Headlines News :
Home » » Bagian II Mayday 2016: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XII Jokowi-JK adalah kebijakan Neoliberalisasi yang Menyengsarakan Rakyat Indonesia

Bagian II Mayday 2016: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XII Jokowi-JK adalah kebijakan Neoliberalisasi yang Menyengsarakan Rakyat Indonesia

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 29 April 2016 | 07.22




Pemerintahan Jokowi-JK Meningkatkan Penindasan dan Penghisapan terhadap Klas Buruh dan Rakyat Indonesia


Hampir 2 tahun Indonesia di bawah pemerintahan boneka imperialisme AS Jokowi-JK, Kondisi krisis di dalam negeri semakin akut yang membuat klas buruh dan kaum tani semakin menderita. Rejim ini terus-menerus menjalankan kebijakan neoliberalisasi yang dianjurkan AS. Berbagai permintaan AS untuk meningkatkan dominasinya di Indonesia khususnya atas eksport kapitalnya, secara nyata direalisasikan Jokowi-JK. Jokowi-JK mengembor-gemborkan usahanya untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia menuju kemakmuran rakyat. Efisiensi penerbitan izin, peraturan pro investasi, pembangunan infrastuktur dan pengurangan subsidi BBM telah direalisasikan dalam kebijakannya.

Kebijakan neoliberalisasi Imperialiasme AS dijalankan Jokowi-JK yang dibungkus dalam paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan mulai dari september 2015 silam[1]. Terakhir Jokowi-JK  kembali paket ekonomi ke XII bulan 28 april 2016. Paket-paket kebijakan ekonomi dari Jilid I hingga XII, tidak memberikan harapan untuk perbaikan hidup atas kondisi klas buruh dan kaum tani sebagai mayoritas rakyat Indonesia. Akan tetapi, paket kebijakan ekonomi ini secara terang dan nyata untuk merealisasikan paket-paket kebijakan neoliberalisasi khususnya efisensi dan efektifitas eksport kapital imperialisme ke Indonesia. Paket ekonomi I-XII seolah-olah menjadi obat penawar bagi krisis di dalam negeri, akan tetapi sebaliknya hanya menjadi intensifikasi  kebijakan neoliberalisasi imperialisme AS yang semakin menambah krisis di pundak klas buruh dan kaum tani.  


Analisa umum atas paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII yang merugikan rakyat;
1.       Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XII menjalankan deregulasi, debirokratisasi, denasionalisasi serta penegakan hukum dan kepastian hukum untuk melindungi investasi asing. penyerdehanaan ijin usaha, penyediaan lahan, pelayanan fasilitas, serta memberikan ruang investasi di sektor properti bagi investasi untuk dikomersilkan (Paket Ekonomi I).
2.       Kemudahan layanan 3 jam berinvestasi di kawasan industri, memberikan pemotongan/ gratis pajak Tax Allowance dan Tax Holiday, tidak memungut pajak PPN untuk alat transportasi bagi investasi, perampingan izin sektor kehutanan. Maka dalam kebijakan ini sangat jelas Jokowi-JK memberikan secara praktis keleluasaan kepada investasi di Indonesia untuk menanamkan modal dalam usahanya (Paket Ekonomi II)
3.       KUR untuk menggerakan roda perekonomian kalangan menegah ke bawah. Tentu tujuan KUR memberikan pinjaman bagi rakyat bukanlah untuk mendorong perekonomian rakyat dalam mendapatkan modal untuk usaha kecilnya. Akan tetapi, skema KUR ini menjadi operasi BANK dalam konteks peribaan dalam mendapatkan bunga pinjaman dari rakyat. Dalam paket ekonomi III ini juga menekankan aspek dalam efesiensi dan efektifitas perpanjangan HGU dengan memangkas proses waktunya menjadi sangat singkat. Tentu ini sangat melukai kaum tani sekaligus semakin melanggengkan monopoli dan perampasan tanah rakyat dan akan semakin mempersempit ruang rakyat memperjuangan landreform sejati (Paket ekonomi III)
4.       PP No.78 Tahun 2015 Tentang pengupahan. Singkatnya dalam  Pasal 43 ayat 5 PP No 78/215 menyatakan bahwa untuk peninjauan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan setiap lima tahun sekali yang sebelumnya setahun sekali. Dan di sisi lain, ini menjadi “keberhasilan” Jokowi-JK untuk menekan kenaikan upah dengan menjaga waktu yang cukup lama untuk menentukan KHL yang tentu setiap tahunnya pasti berubah dan meningkat. Selanjutnya, kenaikan upah buruh setiap tahunnya akan dihitung berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sebagai berikut; UMn = UMt + (UMt X (Inflasit + Δ % PDBt). Jadi kenaikan upah tahunan bagi buruh akan berdasarkan pada upah tahun berjalan, ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikali dengan inflasi ditambah prosentase pertumbuhan ekonomi. Jokowi-JK telah membatas “maksimal” kenaikan upah buruh sebesar 10% (berdasarkan persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi).
5.       Revaluasi untuk memberikan kesegaran atau peningkatan finansial para investor bagi asing maupun dalam negeri. Perusahaan diberikan berbagai bantuan keringan pajak. Selain itu, juga menghapuskan pajak bagi perusahaan infrastuktur, real estate dan property. Di sisi lain, tentu buruh bangunan akan semakin berat pekerjaannya tanpa adanya peningkatan upah yang diterima. Hal ini juga terhubung dengan meningkatnya permintaan bahan material untuk infrastuktur, real estate dan property yang diproduksi buruh industri. (Paket ekonomi VI)
6.       Industri padat karya untuk bisa menyerap tenaga kerja yang luas. Melalui skema fiskal dengan meringankan beban pajak pada perusahaan padat karya. Kebijakan Ini seolah-olah memberikan harapan bagi perusahaan padat karya untuk berkembang di Indonesia dengan insentif pemotongan pajak penghasilan PPh. Tentu jika dibanding dengan fasilitas pemotongan pajak atas perusahaan padat karya dengan perusahaan besar yang mendapatkan Tax Allowance dan Tax Holiday, maka sangat jelas keberpihakan Jokowi-JK atas investasi asing dan borjuasi besar komprador di Indonesia.  Apalagi karakter perusahaan padat karya di Indonesia akan semakin leyap dan banyak yang gulung tikar akibat kalah bersaing dengan perusahaan investasi asing/borjuasi besar komprador yang difasilitasi penuh oleh Jokowi-JK. Jadi perusahaan padat karya hanyalah ilusi yang dikembangkan Jokowi-JK sekaligus menjadi ciri khas industri setengah jajahan setengah feodal. (Paket ekonomi VII)
7.       Memperlonggar investasi dengan meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Sesungguhnya isu pengembangan ekonomi UMKMK, secara masif sudah digulirkan semenjak era Soeharto. Namun, produk kebijakan pemerintah ini terbukti tidak mampu menjadi pelaku ekonomi utama menggantikan segelintir kelompok usaha besar baik investasi asing maupun borjuasi besar komprador. UMKMK malah banyak yang bangkrut, gulung tikar hingga terlilit hutang pinjaman ke BANK. Tapi melalui paket ini, Jokowi-JK seolah-olah berkeinginan membantu pendanaan UMKMK untuk mendapatkan modal bukan dari  Bank saja, tapi dari investasi asing dan borjuasi besar komprador. Tentu akan semakin kelihatan skema licik dan busuknya Jokowi-JK untuk mengintegrasikan UMKMK dalam hal melayani investasi asing dan borjuasi besar komprador. Dapat dipastikan bahwa baik asing maupun dalam negeri yang berinvetasi ke dalam UMKMK, hanya akan merampas seluruh keuntungan usaha UMKMK selain menjadi sasaran eksport kapital. Jadi, UMKMK berlagak menjadi “pelaku ekonomi” namun berada di bawah ketiak imperialisme dan borjuasi besar komprador yang berhari depan gulung tikar atau pelayan. (Paket ekonomi X).
8.       Dwelling time atau waktu bongkar muat peti kemas. Kebijakan dwelling time dianggap sebagai respon atas kasus korupsi pelindo yang merugikan perusahaan-perusahaan besar baik milik asing maupun borjuasi besar komprador. Tentu dengan dwelling time, bongkar muat barang bisa ditekan menjadi 3,7 hari. Dan ini sangat diinginkan perusahaan imperialisme dan borjuasi besar komprador untuk efisensi dan efektifitas pendistribusian barang-barangnya. Dwelling time ini dapat meningkatkan superprofit bagi perusahaan besar. Akan tetapi, apakah kebijakan ini menyinggung kesejahteraan buruh angkut di pelabuhan yang tertimpa beban kerja akibat dwelling time ? Tidak terbayangkan bagaimana sakitnya “pinggang” buruh angkut pelabuhan akibat pelipatgandaan beban kerja dari dwelling time. Sementara upah buruh angkut tentu tidak dibahas dalam kebijakan ini untuk dinaikkan. Dwelling time ini juga akan semakin memperberat beban kerja buruh industri dan buruh kebun yang notabenenya buruh tani, tani miskin bawah dan tani miskin sedang. Buruh industri akan kebanjiran permintaan barang produksi akibat arus bongkar muat di pelabuhan telah dipersingkat, yang selama ini menghambat sirkulasi barang-barang. Sudah pasti beban kerja klas buruh akan semakin meningkat untuk memproduksi barang secara harian. Sementara upah tidak akan naik karena sudah ditekan hanya berkisar maksimal 10%. Demikian penderitaan beban kerja semakin berat bagi buruh tani dan tani miskin akibat meningkatnya kebutuhan komoditas bahan mentah/baku di perkebunan-perkebunan sebagai hasil dwelling time. Maka sudah pasi buruh tani dan tani miskin yang paling dirugikan atas seluruh kebijakan ini. Sebab, buruh tani dan tani miskin yang bekerja di perkebunan-perkebunan hanya mendapatkan upah lebih rendah dibanding upah buruh industri. (Paket Ekonomi XI)
9.       Paket ekonomi ke XII yang baru dikeluarkan Jokowi menegaskan kembali atas kemudahan berbisnis bagi imperialism, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar. Ada 10 poin yang umumnya meliputi; pemangkasan ekspor import menjadi 3 hari, kemudahan mendirikan PT, efektifitas penyambungan listrik terhadapat perusahaan dan meningkatkan akses perkreditan.

Dari analisis seluruh paket kebijakan ekonomi I-XII yang diterbitkan Jokowi-JK, ternyata tidak berguna sama sekali bagi klas buruh dan kaum tani. Namun sebaliknya, paket kebijakan ekonomi ini hanya semakin merugikan dan memperpanjang penderitaan rakyat. Kita menyimpulkan bahwa paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII Jokowi-JK esensinya ialah paket kebijakan ekonomi neoliberalisasi dalam melayani intensifikasi kepentingan imperialisme AS khususnya dalam skema memperlancar eksport kapital.

Widi (Ka. Dept Adm & Keu)
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger