Headlines News :
Home » » Kecacatan UKT memperbolehkan Menarik Uang Pangkal #OccupyRektorat

Kecacatan UKT memperbolehkan Menarik Uang Pangkal #OccupyRektorat

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 06 Juni 2016 | 21.17



 Gambar: Aksi Mahasiswa UGM dalam peringatan Hardiknas 02 Mei 2016


Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan di dalam perguruan tinggi setelah melewati proses sekolah menengah atau program belajar 12 di Indonesia. Pendidikan tinggi ini mencakup  program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, profesi, serta program spesialis. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan jika merujuk pada UU DIKTI No. 12 Tahun 2012, Indonesia mengijinkan Perguruan Tinggi Asing untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Sementara elemen  utama dalam perguruan tinggi terdapat sivitas akademis yakni mahasiswa maupun dosen.

Tujuan dari pendidikan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi  untuk mengabdi kepada perkembangan masyarakat. Oleh karenanya pengembangan pendidikan tinggi menjadi salah-satu indikator kemajuan pembangunan di Indonesia untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi cita-cita luhur yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan kemudian dijelaskan secara eksplisit di dalam pasal 31 Ayat 1-5. Itu sebabnya pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab penuh negara untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang bersifat nirlaba.

Namun perkembangannya terutama pendidikan tinggi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita luhur UUD 1945. Pendidikan tinggi berlahan-lahan semakin meninggalkan prinsip untuk dapat diakses masyarakat seluas-luasnya. Negara telah menjalankan praktek komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi di dalam dunia pendidikan tinggi. Berbagai regulasi yang dikeluarkan di dalam perguruan tinggi menjadi usaha untuk melegalkan neo-liberalisasi di dalam perguruan tinggi. BHMN, Sisdiknas, UU BHP hingga UU Dikti menjadi deretan regulasi yang semakin mencengkram erat neo-liberalisasi di dunia pendidikan tinggi. Alhasil, dari tahun ke tahun perguruan-perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta selalu menunjukkan kenaikan biaya pendidikan.  

Cengkraman neo-liberalisasi di dunia pendidikan tinggi tentu menjadi ancaman bagi seluruh pemuda Indonesia. Berbagai dalih untuk meningkatkan askes masyarakat atas pendidikan tinggi, hanya menjadi kebohongan belaka dari pemerintah. Program revolusi mental Jokowi-JK yang menekankan aspek pendidikan tinggi hingga sampai-sampai membentuk 2 kementerian, terbukti tidak mampu menyelamatkan pendidikan tinggi dari cengkraman neo-liberalisasi. Sebaliknya, secara masif pendidikan tinggi semakin mengalami komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi di Indonesia. Pendidikan tinggi di Indonesia semakin dioerientasikan untuk menjadi barang dagangan ibaratnya komoditas yang bertujuan untuk meraup keuntungan. Tentu orientasi pendidikan saat ini telah bertentangan dengan sifat dasar penyelenggaraan pendidikan yakni Nirlaba.

Tahun 2016 ini, UU DIKTI beserta turunannya UKT lagi-lagi menimbulkan persoalan bagi calon mahasiswa baru atau mahasiswa umumnya. Sistem pembayaran uang kuliah tunggal yang melarang pungutan lain terhadap mahasiswa diploma atau sarjana hanya menjadi isapan jempol belaka. Di dalam pasal 8 (Permenristekdikti) No. 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tiniggi Negeri menjelaskan;

“PTN dilarang memungut uang pangkal dan atau selain UKT kepada mahasiswa baru program sarjana dan diploma”.
Tapi kebijakan ini memang tidak konsisten. Sebab di dalam pasal 9 ayat 1 memberikan legitimasi bagi perguruan tinggi untuk melakukan pungutan uang angkal atau sejenisnya kepada mahasiswa baik program diploma maupun sarjana.

“PTN dapat memungut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT, dari mahasiswa baru program sarjana dan program diploma yang terdiri atas; mahasiswa asing, mahasiswa klas internasional, mahasiswa jalur kerjasama dan mahasiswa melalui seleksi jalur mandiri”.
Maka secara terang-terangan pemerintah Jokowi-JK melalui (Permenristekdikti) No. 22 Tahun 2015 “menyelipkan” pasal-pasal untuk melegitimasi kampus memugut biaya pendidikan selain UKT. Permenristekdikti No. 22 Tahun 2015 telah memasang standart gandanya. Seolah-olah UKT menjadi jaminan atas biaya pendidikan yang murah dan terjangkau bagi seluruh mahasiswa baru dan terbebaskan dari pungutan liar. Tapi kenyataannya perguruan tingg  juga masih diperbolehkan memungut biaya lain selain UKT. Maka disini jelas-jelas bahwa UKT selama ini tidak akan pernah menjamin biaya pendidikan tinggi yang murah bagi masyarakat. Karena sejak UKT diamanatkan di dalam pasal 88 UU DIKTI untuk dijalankan, telah menuai berbagai protes. Mahasiswa menganggap bahwa UKT yang merujuk pada inflasi dan indeks kemahalan wilayah, hanya akan mendorong kenaikan biaya pendidikan tinggi setiap tahunnya. Sementara BOPTN hanya menjadi pendukung untuk pendanaan PTN. Selebinya, kampus disuruh untuk mencari dana operasional baik dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, korporasi, asing hingga utang. Dan itu tentu terbukti dan sangat sulit untuk dibantah Jokowi-JK beserta Menristekdikti.

Dan ironinya, di dalam Permenristekdikti No. 22 Tahun 2015 ini dijelaskan bahwa seleksi masuk di dalam pasal 9 tersebut hanya memberikan kouta 20%. Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 9 ayat 2;

“Jumah mahasiswa baru program sarjana dan program diploma sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 ayat 1 paling banyak 20% dari keseluruhan jumlah mahasiswa”.
Tapi kenyataannya, tahun 2016 Menristek dikti memberikan kouta seleksi masuk mandiri di atas 20% menjadi 30%. Sehingga persentase dari setiap seleksi masuk yaitu; minimal 40 persen jalur SNMPTN, minimal 30 persen jalur SBMPTN, dan 30 persen maksimal jalur UM. Maka aturan Permenristekdikti No. 22 Tahun 2015 jelas-jelas dilanggar oleh Jokowi-JK dan Menristekdikti itu sendiri. Tentu kita tidak heran atas setiap tindakan mereka yang merugikan mahasiswa. Karena sudah menjadi watak para kapitalis birokrat untuk melanggar sendiri kebijakan yang diterapkannya.

Maka berbagai seleksi masuk yang ada di PTN akan terus-menerus memberikan kouta yang meningkat dari jalur-jalur mandiri atau sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk memperbesar pemasukan profit atas pengenaan biaya pendidikan baik di kelompok UKT-nya maupun tarikan uang pangkal dan sejenisnya nanti. Namun sedari awal FMN telah menolak UKT yang kita anggap memuluskan kebijakan Neo-liberalisasi di dunia pendidikan tinggi. Selain itu, UKT hanya akan mengelompokkan mahasiswa yang sama hanya dengan sistem pengkastaan yang mendiskriminasikan. Tentu ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan SARA termasuk latar belakang ekonominya. Mahasiswa miskin berprestasi, mahasiswa miskin tidak berprestasi, mahasiswa kaya berprestasi dan mahasiswa kaya tidak berprestasi, digunakan kedok dalam “subsidi silang”. Tapi semakin tampak, UKT semakin memberatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengecap pendidikan tinggi. Belum lagi Perguruan Tinggi Swasta yang sangat minim tanggung jawab negara.

Maka menolak kenaikan biaya pendidikan (UKT) dan uang pangkal bagi mahasiswa 2016, harus disuarakan dan diperjuangkan. Karena persatuan dan perjuangan mahasiswa yang besar dan meluas, menjadi kunci untuk melawan segala bentuk komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ayooo, OCCUPY REKTORAT-TOLAK KENAIKAN BIAYA PENDIDIKAN (UKT) & PUNGUTAN UANG PANGKAL 2016 !

07 Juni 2016
Hormat kami,
PIMINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL 



Rachmad P Panjaitan
Ketum
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger