Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap PP FMN: Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi Negara Terhadap Kaum Tani Kubu Raya Kalbar

Pernyataan Sikap PP FMN: Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi Negara Terhadap Kaum Tani Kubu Raya Kalbar

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 26 Juli 2016 | 01.11



Hampir dua tahun masa pemerintahan Jokowi  telah berjalan. Reforma Agraria yang menjadi salah satu janji politiknya semasa kampanye yang tertuang dalam “Nawa Cita” hanya menjadi isapan jempol belaka. Kekerasan dan Kriminalisasi di sektor agraria justru terus meluas dan menggurita yang tidak menunjukkan adanya upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk menyelesaikan konfilk agrarian di Indonesia. Reforma agraria yang menjadi solusi terbaik bagi rakyat yang berkorelasi kuat membangun industri nasional yang mandiri dan berdaulat, hanya menjadi mimpi belaka di tangan pemerintahan Jokowi-JK.

Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun PP FMN, tercatat sepanjang tahun 2015 telah terjadi sedikitnya 252 kejadian konflik agrarian di tanah-air, dengan luasan wilayah konflik mencapai 400,430 Ha. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga (KK). Konflik agrarian ini banyak ditimbulkan perluasan perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrastuktur di Indonesia. Prioritas pembangunan infrastuktur dan perluasan perkebunan serta pertambangan skala besar di era Jokowi-JK, hanya akan memundurkan aspirasi rakyat atas reforma agrarian sejati di Indonesia. Jokowi-JK hanya menunjukkan keberpihakannya pada tuan-tuan tanah besar, borjuasi besar komprador dan asing untuk menjalankan praktik monopoli dan perampasan tanah melalui perkebunan, pertambangan skala besar serta pembangunan megaproyek infrastukturnya.

Pada hari sabtu (23/07) 432 kaum tani 7 Desa (Desa Seruat Dua dan Tiga, Mangkalang, Mangkalang Jambu, olak  olak kubu,  Pelita Jaya, dan Dabong), Kabupaten kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menghadapi kekerasan dan kriminalisasi oleh pihak keamanan dan sejumlah preman saat ingin melakukan aksi damai di depan kantor PT. Sintang Raya. Belum tiba di depan kantor PT. SR, ratusan keamanan yang terdiri dari Polisi dan Brimob langsung menghadang massa aksi. Situasi ini mengakibatkan massa hanya berorasi di depan hadangan pihak Keamanan  dan ditambah  preman perusahaan. Di saat berorasi, tiba-tiba pihak keamanan melakukan pemukulan terhadap massa aksi dalam upaya membubarkan massa aksi. Akibat pemukulan ini setidaknya tercatat 11 orang kaum tani mengalami luka-luka memar dan 2 orang ditangkap bernama Akun laki laki (45), Iksan laki laki (50). Akibat pemukulan ini, kaum tani yang mengalami luka-luka memar harus dirawat oleh tim medis. Sementara Akun dibebaskan, sedangkan Iksan ditahan hingga saat ini dan ditetapkan menjadi tersangka.  Sementara perlu diketahui sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2016, pihak kepolisian telah menetapkan 4 petani kubu raya menjadi tersangka atas aduan PT. Sintang Raya.

Hingga saat ini Kaum tani Kubu Raya di 7 Desa  masih mendapatkan tindakan Intimidasi, pen-DPO dan bertambah lagi dengan keberadaan posko keamanan yang didirikan di desa. Bahkan kemarin (25/07) seorang kaum tani desa Olak-olak bernama Katin ditangkap. Penangkapan Katin juga diikuti pengrusakan rumahnya oleh pihak Polres Menpawah.

Tentu perjuangan kaum tani yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) ini dilandasi keputusan hukum Mahkamah Agung (MA) tertanggal 27 februai 2014 yang telah resmi membatalkan HGU PT. Sintang Raya dan berkewajiban mengembalikan lahan kepada kaum tani di 7 desa. Namun hingga saat ini, PT Sintang raya masih saja beroperasi di 7 desa tanpa menaati keputusan MA tersebut. Dan tercatat sejak 2003 HGU PT Sintang Raya dikeluarkan, setiap tahunnya selalu mengkriminalkan kaum tani melalui aparat keamanan hingga menggunakan preman bayaran.

Oleh karena itu, kami dari Pimpinan Pusat FRONT MAHASISWA NASIONAL sebagai organisasi massa mahasiswa yang ambil bagian dalam setiap perjuangan rakyat untuk keadilan dan kebenaran serta berjuang mewujudkan reforma agrarian sejati di Indonesia (TANAH UNTUK RAKYAT), menuntut kepada Polres Menpawah, Polda Kalbar, Polri dan Presiden Jokowi; Bebaskan 2 Kaum Tani Kalbar yang ditahan, Cabut ketetapan status tersangka kepada petani, Hentikan kekerasan dan kriminalisasi serta  penuhi keputusan MA  memberikan tanah kepada kaum tani 7 Desa Kubu Raya dan berikan sangsi kepada PT. Sintang Raya.

Atas Perhatian dan solidaritas mahasiswa terhadap perjuangan kaum tani di Kubu Raya Kalbar, kami ucapkan terima kasih.

26 Juli 2016

Hormat Kami,
PIMPINAN PUSAT



RACHMAD P PANJAITAN
KETUA UMUM
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger