Bagian II: Kebijakan Negara yang Merugikan Perempuan Indonesia

Tercatat hingga 2015 terdapat ratusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendiskriminasikan atau tidak berpihak pada kaum perempuan. Namun di bawah ibi beberapa kebijakan yang paling merugikan kaum perempuan dalam melanggengkan patriarki di Indonesia, antara lain:

a.    UU No. 13 tahun 2003 tentang perburuan

UU tersebut belum memberikan ruang kebebasan kepada kaum perempuan untuk menjalankan Cuti Haid, hamil maupun menyusui. Demikian pula bagaimana buruh-buruh perempuan untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Malah persoalan kesehatan terhadap buruh perempuan atau buruh secara umum masih dikomersialisasikan dalam bentuk BPJS yang merugikan.

b.    Tes keperawanan

Kebijakan pemerintah tes keperawanan yang telah dijalankan di berbagai daerah, tentu sangat mendiskreditkan kaum perempuan. Tes keperawanan ini khususnya diterapkan kepada siswa, mahasiswa serta perempuan yang ingin bekerja di sebuah institusi baik Negara maupun swasta. Tes keperawanan ini sangat tidak adil dan menunjukkan betapa direndahkannya martabat kaum perempuan. Di sisi lain, secara ilmiah tes keperawanan adalah hal yang melecehkan perempuan saat tes berlangsung. Kemudian hingga saat ini dalam ilmu kedokteran tidak ada ukuran universal standarisasi selaput dara bagi perempuan yang disebut masih “perawan”.

c.    UU Pajak Penghasilan

Perempuan yang kawin harus menggabungkan penghasilan dengan suami untuk dihitung PPh gabungan. Namun kemudian dipisah secara proporsional lagi. Selain itu, Perempuan kawin yang memiliki NPWP sendiri dan digabung dengan penghasilan suami juga berpotensi membayar pajak lebih tinggi.

d.    UU Perkawinan

Adanya diskriminasi yang merugikan kaum perempuan di dalam UU ini khususnya memberikan kekuasaan yang besar terhadap kaum laki-laki. Mulai dari perbedaan usia pernikahan ataupun kebebasan poligami terhadap kaum laki-laki.

e.    Kebijakan pembatasan jam malam terhadap kaum perempuan

Atas dalih menghindari terjadinya praktek prostitusi maupun kekerasan, pemerintah menerapkan pembatasan jam malam terhadap perempuan. Tentu kebijakan ini sangat mendiskriminasikan sekaligus mendiskredikan kaum perempuan Indonesia. Kebijakan ini sangat membatasi pula ruang gerak kaum perempuan untuk berekspresi atau berkegiatan yang sama dengan kaum laki-laki. Kebijakan ini sama dengan stigma negative terhadap perempuan yang berorganisasi untuk ambil bagian dalam perjuangan masyarakat. Sesungguhnya kebijakan-kebijakan ini mengekang kebebasan perempuan yang hanya ingin mempertahankan ketidaksetaraan dan keterbelakangan perempuan itu sendiri. Kebijakan pembatasan jam malam hingga pukul 23.00 WIB terhadap perempuan ini diterapkan di Provinsi Aceh.

f.     UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN

UU tentang PPTKILN sudah lama memberikan kesusahan bagi seluruh buruh migran Indonesia. Dari masa SBY hingga Jokowi-JK, revisi UU PPTKILN selalu masuk dalam prolegnas. Namun hingga saat ini, belum progress atas perubahan UU PPTKILN yang bisa memberi harapan baru terhadap kesejahteraan dan perlindungan buruh migran Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa BMI yang bekerja di luar negeri, hampir 80% adalah perempuan dari jumlah total sekitar 6,5 juta. Akan tetapi, pemerintah melalui UU PPTKILN menyerahkan tanggung jawab kepada pihak PJTKI/PPTKIS untuk “memberikan” perlindungan terhadap BMI.  Selain itu, pemerintah dan PJTKI menarik pembiayaan yang sangat besar bagi Calon BMI, kira-kira dibebankan sekitar 30-50 juta. Sehingga banyak calon BMI yang ingin bekerja ke luar negeri, harus menjual sepetak tanahnya atau menggadaikan sertifikat rumahnya ke bank. Padahal mereka pergi ke luar negeri akibat  monopoli alat produksi (tanah) di pedesaan dan rendahnya lapangan kerja di perkotaan akibat daya serap pabrik kita yang rendah. Apalagi di Indonesia, sesungguhnya konstitusi telah menjamin pekerjaan yang layak bagi seluruh warganya.

Namun akibat tidak berpihaknya UU PPTKILN ini terhadap BMI khususnya terhadap perempuan sebagai mayoritas, berimpilikasi pada persoalan kekerasan fisik, pelecahan/pemerkosaan, kriminalisasi hingga pembunuhan. Di sisi lain, BMI pun belum memperoleh kesejahteraan sejatinya.

Penulis: Riqki (Ka. Dept Pelayanan Rakyat & Kampanye)