Headlines News :
Home » » Persoalan Komersialisasi dan Mempertanyakan Kebebasan di Kampus UNESA

Persoalan Komersialisasi dan Mempertanyakan Kebebasan di Kampus UNESA

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 17 Maret 2016 | 23.22



Sedari diterapkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, sungguh semakin tidak ada kabar baik dari dunia pendidikan, khususnya pada dunia perkuliahan. Bagaimana tidak, jangankan berbicara hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk membayangkannya saja sudah mirip nonton film-film besutan sutradara James Wan, horror! Tentu saja bukan karena universitasnya angker, melainkan biaya selangit dan mencekik.

Sebagai gambaran umum, di kampus UNESA (Universitas Negeri Surabaya), terjadi peningkatan pembiayaan yang luar biasa. Jika kita urutkan, dari biaya SPP pada tahun 2010 untuk jalur regular, mahasiswa dikenakan sekitar Rp 500.000. Jumlah tersebut meningkat 100% pada tahun berikutnya menjadi Rp 1.000.000 dengan rincian Rp 500.000 sebagai SPP dan separuhnya untuk biaya BPKP (Biaya Peningkatan Kualitas Pendidikan) yang tidak jelas pula penggunaannya. Kemudian, paska diterbitkannya UU PT No.12/2012 dan adanya Permen No.55 Tahun 2013 tentang UKT dan BKT, praktis peningkatan yang terjadi di kampus UNESA mengalami kenaikan drastis. Range pembayaran UKT di UNESA pun beragam, mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 6.000.000 di tahun 2013-2014 (Gol.I – Gol.V). Biaya SPP yang luar biasa ini, nyatanya belum dirasa cukup menghisap oleh rezim hari ini. Pada tahun 2015, keluar lagi Permen Dikti No.22 Tahun 2015 tentang UKT dan BKT, yang berdampak pada penambahan golongan pembayaran dan tentu berpengaruh kepada total pembiayaan yang harus di bebankan pada mahasiswa. Hal tersebut tampak dalam data terbaru pembiayaan UKT di Universitas Negeri Surabaya; kelompok 3 sebesar Rp. 2.400.000,- hingga kelompok VIII yang tertinggi sebesar Rp.11.000.000,-

Maka dari itu, untuk tidak menuduh jika kampus UNESA tidak komersil adalah sebuah ‘dosa besar’. Pembiayaan UKT yang demikian, jelas memperlihatkan kondisi pendidikan yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Pendidikan menjadi semakin eksklusif alih-alih mengabdi kepada rakyat. Maka jangan terburu-buru mengatakan bahwa pendidikan dipergunakan untuk memanusiakan manusia atau bahkan membebaskan, karena pada dasarnya, Negara beserta kroninya tidak pernah mengandaikan seluruh rakyatnya pintar dan berdaulat, melainkan hanya mengejar profit semata.

Agaknya, dengan semakin tingginya pembiayaan kuliah, ternyata berdampak pada defisit demokrasi yang ada di kampus. Kenaikan biaya yang konsisten tersebut, sudah jauh hari di antisipasi oleh rezim dan birokrat kampus melalui kebijakan-kebijakan yang anti rakyat. Fenomena jam malam hingga peraturan-peraturan lainnya yang merujuk pada pelemahan budaya kritis mahasiswa adalah buktinya. Hal tersebut pun setali tiga uang dengan apa yang terjadi di kampus UNESA.

Pada tahun 2012, kampus UNESA di Ketintang menghabisi kantin-kantin di tiap fakultas (kecuali Fakultas Ekonomi). Perlu diketahui bahwa kampus UNESA Ketintang merupakan pusat administrasi, dimana gedung rektorat berada di region tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya pendirian kantin pusat bertema baseball foodcourt yang berdiri atas kerjasama Bank BTN bersama pihak UNESA. Pertanyaannya kemudian adalah: Bagaimana bisa pendirian kantin pusat tersebut adalah sebuah masalah?

Awas, Bahaya Laten Liberalisasi di Kampus UNESA
Sejak adanya perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Service) pada tahun 1995 yang meliputi 144 Negara anggota WTO, liberalisasi merupakan arah paradigma baru yang terus disebar, dimana 80% FDI (Foreign Direct Investment) terkorsentrasi pada Korporasi Multinasional (MNC) yang berlokasi di Amerika Utara Eropa, dan Jepang[1]. Perjanjian tersebut mengatur sejumlah aspek, diantaranya adalah komitmen untuk meliberalisasikan sector kesehatan (rumah sakit, obat-obatan, dan layanan perawatan gigi); asuransi kesehatan; dan pendidikan. Dalam hal ini, Indonesia juga turut serta dalam perjanjian tersebut.

Implikasinya cukup besar, jika di tarik sedari paska tersepakatinya GATS, maka kita bisa melihat beberapa regulasi-regulasi yang mengarahkan pendidikan ke dalam jurang komersialisasi. Sebut saja PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum; Perpres No. 77 Tahun 2007 yang memberikan akses masuknya modal asing maksimal 49% pada Pendidikan Tinggi; UU BHP 2008 (sudah di anulir pada 2009); hingga UU PT No.12 tahun 2012 dan pemberlakuan sistem UKT/BKT yang semakin menjadikan ongkos pendidikan melambung tinggi.

Merujuk pada skema liberalisasi pendidikan melalui regulasi-regulasi yang di telurkan, maka tidaklah mengherankan jika hal tersebut berbanding lurus dengan upaya menekan budaya kritis dan demokrasi di dalam kampus. Secara umum, kita bisa melihat hal tersebut pada Keputusan Dirjen Dikti No. 26 Tahun 2002, dimana secara jelas menyatakan pelarangan terhadap kegiatan yang dilakukan organisasi ekstra kampus. Keputusan tersebut tentu bukanlah tanpa alasan, dan alasan yang paling masuk akal adalah melindungi modal sekaligus bukti pengabdian Negara terhadap tuan Imperialisnya.

Pada perjalanannya, konfigurasi self-defence kebijakan neoliberalisme di tingkatan kampus semakin di perketat sekaligus di pragmatiskan. Di perketat dalam hal ini adalah adanya regulasi seperti pemberlakuan jam malam hingga jadwal kuliah di per padat. Di pragmatiskan artinya mahasiswa diajak untuk tidak memikirkan kondisi objektif yang terjadi, sebagai contoh mata kuliah kewirausahaan di segala jurusan dan ratusan seminar self-help motivasional yang mengaburkan pandangan bahwa Negara hendak lepas tanggung jawab, Negara gagal menciptakan lapangan pekerjaan layak dan sesuai bagi sarjana-sarjana Indonesia.

Lalu bagaimana dengan kondisi di UNESA? Kita bisa menyoroti salah satu wahana komersialisme di tingkatan kampus, yaitu kantin pusat. Sejak di dirikan pada tahun 2012, kantin pusat ini memiliki beberapa persoalan, mulai dari harga sewa tinggi; penarikan hingga 10% untuk tiap pendapatan masing-masing kios dalam satu hari; mekanisme pembayaran yang ribet; pelarangan mengerjakan tugas di kantin; privatisasi joglo kantin, dimana mahasiswa dilarang masuk dan jika memesan disana dikenakan charge Rp 2.000, hingga kantin yang di sewakan untuk acara pernikahan outdoor.

Penarikan charge saat memesan di salah satu ruang pada area kantin pusat merupakan perwujudan privatisasi yang nyata di dalam kampus. Apalagi, ruang tersebut (yang berbentuk joglo) adalah satu-satunya lokasi dimana ketersediaan listrik (stop kontak), penerangan, dan tempat duduk yang luas. Lantas kemanakah semua biaya mahal dari mahasiswa jika hak-haknya tidak bisa di miliki?

Hal tersebut menyulut ke persoalan yang lebih serius berkenaan mengenai semakin sedikitnya ruang demokratis di kampus dan kaitannya dengan pelemahan nalar kritis mahasiswa. Proses ini tidaklah berjalan secara parsial. Kredo pembangunan beserta regulasi kampus, nyatanya hanya menggiring peserta didiknya sebagai proyek fundamentalisme pasar. Dimana Negara dan kroninya tidak pernah mengharapkan terciptanya sarjana-sarjana terampil selain untuk di abdikan pada Tuan Imperialisme berserta kekuatan kaki tangganya di dalam negeri, tuan tanah, borjuasi besar komprador dan kapitalis birokrat. Karena komersialisasi menjadi musuh bagi pendidikan tinggi di Indonesia, yang senantiasa mempertahankan pandangan dekaden, anti ilmiah, tidak demokratis dan tidak mampu memajukan kesejahteraan rakyat.

Fedi Bhakti Patria
Ka. Dept Organisasi
Front Mahasiswa Nasional BPC Surabaya




[1]Nancy C. Alexander and Timothy Kessler . How GATS (General Agreement on Trade in Service) https://www.globalpolicy.org/component/content/article/209-bwi-wto/43726.html (diakses pada tanggal 17/03/2016)
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger