KTT G7 di Jepang 26-27 Mei 2016 adalah Sampah bagi Rakyat. Mengapa Jokowi Menghadirinya ?

Jokowi tercatat sebagai Presiden Pertama RI yang diundang dalam pertemuan Konferensi tingkat tinggi Group Seven (G7) di Jepang 26-27 Mei 2016. Tentu di tataran pemerintahan sendiri ini dianggap sebagai prestasi, dimana Indonesia diundang di dalam pertemuan G7 ke 42 tersebut. Di sisi lain, dengan bangganya Jokowi berpidato di dalam sesi tambahan untuk membahas terkait keamanan dan perekonomian Asia sebagai tumpuhan dunia saat ini.

Sementara itu, Jepang ingin memastikan bahwa sebagai tuan rumah, gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Group of Seven (KTT G7) berlangsung aman. Sebagai jaminan, Negeri Sakura itu pun mengerahkan 100 ribu personel kepolisian dan 4.500 khusus untuk penjagaan Presiden AS Obama. Hakekatnya mereka memahami bahwa rakyat seluruh dunia tentu mengecam pertemuan jahat ini termasuk rakyat Jepang.

Namun, apa itu G7 ? latar belakang G7 ? tujuan G7 Dibentuk ? dan apa relevansinya untuk kesejahteraan rakyat dunia ? tentu pertanyataan-pertanyaan ini, harus dijawab dengan terang dan objektif agar seluruh rakyat dunia khususnya rakyat Indonesia mampu memahami secara komprehensif tentang G7 ini.

Imperialisme itu akan membentuk Forum sebagai Kekuatannya atas dunia

Untuk mengurai G7, perlu bagi kita untuk mempelajari gambaran umum perkembangan kapitalisme hingga menuju kapitalisme monopoli internasional (imperialisme). Sehingga, kita mampu menganalisis hakekatnya G7 ini apa.

Menurut Marx, kapitalisme telah mengakhiri ketidakadilan dan irasional feudal, namun kapitalisme telah menggantikannya dengan ketidakadilan dan irasionalisme itu sendiri. Kapitalisme telah mengembangkan industri, dan demikian menciptakan kemungkinan terkumpulnya kekayaan yang besar.

Feodalisme di Eropa dan amerika runtuh dan melahirkan sistem baru dalam masyarakat yaitu kapitalisme. Revolusi Amerika (sekitar 1761-1766), revolusi Perancis (1787-1799), Revolusi Industri di Inggris Abad Pertengahan ke-18, serta peristiwa-peristiwa yang membawa pesan revolusioner di seluruh dunia seperti revolusi-revolusi eropa sekitar tahun 1848, komune paris (1870-1871), dan yang terpenting revolusi Rusia (1917-1918) serta revolusi cina (1911-1948).  Fenomena itu juga telah membentuk suatu  simbolisme revolusioner; ia telah menjadi paket simbolisme politik dan ideologis serta gagasan-gagasan dunia modern.

Namun yang paling menonjol menandai perubahan masyarakat di eropa dari feodalisme menuju kapitalisme adalah revolusi Prancis dan revolusi industri terssebut. Tokoh besar dalam pemikiran kapitalisme di dalam ekonomi liberalisme adalah Adam Smith. Ia berpendapat bahwa sumber kemakmuran dari masyarakat ialah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pasar, mulai kebebasan individu atas penguasaan alat produksi, mekanisme pasar dan harga-harga di pasar dengan prinsip liberalisme. Tangan-tangan tak kelihatan-Invisible hand (baca:Kapitalis/Perusahan) akan membawa kejayaan bagi umat manusia. Doktrin tersebut, tentu menjadi usaha untuk memuluskan langkah kapitalis menguasai seluruh hajat hidup orang banyak yang dimobilisasi menjadi klas buruh maupu mempertahankan buruh-buruh tani, tani-tani miskin di negara berkembang.

Fase awal perkembangan kapitalisme ditandai persaingan bebas yang dimulai sejak 1860-1870. Fase kedua kapitalisme dengan menggambarkan watak dasarnya yang eksploitatif, ekspansif dan akumulatif, perkembangan persaingan bebas kapitalisme mulai mengalami transisi (1873-1890) yakni sebagian besar kapitalis (perusahan) kecil runtuh dan mulai diakuisisi atau dimerger dengan perusahaan kapitalis besar. Dan tahap ketiga sebagai tahap terakhir perkembangan kapitalisme dimulai sejak 1900-1903  yakni ditandai dengan krisis dimana kapitalis kecil runtuh dan berkembangnya kapitalisme monopoli yang melakukan pengakusisian kapitalis kecil oleh kapitalis besar dalam suatu negara, serta pada dewasa ini bahkan lintas negara. Secara ekonomi, hal utama di dalam proses ini adalah pergeseran kapitalisme persaingan bebas oleh kapitalisme monopoli. Persaingan bebas adalah fitur utama dari kapitalisme dan produksi komoditas secara umum; sedangkan monopoli adalah kebalikan dari persaingan bebas. Disinilah kemudian disebut fase imperialisme sebagai tahap tertinggi dari kapitalisme. Lenin memberikan defenisi singkat Imperialisme yakni tahapan monopoli dari kapitalisme.

Lenin kemudian menjelaskan 5 fitur atau karakteristik dari imperialisme[1]; Pertama; konsentrasi produksi dan kapital membentuk monopoli ekonomi. Kedua, Pembentukan oligarki finansial. Perpaduan antara kapital bank dengan kapital industri yang menciptakan basis yang dinamakan kapital finansial (Contoh: Word Bank, ADB, IMF, AIIB). Ketiga, eksport kapital lebih penting dari eksport komoditi (Contoh: Investasi dan Hutang luar negeri). Keempat; Pembentukan asosiasi di antara mereka (Contoh: Negara Maju, Berkembang, Miskin). Dan Kelima, Pembangian Teritorial di antar imperialisme telah usai (Contoh: G7, G8, G20).

Perang dunia I dan II menjadi manifestasi perang antar negara-negara imperialisme untuk merebut dominiasi dan kekuasaannya termasuk membentuk negara jajahan dan setengah jajahan. Negara-negara imperialisme yang mengalami kerugian dan menimbulkan depresi ekonomi seperti; Negara Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Italia dan Jerman, kemudian diberikan kuncuran bantuan Mashall Plan AS. Jaminan kuncuran hutang tersebut yaitu AS mendapatkan  sebagian besar  emas dari Negara-negara tersebut yang dulu menjadi ukuran cadangan kekayaan. Praktis, Imperialisme AS mampu menjalankan berbagai kebijakannya yang nanti akan memuluskan skema dalam  menguasai dunia baik di Negara-negara kapitalisme itu sendiri maupun di Negara-negara dunia ketiga. Sebagai ciri imperialism yang dijelaskan oleh V.I.Lenin, bahwa era ini ditandai dengan kapitalisme monopoli internasional melalui eksport capital serta ekspor barang dan jasa ke seluruh dunia. Tujuan tentu untuk menumpuk seluruh superprofit dari seluruh rakyat dunia melalui pencurian nilai lebih atau hasil kerja klas pekerja dan rakyat dunia. Praktis, imperialisme AS pasca perang dunia II keluar sebagai penguasa tunggal di antara negara-negara imperialisme dunia.

Dalam hukum ekonomi yang dikembangkan imperialisme, mulai dari liberalisme hingga neo-liberalisme di tahun 1970an, tentu akan selalu berhari depan krisis yang melanda. Kebijakan apapun yang dilahirkan imperialisme di dunia, akan selalu jatuh pada jurang krisis yang semakin membuat rakyat dunia kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, pengangguran hingga perampokan-perampokan SDA secara barbar.

Sejarah G7

Hal ini kemudian yang mendasari pembentukan G7 sebagai usaha untuk mengkonsolidasikan dunia guna menyelamatkan borjuasi-borjuasi internasional, perusahan transnasional atas krisis di tahun 1970. Krisis yang semakin akut semasa itu, ditandai dengan tindakan-tindakan embargo atas energi sebagai usaha spekulan-spekulan imperialisme untuk menjalankan praktek monopoli. Di sisi lain, perang agresi dan konspirasi imperialisme AS  di negara-negara dunia ketiga untuk mendirikan negara bonekanya semasa perang dingin, semakin memperparah krisis.  

Empat negara menjadi penggagas. Perancis, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan pada 25 Maret 1973 untuk mendiskusikan penyelamatan borjuasi internasional atas krisis imperialisme itu. Pada Oktober tahun yang sama, Jepang bergabung dalam forum diskusi tersebut, sehingga dikemudian hari kelompok lima negara ini disebut dengan istilah the Group of Five (G5).

Beberapa tahun kemudian, group ini menambah jumlah anggota menjadi tujuh dengan masuknya Italia (1975) dan Kanada (1976) sebagai anggota baru. Dari sinilah kemudian dikenal istilah the Group of Seven (G7). Lebih lanjut, pada 1997 Rusia juga bergabung dalam kelompok G7, sehingga mengubah nama G7 menjadi G8 (the Group of Eight). Dan Krisis di Ukraina menyebabkan Rusia keluar dari pertemuan G8 pada 2014 lalu, sehingga jumlah negara anggota menjadi tujuh dan mengubah nama forum tersebut kembali ke G7.

Hakekatnya G7 ini adalah konsolidasi di antara negara imperialisme untuk menjalankan skema jahat borjuasi-borjuasi internasionalnya, perusahan-perusahaan transnasional (MNc/TNc) di dalam menguasai perekonomian di seluruh dunia. Pembagian diantara mereka atas dunia telah usai. Tidak akan ada negara jajahan dan setengah jajahan bisa mewujudkan negara rakyat atau bahkan menjadi negara kapitalisme. Sebab G7 akan selalu menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Maka Jalan satu-satunya hanyalah melalui perjuangan klas rakyat dunia menghancurkan imperialisme, feodalisme dan rejim reaksioner sebagai syarat kebebasan bagi rakyat dunia.

Sementara kontekstual keadaan saat ini, AS memimpin negara-negara G7 lainnya untuk keluar dari krisis sejak 2008 yang semakin akut dan mengkeroposi sistem imperialisme itu sendiri. Imperialisme AS beserta sekutunya di G7 hanya akan merumuskan pencurian yang berlipat-ganda terhadap nilai lebih klas buruh dan merampok hasil kerja rakyat dunia.

Relevansi G7 terhadap kesejahteraan dunia hanyalah ilusi yang dibangun atas forum ini. Sebaliknya, forum ini hanya mendiskusikan usaha-usaha untuk memasifkan perampokan-perampokan, perang di tengah-tengah rakyat dunia. Hanya penderitaan, kemiskinan, penghisapan dan penindasan yang dihasilkan G7.

KTT G7 di Jepang 26-27 Mei 2016 adalah persekongkolan jahat untuk keluar dari Krisis

KTT G7 merupakan pertemuan eksklusif pemimpin imperialisme dunia yang mewakili kepentingan kapitalis monopoli besar dan perusahaan-perusahaan transnasional. Yang disebut 'pemimpin dunia' tidak pernah mewakili kepentingan rakyat terhisap dan tertindas dunia. Mereka telah membawa penderitaan yang luar biasa untuk rakyat dunia dengan kebijakan neoliberalisasinya. Di sisi lain, mempromosikan Ilusi Demokrasi dan HAM ala AS, Perang Agresi, Perang melawan Teroris, menjadi cara-cara jahat yang dijalankan imperialisme di dunia.

Pertemuan G7 ini, hanya berusaha untuk memindahkan beban krisis di tubuh imperialisme (G7) ke pundak rakyat dunia.  Dalam pertemuan KTT G7 di Jepang ini, mereka akan membahas isu [2]tentang perekonomian rakyat dunia untuk menghadapi krisis, SDGs, Nuklir Korut, Laut China, Investasi dan infrastuktur, komersialisasi kesehatan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.

Dari sejumlah pembahasan itu, tidak sedikit pun akan memberikan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat dunia. G7 melakukan pembahasan tentang perekonomian dunia dan berusaha keluar dari krisis, hanya akan melahirkan resolusi untuk memuluskan program-program borjuasi internasional (TNc/MNc) ke seluruh dunia khususnya negara berkembang. G7 akan mempertahankan defisit anggaran di negara-negara dunia khususnya negara berkembang, sehingga negara berkembang akan terus bersandar pada investasi dan hutang luar negeri dari imperialisme untuk membiayai APBN-nya (Skema eksport kapital). Mengapa di negara-negara berkembang terjadi defisit anggaran ? alasannya bahwa negara-negara berkembang hakekatnya tidak akan pernah mendapatkan surplus neraca perdagangan, karena perdagangan seluruhnya dimonopoli imperialisme khususnya AS. 

Demikian Infrastuktur yang sangat masif menjadi program imperialisme di seluruh dunia khususnya di negara berkembang di Asia seperti Indonesia. Hakekatnya pembangunan infrastuktur bukanlah mengabdi pada fasilitas rakyat. Namun pembangunan infrastuktur hanyalah menjadi objek investasi imperialisme, bisnis dan sirkulasi kapitalnya.

Sedangkan isu SDGs, hanya menjadi produk untuk mengilusi dan mendikte jenis pembangunan di seluruh dunia. Dengan isu mengentaskan kemiskinan, kepalaparan, ketimpangan ekonomi, penyakit menular, dsb, hanya menjadi program untuk memuluskan operasi kapital bagi imperialisme baik berinvestasi atau berbisnis. Jadi, SDGs 2015-2030 sebagai pengganti MDGs 2000-2015, bukanlah untuk rakyat, namun untuk imperialisme dan mempertahankan kemiskinan rakyat dengan berbagai program yang seolah-olah humanis.

Sementara isu Korut, adalah usaha imperialisme AS dan sekutunya untuk terus memerosotkan perjuangan rakyat Korut di dalam melawan negara-negara kapitalisme seperti AS dan sekutunya Korsel. Serupa dengan isu laut China Selatan, hanya memberikan legitimasi baik bagi AS maupun sekutunya di Asia untuk memperkuat militernya dan berlahan untuk mengeliminasi kekuatan China. Jadi, KTT G7 hanyalah sampah dan wabah penyakit bagi rakyat dunia.

Hadir di dalam G7, Jokowi Meneguhkan dirinya sebagai Rejim Boneka Imperialism AS

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Group of Seven atau yang dikenal dengan G7 di Ise-Shima Prefektur Mie, Jepang pada 26-27 Mei 2016. Beberapa menteri ikut mendampingi presiden dalam pertemuan tersebut, diantaranya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.

Presiden Jokowi diminta untuk menjadi pembicara utama dalam sesi pertama, Stabilitas dan Keamanan Asia. Selain juga direncanakan akan melakukan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela acara. Kemudian timbul pertanyaan bagi kita, apa misi Jokowi dalam pertemuan G7 ini ? Dirinya tentu tidak mempunyai misi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena hekekatnya kita sepakat bahwa G7 adalah forum di antara imperialisme yang melahirkan resolusi untuk intensifikasi penghisapan dan penindasan. Jadi Jokowi  diundang ke G7 hanya menjadi gambaran ketertundukan Jokowi kepada negara imperialisme sebagai tuannya dan mempunyai komitmen untuk menyukseskan resolusi yang menyelamatkan G7 dari krisis yang menggerogoti borjuasi internasionalnya (TNc/MNc). Sebaliknya, G7 yang dihadiri Jokowi hanya akan berdampak semakin kuatnya dominasi imperialisme khususnya AS di Indonesia yang menghisap dan menindas rakyat.

Dan di sela pertemuan ini, Jokowi dan PM Jepang Abe menyepakati investasi dua proyek transportasi, yakni pembangunan kereta berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya dan pembangunan Pelabuhan Patimbang di Subang, Jawa Barat. Hal ini akan semakin memasifkan perampasan tanah tentunya di Indonesia.

  

Rachmad P Panjaitan (Ketum PP FMN)

---

[1] http://www.pp-frontmahasiswanasional.org/2013/10/lima-fitur-imperialisme-sebagai-tahap_26.html, Diakses pada tanggal 27 Mei 2016.

[2] http://www.japan.go.jp/g7/summit/agenda/, Diakses pada tanggal 27 Mei 2016.