Headlines News :
Home » » Hari Lingkungan Hidup Sedunia 05 Juni 2016: Reforma Agraria Sejati Sebagai Solusi Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 05 Juni 2016: Reforma Agraria Sejati Sebagai Solusi Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 04 Juni 2016 | 22.04


 
"Hentikan Perampasan dan Monopoli tanah yang merusak Lingkungan"

Dalam persoalan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, bukanlah diakibatkan bencana alam. Akan tetapi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia faktor utamanya disebabkan semakin tingginya perampasan dan monopoli tanah di Indonesia. Perluasan perkebunan, pertambangan, real property yang dilakukan oleh para korporasi, negara dan Asing menjadi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup saat ini.

Program reforma agraria Jokowi-JK masih belum mampu mewujudkan landreforma sejati. Padahal reforma agraria seharusnya menjadi instrumen utama untuk mewujudkan ekologis lingkungan hidup. Reforma agraria Jokowi-JK dalam bentuk sertfitikasi dan transmigrasi yang dijalankan saat ini,  hanya akan mencapai kegagalan untuk menghapuskan ketimpangan agraria dan menjaga ekologis lingkungan hidup. Reforma agraria Jokowi-JK  masih sebatas pembohongan publik, pencitraan dan tidak akan menuntaskan persoalan agraria dan lingkungan hidup di Indonesia. Sebab reforma agrarianya tidak mempunyai program perjuangan untuk menghapuskan monopoli dan perampasan tanah oleh perkebunan, pertambangan, real property. Selain itu reforma agraria belum mencakup pembagian tanah kepada rakyat, penuruan sewa, penghapusan peribaan, memberikan subsidi, harga produksi tinggi, saprotan yang murah, pesisir bagi nelayan hingga peruntukan lahan atau hutan bagi suku minoritas.

Perampasan dan monopoli atas tanah menjadi penyumbang terbesar atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Bayangkan saja saat ini perkebunan besar  kelapa sawit mencapai (13 juta Ha). Sedangkan perkebunan karet (3.484.073 Ha), perkebunan kelapa (3.787.724 Ha), Perkebunan besar Kakao (1.732.954 Ha), Perkebunan Kopi (1.233.982 Ha) atau pangan lainnya [Diretoral jenderal Per 2012], Semuanya berorientasi ekspor dan mengabdi pada kepentingan industri imperialisme khususnya AS.  Penguasaan tanah untuk perkebunan, bahkan tambang besar dan taman nasional yang sangat luas tersebut, kenyatannya bukan saja merusak lingkungan tapi menghilangkan sandaran hidup bagi kaum tani dan mempersempit lapangan kerja. Kita pun mengetahui bahwa pembukaan dan perluasan lahan dengan membakar hutan di Riau dan Kalimantan oleh perkebunan skala besar menciptakan kerusakan fungsi Hutan. Disamping itu menimbulkan polusi udara (asap) yang mengancam kesehetan hingga telah banya nyawa saudara kita yang meninggal di Sumatera dan kalimantan. Namun perkebunan itu tidak ditindaktegas oleh Negara, akan tetapi petani-petani yang di lokasi menjadi sasaran kriminalisasi penangkapan. Sungguh ironi !

Asing juga tidak kalah penting menjadi pelaku utama kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Selain kapital mereka terhubung dengan korporasi dan negara di dalam negeri, Asing atau imperialisme sangat masif pula menguasai lahan di Indonesia. Imperialis AS melalui PT. Freeport menguasai seluas 2,6 juta hektar. Belum termasuk kontak migas yang jumlahnya sangat besar, sehingga diperkirakan Papau telah habis dibagi kepada perusahaan raksasa ini. Sedangkan Di Nusa Tenggara Barat PT. Newmont Nusa Tenggara menguasai 50 persen wilayah NTB dengan luas kontrak seluas 1,27 juta hektar. Di Pulau Sumbawa salah satu wilayah NTB Newmont menguasai 770 ribu hektar, setara dengan 50 persen lebih luas wilayah daratan pulau sumbawa seluas 1,4 juta hektar. Dan masih banyak lagi penguasaan migas dan kekayaan tambang lainnya dikuasai Imperialisme khususnya AS yang mematikan ekonomi rakyat dan merusak lingkungan hidup.

Sementara persoalan penggusuran atau perampasan lahan di pesisir akibat megaproyek reklamasi di sejumlah daerah, menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia khususnya Nelayan di era Jokowi-JK.  Jumlah total masyarakat atau nelayan yang telah tergusur saat ini akibat reklamasi telah mencapai 18.151 KK di seluruh wilayah. Reklamasi ini tentu bukan untuk kesejahteraan masyarakat atau nelayan. Namun reklamasi hanya menjadi megaproyek bisnis bagi para korporasi-korporasi dan bahkan negara. Deretan nama perusahaan semacam Agung Sedayung Group, Agung Podomoro Land, Ciputra Group, Lippo Group, TWBI, dan BUMD, mengeruk keuntungan yang besar atas reklamasi ini baik untuk pengembangan Apartemen, Hotel, Objek wisata, bandara dan Pelabuhan. Dan saat ini program reklamasi masih saja tetap dijalankan Jokowi-JK seperti Teluk Jakarta, Bali dan Makassar walaupun telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Sementara reklamasi selain berdampak pada perampasan hak-hak rakyat atas akses sosial ekonomi dan budaya, reklamasi juga akan semakin merusak lingkungan hidup di Indonesia. Reklamasi akan mengancam kehancuran fungsi konservasi laut (Hutan Mangrove), habitat, banjir, rusaknya dranaise dan hidrodinamika air.

Di sisi lain, Negara-negara maju termasuk Indonesia mengkampanyekan penurunan emisi karbon dan menjaga lahan, hutan untuk menjaga lingkungan. Namun sekali lagi itu hanya menjadi kebohongan semata untuk mengelabui kejahatannya di mata rakyat dunia. Karena hakekatnya kerusakan lahan, hutan dan emisi karbon, disebabkan korporasi, negara itu sendiri yang mengintensifkan eksploitasi alam yang berorientasi superprofit khususnya bagi borjuasi-borjuasi internasional milik AS.
 
Oleh karena itu, di dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 yang diperingati 05 Juni sejak tahun 1972 yang ditetapkan lembaga PBB UNEP, kami Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL menyatakan sikap dan tuntutan;

1. Hentikan Monopoli dan Perampasan lahan oleh perkebunan, pertambangan dan real property  oleh korporasi, negara bahkan asing sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Menolak Reklamasi sebagai acanaman atas perampasan pesisir bagi nelayan dan masyarat serta merusak lingkungan Hidup.
3. Wujudkan Reforma agraria sejati yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta solusi bagi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. TANAH UNTUK TAKYAT, BUKAN UNTUK PEMODAL.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Maka perjuangan atas reforma agraria sejati menjadi solusi atas kerusakan lingkungan hidup dan kesejahteraan di Indonesia

05 Juni 2016,
Hormat kami,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


 
Rachmad P Panjaitan
ketua
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger