Headlines News :
Home » » Bagian III HPI : Ragam Persoalan Perempuan dan Seruan Bagi Kaum Perempuan Indonesia

Bagian III HPI : Ragam Persoalan Perempuan dan Seruan Bagi Kaum Perempuan Indonesia

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 04 Maret 2016 | 00.16



Dominasi imperialisme dan feodalisme di Indonesia, telah melahirkan penindasan perempuan yang berlipatganda. System social yang eksis yang menguatkan patriakal, membuat kaum perempuan Indonesia tetap mengalami diskriminasi maupun tindak kekerasan.  Hal ini berimpilikasi dengan kebijakan pemerintah yang tidak memberikan kesetaraan kepada kaum perempuan untuk mengakses ekonomi, politik, social dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa bentuk persoalan yang dihadapi Perempuan Indonesia saat ini, antara lain;

a.    Kaum perempuan dianggap lebih rendah kedudukan maupun Haknya di dalam masyarakat
Karakter masyarakat Indonesia setengah jajahan setengah feudal yang menghisap dan menindas rakyat, semakin menguatkan patriakal yang merendahkan kaum perempuan dalam segala hal kehidupan social. Perempuan dianggap sebagai golongan yang lebih rendah kedudukan dan haknya dibanding kaum laki-laki. Sementara hak ini mencakup atas ekonomi, politik, social dan budaya yang sangat tidak setara didapatkan kaum perempuan. Kaum laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding kaum perempuan, kaum laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan kemudian mengalami ketertundukan patriakal yang membuatnya terbelenggu untuk sama-sama berkembang dalam masyarakat. 

b.    Diskriminasi upah bagi buruh perempuan
Diskriminasi terhadap buruh perempuan masih dialami sangat siknifikan di Indonesia. Buruh industry di pabrik-pabrik di Indonesia masih mengalami diskriminasi terhadap upah yang didapat[1]. Tentu ini semakin memberatkan kehidupan kaum buruh perempuan dan keluarganya. Apalagi upah minimum saat ini sangat rendah yang tidak sesuai dengan kehidupan rill buruh dan keluarganya. Demikian yang dialami oleh buruh tani di perkebunan-perkebunan skala besar milik borjuasi besar komprador, tuan tanah besar baik yang dikuasai swasta-asing dan Negara. Buruh tani perempuan di perkebunan malah lebih rendah mendapatkan upah dibanding kaum laki-laki. padahal, kondisi pengupahan di perkebunan jauh lebih rendah dibanding buruh industry. Sama halnya pula yang dialami para sarjana-sarjana perempuan di Indonesia, gaji mereka lebih rendah dibanding laki-laki.  Sementara itu, buruh juga tidak mendapatkan haknya atas cuti baik haid, melahirkan maupun menyusui[2]. Malah banyak buruh-buruh industry ketika melahirkan atau masih menyusui di-PHK di Indonesia. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39/1999, Pasal 49 ayat (2) yang menyebutkan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

c.    Meningkatnya kekerasan terhadap kaum perempuan
Akibat budaya patriakal yang dilanggengkan imperialisme dan feodalisme yang dilegitimasi oleh pemerintah, kasus kekerasan terhadap perempuan selalu mengalami peningkatan. Data Komnas Perempuan[3] pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Malah sejak 2010, angka ini selalu menunjukkan trend meningkat. Kasus kekerasan di tempat kerja pabrik, perkebunan, perusahan, rumah tangga bahkan di lembaga semacam pendidikan[4]. Kekerasan ini bisa berbentuk pelecehan seksual, kekerasan fisik maupun verbal.  Demikian kekerasan yang dialami oleh migrant baik dati PJTKI maupun majikannya. Selama pemerintahan Jokowi-JK telah terhitung 3 BMI dieksekusi  mati  dan tahun ini sekitar 281 terancam hukuman mati[5]. Namun Jokowi-JK tidak berbuat banyak selain hanya menikmati remitensi ke Negara sekitar 120 Triliun per tahun dari BMI.

d.    Kesenjangan atas askes pendidikan dan kesehatan
Dalam mengakses pendidikan, kesenjangan yang dialami kaum perempuan semakin tinggi khususnya di tengah-tengah hantaman neo-liberalisasi di bidang pendidikan. Di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal, angka kesenjangan pendidikan perempuan dengan laki-laki di semua jenjang pendidikan berkisar 3-8%. [6] Dan angka kesenjangan paling tinggi dapat ditemukan di daerah pedesaan. Sementara dalam aspek kesehatan dapat dilihat  dari meningkatnya angka kematian terhadap ibu yang melahirkan. Tahun 2015 pemerintah menargetkan menekan angka kematian 102 per 100.00 kelahiran hidup. Tapi nyatanya, terjadi kematian pada ibu sekitar 359 dari 100.000 kelahiran hidup[7].  Demikian penyakit menular semacam HIV/AIDS juga meningkat dialami kaum perempuan. Faktor sulitnya mendapatkan akses kesehatan terhadap perempuan akibat tidak adanya pelayanan gratis dan berkualitas yang disediakan Negara.

Perjuangan perempuan melawan imperialisme dan feudal patriarki
Imperialisme dan feodalisme selain menindas rakyat, juga secara bersamaan mempertahankan patriarki untuk melipagandakan penindasan terhadap perempuan Indonesia. Eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan menjadi persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia. pemerinahan Jokowi-JK tentu tidak akan pernah memajukan penghidupan kaum perempuan di Indonesia untuk mencapai kesetaraannya. Jokowi-JK sebagai pemerintahan yang merepresentatifkan klas imperialisme dan feodalisme, akan senantiasa mempunyai kepentingan untuk mempertahankan penindasan patriarki terhadap perempuan. Oleh karenanya, sudah menjadi keharusan bagi perjuangan Demokrasi Nasional untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan perempuan Indonesia. Sebab, perjuangan Demokrasi Nasional akan mencapai kemenangan jika melibatkan kaum perempuan Indonesia. sebaliknya, Jika partisipasi perempuan masih sangat rendah, maka sama saja menghambat kebebasan maupun kemerdekaan perempuan melawan patriarki di kampus.

"Lawan Segala Bentuk Penindasan, dan Budaya Patriarki- Mars Perempuan (Spoer)"

Hidup perjuangan kaum Perempuan !
Hidup Perjuangan Pemuda Mahasiswa !
Hidup Perjuangan Rakyat Indonesia !


Penulis: Badarudin (Sekjend PP FMN)






[4] http://www.liputan6.com/tag/sitok-srengenge, Diakses pada tanggal 27 Februari 2016.
[6] PBB di Indonesia dipublikasikan secara elektronik oleh UN Information Center di Jakarta, 2015.
[7] http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=6&date=2015-12-22, Diakses pada tanggal 15 Februari 2016.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger