Headlines News :
Home » » Bukan Berbasiskan SARA, Namun Mari Menilai Kinerja Gubernur AHOK

Bukan Berbasiskan SARA, Namun Mari Menilai Kinerja Gubernur AHOK

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 08 Oktober 2016 | 22.16

Keterangan Gambar: Media Jakarta

“Masa lalu menujukkan, bahwa Politik Devide et impera 
Kolonialis Belanda sangat efektif menghancurkan persatuan dan perjuangan rakyat untuk meraih Kebebasan”

Perbedaan Suku, Agama dan Ras di Indonesia merupakan keanekaragaman sekaligus sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi masyarakat. Bayangin saja begitu luar biasanya kemajemukan di Indonesia. Menurut sensus BPS ada sekitar 1.340 banyaknya suku di Indonesia. Sementara itu, Indonesia mempunyai 748 bahasa daerah (Bahasa Ibu) yang meliputi sekitar 17.508 pulau yang tersebar dari wilayah Barat sampai Timur.  Dan ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Bahkan pra masuknya agama Hindu, Islam, Budha, Katolik, Protestan dan Kong Hu Cu di Nusantara, sudah banyak aliran kepercayaan di setiap daerah yang dianut oleh masyarakat dan masih eksis hingga dewasa ini. Contohnya di Tanah Toraja mereka menganut aliran kepercayaan Aluk Todolo, di Jawa Barat ada aliran kepercayaan Agama Sunda Djawa, Jawa tengah dan Jawa timur ada kepercayaan Kejawen, di tanah Batak ada aliran kepercayaan Parmalim, dan masih banyak lagi aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Perkembangan pesat penyebaran Agama di Indonesia, banyak yang kemudian mengalami perpaduan yang harmonis antara aliaran-aliran kepercayaan nusantara dengan agama (Sinkretisme).

Masyarakat Indonesia mengalami fase persatuan di dalam perbedaan suku, agama, ras terutama dilatarbelakangi adanya musuh bersama yaitu Kolonial Belanda.  Terjadi lompatan kesadaraan nasional di era kebangkitan dan  puncaknya tahun 1928, Indonesia mengikarkan Sumpah Pemuda yakni Berbangsa Satu, Bertanah air satu dan Berbahasa Indonesia. Alhasil, nyaris tidak ada konflik Suku, Agama maupun Ras. Akan tetapi berbeda di zaman kemerdekaan. Sentimen berbau SARA menjadi senjata untuk meningkatkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya ada beberapa Konflik SARA yang mengerikan di Indonesia yang coba kita kemukakan[1].


Pertama, Konflik Agama di Ambon. Konflik berbau agama yang tragis meletus pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain ribuan yang meninggal, diprakirakan sekitar 700.000 masyarakat kehilangan akan hak hidupnya terutama kehilangan lahan dan tempat tinggal. Namun ironinya, bahwa konflik berbau Agama ini sangat erat kaitannya dimotori oleh ABRI yang mempunyai kepentingan atas ekonomi dan politik di tengah reruntuhan krisis 1998.  Apalagi konflik ini sebagai upaya untuk membendung pergerakan Republik Maluku Selatan.

Kedua, Tragedi Sampit. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, diantaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Sama halnya pula bahwa konflik mengerikan ini juga menguak banyak keterlibatan para pemangku kekuasaaan dan ekonomi. Mungkin saya menyebutnya politik ventriloquisme. Wajar, karena pasca jatuhnya Orde Baru berkuasa, banyak kalangan elit kemudian memprovokasi keadaan yang bertujuan merebut kekuasaan.

Ketiga, Penyerangan Kelompok Syi’ah di Sampang. Aksi penyerangan terhadap pengikut Syi'ah terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Agustus 2012 silam. Sebanyak dua orang warga Syi'ah tewas dan enam orang lainnya mengalami luka berat serta puluhan warga mengalami luka ringan. Kasus ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004. Puncaknya adalah aksi pembakaran rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Tajul Muluk, beserta dua rumah jamaah Syi'ah lainnya serta sebuah musala. Aksi tersebut dilakukan oleh sekitar 500 orang yang mengklaim diri sebagai pengikut ahlus sunnah wal jama'ah. Kejadian ini juga dinilai akibat sangat rendahnya peran Negara dalam penyelesaian konflik. Bahkan Negara melalui aparatnya cenderung membiarkan terjadinya konflik ini meruncing.

Keempat, Konflik Poso. Konflik di Poso sangat identik dengan pengkondisian yang diciptakan oleh Orba. Konflik Poso kemudian berlanjut pada saat pemilihan bupati pada Desember 1998. Menangnya pasangan Piet I dan Mutholib Rimi  menjadi pemicu sentimen suku dan agama yang merusak entitas Ke-Indonesia-an. Hal ini kemudian mendorong berbagai konflik di Poso yang terus-menerus berkedok suku dan agama. Sesungguhnya Konflik di Poso juga sudah lama terjadi  sejak politik pecah bela Kolonial Belanda yang menggunakan sentimen Agama.

Dari berbagai kasus besar yang berkaitan dengan Konflik SARA, ternyata juga masih kerap terjadi hingga saat ini.  Konflik Horizontal ini bukan semata-mata sebagai Benturan peradaban atau clash of civilizations (CoC) sebagaimana dalam kerangka berpikir dari Huntington Samuel P. Artinya kebudayaan (SARA) bukanlah menjadi poros terjadinya konflik. Namun persoalan atas penguasaan sarana-sarana produksi sangat relevan sebagai faktor deterministik yang menyebabkan konflik sosial dan kemudian berlanjut dalam benturan peradaban. Sama halnya dengan berbagai konflik baik di masa Orba dan Awal Reformasi, konflik SARA dipicu krisis ekonomi yang kemudian berlanjut pada politisasi yang dilakukan para elit-elit di Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Konflik Horizontal yang dicatat di masa lalu dengan menggunakan isu SARA, kerap dipolitisir hanya untuk merebut kekuasaan atas politik dan ekonomi serta ditujukan untuk meredam persatuan dan perjuangan demokratis rakyat. Hal demikian adalah tindakan barbar para penguasa negeri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghalalkan segala cara untuk membuat kerusuhan di tengah masyarakat. Dewasa ini, isu menggunakan SARA juga dijadikan sebagai politik untuk memecah belah masyarakat Indonesia.


Contohnya saja; berbagai isu SARA kerap bermunculan pada saat-saat PILPRES maupun PILKADA. Tentu ini sangat disayangkan. Karena pemangku jabatan di Indonesia selalu mempromosikan bahwa Pilkada-Pilpres sebagai pesta demokrasi di Indonesia. Dengan berbagai kampanye hitam, berbagai elit-elit politik menghembuskan SARA sebagai jalan untuk memenangkan Calonnya. Sentimen SARA dijadikan sebagai barang politik di dalam pertarungan menuju kekuasaan. Para elit politik beserta lembaga-lembaga negara menganjurkan untuk berpilpres dan berpilkada yang bebas dari unsur-unsur SARA. Tapi celakanya, para elit-elit dan calonnya adalah sumber yang menghembuskan unsur SARA di dalam kampanye-kampanye, baik bertindak sebagai SUBJEK maupun diciptakan menjadi KORBAN SARA. Mereka ibarat dua sisi mata pisau yang mampu menyayat-nyayat masyarakat sekaligus merusak sistem demokrasi yang diagung-agungkan. Implikasinya setiap PILKADA/PILPRES, masyarakat dimobilisasi untuk terpecah-pecah. Dan akibat manajeman SARA untuk kampanye,  menjadi sebuah tragedi yang memicu konflik-konflik SARA diantara masyarakat.


Menjelang Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada Tahun 2017, Konstruksi  dibangun diantara para konstituen (masyarakat pemilih) berkonstelasi dalam perdebatan-perdebatan baik secara langsung maupun di dalam media sosial. Kita Bukan berdebat atas program maupun kinerja atau sepak terjang calon, namun lebih pada sindirian yang kerap menggunakan SARA. Kondisi demikian mengurangi rasa nyaman, damai antar umat beragama, suku dan ras.  Pilkada yang dianggap sebagai salah-satu instrument demokrasi, malah memecah belah persatuan diantara rakyat. Sinisme, umpatan, kebencian menyebar di tengah masyarakat yang merupakan dampak politik pilkada DKI Jakarta. Kita coba meminjam karya sastrawan realis Pramodya Ananta Toer di dalam Novel Bukan Pasar Malam, untuk menjelaskan Pilkada. Pilkada ibarat pasar malam, dimana para penonton berbondong-bondong datang ke pasar malam untuk menikmati setiap suguhan hiburan yang dipertunjukkan. Dan setelah pasar malam itu usai, para penonton pulang dengan segala kesusahan hidupnya. Tak jauh berbeda dalam setiap pilkada maupun pilpres di Indonesia, semasa kampanye rakyat dimobilisasi untuk mengikuti “pesta demokrasi”. Namun setelah masa kampanye usai dan telah melahirkan sang Penguasa, rakyat kembali hidup menderita dan semakin menderita akibat berbagai program si Penguasa yang menghisap dan menindas.

Sekarang kita akan focus melihat kinerja Gubernur DKI Jakarta Ahok. Tulisan ini berhadap membuat kita tidak terpolitisir dengan berbagai isu SARA yang hanya memecah bela persatuan dan perjuangan rakyat. Konflik SARA harus kita redam. Karena hakekatnya musuh kita bukanlah Suku, Agama, Ras, Tapi musuh kita adalah penghisapan dan penindasan terhadap masyarakat Indonesia.

Ada beberapa indicator sebagai penilaian secara objektif terkait kinerja Gubernur Ahok selama berkuasa di DKI Jakarta. Sehingga kita tidak lantas bergelut di dalam isu SARA atau gagap dan merasa dibodohi dengan berbagai jelmaan di dalam kampanye-kampanyenya. Nilai-nilai di dalam indicator penilaian terhadap kinerja Gubernur Ahok, tentu akan kita lihat dengan realitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta.

Keterangan Gambar: BBC

  1. Program Pengentasan kemiskinan
Tujuan penting dari pembangunan suatu bangsa atau Negara adalah kesejahteraan masyarakatnya. Maka program pengentasan kemiskinan tentu memegang peran vital untuk mewujudkannya.  DKI Jakarta sebagai cerminan Provinsi di Indonesia, ternyata tidak terlepas dari kungkungan kemiskinan yang masih membludak dan cenderung meningkat. Tahun 2016 angka kemiskinan DKI Jakarta mencapai 3,75% dari total jumlah penduduknya. Terjadi tren kenaikan jika dibanding tahun 2015 sebesar 3,61%[2]. Kemiskinan juga diikuti semakin tingginya angka ketimpangan antara si kaya dengan si miskin di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mengakui bahwa kemiskinan semakin mendorong banyaknya masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, bantaran kali dan tempat-tempat kumuh. Realitasnya Di kota-kota besar dampak pembangunan kerap meminggirkan masyarakat kecil yang semakin kehilangan akses atas hak dasarnya dan membuat semakin naiknya angka kemiskinan. Kita juga menilai bahwa angka kemiskinan yang disuguhkan BPS DKI Jakarta masih perlu dimuktahirkan (disamping standarisasi kemiskinan yang sangat rendah, yakni berpendapat 1,5 Dollar US/Hari). Karena realitasnya angka kemiskinan pasti lebih tinggi daripada penyajian BPS DKI Jakarta terutama akibat dampak intensifnya penggusuran, reklamasi, politik upah murah maupun inflasi di DKI Jakarta yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan (Kebutuhan Hidup Layak 1 KK di Jakarta mencapai 4 Juta).

  1. Program menekan Angka Kematian bayi dan Ibu Melahirkan di DKI Jakarta
Berdasarkan data BPS angka kematian ibu melahirkan di DKI Jakarta masih sangat tinggi. Tahun 2015 angka kematian ibu 200 dari 100.000 kelahiran. Bahkan jika merujuk pada targetan Pembangunan dunia (MDGs) yang salah satu indikatornya menekan angka kematian Ibu, menargetkan angka kematian ibu 102 dari 100.000 kelahiran. Jadi masih sangat tinggi angka kematian ibu walaupun DKI Jakarta menjadi pusaran kota terbesar di Indonesia. Sementara angka kematian anak di DKI Jakarta berdasarkan BPS DKI Jakarta  2015 mencapai 30 per 1.000 kelahiran. Masih tergolong tinggi jika dibanding standar internasional 23: 1.000 kelahiran.

Factor utama masih tingginya angka kematian Ibu dan bayi di DKI Jakarta diakibatkan rendahnya akses atas kesehatan bagi masyarakat khususnya dijangkau oleh rakyat miskin. Halnya juga dipengaruhi masih mahalnya biaya kesehatan dan BPJS ternyata tidak menjadi solusi bagi peningkatan kesehatan di Indonesia termasuk Kartu Jakarta Sehat.

  1. Program Pendidikan
Kebijakan kartu Jakarta Pintar (KJP) salah-satu prioritas program yang dijalankan oleh Ahok. Di sisi lain, kebijakan perbaikan sarana prasana juga menjadi perhatiannya. Namun pada kenyataannya, anak-anak yang belum mengecap sekolah masih lumayan tinggi di DKI Jakarta. Banyak anak-anak warga miskin yang belum mampu bersekolah walaupun program KJP dijalankan.  Di sisi lain penerimaan KJP dari mulai tahun 2014 sampai 2016 juga mengalami penurunan. Dan kenyataannya biaya pendidikan sekolah juga masih sangat tergolong mahal di Ibu Kota, demikian pula di perguruan tinggi.

Dan paling mencegangkan adalah buruknya sarana prasana pendidikan di DKI Jakarta. Pemerintahan Ahok bahkan mengakui bahwa ada sekitar 47% bangunan sekolah-sekolah di DKI Jakarta masih sangat buruk[3]. Padahal anggaran sangat tinggi yang mencapai 14 Triulin.

  1. Program pengentasan penyakit HIV/AIDS di DKI Jakarta
Program dijalankan Ahok dalam pengentasan penyakit HIV/AIDS di DKI Jakarta melalui pilar pencegahan, pengobatan dan mitigasi[4]. Akan tetapi selama Ahok memimpin DKI Jakarta ternyata belum menunjukkan adanya perubahan untuk mengurangi penyakit HIV/AIDS. Tahun 2015, Data menunjukkan sebanyak 47.440 warga terjangkit virus mematikan tersebut. Sekjen Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta, Rohana Manggala, mengungkapkan jumlah pengidap tersebut terdiri dari penderita HIV ada sebanyak 39.347 orang dan AIDS mencapai 8.093 orang (Desember 2015). Dan DKI pun masih bertengger menjadi provinsi tertinggi pengidap penyakit HIV/AIDS di Indonesia.

  1. Program Kelestarian Lingkungan di DKI Jakarta
Program dari Ahok menjaga lingkungan hidup masih menekankan terkait pengendalian sampah, banjir, tata ruang kota dan sebagainya. 1 hari di DKI menghasilkan sampah sebanyak 7.000 Ton  per hari. Eits, sampah itu bukan semata-mata dari masyarakat, tapi juga berasal dari industry, Rumah Sakit dan perusahaan-perusahaan korporasi. Pemprov DKI masih menangani dan mengelola sampah secara konvensional, yakni dikumpulkan-diangkut-dibuang dan seterusnya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi, dengan ditumpuk secara terbuka. Dan ironinya, bisnis sampah digunakan Ahok untuk mengundang investor asing mengelolanya. Artinya ahok mendorong investor berebut untuk bisnis sampah yang tujuannya hanya untuk mendapatkan profit.

Sementara itu Survei Most Livable City Inde yang disusun Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak nyaman dan tidak layak huni bagi warganya. Kondisi dua kota besar ini sangat buruk, terutama dalam penataan kota, minimnya ruang terbuka hijau. Buruknya tata ruang terutama diakibatnya sisi mengedepankan investasi di dalam pembangunan di DKI Jakarta yang sangat pesat malah menjadi penyumbang terbesar rusaknya tata ruang kota yang diikuti hilangnya kawasan hijau di DKI Jakarta. Penggusuran, reklamasi  dan berbagai pembangunan infrastuktur, menjadi instrument nyata yang merusak ekologis lingkungan di Indonesia. Demikian emisi karbon yang tinggi di era Ahok sangat meningkatkan perubahan iklim yang ekstrem di DKI Jakarta. Maka Zonaisasi kawasan hijau yang menjadi legitimasi ahok di dalam menggusur warga miskin sesungguhnya menjadi kedok saja.

Normalisasi kali yang menggusur warga miskin selalu dianggap Ahok sebagai solusi untuk menghindari banjir di DKI Jakarta. Demikian program reklamasi teluk Jakarta yang terintegrasi dengan bendungan GWS yang dalam di program ini melibatkan para korporat besar, dianggap juga solusi Jakarta bebas banjir. Namun kenyataannya saat ini banjir juga masih melanda Jakarta. Bahkan ironinya, 1 jam hujan di DKI bisa mengenangi beberapa kawasan Jakarta terutama di wilayah Kemang[5].  Dan perlu diketahui bahwa memasuki musim hujan, akan berpotensi rawan longsor di 22 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta[6].  Jadi, bukan dengan menggusur warga miskin atau reklamasi akan menyelesaikan banjir di DKI Jakarta. Tapi tata ruang kota yang dirusak para koporasi besar termasuk borjuasi internasional adalah penyebab kerusakan lingkungan DKI Jakarta. Tapi aneh pada bulan November 2015 lalu, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) malah diberikan penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai perusahaan dengan predikat baik dalam ketaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2015.

  1.  Kebijakan Politik Pengupahan di DKI Jakarta
Selama Ahok memimpin DKI Jakarta, kenaikan upah tahun 2014 sebesar 2.200.000,-, Tahun 2015 sebesar 2.700.000,- dan Tahun 2016 sebesar 3.100.000,-.  Jika dibanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup layak di Jakarta masih belum sebanding. Padahal jika dilihat dari keuntungan para perusahaan di DKI Jakarta bisa mencapai triliun rupiah. Kalangan buruh di DKI Jakarta menganggap bahwa upah buruh masih sangat rendah. Jika dibanding dengan kota-kota besar di berbagai Negara asia, DKI Jakarta masih berada di urutan buncit. Bahkan upah DKI Jakarta masih kalah dibanding dengan bekasi dan karawang (walaupun bekasi dan Karawang masih belum sesuai KHL). Hal ini kemudian yang mendorong para buruh-buruh DKI Jakarta semakin intensif melakukan kampanye untuk kenaikan upah di DKI Jakarta.

  1. Program  Relokasi  
Kebijakan relokasi warga miskin untuk normalisasi kali  dianggap Ahok untuk menghindari banjir. Solusi rumah susun yang ditawarkan dianggap merupakan pendekatan yang menekankan sisi kemanusian dan keadilan bagi korban relokasi. Bahkan untuk relokasi perumahan warga miskin di bantaran kali, selama masa pemerintahan Ahok selalu naik. Tahun 2016 dianggarkan sekitar 14,19 M hanya untuk pengamanan saja dan masih terserap 1,38 M. relokasi yang dilakukan di DKI Jakarta bahkan melibatkan berbagai modal pendukungnya. Word Bank megelontorkan dana yang besar beserta perusahaan-perusahaan korporasi terutama yang terlibat reklamasi memberikan dana untuk pengamanan relokasi. Dapat dilihat bahwa dibalik relokasi Jakarta sangat besar kepentingan para korporasi dan lembaga internasional menyukseskannya.

Ternyata relokasi oleh Ahok hakekatnya adalah                 PENGGUSURAN atas hak tempat tinggal warga dan hak-hak ekonomi, politik, social dan budaya yang dirampas. Normalisasi kali untuk menghindari banjir adalah mitos belaka yang dikembangkan oleh Ahok yang terbantahkan dengan banjir yang masih ada disana-sini di DKI Jakarta. Banjir bukanlah disebabkan tempat tinggal warga miskin di bantaran Kali yang sudah ditempatin bahkan semenjak pra kemerdekaan. Karena kunon DKI Jakarta dirawat dengan baik oleh warganya. Namun semenjak dominasi pembangunan DKI Jakarta dikuasai oleh korporasi, semakin hilanglah zona kawasan hijaunya. Daerah resapan (Drainase) semakin sempit karena DKI disesaki berbagi gedung-gedung pencakar langit (Mall, Tower, Hotel, Apartemen) yang menjamur yang pemiliknya berasal dari borjuasi besar komprador, tuan tanah besar hingga kepemilikan asing.

Demikian Rusun yang dianggap sebagai solusi atas penggusuran. Kenyataannya Rusun tidak malah memperbaiki kehidupan masyarakat yang mengalami korban penggusuran. Selain Rusun yang hanya mencakup 40% korban, Rusun pun berubah menjadi bisnis perumahan bagi kalangan bawah yang dikembangkan oleh pemerintah. Korban gusuran hanya gratis 3 bulan saja rata-rata, setelah itu penghuni Rusun harus membayar 200.000-300.000 rb . tentu ini sangat memberatkan warga Rusun dan tidak ada keadilan yang didapatkan. Rumah yang digusur sebagian besar yang dianggap liar oleh Ahok sebagian besar tidak dibayar ganti rugi. Demikian sebagian besar bagi korban yang telah menempatin Rusun harus rela kehilangan pekerjaannya. Sebab banyak warga gusuran yang rata-rata bekerja sebagai kuli bangunan, angkut, tukang parkir, ojek, pedagang kecil, dsb kehilangan pekerjaan setelah dikandangi di Rusun. Tentu itu berdampak pada hilangnya pendapatan akibat harus beradaptasi kembali di lingkungan Rusun.

Lalu data LBH Jakarta menunjukkan korban gusuran tahun 2015 terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI. Total jumlah korban sebanyak 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Sedangkan tahun 2016 berdasarkan rencana Ahok akan meningkatkan 3 kali lipat penggusuran menjadi 325 titik jika dibanding tahun lalu.

Penggusuran yang dilakukan Ahok sudah pasti melahirkan pelanggaran HAM terhadap korban gusuran. Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM dalam praktik-praktik penggusuran yang dilakukan pe­merintah provinsi DKI Jakarta. Komnas menuturkan pelanggaran Ham tersebut ialah hilangnya akses warga atas tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, terganggunya pendidikan anak-anak korban gusuran, meningkatnya kemiskinan dan konflik social hingga cara-cara brutal di saat penggusuran[7]. Kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan Ahok pada saat penggusuran menjadi cirri khasnya. Bukan saja ribuan Satpol PP dan Polisi yang diturunkan, namun TNI juga diturunkan di dalam setiap penggusuran (Kembali ke Barak Ommm).

  1. Program Reklamasi
Salah-satu alasan pemerintahan Pusat dan DKI Jakarta bersikukuh menjalankan program reklamasi adalah untuk menghindari banjir. Reklamasi juga terintegrasi dengan pembangunan bendungan GWS yang dianggap mampu menghindari Banjir di Ibu kota. Reklamasi merupakan pekerjaan pengembangan kawasan berair untuk mendapatkan lahan dengan cara dikeringkan. Dan Reklamasi teluk Jakarta akan membangun 17 pulau A-Q dengan luasan lahan 2.700 Ha.  Kawasan yang telah direklamasi akan diorientasikan untuk pengembangan usaha bisnis pariwisata, property, industry. Dan dibalik reklamasi teluk Jakarta melibatkan korporasi-korporasi besar semacam Agung Sedayu dan Agung Podomoro (terlibat kasus suap perizinan Teluk Jakarta).

Reklamasi teluk Jakarta pada kenyataannya ditolak oleh warga Jakarta terutama masyarakat/nelayan yang secara langsung mendapatkan dampak buruk atas megaproyek ini. Setidaknya ada sekitar 12.000 Nelayan yang kehilangan tempat tinggal [8]akibat reklamasi. Dan lagi-lagi Ahok menawarkan Rusun kepada Nelayan (Sangat lucu jika nelayan tinggal di Rusun yang jaraknya lumayan jauh dari bibir pantai. Ini sama saja menjauhkan nelayan mencapai kedaulatan atas laut di Indonesia. Disamping Rusun bukanlah solusi). Selain itu, reklamasi tentu bukanlah untuk menjaga ekosistem lingkungan atau menghindari banjir. Sebaliknya reklamasi akan semakin merusak lingkungan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Di beberapa Negara di dunia, proyek reklamasi bahkan tidak lagi diperbolehkan karena ada ikatan hukum perlindungan lingkungan. Sebab reklamasi ini sangat berdampak buruk pada penghancuran habitat maupun rusaknya keseimbangan ekosistem lingkungan (hilangnya fungsi konservasi, tidaknya berfungsinya DAS yang hanya akan memperparah banjir, kerusakan ekologis meluas, ancaman punahnya keanekaragaman hayati laut serta perubahan hidrodinamika air laut.

Maka jelas bahwa program yang ditolak warga DKI Jakarta ini hanyalah kepentingan bisnis para korporasi besar yang dilanggengkan oleh Ahok.


Hmmmmmm masih banyak jika diurut-urutkan berbagai kinerjanya. Tapi untuk sekarang cukup dulu, next akan melanjutkan terbitan artikel untuk melihat kinerja Gubernur Ahok memimpin DKI Jakarta. Setidaknya tulisan ini bisa bermanfaat agar tidak gampang dipolitisir menggunakan SARA untuk kepentingan perebutan kekuasaan. Karena sentimen SARA yang dibangun hanya akan  merusak toleransi umat beragama, bersuku dan warna kulit di Indonesia. Saatnya kita focus menilai kinerja Ahok apakah mengabdi pada kemajuan masyarakat DKI Jakarta atau sebaliknya semakin memperparah kehidupan masyarakat di Ibu Kota !


Rachmad P Panjaitan (Ketum PP FMN)



[4] http://kpap.jakarta.go.id/pages/detail/program.html, Diakses pada tanggal 07 Oktober 2016.
[6] http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=23&date=2016-08-24, Diakses pada tanggal 07 Oktober 2016.
Share this article :

2 komentar:

adi bedot mengatakan...

Ahok harus dipernjarakan. Titik

Unknown mengatakan...

Setuju. Tolak Ahok karena dia Gubernur yang mempunyai karakter anti rakyat boneka pemilik modal besar komprador.

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger