisme yang eksploitasi, ekspansif dan akumulasi capital hanya akan memberikan keuntungan di pihak kapitalis, sementara pihak lain (Baca: Rakyat) akan mengalami pemiskinan structural. Kepentingan imperialisme AS khususnya di Negara-negara berkembang adalah mendapatkan bahan mentah murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran, eksport capital (hutang dan investasi) dan superprofit. Dengan demikian, kapitalisme monopoli internasional akan senantiasa menundukkan seluruh negera-negara agar berada di bawah dominasi ekonomi, politik, budaya dan militernya.

AS Mengobarkan Perang di Timur-Tengah
“Tragedi” penyerangan gedung kembar pencakar langit Word Trade Center (WTC)  di New York serta Gedung Pentagon di Washington DC pada 11 September 2001, menjadi legitimasi Imperialisme AS untuk melakukan invansi ke negara-negara Timur Tengah hingga saat ini. Pasca tragedi tersebut, AS gencar mempromosikan “Perang Melawan Teroris”. Doktrin Pre-emptive strike diterapkan oleh AS. Maksud dari doktrin ini adalah Negara manapun yang dianggap berpotensi menjadi sarang para teroris yang membahayakan kepentingan nasional AS dan perdamaian dunia, akan terlebih dahulu diserang AS melalui kekuatan militernya.  Maka AS terus mencari dukungan kepada seluruh Negara-negara dunia untuk memerangi teroris yang didasari indicator mereka sendiri. Sementara tidak segan-segan, imperialism AS akan menuduh Negara manapun mempunyai hubungan dengan teroris jika tidak mendukung AS untuk Perang Melawan Teroris. Hal ini ditandai dengan pidato George Walker Bush pada 11 September 2001 yang mengatakan tidak akan membedakan teroris dengan yang melindunginya.

Penyerangan terhadap Afganistan sejak Oktober 2001 adalah  permulaan invansi imperialism AS di Timur Tengah.  Invansi ini dilakukan setelah pemerintahan Afganistan yang dikuasai Taliban menolak menyerahkan pimpinan Al-Qaeda, Osama Bin Laden yang dianggap sebagai dalang pengeboman 11 September 2001.

Setelah itu, Irak menjadi sasaran utama invansi AS. Tentu konflik AS dengan Irak sudah dilatarbelakangi konflik antara Irak dengan Kuwait yang dikenal Perang Teluk I dan II. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika rejim Sadam Husein menyerang Kuwait, ini menjadi ancaman kepentingan AS di Kuwait khususnya penguasaan atas minyak. Maka momentum pasca tragedy serangan 11 September 2001, AS mengembangkan perang melawan teroris terhadap Irak. 20 Maret 2003, AS memulai invansi ke Irak yang nantinya akan menyebar ke Negara Mesir, Suriah, Iran, dan lain-lain. Alasan AS melakukan invansi ke Irak selain Teroris adalah menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal. Walau setahun pasca invansi tersebut, Irak terbukti tidak mengembangkan senjata pemusnah massal sebagaimana tuduhan dari imperialism AS. 

Isu perang melawan teroris hingga membebaskan rakyat dari rejim tirani di Timur tengah untuk memberikan ruang demokrasi bagi rakyat, kemudian menjadi senjata ampuh AS untuk menguasai negara Timur Tengah. Ini sejalan dengan politik AS untuk membangun rejim-rejim bonekanya di Timur Tengah sebagaimana operasi-operasi di Asia tenggara semasa Perang Dingin. Bedanya, dalam operasi di Asia Tenggara seperti di Indonesia[4] atau Vietnam, imperialisme AS melalui operasi CIA menggunakan isu melawan bahaya komunisme untuk mendirikan rejim bonekanya. Sementara di Timur tengah saat ini adalah Perang Melawan teroris. 

Sedangkan, Aspek legalitas invansi AS ke Irak masih saja dipersoalkan rakyat dunia. Kebijakan luar negeri AS ke Irak adalah salah-satu bentuk penjajahan atas nilai-nilai kemerdekaan, kedaulatan dan kamandirian suatu bangsa untuk mengurus negerinya sendiri. Artinya ketika melalui prosedural yang diatur di dalam Dewan Keamanan PBB, maka harus melalui perundingan yang berujung pada kesepakatan. Namun tanpa persetujuan, AS tetap melakukan invansi atas Irak dan PBB tidak bisa berbuat apa-apa.  Kemudian serangan yang dilakukan AS  berdalih Perang Melawan Teroris, nyatanya hanyalah dalih untuk melakukan invansi ke Irak dalam rangka mengukuhkan dominasi ekonomi, politik, budaya dan militernya. Padahal pasca perang dunia ke-II, aturan dunia adalah Negara manapun tidak bisa melakukan intervensi terutama menggunakan militer  untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan di negeri manapun. Sedangkan AS jelas-jelas ingin menjatuhkan Saddam Husein yang tentu motifnya bukanlah untuk membangun pemerintahan demokratis bagi rakyat Irak.

Motif Invansi AS ke Timur Tengah
Pertama, Motif Ekonomi. Tentu motif kepentingan invansi AS ke Irak jelas adalah serangkaian upaya untuk menguasai perekonomian di Timur Tengah. Sebab memperluas dominasi  adalah watak imperialism untuk meraup superprofit bagi borjuasi-borjuasi internasional AS (TNc/MNc). Selain untuk menjadi pasar tenaga kerja murah, eksport capital, sejak dulu AS berusaha untuk mengusai Minyak yang melimpah ruah di negeri-negeri Timur Tengah. Saat itu AS hanya mempunyai cadangan minyak sangat kecil yakni 0,3% dari cadangan minyak dunia. Sementara kebutuhan komsumsi  atas minyak mencapai 23%. Ini sebabnya seperti Arab Saudi saat ini ingin berusaha dikuasai AS yang notabenenya penghasil minyak terbesar pula di dunia[5]. Karena, minyak menjadi bahan yang menggerakkan industry-industri  baik di AS maupun industry di Negara-negara dunia di bawah dominasi capital AS. Sehingga penguasaan atas minyak dewasa ini,  menjadi instrument kuat dalam mengukuhkan kekuatan tunggal AS di dunia.   Kuatnya kepentingan AS atas minyak pernah juga diolantarkan oleh Noam Comsky[6];
“ The real reason for US opposition to Iraqi occupation of Kuwait is not to keep oil princes low, but to keep Washington, Wall Street and their allies in charger of setting of oil princes. We are fighting to maintain and even enlarge one of our few continuing claims to international economic clouts: control of oil princes”
Kedua, Motif Politik. Untuk menguatkan ekonomi neo-liberalisasi di Timur Tengah, sudah pasti imperialism AS akan memperkuat suprastuktur politiknya di kawasan tersebut. Isu menjatuhkan rejim tirani di Timur Tengah seperti Taliban, Saddam Husein dan sebagainya untuk membangun pemerintahan demokratis, sesungguhnya menjadi kepentingan politik utama AS. Tujuannya adalah rejim-rejim yang selama ini tidak tunduk dan tidak menguntungkan bagi AS, tentu menjadi operasi penggulingan AS melalui isu ‘ciptaan” Peran Melawan Teroris. Karena sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa AS akan membangun rejim-rejim boneka di Negara-negara berkembang termasuk di kawasan Timur Tengah. Karena melalui rejim-rejim bonekanya ini, menjadi jaminan “kestabilan” AS untuk menghisap dan menindas sumber daya alam serta rakyat Timur Tengah. Dan penguatan dominasi di Timur tengah oleh AS menjadi jaminan untuk mengalienasi imperialism lainnya seperti Rusia untuk menguasai kawasan tersebut.

Ketiga, Motif Militer. Invansi AS ke Irak atau Negara Timur Tengah yang dilakukan hingga saat ini adalah instrument dalam menguasai kawasan tersebut. Sudah pasti kekuatan militer menjadi penjamin yang teramat penting untuk mampu mengukuhkan dominasi ekonomi dan politik AS di kawasan tersebut. Mengirim pasukan untuk mengempur, mendirikan pangkalan militer, bisnis penjualan alutsista [7]hingga mendidik militer di kawasan, mengingatkan kita pada kekuatan fasis Jerman ataupun Jepang selama berlangsungnya perang dunia. Meningkatkan pertahanan militer di Negara-negara neo-kolonial menjadi petanda karakter fasisme imperialism AS dan rejim bonekanya untuk menindas rakyat.

Sementara itu tercatat sekitar 200.000 tentara AS di irak semenjak invansi 20 maret 2003 dilancarkan. Sedangkan tentara sekutunya seperti dari Inggris berkisar 46.000 tentara[8].  Dan sekitar 5000-an Bom dijatuhkan di Irak dengan berbagai varian mulai dari ledakan skala kecil hingga skala  besar[9]. Sedangkan jumlah total pangkalan militer AS di Timur tengah hingga saat ini adalah 35. Dan perlu diketahui bahwa persebaran pasukan militer AS mencapai sekitar 2 juta lebih yang tersebar di 150 negara dunia.

Akibat kekejian invansi AS di Irak, telah membunuh sekitar setengah juta warga sipi Irak hingga 2011.

Hentikan Invansi. AS Bukan Tentara Dunia
Dari gambaran paparan di atas, jelas bahwa AS hanya ingin menguasai ekonomi, politik, budaya dan militer di Timur Tengah. Imperialism AS menjadi wabah penyakit yang menyebarkan virus kematian, kemiskinan dan penindasan terhadap rakyat.  Rakyat menjadi korban perang, provokasi perang saudara, perampasan kekayaan alam serta mencuri hasil kerja rakyat, merupakan kenyataan yang sedang dijalankan imperialism AS di Timur Tengah. Ironinya, AS membangun sebuah diskursus bahwa Negara-negara Timur-Tengah yang notabenenya penganut agama islam, sebagai teroris internasional. Padahal semacam fenomena berkembangnya teroris ISIS saat ini, dianggap merupakan ciptaan AS sendiri sebagai kelanjutan babak dari Taliban dan Al-Qaeda.

Perang invansi yang dikobarkan AS tidak mempunyai misi untuk membebaskan rakyat menuju kemandirian dan kedaulatan serta kesejahteraannya. Maka, atas dasar solidaritas rakyat dunia harus bersatu mengecam dan melawan seluruh invansi-invansi atau konspirasi AS baik di Timur Tengah maupun di seluruh Negara dunia. 

Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)


[1] Marshal Plan adalah bantuan keuangan yang diberikan AS pasca perang dunia ke-II khususnya ke negara-negara Eropa Barat untuk membangun industrinya kembali sekaligus menjadi bentuk pengukuhan AS sebagai penguasa tunggal diantara negara-negara maju. selain itu, bantuan ini  menjadikan negara penerima di bawah sekutunya untuk melawan blok komunisme. 
[2] V.I.Lenin. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism 1917.
[3] May T Rudi. Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Refika Aditama, Bandung 2002.
[4] Wiliam K Tabb. Tabir Politik Globalisasi. Lafald, Yogyakarta 2003.
[5]
[6] Noam Comsky. Power and Teror: Perbincangan Pasca Tragedi WTC 11 September 2001. Ikon Teralitera, Yogyakarta 2003.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger