Headlines News :
Home » » Catatan Kritis atas Pembangunan dari MDGs menuju SDGs

Catatan Kritis atas Pembangunan dari MDGs menuju SDGs

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 09 Maret 2016 | 20.23



Abstraksi
Berbagai konsep pembangunan global untuk mencapai tatanan negara dunia yang adil dan sejahtera,  telah ditawarkan semenjak cikal bakal gagasan sistem Negara Modern. Pemikiran Yunani Kuno dengan konsep negara kota (Polis), telah menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dipimpin oleh kaum aristokrat akan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Akan tetapi, bentuk sistem negara  kerajaan baik absolut dan monarki, menjadi sistem sosial yang merepresentatifkan kepentingan bangsawan/raja untuk melanggengkan sistem feodal yang menghisap dan menindas tani hamba. Demikian perkembangannya sistem kerajaan ini, kemudian dilegitimasi politisasi agama untuk menjadikan raja/bangsawan sebagai wakil dari Tuhan yang harus ditaati.

Perkembangan perubahan masyarakat yang  ditandai Revolusi Prancis dan Inggris/industri, menjadi usaha penjungkirbalikan dari sistem feodalisme menuju sistem kapitalisme yang mencapai puncaknya imperialisme. Berakhirnya sistem penghisapan dan penindasan atas  tani hamba oleh tuan tanah di masa feodal, ternyata hanya digantikan dengan sistem yang sifatnya lebih tersamar yang oleh Karl Marx disebut terjadinya hubungan produksi penghisapan oleh klas kapitalis terhadap klas buruh. Hasil kerja klas buruh seluruhnya dirampas oleh klas kapitalis atau disebut juga pencurian Nilai lebih yang dihasilkan klas buruh[1]. Namun, konsep pembangunan menuju kesejahteraan di zaman imperialisme ini, melahirkan berbagai variasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai teori tentang pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari pemikir-pemikir borjuis. Pemikir liberal semacam Adam Smith menyebutkan bahwa kekuasaan pasar yang seluas-luasnya akan memberikan masyarakat kesejahteraan (Invisibel Hand). Akan tetapi, teori ini kemudian mengalami kebangkrutan pada prakteknya. Sistem kapitalisme yang berkembang menjadi tahap monopoli telah melahirkan berbagai krisis over produksi hingga finansial di tengah-tengah rakyat. Dampaknya, terjadi PHK, daya beli dan pendapatan masyarakat menurun hingga berujung pada tragedi kemiskinan dan kepalaran yang akut umat manusia (Crisis Great Depresion 1920 an). Kegagalan dari liberal dalam kapitalisme, mendorong adanya upaya revisi. Namun hakekatnya tidak akan menghilangkan watak dasar sistem imperialisme yang eksploitasi, ekspansif dan akumulasi modal. Kebijakan Neo-klasik yang digagas Keynes kemudian mendorong adanya keterlibatan negara dalam pasar. Sehingga objek-objek ekonomi yang dianggap mampu mendorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, dapat dikelola  Negara selain pasar. Akan tetapi hingga tahun 1960 an, neo-klasik dari imperialisme terbukti tidak dapat memperbaiki keadaan rakyat dunia. Kondisi rakyat dunia masih saja dilanda dari krisis ke krisis yang hebat akibat menumpuknya kekayaan di segelintir tangan-tangan korporasi yang dikenal TNC/MNC di bawah kuasa Imperialis AS sejak pasca Perang dunia II.

“Terhambatnya” kesejahteraan dalam pembangunan sebuah negara, membuat negara-negara imperialisme kemudian merombak sistem ekonomi neo-klasiknya menuju Neo-liberalisasi. Kepentingan sesungguhnya bukanlah untuk menunjukan fungsi sosialnya mensejahterahkan rakyat dunia, akan tetapi untuk “menghindari” overproduksi dan over kapital yang dapat mengancam eksistensi perusahan-perusahaan TNC/MNC-nya beroperasi.  Neo-liberalisasi yang dipromosikan Margaret teacher dan Ronal Reagen mendorong adanya liberalisasi, privatisasi dan deregulasi/denasionalisasi sebagai konsep utama pembangunan di negara-negara dunia. Mereka mensyalir neo-liberalisasi akan mendorong adanya kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat dunia. Globalisasi, perdagangan dan pasar bebas, menjadi skema yang dijalankan imperialisme dalam pembangunan dunia. Akan tetapi, terbukti tahun 2008 hingga saat ini krisis di tubuh imperialis AS telah menjadi krisis global yang meruntuhkan kehidupan rakyat-rakyat dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Kehancuran perekonomian di negara-negara Eropa seperti Inggris hingga Yunani, membuat kehidupan rakyatnya dalam bayang-bayang PHK dan kemiskinan. Defisit anggaran di masing-masing negara menjadi Trend yang meningkatkan ketergantungan pada investasi dan utang luar negeri yang berasal dari kuncuran-kuncuran dana dari imperialisme khususnya AS baik melalui bank-bank sentral AS maupun dari perusahan TNC/MNC-nya. Fenomena krisis di abad 21 ini, mendorong kemiskinan PHK yang akut hingga meningkatnya migrasi rakyat-rakyat Eropa dan Asia untuk mencari pekerjaan di berbagai penjuru negara-negara.

Berbagai kegagalan-kegagalan pembangunan dalam sistem imperialisme mewujudkan kesejahteraan rakyat di negara maju maupun berkembang semacam Asia, Afrika dan Amerika latin, masih senantiasa ditutupi dengan skema-skema busuknya. Teori keunggulan komperatif ala David Ricardo terus dipromosikan khususnya di negara-negara berkembang  yang hakekatnya tidak memberikan keuntungan bagi rakyatnya. Namun, hanya menjadi ruang sirkulasi kapital bagi imperialisme khususnya AS beserta perusahan-perusahan besar di dalam negeri untuk memonopoli alat-alat produksi di negara tersebut. Demikian teori WW Rostow 5 tahap pembangunan dari masyarakat tradisional hingga komsumtif semakin jauh dari kebenaran dalam tatanan praksisnya.  Saat ini, lembaga organisasi internasiol PBB atau United Nations Development Programme (UNDP)mempromosikan SDGs sebagai kelanjutan MDGs untuk konsep pembangunan global yang disebut mampu mensejahterakan masyarakat global. Akan tetapi, pertanyaannya apakah konsep pembangunan global dari MDGs ke SDGs mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat ?

Evaluasi Praktek MDGs di Dunia dan Indonesia
Pada tahun 2000, para pimpinan dunia bertemu di New York dan menandatangani “Deklarasi Milennium” yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Sementara itu, Pencapaian sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Negara-negara dunia meyakini bahwa pencapaian tujuan dan target MDGs bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa.

Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan (8) butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. [1] Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Tujuan dan Capaian Pembangunan MDGS Tahun 2000-2015 di Dunia dan Indonesia antara lain;
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Instrumen ini dilihat dari meningkatnya Pendapatan populasi dunia sehari sebesar  $ 10.000 dan menurunnya angka kemiskinan. Kenyataannya, Hampir seperempat rakyat dunia khususnya di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin hanya berpendapatan US $ 1-2 per hari, sangat jauh dari targetan yang ingin dicapai MDGs. Sedangkan angka kelaparan di dunia masih sangat tinggi yaitu berkisar 795 juta orang[2].  Sementara di Indonesia data kemiskinan menunjukkan peningkatan tahun 2015 mencapai 28,51 juta [3]dari 250 juta total penduduknya.  Sedangkan Indonesia sebagai negara agraris masih terdapat angka kelaparan mencapai 19,4 juta jiwa[4]. Tentu ini dipengaruhi kemiskinan yang akut hingga krisis pangan akibat penguasaan lahan oleh korporasi serta bisnis pangan dunia.

2. Mencapai Pendidikan dasar untuk semua
Menitikberatkan bahwa seluruh dunia mendapatkan pendidikan dasar seluruh dunia. Namun hasil dari pembagunan MDGs hingga 2015 belum mampu mewujudkan misinya dalam memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak dunia. Hal ini menyisihkan sekitar 58 juta anak-anak usia sekolah dasar dan 63 juta remaja usia sekolah menengah pertama menjadi putus sekolah. Bahkan UNICEF mengakui hal tersebut dan berpendapat bahwa membutuhkan waktu 200 tahun lagi untuk bisa meraih Tujuan Pengembangan Milenium (Milennium Development Goal – MDG) Target 2A[5]. Demikian di Indonesia angka partisipasi pendidikan dasar (SD) belum bisa mencapai 100%. Saat ini anak-anak yang mengecap pendidikan dasar di Indonesia masih mencapai 95% dan cenderung akan semakin rendah yang mampu mengakes pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Maka selama ini program wajib belajar 9 tahun dan bahkan di era Jokowi-JK yang mencanangkan wajib belajar 12 tahun saat ini, masih menjadi produk politis di masa kampanyenya saja.

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Hal ini menekankan aspek penghapusan diskriminasi gender atau kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses pendidikan dasar hingga berlahan-lahan di seluruh tingkatan. Tapi, kaum perempuan akibat sistem imperialisme yang merawat budaya patriakal, masih saja mendiskriminasikan hingga meningkatnya kekerasan yang dialami perempuan dunia. Demikian dalam mengakses pendidikan, kesenjangan yang dialami kaum perempuan semakin tinggi khususnya di tengah-tengah hantaman neo-liberalisasi di bidang pendidikan dunia. Sedangkan di Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal, angka kesenjangan perempuan dengan laki-laki di semua jenjang pendidikan berkisar 3-8%. [6]Dan angka paling tinggi itu tersebar di daerah pedesaan.

4. Menurunkan angka kematian anak
Target 2015 menurunkan angka kematian anak-anak usia 5 tahun hingga dua per tiga. Tapi kenyataannya berbading terbaliknya. Angka kematian usia 5 tahun ke bawah masih meningkat di dunia. Sekitar 35 juta balita meninggal tahun 2015 akibat kekuarangan gizi dan masalah kesehatan. Sementara di Indonesia tidak mencapai juga target dari MDGs, karena, angka kematian balita di Indonesia sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup sedangkan angka kematian bayi baru lahir sebesar 24,8 per 1000 kelahiran hidup.

5. Meningkatkan kesehatan ibu
Dalam konteks ini menargetkan hingga tahun 2015 mampu menekan dua per tiga rasio kematian ibu melahirkan. Namun faktanya target MDGs ini tidak terwujud. Angka kematian ibu terutama saat melahirkan meningkat drastis di negara-negara dunis khususnya negara berkembang. Faktor utamanya adalah rendahnya akses dan fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh kaum ibu. Sementara di Indonesia tidak mencapai target. Tahun 2015 pemerintah menargetkan menekan angka kematian 102 per 100.00 kelahiran hidup. Tapi nyatanya, terjadi kematian pada ibu sekitar 359 dari 100.000 kelahiran hidup[7].

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya
Sama halnya mereka berkomitmen untuk menghentikan penyakit ini. tapi, lagi-lagi ini hanya menjadi isapan jempol belaka. Angka penyakit HIV/AIDS di seluruh dunia masih sangat tinggi yang berujung pada kematian. Faktor ini adalah monopoli hak paten ARV oleh perusahaan-perusahaan besar milik negara maju yang dilegitimasi oleh peraturan WTO. Demikian virus Zika yang berusia 69 tahun yang berkembang saat ini khususnya di Amerika Latin. Ternyata virus zika dan obatnya diperjualbelikan oleh Rockefller untuk meraup keuntungan di seluruh dunia[8]. Demikian di Indonesia pengidap penyakit HIV Juli-September 2015 meningkat menjadi s 6.779 kasus. Sementara, kasus AIDS sampai September 2015 sejumlah 68.917 kasus[9]. Di Indonesia terjadi juga bisnis obat ARV yang mahal oleh perusahaan PT. Kimia Farma yang membuat para penderita penyakit HIV dan AIDS banyak yang meninggal tiap tahunnya.

7. Memastikan kelestarian lingkungan
Tujuan MDGs ini menekankan aspek kelestarian hutan hingga penurunan emisi karbon. Tapi, kerusakan hutan masih sangat luas di dunia khususnya di negara-negara berkembang yang disebut-sebut sebagai topangan utama menjaga iklim dunia. Faktor utamanya adalah hilangnya fungsi hutan akibat pembabatan oleh perusahaan-perusahaan korporasi dunia khususnya milik AS. Sementara penurunan emisi karbon masih menjadi isapan jempol belaka bagi negara-negara maju/industri. Sehingga suhu iklim dunia masih sangat buruk. Demikian di Indonesia, sepertiga daratan Indonesia adalah hutan. Atau sekitar 125 juta Ha adalah kawasan hutan.  Namun hampir setengah hutan Indonesia (setiap tahun 4 juta ha) telah dirusak oleh korporasi asing maupun perusahaan dalam negeri yang diubah menjadi hutan tanaman industri baik sawit, kayu, karet dan sebagainya. Di samping itu, industri manufaktur di Indonesia masih mengabaikan tingginya emisi karbon yang dapat merusak lingkungan. Sehingga kerusakan lingkungan ini berdampak pada bencana mulai dari banjir, tanah longsor, polusi udara-asap hingga perubahan cuaca ekstrem menjadi ancaman nyata di Indonesia.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Dalam aspek ini mendorong adanya integrasi keterbukaan sistem keuangan terhadap negara-negara dunia, menjalankan pasar bebas, kuncuran utang ke negara-negara berkembang, mengembangkan usaha produktif bagi kaum muda, dan peran kerjasama swasta dalam perusahaan teknologi dan informasi. Sebagaimana krisis yang terjadi saat ini, imperialisme khususnya AS mendorong negara-negara  dunia untuk berutang menutupi defisit anggaran negaranya akibat berbanding lurus dengan defisit eksport-importnya. Nyatanya bank-bank sentral AS dan Negara G7 lainnya meraup superprofit dari negara-negara dunia khususnya negara berkembang dari skema eksport kapitalnya. Dampaknya hutang semakin tinggi. Hal ini yang kemudian dialami semacam negara Yunani yang gagal bayar hutang dan kemudian mendapat protes “referendum” dari rakyatnya melawan Troika. Sedangkan di Indonesia, utang luar negeri di tahun 2015 meningkat hingga menyentuh 4.000 Triliun di era Jokowi-JK yang berdampak pada semakin buruknya pencapaian pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Menakar Pembangunan  SDGs hingga Tahun 2030
TUJUAN Pembangunan Milenium (MDGs) telah berakhir pada tahun 2015. Namun kenyataannya tujuan pembangunan MDGs dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari targetannya. Angka kemiskinan dan kelaparan, kematian balita-ibu hingga kemitraan global mengalami hambatan besar.  Sementara itu, MDGs kemudian diganti dengan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga 2030. Pembahasan seputar SDGs sebagai sebuah kerangka kerja pengganti MDGs dimulai Juni 2012 saat Konferensi Rio+20.
Pada tanggal 25-27 September 2015 dilakukan pertemuan akbar di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sustainable Development Summit, yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen tersebut yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” atau ”Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. SDGs memiliki 5 fondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan global.
Adapun tujuan dari SDGs adalah;
1. Mengakhiri kemiskinan di negara-negara dunia
2.SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan sehat bagi seluruh masyarakat dunia dan kesejahteraan bisa tercapai.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, SDGs merumuskan 17 tujuan global diantaranya;
1. Tanpa Kemiskinan
Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan
Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas
Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi
Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan
Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim
Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut
Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat
Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah setempat juga hanya akan berhasil dalam melaksanakan agenda besar ini jika adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti anggota parlemen, pemimpin daerah, masyarakat lokal, masyarakat sipil, pemuda, komunitas agama, serikat buruh, pelaku bisnis dan akademisi di seluruh dunia.
SDGs tidak memberi rasa optimis dalam Pembangunan masyarakat Global untuk Kesejahteraan
SDGs yang mempunyai 3 tujuan mulia dan 17 tujuan global  dalam memanifestasikan, belum menunjukan adanya perubahan kredo pembangunan yang siknifikan. MDGs kemudian dilanjutkan dalam SDGs tentu hanya akan menjadi skema pembangunan global yang tidak memberikan perubahan fundamental bagi kesejahteraan rakyat dunia di tengah krisis yang menghantam global. SDGs masih menjadi kedok atau topeng untuk memberikan pembangunan yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat dunia. Karena kenyataannya, SDGs masih menjadi produk neo-liberalisasi yang dijalankan imperialisme khususnya AS. Tendensi SDGs masih dioerientasikan untuk menopang kepentingan-kepentingan negara-negara maju khususnya AS untuk menyelamatkan korporasi-korporasi raksasanya guna menyelamatkan dari kebangkrutan akibat krisis global.

Contoh konkritnya, utang masih menjadi sandaran utama bagi pembangunan negara-negera berkembang yang mempengaruhi pencabutan subsidi publik. Demikian program ketahanan pangan masih belum berbanding lurus atas rendahnya akses petani dalam mengelola lahan dan pemberian subsidi oleh negara. Malah ketahanan pangan menjadi praktek bisnis para korporasi seperti musanto, cargil, nestle yang menjalankan praktek monopoli tanaman pangan, saprodi hingga harga pangan di berbagai negara. Seperti di Indonesia MIFFE terbukti gagal menjalankan kedaulatan pangan dan hanya berdampak pada perampasan dan monopoli tanah adat masyarakat Papua.

Isu kemiskinan, pangan hingga kemitraan global dalam SDGs hanya dijadikan sebagai medium untuk mentransformasi konsep pembangunan yang intinya adalah kebijakan Neo-liberalisasi dalam tatanan global.  Sirkulasi kapital, produksi dan jasa merupakan kepentingan negara-negara maju khususnya AS di negara-negara dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga perwujudan kesejahteraan dalam konsep pembangunan SDGs hingga 2030 tidak akan mampu menyelesaikan persoalan rakyat dunia mulai dari kemiskinan, krisis pangan, krisis finansial, PHK hingga penurunan daya beli dan masyarakat global.  SDGs hanya akan meberikan keuntungan terhadap negara-negara maju dan di pihak lain memberikan kerugian kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)





[1] Karl Marx dan F. Engles. Das Kapital 1-3. Hasta Mitra, Jawa Barat 2006.
[3] http://ekbis.sindonews.com/topic/267/kemiskinan, Diakses pada tanggal 14 Februari 2016
[5] ILPS Commission 8 Congress Resolution, Nov 2015.
[6] PBB di Indonesia dipublikasikan secara elektronik oleh UN Information Center di Jakarta, 2015.
[7] http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=6&date=2015-12-22, Diakses pada tanggal 15 Februari 2016.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger