Headlines News :
Home » » Kemerdekaan Rakyat Bukanlah Pidato Kenegaraan

Kemerdekaan Rakyat Bukanlah Pidato Kenegaraan

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 16 Agustus 2016 | 08.31


Photo: http://www.rappler.com/indonesia


“Apa kita sudah merdeka ? Kemerdekaan yang seutuhnya, yang kurasa begitu saja sejak zaman belanda – Lagu Kamuflase Spoer “

Kemerdekaan suatu bangsa adalah keinginan seluruh rakyat dunia. Bentuk Penindasan dan penghisapan yang dijalankan kolonialisasi haruslah dilenyapkan di muka bumi ini. Sejarah perkembangan masyarakat dunia sejak zaman perbudakan hingga kini di era imperialism, masih saja melanggengkan bentuk-bentuk penghisapan dan penindasan terhadap dunia. Kapitalisme yang berkembang hingga mencapai tahapan puncaknya kapitalisme monopoli internasional (imperialism) di abad 19, semakin mendominasi dan menghegemoni dunia melancarkan praktek penghisapan dan penindasan terhadap rakyat. Kenyataannya, kapitalisme menyamarkan hubungan produksi penghisapan dan penindasan terhadap klas buruh. Pencurian nilai lebih klas buruh dan perampasan hasil kerja rakyat dalam hubungan produksi kapitalisme maupun setengah feodal, telah menjajah rakyat dan merampas kemerdekaan itu sendiri.

Di Indonesia, Revolusi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak babak baru dalam sejarah perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat Indonesia sejak Abad 17 telah menekadkan dirinya mengusir kolonialisasi Belanda yang merampas seluruh kekayaan rakyat. atau jauh sebelum itu, rakyat juga telah melakukan perlawanan melawan raja-raja local yang bertindak sebagai tuan tanah di Nusantara sebelum kolonialisasi Belanda. Selanjutnya, 350 tahun kolonialisasi Belanda telah membuat rakyat menderita yang berkepanjangan. Babak era VOC, Sistem Tanah Paksa hingga Politik ETIS, merupakan masa-masa dimana rakyat menderita di dalam kemiskinan atas pendudukan Belanda.

Akibat penghisapan dan penindasan yang didapatkan dari colonial termasuk masa pendudukan fasis Jepang, rakyat menyadari bahwa dengan persatuan dan perjuangan pembebasan nasionallah mampu melenyapkannya. Detik-detik kemerdekaan ditandai dengan drama penculikan Soekarno-Hatta oleh kelompok pemuda progresif yang dipimpin Chairul Saleh sehari sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, menjadi penanda bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyatakan diri kemerdekaannya. Tentu bukan semata-mata karena Fasis Jepang bertekuk lutut terhadap sekutu yang ditandai pengemoban kota hirosima dan Nagasaki yang membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akan tetapi,  perjuangan rakyat yang panjang dan gigih mengantarkannya pada semangat kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan bukanlah kebetulan atau pemberian. Akan tetapi, kemerdekaan adalah hasil perjuangan rakyat.

Rakyat 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB, Soekarno-Hatta Memproklamirkan kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia. Namun revolusi agustus 1945, masih belum menjalankan tugas pokok perjuangan untuk memajukan rakyat mencapai kemerdekaan seutuhnya. Melalaui berbagai perjanjian Reville, Linggar jati hingga KMB 1949, menjadi bentuk kompromis atau kapitulasi pemerintahan RI yang mengembalikan kekuatan imperialism khususnya AS menguasai Indonesia. Perjanjian KMB 1949 menjadikan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal. Basis sosial setengah feudal menjadi fondasi yang dijadikan oleh imperialis AS sebagai sekutunya untuk menjalankan bentuk penjajahan baru (neokolonialisasi) Indonesia.

Akibat perjanjian KMB 1949 ini, tujuan landreform sejati dan industrialisasi nasional menjadi mimpi di siang bolong. Prakteknya perusahaan-perusahaan asing yang didominasi Belanda, Belgia dan AS, masih tetap bertahan di Indonesia. Tanah-tanah di Indonesia masih dikuasai oleh tuan-tuan tanah baru baik dalam bentuk tuan tanah klasik (raja local), tuan tanah local, borjuasi besar komprador-tuan tanah besar (modal dan pasar terhubung dengan imperialism) dan Negara sebagai tuan tanah.

Alhasil, berbagai rekayasa ekonomi politik budaya dan militer diorientasikan untuk menopang imperialism dan feodalisme. Ironinya, Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal malah menjalankan perintah imperialis AS untuk mengkoloni Papua Bagian Barat. Selanjutnya peristiwa berdarah 1965 yang mengantarkan Soeharto di pucuk kekuasaan dictator fasis akan menjadi rejim boneka yang merepresentatifkan kepentingan imperialis AS sepenuhnya di Indonesia. Kebijakan dilahirkan langsung bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan akan reforma agrarian sejati dan industry nasional; UU PMA, Perkebunan, kehutanan dan sebagainya yang mengabdi kepada imperialism AS. Di sisi lain, Soeharto mengembangkan mega bisnis kroni dan anteknya untuk menjadi borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar sebagai sekutu imperialis AS hingga saat ini. Kondisi rakyat yang mengalami opesif fasis dari negara. Perampasan hak rakyat atas ekonomi, politik dan budaya secara massif dijalankan. Kaum tani dan klas buruh sebagai mayoritas rakyat Indonesia, dikontrol dan dikekang hak demokratisnya baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonominya. Di masa Soeharto ini pula, dibangun indoktrinisasi bahwa klas buruh dan kaum tani tidak diperbolehkan membangun kekuatannya. Kehidupan rakyat yang kelam di masa Orde baru sebagai wujud nyata hilangnya kemerdekaan rakyat sekaligus semakin menguatkan sistem setengah jajahan setengah feudal di Indonesia.

Lalu bagaimana keadaan rakyat di era reformasi terutama masa Jokowi-JK ? apakah  kemerdekaan ekonomi, politik dan budaya telah dirasakan rakyat ? Agar lebih segar, mari sejenak mengamati tentang 3 pidato kenegaraan Presiden RI Jokowi sekaligus dalam sidang tahunan MPR, peringatan HUT RI ke-71 Tahun dan RAPBN 2017 di Senayan (16/08/2016).

Tak bisa dikesampingkan bahwa menjelang HUT RI ke-71 Tahun ini, lagi-lagi tentang kualitas Jokowi sebagai Presiden dipertanyakan.  Kabinet kerja II yang baru dilantik Jokowi pada tanggal 27 Juli 2016, menuai berbagai protes dari rakyat. Selain wajah-wajah baru yang didaur-ulang mengisi beberapa jabatan menteri yang sarat pelanggar HAM, agen neolib, ternyata menteri ESDM bernama Arcandra  terbukti berkewarganegaraan AS.

Secara peraturan hukum kewarganegaraan, konstitusi di Indonesia tidak mengenal dualisme warga negara. Tentu hal ini sangat mengejutkan public. Sekelas menteri  yang berkewarganegaraan AS bisa lolos dilantik Presiden Jokowi. Kemudian berbagai asumsi tentu lahir. Mulai dari Jokowi dinyatakan amatiran, kurang teliti, kecolongan hingga usaha menguatkan antek-antek Imperialis AS di Indonesia. Namun sangat aneh juga jika kita mengamini bahwa Jokowi kecolongan. Atau jika itu terjadi, maka sudah pasti kualitas registrasi kependudukan Indonesia di bahwa Jokowi sangat buruk. Tapi kesimpulan bagi kita adalah Arcandra merupakan pilihan rejim boneka Jokowi sebagai orang mahir/agen neolib yang akan menguatkan dominasi imperialis AS khususnya sector energy dan sumber daya mineral.  Maka sudah pastilah Jokowi yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini.


Gloria Natapradja Hamel seorang pelajar yang gugur menjadi petugas Paskibraka besok di Istana Presiden (17/08/2016). alasan Jokowi tidak melantiknya bersama kawan-kawan lainnya, karena Gloria dianggap menggunakan paspor Prancis masuk Indonesia. Walau Gloria yang semenjak TK sampai SMA sekolah di Indonesia, Jokowi tidak sama sekali mempertimbangkan memberikan kompesasi  melantiknya. Tentu persoalan ini sama dengan Menteri ESDM Arcandra. Namun bedanya bahwa Gloria adalah korban yang masih berumur anak-anak yang harus  menunggu sampai usia 18 tahun nanti agar bisa disumpah menjadi WNI. hari ini (16/08/2016) Gloria membuat surat yang ditujukan kepada Presiden. Dirinya menyampaikan rasa kecintaannya kepada Indonesia dan jika telah berusia 18 tahun dirinya akan sukarela diangkat sumpah menjadi WNI. Perjuangan Gloria dalam mengikuti seleksi mulai dari tingkat kabupaten hingga dinyatakan lolos sebagai petugas Paskibraka di Istana, tentu telah berjuang sekuat-kuatnya. Tapi dengan sikap kebijakan Jokowi, telah membuat Gloria Kecewa dan sedih. maka dalam hal ini, FMN harus memberikan dukungan kepada Gloria untuk menggugat Menpora selaku Panitia Nasional dan Presiden yang merampas mimpi Gloria. 


Sekarang kita focus membahas seputar HUT RI ke-71 Tahun. Tema HUT RI ke 71 tahun kali ini adalah “Indonesia Kerja Nyata”. Jokowi si pengusaha mebel pemilik mayoritas saham PT. Rakabu Sejahtera yang dibangun bersama Luhut Panjaitan, memang orang yang bertipe kerja keras. Pak Jokowi selalu menyerukan kepada rakyat agar tidak mengkritik saja, atau ngomong saja. Tapi rakyat diminta untuk optimis dan tetap bekerja keras agar menjadi lebih baik. Tentu seluruh rakyat sepakat dengan tema ini juga. Karena hakekatnya setiap manusia harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pangan, sandang dan papan. Rakyat Indonesia khususnya klas buruh dan kaum tani mungkin saja lebih keras lagi bekerja  dibanding kita atau juga jika dibanding bapak Jokowi yang hanya menandatangani arus masuk investasi dan utang dari luar negeri. Kaum tani dan klas buruh bahkan sebelum kita lahir atau pak Jokowi, sudah menunjukkan keteguhannya berjuangnya. Ketika Belanda dan Jepang masuk, dapat dilihat ribuan pemberontakan dilancarkan kaum tani dan klas buruh untuk kemerdekaannya pak. Mungkin Jokowi bisa membaca sejarah-sejarah pergolakan kaum tani maupun klas buruh atau kalangan pemuda yang melawan colonial di Indonesia.

Tapi, terlepaslah jika Jokowi mau mengabaikan kerja-kerja keras klas buruh, kaum tani, pemuda mahasiswa dan rakyat di dalam perjuangan kemerdekaan untuk membebaskan kekuatan kolonialisasi di Indonesia. Mungkin Jokowi hanya mengingat deretan pahlawan yang dikebumikan di Taman Pahlawan Kalibata dan di Museum Pahlawan Revolusi.  Sekarang Kita akan focus menyoroti pekerjaan pak Jokowi hampir 2 tahun sebagai refleksi di Hari kemerdekaan RI ke 71 Tahun. 

Pertama-tama kita harus mengacungkan jempol kepada bapak Jokowi atas TOTALITAS  kerja nyatanya. Sebab Jokowi terbukti berusaha dengan sekuat tenaga dan pikirannya memuluskan kebijakan-kebijakan neo-liberalisasi kepentingan imperialis AS di Indonesia. Paket kebijakan ekonomi, TAX AMNESTY, Sawit Fund, PISAgro, intensifikasi penyediaan lahan untuk Tuan tanah, penguatan industry manufaktur, megaproyek infrastuktur, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran hingga menguatkan komersialisasi di dunia pendidikan dan kesehatan, kerja nyatanya Jokowi untuk menguatkan dominasi imperialis AS di Indonesia.

Esensi semacam paket kebijakan ekonomi jilid I sampai XII secara nyata untuk memuluskan eksport capital baik dalam bentuk investasi dan utang luar negeri yang dikuncurkan imperialism khususnya AS di Indonesia. Jokowi berdalih dengan investasi dan utang luar negeri, akan menjadi fondasi pembangunan yang dianggap mensejahterahkan rakyat. Jokowi-JK dengan licinya meloloskan TAX AMNESTY yang berharap  mendapatkan uang tebusan maksimal 10% dari total tunggakan pajak. Bentuk ini mungkin dianggap Jokowi sebagai kemerdekaan bagi borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar yang selama ini menghindari bayar pajak yang esensinya didapat dari perampasan hasil keringat klas buruh dan kaum tani Indonesia. Mungkin juga kita tidak perlu mempersoalkan Jokowi yang secara bersamaan menaikkan dan tidak mengurangi pajak bagi rakyat, mau itu pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan dan lain-lain.  Jika telat bayar pajak, rakyat akan kena denda.

Sementara itu, Jokowi-JK juga terus-terusan membangun megaproyek infrastuktur.  Tujuan pembangunan megaproyek infrastuktur ini untuk memberi pelayanan fasilitas kepada para investor asing ke Indonesia. Bahkan untuk membiayai megaproyek infrastuktur, Jokowi memberi karpet merah bagi imperialism baik negara maju, perusahaan asing maupun bank-bank Internasional semacam Word BANK, ADB, AIIB untuk mendanai. Walaupun Jokowi juga paham bahwa pembangunan infrastuktur yang didanai imperialism ini, memberikan superprofit dari bunga pinjaman dan laba dari proyek infrastuktur ke imperialisme. Dan ke depan sudah pasti, imperialism semakin merdeka untuk menjalankan penguatan bisnisnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan pembangunan fasilitas Infrastuktur.

Intensifikasi perampasan dan monopoli tanah juga semakin terpusat ke tangan-tangan borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar. Pak Jokowi menyebut ini adalah kunci suksenya untuk pengembangan perekonomian rakyat. Perkebunan, pertambangan dianggap mampu memproduksi komoditas yang dianggap memberi pemasukan anggaran bagi negara. Tapi kenyataannya walaupun Indonesia pengeskpor CPO-CPKO terbesar di dunia, Indonesia masih saja mengalami defisit anggaran yang ujung-ujungnya menjadi legitimasi untuk mengutang dan menarik investor asing kembali. 

Maka sudah jelas kawan-kawan, bawah HUT ke-71 Tahun dengan tema Indonesia Kerja Nyata, tidaklah lebih dari usaha Jokowi meminta rakyat mendukung kebijakan neo-liberalisasi Imperialis AS di Indonesia. Namun jika Jokowi benar berhadap demikian, maka celakalah Jokowi. Karena hakekatnya Rakyat tidak akan pernah setuju dengan kebijakan neoliberalisasi imperialis AS yang hanya semakin menguatkan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal.

Di dalam Pidato Kenegaraan Jokowi menegaskan bahwa pemerataan pembangunan diperlukan untuk mengatasi 3 masalah bangsa; kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Jokowi sebagai kepala negara memang sangat “terampil” untuk menunjukkan penderitaan rakyat tanpa rasa bersalah kepada rakyat. BPS mencatat angka kemiskinan tahun 2016 mencapai 28, 1 juta jiwa dengan pendapatan 1,5 Dollar AS/Hari. Tentu angka kemiskinan ini diperkecil pemeritah dengan batas pendapatan yang sangat-sangat rendah.  Jadi  kira-kira rakyat yang berpendapatan di atas Rp.450.000,- ke atas, tidak masuk kategori miskin di Indonesia. Sementara pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 7,56 juta (1 juta lulusan perguruan tinggi). Ironyanya lagi, angka kesenjangan juga semakin tinggi era Jokowi. Tahun 2016 menjelaskan bahwa sekitar 25 juta masyarakat Indonesia setara dengan pendapatan penduduk lainnya di Indonesia yang berjumlah 225 juta. Kekayaan di Indonesia semakin terpusatkan lagi ke segelintir perusahaan-perusahaan korporasi sebagai sekutu imperialis AS di Indonesia. Jika diperas lagi mereka hanya 1% seperti pemilik Djarum, Salim Group, Eka Tjipta Widjaya/Sinar Mas, Lippo Group, Murdaya Poo dan sebagainya.

Pidatonya Jokowi Juga seolah-olah memberikan kita kepercayaan diri menghadapi persaingan global. Dirinya mengajak rakyat untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam tataran sistem globalisasi. Penekanan ini hanyalah omong kosong besar tanpa makna. Jokowi hanya berusaha membangun rasa optimis di tengah-tengah semakin menderitanya rakyat akibat krisis yang disebabkan dominasi imperialis AS di Indonesia. Namun kita tahu bahwa rasa optimis tidak akan lahir apabila Indonesia masih dicengkram kuat imperialism dan feodalisme di bawah pemerintahan boneka Jokowi. Persaingan global sudahlah berakhir. Karena dewasa ini, tidak akan ada pertumbuhan sejatinya yang dapat diraih rakyat di negara dunia ketiga semacam Indonesia. Karena tahapan dunia saat ini adalah fase kapitalisme monopoli internasional yang hanya akan mempertahankan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah murah, tenaga kerja, tempat pemasaran, eksport capital dan surplus capital bagi imperialis AS. Intinya, Jokowi menjadikan persaingan global seolah-olah keniscayaan untuk diterima di Indonesia yang esensinya membiarkan imperialism semakin leluasa mengeksploitasi alam dan masyarakat Indonesia.

Pidato kenegaraan Jokowi juga membahas RUU APBN 2017. Prioritasnya tetap menyukseskan para investor asing masuk ke Indonesia. Jokowi juga menekankan usaha meningkatkan pendapatan dari pungutan pajak yang tentu hanya akan membebani rakyat. Karena pajak bagi rakyat tidak ubahnya seperti upeti yang semakin merampas nilai lebih kelas buruh dan hasil kerja kaum tani.

Jadi selama 3 sesi pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi menjelang HUT 71 Tahun Indonesia, hanyalah usaha untuk mengajak rakyat mendukung berbagai program-program kebijakan neo-liberalisasi Jokowi yang semakin menyengsarakan rakyat.  Jokowi meminta secara terbuka kepada rakyat mendukung pemerintahannya untuk melayani imperialism AS di dalam negeri. Di sisi lain, pidato ini Jokowi berusaha menutupin berbagai kegagalan kebijakan neolib imperialis AS yang dilancarkannya di Indonesia dan menangkis kebangkitan gerakan rakyat. Singkatnya; Jokowi hanya ingin mempertahankan Indonesia sebagai negeri setengah jajahan setengah feudal dan kemerdekaan hanyalah kepunyaan imperialis AS dan feodalisme.

Lantas apalagi harapan bagi rakyat di usia kemerdekaan HUT ke-71 Tahun ? jawabnya adalah membangun kekuatan rakyat dengan terus memasifkan pekerjaan membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa rakyat. Itulah jalan satu-satunya.  Dengan mengobarkan perjuangan massa rakyat menjadi jalan penyelamat di tengah kemiskinan, penderitaan yang dipertahankan Jokowi-Jk sebagai rejim boneka imperialis AS. Membongkar dan memblejeti kebijakan ekonomi, politik budaya dan militer Jokowi-JK adalah tugas untuk menunjukkan watak asli pemerintahan boneka yang melayani kepentingan imperialis AS dan feodalisme. Perjuangan-perjuangan massa demokratis nasional dalam rangka memajukan reforma agaria sejati dan industry nasional, menjadi lompatan maju yang memberikan rakyat kemerdekaan sepenuhnya yang bebas dari kekuatan imperialis AS dan feodalisme.

Setengah jajahan setengah feudal di Indonesia niscaya akan dihapuskan melalui perjuangan yang tiada henti-hentinya memajukan perjuangan demokratis nasional. Dengan perjuangan demokratis nasional pula, pendidikan khususnya kampus akan mampu menghapuskan bentuk-bentuk kepentingan neoliberalisasi imperialis AS dan feodalisme yang mengeroposkan institusi pendidikan itu.

Karena kemerdekaan sejatinya adalah diperjuangkan, bukanlah pemberian. Sebagaimana kita yakini, Bahwa “Perjuangan rakyat melawan imperialism, feodalisme dan kapitalisme birokrat menjadi bagian untuk mencapai kemerdekaan sejati bagi rakyat”. Majukan Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat, untuk mencapao kemerdekaan sejatinya.

Jayalah Perjuangan Rakyat Indonesia !
Jayalah perjuangan FMN !
16, Agustus 2016
Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL


RACHMAD P PANJAITAN

KETUM
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger