PP FMN: Kondisi Pendidikan Indonesia Masih Buruk di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK

Semangat Mencerdaskan kehidupan Bangsa, Berpihak pada Rakyat adalah Tugas sejatinya Kaum Intelektual.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional ditetapkan sejak melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959 tertanggal 28 November 1959. Tentu Hardiknas 02 Mei lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang menginginkan pendidikan sebagai hak-hak konstitusional rakyat Indonesia yang diberikan Negara (UUD 1945 Pasal 31). Di sisi lain, peringan 02 Mei ini untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara sebagai salah-satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan.

Pertama kali pendidikan formil di Indonesia diterapkan semenjak Kolonialis Belanda menerapkan Politik Etis 1870. Namun pendidikan saat itu masih diperuntukkan bagi kalangan Belanda, Priyayi/Bangsawan, tuan tanah atau pedagang-pedagang asing di Indonesia. orientasi pendidikan saat ini tentu tidak menanaman semangat nasional yang anti penindasan dan penghisapan oleh Kolonialis. Akan tetapi, pendidikan diorientasikan untuk mencetak kaum-kaum intelektual yang mengabdi kepada kolonialis Belanda untuk menjalankan kepentingannya di Indonesia. tenaga-tenaga administratur, tenaga teknik, tenaga medis, tenaga pekerja hukum, pertanian menjadi prioritas Kolonialis Belanda saat itu khususnya dalam pengembangan eksplorasi dan ekploitasi perkebunan, pertambangan dan industri.

Pasca Kemerdekaan RI hingga 57 Tahun memperingati Hardiknas, apakah sistem pendidikan nasional di Indonesia telah sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan dan mengabdi kepada rakyat ? Saat ini pendidikan di Indonesia masih saja diskriminasi yang tidak ubahnya dengan jaman kolonial. Liat saja di bangku-bangku perkuliahan. Anak-anak buruh, buruh tani, tani miskin, nelayan miskin dan suku minoritas/masyarakat adat, masih berjumah sangat minim. Padahal mereka adalah mayoritas dari lapisan masyarakat Indonesia. Demikian kesenjangan pengajar maupun infrastuktur pendidikan di Indonesia antara desa dan kota, yang melahirkan ketimpangan sangat jauh. Masyarakat pedesaan sebagai ciri khas masyarakat agraris Indonesia, masih sangat kesusahan mendapatkan pendidikan.

Angka partisipasi pendidikan di Indonesia juga cukup tergolong rendah. Anak berusia 7-13 tahun (tingkatan SD) berjumlah 46 juta. Berusia SMP (14-16 tahun) sebanyak 25 juta. Sedangkan usia SMA (16-18 tahun) sebanyak 17 Juta. Namun Berdasarkan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 7,3 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati usia sekolah dasar (SD), sementara 3 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 juta anak SMA 1. Sementara akses perguruan tinggi juga sangat rendah diakses oleh pemuda Indonesia. Tahun 2015, lulusan SMA/SMK/Sederajat berjumlah 2 juta. Akan tetapi yang melanjut ke perguruan tinggi hanya 500.000 mahasiswa baru (PTN 320.000 [1]dan PTS sisanya). Artinya hanya sekitar 25% yang mampu melanjut ke perguruan tinggi dari total kelulusan SMA/SMK/Sederajat. Sementara saat ini jumlah mahasiswa di Indonesia (termasuk S2 dan S3) hanya berjumlah 5,4 juta[2]. Jika dibanding usia 18-25 tahun berjumlah 49 juta sebagai usia produktif kuliah (D-S1), maka kesimpulannya hanya mencapai kira-kira 10% yang bisa berkuliah.

Persoalan lainnya adalah ketidakjelasan kurikulum di Indonesia. saat ini kurikulum di Indonesia menerapkan 2 sistem sekaligus yakni KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Tentu ini membuat kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun, karena sistem kurikulum ganda ini akan melahirkan ketidakjelasan capaian yang ingin diraih pendidikan di Indonesia. Tentu ini membuat kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun, karena sistem kurikulum ganda ini akan melahirkan ketidakjelasan capaian yang ingin diraih pendidikan di Indonesia.

Komitmen Jokowi-JK untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia tentu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Tahun 2016 pagu anggaran turun menjadi 49, 23 Triliun dari 53, 27 triliun tahun 2015. Kebijakan anggaran pendidikan ini menjadi wujud nyata penerapan neoliberalisasi di dunia pendidikan, dimana Negara terus-menerus memangkas subsidi atas pendidikan dengan mengalihkannya pada Megaproyek bisnis infrastuktur. Di sisi lain kampus terus-menerus menjadikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai sandaran utama pendanaan kampus. Hal ini kemudian berimplikasi pada kenaikan uang kuliah hampir setiap tahunnya di Indonesia.

Kemudian salah-satu yang dikejar kampus saat ini adalah Riset bertaraf internasional. Tentu program ini akan didukung seluruh civitas akademis. Karena riset menjadi kaidah keilmiahan bagi perguruan tinggi yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Akan tetapi, kita perlu mengevaluasi riset yang telah dijalankan kampus-kampus. Sebagain besar riset-riset kampus masih saja lebih mengutamakan kepentingan perusahan-perusahaan korporasi besar baik asing maupun dalam negeri yang sifatnya untuk menopang bisnis si Korporat. Tentu ini sangat bertentangan, karena seharusnya riset lebih mengutamakan bagaimana mengurai persoalan rakyat dan sekaligus riset tersebut memecahkan persoalan rakyat. jadi, riset kampus bukanlah semata-mata untuk KORPORAT BESAR, namun RISET HARUS ditujukan pada perkembangan kehidupan RAKYAT.

Kesejahteraan guru juga masih menjadi problem dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini uru-guru masih saja mengeluarkan biaya untuk sertifikasi mengajar. Setidaknya sejak 2005, ada sekitar 600.000 guru yang membiayai sendiri program sertifikasi mengajar. Selain itu, Jokowi-JK juga pernah berjanji kepada sekitar 50 rb guru tenaga guru honorer kategori 2 (k2) untuk diangkat PNS demi mensejahterahkannya. Akan tetapi, hingga saat ini puluhan ribu guru honorer ini telah berulang-ulang berkempanye ke depan istana kenegaraan untuk menagih janji politik Jokowi. Akan tetapi, pemerintahan Jokowi melalui Mendikbudnya malah tidak mempunyai itikad untuk merealisasikan tuntutan guru honorer K2. Dan secara umum guru-guru maupun dosen masih mempunyai problem akan upah dan jaminan sosial yang rendah. Sehingga banyak guru dan dosen harus bekerja sampingan yang tentu akan mempengaruhi kosentrasi mengajarnya.

Dan paling harus dikaji kembali adalah UU DIKTI No. 12 Tahun 2012 yang masih senantiasa melanggengkan roh komersialisasi di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Bahkan perkembangan saat ini, UKT sebagai amanat Otonom PTN BH dalam UU DIKTI, selalu menunjukkan trend kenaikan biaya kuliah tiap tahun.

Kami melihat bahwa pendidikan di Indonesia tidak ilmiah, tidak demokratis dan tidak mengabdi kepada rakyat. Nyatanya semacam paket ekonomi Jilid I-XII, masih belum banyak dikaji hingga dikritisi oleh dunia pendidikan khususnya kampus. Padahal Paket kebijakan ekonomi I-XII secara nyata adalah kebijakan neoliberalisasi imperialisme AS di dalam negeri yang merugikan rakyat dan merampas kedaulatan bangsa. Ironi juga usaha rakyat mewujudkan Landreform sejati dan industri nasional sebagai syarat pokok kemajuan rakyat malah bertolak belakang dengan agenda-agenda dunia pendidikan.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyampaikan Tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK;

1. Cabut UU DIKTI

2. Hapuskan UKT dan Tolak Kenaikan Biaya kuliah 2016

3. Berikan sekolah gratis dan berlahan-lahan menggaratiskan pendidikan tinggi, karena pendidikan adalah hak setiap warga negara.

4. Wujudkan Riset yang mengabdi bagi Kemajuan kehidupan Rakyat, Bukan untuk Koporat Besar khususnya Asing.

5. Berikan kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berserikat di dalam kampus sebagai cerminan kebebasan mimbar akademik.

6. Berikan kesejahteraan bagi guru dan dosen.

02 Mei 2016,

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Rachmad P Panjaitan