Headlines News :
Home » » Menyoal (Lagi) UKT UNM

Menyoal (Lagi) UKT UNM

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 27 Maret 2016 | 05.55

                                                   


Pendidikan tinggi yang mahal
Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Banyak kalangan masyarakat juga meyakini Pendidikan menjadi alat transformasi sebuah kebudayaan yang ditanamkan di tengah-tengah masyarakat untuk memecahkan persoalan rakyat. Pendidikan selalu bertalian erat dengan bentuk keilmiahan dalam berpikir. Pendidikan menuntun ke arah pencerahaan zaman yang tidak terpaku oleh dogma-dogma dalam dunia kegelapan.Akan tetapi, pendidikan melahirkan sebuah keilmuan yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai kemurnian dalam berpikir dialektis yang menyokong kehidupan masyarakat.
            Puluhan juta orang tua terus mendorong anak-anaknya dan seluruh pemuda untuk terus menuntut ilmu pengetahuan dibangku sekolah bahkan sampai bangku kuliah. Pemuda kini menjadi harapan untuk perbaikan nasib bangsa ini. Ada banyak media yang memberitakan tentang dorongan pemerintah kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Puluhan juta orang tua di negeri ini telah meyakini bahwa kesejahteraan dan kebahagian mereka akan tercapai dengan tingginya pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya. Para orang tua tersebut rela mengorbankan banyak hal demi berjalannya pendidikan terhadap anak-anaknya, bahkan ada yang harus rela menggadaikan  tanahnya. Mungkin kita bertanya mengapa harus ada orang tua yang harus rela menggadaikan tanahnya sementara disisi lain pemerintah terus mendorong  pemuda  Indonesia untuk berpendidikan ?
            Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk menganalisa bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Tinggi. Bukan hanya orang tua kita atau kalangan masyarakat biasa yang menganggap pendidikan itu penting. Pendidikan kini menjadi sektor yang sangat ramai diperbincangkan di kalangan elit nasional, internasional  termasuk mereka yang berfikiran education for profit (korporasi).
            WTO yang kita kenal sebagai organisasi perdagangan dunia ternyata juga menganggap pendidikan sebagai hal yang sangat penting. Hal tersebut terlihat dari lahirnya GATS (General Agreement of Trade in Service) .  Indonesia resmi menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor  7  tahun 1994 tentang ratifikasi pembentukan WTO. Implikasi dari kesepakatan ini setiap negara anggota wajib membuka sektor-sektor domestiknya untuk diliberalisasikan. Kesepakatan GATS tersebut melahirkan 12 sektor jasa yang harus diperdagangkan, salah satunya adalah sektor pendidikan.
            Dalam tipologi yang digunakan oleh para ekonom kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam 3 sektor. Sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sector tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang punya ketrampilan[1] .
            Dengan menggunakan pandangan 3 sektor ekonomi yakni sektor ekonomi primer, sektor ekonomi sekunder dan sektor ekonomi tersier. WTO telah melihat pendidikan sebagai suatu komoditas  ekonomi, karena dia menjadi komoditas ekonomi maka hukum dan teori ekonomi  tentu akan bermain didalamnya. Dengan dasar tersebut maka jangan heran hukum pasar akan berlaku dalam dunia pendidikan, jangan kaget jika ada istilah produk barang dan jasa dalam lembaga pendidikan.
            Pasca ratifikasi pembentukan WTO dan patuhnya pemerintah Indonesia pada seruan Bank Dunia maka Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia kemudian mengalami perubahan.  Penyelenggaraan Pendidkan tinggi yang dulunya semua kebijakan tersentral di pemerintah pusat baik dalam hal akademik maupun non akademik, kini diubah dengan memberikan keleluasan atau otonomi dalam hal akademik dan non akademik bagi perguruan tinggi itu sendiri. Pemerintah berdalih bahwa dengan tersentralnya kebijakan pendidikan tinggi di pemerintah pusat akan menghambat perkembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
            Dari perubahan pandangan tersebut yang bersumber dari arahan WTO dan Bank Dunia kemudian melahirkan PP no 61 tahun 1999 tentang PT BHMN. Selain berbentuk PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) perguruan tinggi juga dapat berbentuk BLU (Badan Layanan Umum). Perguruan Tinggi Badan Hukum maupun BLU keduanya mengedepankan aspek otonomi dalam pengelolaan akademik dan non akademik.
            Kebijakan menyangkut pendidikan tinggi yang sangat kontroversial adalah UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU ini ada 3 model pengelolaan perguruan tinggi yakni PTN Satker, BLU, dan PTN-BH. Hal yang paling menonjol dari model pengelolaan perguruan tinggi ini adalah kemandirian untuk mencari sumber-sumber pendanaan sendiri dalam menutupi operasional penyelenggaraan pendidikan. Undang-undang ini pula yang menekankan kampus untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan legalitas berdirinya perguruan tinggi asing di Indonesia
            Dapat kita lihat secara seksama, saat ini perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tempat berdiskusi, tempat mahasiswa meneliti  namun kini kampus sudah seperti perusahaan yang berorientasi profit. Kini banyak perguruan tinggi yang menjual barang dan jasa. Seperti membangun Hotel, Rumah sakit, penyewaan ruang seminar atau acara pengantin, serta menjual barang-barang lainnya.
            Dalam ilmu bisnis, promosi atau iklan menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar produk perusahaan tesebut bisa dikenal luas dimasyarakat dan pada akhirnya perusahaan tersebut memiliki pelanggan. Iklan kini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan/dunia usaha. Lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi kini juga gencar-gencarnya dalam melakukan iklan. Iklan dimedia cetak, baliho di tempat-tempat strategis, bahkan ada yang iklan di televisi nasional. Iklan-iklan tersebut pastinya menyuguhkan berbagai keunggulan perguruan tinggi. Mulai dari akreditasi, fasilitas, bahkan profil alumninya yang sukses di dunia kerja. Hal ini tenyata penting bagi kampus karena semakin banyak pendaftarnya semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh perguruan tinggi tersebut dari hasil penjualan formulir/pin pendaftaran. 
Perguruan tinggi  juga sedang berlomba-lomba memperkenalan dirinya sebagai perguruan tinggi berkelas dunia atau biasa dikenal WCU (World Class University). Beberapa tahun terakhir tepatnya akhir 2006, Perguruan Tinggi di seantero nusantara bahkan d seluruh dunia berpacu mewujudkan WCU. Cita-cita tersebut ibarat piala yang harus direngkuh oleh setiap kampus, daya saing tinggi dan tata kelola, dan standarisasi yang lain mutlak diperlukan dalam WCU[2].     
            Adanya UU Pendidikan Tinggi dengan sistem pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal)  juga secara nyata menerapkan penghitungan ekonomi dalam pengelolaan keuangannya termasuk dalam penentuan besaran UKT setiap mahasiswa. Sejak tahun 2012 saat UKT masih dalam bentuk Surat Edaran telah muncul berbagai penolakan dari mahasiswa. UKT dianggap sebagai skema pembayaran yang melegalkan kenaikan biaya kuliah. UKT juga dianggap sebagai upaya negara untuk melepas tanggungjawabnya untuk membiayai pendidikan tinggi dengan menghadirkan klas-klas sosial ditengah masyarakat yakni kaya berprestasi, kaya tidak berprestasi, miskin berprestasi dan miskin tidak berprestasi. Subsidi yang pada dasarnya adalah tanggungjawab negara malah diserahkan ke masyarakat mensubsidi masyarakat. UKT juga tidak memberikan ruang bagi pemuda yang miskin dan tidak beprestasi untuk berkuliah.
Neo-Liberalisasi di kampus UNM
            UNM (Universitas Negeri Makassar) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terdapat di bagian timur Indonesia. Sama dengan perguruan tinggi lainnya UNM juga sedang gencar-gencarnya mempromosikan diri sebagai kampus yang berkualitas, dan pilihan yang tepat bagi pemuda Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya. Beberapa tahun terakhir UNM juga telah memperkenalkan diri sebagai kampus yang menuju World Class University.
            Berbagai upaya telah dilakukan oleh pejabat UNM untuk mewujudkan cita-cita sebagai kampus WCU. Tentu bukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat atau kualitas pendidikannya, namun melalui berbagai program komersialisasi seperti pendirian hotel , penyewaan auditorium untuk umum, sampai pada pembangunan gedung Phinisi yang didalamya terdapat ballroom dan ruang teater.
            Wujud nyata dari komersialisasi pendidikan dikampus UNM dapat kita lihat dari penggunaan fasilitas kampus. Fasilitas seperti aula hotel, ballroom dan ruang teater yang seharusnya bisa diakses dengan mudah dan gratis oleh mahasiwa guna menunjang aktivitas pembelajarannya, kini malah dikomersilkan. Untuk mengakses 1 ruangan d Ballroom mahasiswa harus membayar sebesar Rp.500.000 perhari dan yang lebih parah bagi mahasiswa yang ingin mengunakan ruang teater untuk berkegiatan harus membayar 7 sampai 10 juta. Penggunaan fasilitas kampus seperti ruang teater di Gedung Pinisi yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika khususnya mahasiswa justru dinilai memberatkan. Pasalnya, untuk penggunaan ruangan yang berkapasitas lebih dari 500 kursi tersebut pihak universitas menetapkan tarif sewa Rp7-10 juta perharinya3[3] . Fasilitas yang selama ini di iklankan oleh pejabat kampus untuk menarik para pemuda agar kuliah di UNM ternyata harus mengeluarkan biaya lagi untuk bisa mengaksesnya. Kalau kita menggunakan paradigma ekonomi, maka kita bisa menilai birokrat kampus sebagai produsen layanan pendidikan dan mahasiswa sebagai konsumennya.
            Nah, bagaimana dengan biaya kuliah di kampus UNM pasca perubahan pandangan di dunia pendidikan dan lahirnya UU Pendidikan Tinggi ?. Berikut saya sajikan biaya kuliah disalah satu program studi di UNM, secara umum tidak banyak perbedaan dengan program studi lain.
Prodi
Biaya Pendidikan
2011
2012
2013
2014
Pendidikan Ekonomi
DPP  : RP.3.000.000
            Semester 1
PMB: Rp.   425.000
            Semster  1
SPP  : Rp.   675.000
           Setiap Semester

DPP  : RP.2.000.000
            Semester 1
PMB: Rp.   425.000
            Semster  1
SPP  : Rp.   675.000
           Setiap Semester
BOP* : Rp.1.500.000
           tiap Semester Untuk mahasiswa yang lulus jalur lokal

UKT setiap semester
(Permendikbud 55 tahun 2013)
Rp.500.000-Rp.4.000.000
UKT setiap semester
(Permendikbud 73 tahun 2014)
Rp.500.000-Rp.4.000.000
*Hanya sebagian kecil jurusan yang memberlakukan BOP untuk mahasiswa yang lulus jalur lokal
            Dari tabel tersebut dapat kita lihat kenaikan biaya kuliah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 di program studi Pendidikan Ekonomi UNM. Kenaikan biaya paling tinggi terjadi di tahun 2013 dan 2014 dimana saat itu kampus UNM telah menerapkan system Uang Kuliah Tunggal.
               
            Data diatas adalah tarif di 5 golongan UKT yang ada di Program studi Pendidikan Ekonomi untuk angkatn 2013. Dari total 61 mahasiswa sebanyak 34 mahasiswa atau 56% dikenakan pembayaran UKT sebesar Rp.3.000.000. selama ini pemerintah terus menggemborkan tentang kebaikan UKT yang lebih murah dari sistem pembayaran sebelumnya dengan UKT Rp.0, namun fakta bicara lain karena tidak ada mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2013 yang ditetapkan di UKT Rp 0, bahkan Lebih dari setengah dari mereka harus membayar mahal dikisaran Rp.3.000.000. Data ini juga bisa menunjukkan bahwa Subsidi Silang dalam sistem UKT hanya isapan jempol belaka.

UKT  UNM Cari Untung
     Sudah jelas bahwa UKT telah berimplikasi pada kenaikan biaya kuliah di UNM. Serangan Neo-liberalisasi di kampus UNM hanya membuat kampus berorientasi untuk meraup profit semata. Sedangkan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dn kualitas di UNM, hanya menjadi formalitas belaka. Oleh karenanya, sudah menjadi keharusan untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa mahasiswa UNM untuk melawan serangan neo-liberalisasi demi mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat.

Ahsan (Pimpinan Cabang FMN Makassar).
           
             


[1] Makalah yang disampaikan oleh prof. Sofyan Efendi sebagai Rektor UGM pada acara Diskusi “GATS: imperialisme modern dalam Pendidkan” diselenggarakan oleh BEM KM UGM, Yogyakarta, 22 September 2005.

[2] Makalah yang disampaikan oleh Syamsu Alam seorang Staf Pengajar di EP UNM pada acara Diskusi Publik dengan Tema “UNM menuju BLU: Siapkah atau tidak ?” diselenggarakan oleh BEM FIS UNM, 16 Maret 2016
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger