Headlines News :
Home » » Melawan Fasisme Kampus

Melawan Fasisme Kampus

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 15 Oktober 2016 | 01.23



Keterangan Gambar: Solihin Anwar Ritonga (Ketua FMN Cab Medan)

"Tentara mengajarkan bagaimana mahasiswa memili rasa membela negara, ini bukan Militerismeya - (Menggandeng TNI Dalam Ospek dan MOS)- Menristek Dikti Mohamad Nasir



Pendidikan adalah kemasyuran dalam perkembangan masyarakat untuk membangun peradabaan yang memanusiakan manusia. Prinsip kebenaran dan keadilan menjadi objek utama yang dikembangkan pendidikan. Pendidikan berdayaguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan tentu memegang landasan kebebebasan dan kemerdekaan dalam mengembangkan IPTEK sebagai jalan pembaruan untuk memerangi kebodohan, penghisapan dan penindasan. Itu sebabnya pendidikan mempunyai peranan penting di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan Pendidikan bertujuan untuk menjawab fenomena sosial dan alam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Singkatnya Pendidikan tersebut akan menciptakan karakter manusia yang tercerahkan untuk menciptakan kesadaran sosial yang lahir dari keadaan sosial untuk memproduksi manusia-manusia baru yang progresif, egaliter, demokratis dan membebaskan manusia dari penindasan.

Namun jika kita menilai secara objektif dan jujur atas sistem pendidikan di Indonesia khususnya di kampus, maka kita akan  menemukan  berbagai pembungkaman, pengekangan dan matinya nilai-nilai demokratisasi. Pendidikan dan kampus terpasung oleh tindasan fasisme penguasa seiring dengan ambisinya untuk menjadikan pemerintahannya yang menghamba pada kepentingan asing. Di tengah hiruk pikuk kebijakan neoliberalisasi dengan berbagai instrumen yang dijalankan; Paket kebijakan ekonomi, intensifikasi utang dan investasi asing, reformasi pajak, semakin meningkatkan fasisme di peguruan tinggi. Fasisme tentu menjadi ancaman besar atas kemajuan IPTEK di Indonesia. Sebab fasisme akan senantiasa membungkam kebebasan-kebebasan akademik mahasiswa dengan berbagai kebijakannya baik secara terang-terangan maupun tertutup. Itu sebabnya, pula bahwa kampus tidak ubahnya menjadi lembaga otoriter yang memaksakan berbagai teori dan praktek yang bersebarangan dengan kepentingan mahasiswa dan masyarakat Indonesia. sederhananya, fasisme akan menciptakan mahasiswa yang anti kritis, anti  demokrasi, anti ilmiah dan anti rakyat. Karena semangat fasisme yang disemayamkan di dalam kampus hanya akan menciptakan robot-robot bernyawa yang siap menjadi tenaga kerja murah, teknorat dan cadangan pengangguran di Indonesia.

Sesungguhnya fasisme telah menjadi musuh yang berkepanjangan dunia pendidikan[1]. Kejadian ini bukan di Indonesia saja. Bahkan cikal bakal perkembangan dunia pendidikan, didahului dengan tindasan fasisme di zaman pertengahan (Dark Ages). Pendidikan dibungkam, direpresif agar tidak berkembang menjadi sebuah kebenaran ilmiah yang berguna bagi masyarakat. Itu sebabnya masa itu ilmuwan-ilmuwan alam banyak dibantai oleh penguasa negeri. Kita ambil contoh semacam Galileo Galilei yang menolak dogma penguasa atas geosentrisme (bumi sebagai pusat tata surya) dan menggagas Heliosentrisme (matahari sebagai pusat tata surya dan bumi mengelilingi matahari) dalam perpektif ilmu pengetahuan astronomi. Dan ternyata penemuan dasar ini menjadi dasar revolusi sains yang dicetuskan oleh Thomas Kuhn abad 20. Namun naas tindasan fasisme dirasakan ilmuwan besar Galileo Galilei, penguasa menjatuhinya hukuman mati atas tesisnya tersebut.

Bagaimana perkembangan Fasisme di dunia Pendidikan di Indonesia ? fasisme telah ada semenjak era kolonial Belanda. Politik Etis yang salah-satunya menjewantahkan Pendidikan bagi pribumi dapat menjadi catatan kritis bagi kita semua. Hakekatnya pendidikan pada masa itu, hanya bagi anak-anak kolonial, raja lokal atau para bangsawan/priyayi. Fasisme termasuk di dunia pendidikan lebih kejam lagi kita dapatkan di masa Kolonial Jepang[2]. Awalnya fasisme Jepang menutup sekolah-sekolah di Indonesia termasuk HCS. Sementara itu sekolah-sekolah akademis diganti menjadi sekolah Vokasi. Sekolah-sekolah praktis di bawah kontrol Jepang. Pada masa itu, sistem kurikulum pendidikan di Indonesia ditujukan untuk mengabdi pada keperluan Perang Asia Timur Raya. Materi-materi pokok yang dikembangkan adalah 1). Indoktrinisasi Ideologi Hakko Ichiu, 2).   Nipon Seisyin yaitu laithan kemiliteran dan semangat Jepang, 3). Bahasa, Sejarah dan Adat Istiadat Jepang, dan 4). Olahraga dan Nyanyian Jepang.

Sedangkan untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas seperti: (1) Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) selain bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga wajib menjadi bahasa pengantar.

Pada masa itu jelas nafas dari semangat dan orientasi pendidikan adalah berbasiskan kemiliteran fasisme Jepang. Pelajar serta pemuda dididik menjadi pasukan perang yang bergabung di Peta, Heiho, Seinendan. Roh fasisme militeristik Jepang tersebut, tentu masih dipertahankan hingga saat ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Contohnya; organisasi Menwa di kampus yang dididik komando regionalnya hingga Ospek yang cenderung menekankan aspek militeristiknya.

Kemerdekaan yang dicapai melalui revolusi agustus 1945, ternyata belum menjadi jaminan hancurnya fasisme di Indonesia termasuk di dunia pendidikan. Pemerintah yang besekutu dengan kekuatan imperialisme, telah mengantarkan Indonesia menjadi negara setengah jajahan setengah feodal. Di bawah kepemimpinan diktator borjuis bersama yang terdiri dari borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat, masih melanggengkan kepentingan fasisme di dunia pendidikan. Tentu fasisme disini bukan semata-mata dilihat dari perpektif borjuis yang hanya menilai terancamnya pluralisme dalam berdemokrasi khususnya dalam Pemilu. Fasisme kita maknai sebagai ekspresi kediktatoran klas borjuasi yang menindas rakyat melalui tindakan teror terbuka, khususnya menyerang secara langsung gerakan rakyat yang berjuang atas hak-hak demokratisnya.

Puncaknya di Era Soeharto sebagai rejim boneka Imperialisme AS, semakin menjalankan tindasan fasisme seiring dengan kebijakannya yang anti rakyat. Militeristik memegang peranan penting dalam kerangka kebijakan Dwifungsi ABRI untuk membungkam, mengekang dan merampas nilai-nilai demoraksi rakyat. Di dunia pendidikan, Soeharto banyak menangkapi aktivis mahasiswa. Pasca Peristiwa Malari (15 Januari 1974) dimana para demonstran mahasiswa yang menolak kedatangan PM Jepang sebagai simbol perlawanan atas kekuatan modal asing di Indonesia, disikapi dengan tindakan pembubaran, kekerasan, penangkapan hingga penembakan dari TNI. Pasca peristiwa Malari, terjadi depolitisasi besar-besar untuk membungkam gerakan mahasiswa di Indonesia. Soeharto melahirkan kebijakan fasisme di kampus dengan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Kordinasi Kampus (BKK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Joesoef, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Pemerintah berdalih bahwa kampus tidak boleh berpolitik. Jika ada mahasiswa yang masih nekad untuk kritis atau melakukan pergerakan yang mengancam eksistensi Soeharto, maka mahasiswa tersebut pun akan di DO pihak kampus. Kebijakan fasisme tersebut disertai dengan pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di kampus yang menjadi salah-satu kekuatan mahasiswa saat itu. Hal ini berimplikasi pada pembubaran gerakan-gerakan mahasiswa yang independen yang selama itu aktif melawan tindasan fasisme Soeharto. Lalu keluarlah Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang berhasil melumpuhkan mahasiswa saat itu, bahkan tidak sekadar lumpuh, tetapi mati.

Praktis tindasan fasisme dengan dikeluarkannya NKK/BKK, membuat mahasiswa semakin mengalami demoralisasi serta dihambat untuk berpikir kritis. Sangat jarang mahasiswa yang berpikir kritis untuk melawan kebijakan Soeharto yang anti rakyat. Nyaris aktivitas mahasiswa kemudian sangat jarang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat terutama dalam hal penelitian, kampanye dan advokasi persoalan rakyat. Mahasiswa hanya diperkenalkan dengan Kerja Kuliah Nyata (KKN) dan kegiatan tersebut di bawah pengawan ketat birokrasi kampus dan TNI. Kegiatan organisasi-organisasi Intra (Baca: Diakui Soeharto), hanya berkutat pada kegiatan akademis semata, perayaan dies natalis, ospek dan sebagainya. Akibat tindasan fasisme Soeharto, kampus kehilangan roh akan semangat kebebasan dan kemerdekaan. Kampus tidak ubahnya menjadi alat ideologi negara untuk menjalankan pemerintahan Soeharto yang mengabdi kepada imperialisme AS dan feodalisme. 

Sementara dari segi kurikulum, Soeharto menjalankan prinsip pendidikan Link dan Match. Link Berarti mempunyai kerterkaitan dengan kebutuhan pasar dan Match berarti menciptakan tenaga kerja. Orientasi pendidikan yang terang mengabdi untuk pemenuhan kebutuhan imperialisme dan feodalisme di Indonesia (bukan untuk Kedaulatan nasional), tentu menjadi proyek besar Soeharto dan menjadi alasan diperkuatnya fasisme di dunia pendidikan. Demikian ketika Indonesia menandatangani ratifikasi GATS-WTO 1995 yang meliberalisasi 12 sektor jasa termasuk pendidikan. Kebijakan ini adalah bentuk neoliberalisasi di kampus yang menjadi landasan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini. Otonom keuangan menjadi jalan bagi imperialisme dan korporat besar untuk berinvestasi di kampus yang tentu hanya berorientasi meraup profit.

Usia reformasi telah memasuki 18 tahun, akan tetapi tindasan fasisme masih terus berlanjut. Pengekangan, pembungkaman terhadap mahasiswa masih terus terjadi. Nilai-nilai demoraktisasi di kampus terus-menerus dirampas Jokowi-JK melalui birokrat perguruan tingginya. Tindasan fasisme kampus oleh Soeharto, tidak lantas dijadikan pelajaran bagi pemerintahan Jokowi-JK. Namun hingga menjelang tahun ke-2 pemerintahan Jokowi-JK, tindasan fasisme di  kampus semakin meningkat. Tindasan fasisme tentu dilatarbelakangi kebijakan Jokowi-JK atas perguruan tinggi yang orientasi dan tujuannya tidak berubah seperti rejim-rejim yang sudah berlalu. Kebijakan neoliberalisasi yang semakin intensif dijalankan Jokowi-JK, membuka pintu yang seluas-luasnya untuk menegakkan fasisme di kampus baik secara terang-terang maupun terselubung.

Dampak kebijakan neoliberalisasi telah meningkatkan kenaikan biaya kuliah (UKT) dari tahun ke tahun.  Persoalan pungli, minimnya fasilitas, rendahnya gaji dosen/pengawai rendah, pemotongan anggaran negara menjadi kenyataan dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia. Keadaan dunia perguruan tinggi tersebut mendorong lahirnya berbagai perlawanan dari mahasiswa. Aksi-aksi demonstrasi, audensi, mimbar bebas, panggung-panggung budaya, penyebaran selebaran semakin berlipatganda jumlahnya di kampus untuk menentang kebijakan neoliberalisasi. Namun Jokowi-JK melalui Menristekdikti maupun birokrat kampus tidak lantas mendengar aspirasi mahasiswa. Sebaliknya, untuk memuluskan skema kebijakan neoliberalisasi tersebut, berbagai tindasan fasisme dijalankan. Penyegaran Menwa, TNI masuk kampus, program bela negara hingga pelarangan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah mahasiswa di kampus.

Ada beberapa tercatat kami mahasiswa dikenakan sanksi DO karena melakukan aksi protes atas kebijakan kampus di era pemerintahan Jokowi-JK. Akhir tahun 2014; 3 mahasiswa Universitas Haluoleo (UHO)  Kendari di DO karena melakukan demo di dalam kampus[3]. Tahun 2015; 5 mahasiswa FE Universitas Pancasakti Tegal di DO karena melakukan aksi protes menuntut transparansi pengelolahan keuangan[4].  Tahun 2015 : 4 Mahasiswa STMT Trisakti di DO karena aksi menuntut perbaikan kualitas kampus[5]. Tahun 2015: 1 mahasiswa Ilmu komunikasi Universitas Mercubuana di DO karena aktif menyuarakan aspirasi mahasiswa dan menjabat sebagai Sekjend Bem FIKOM Universitas Mercubuana[6]. Tahun 2015: 1 mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU di DO karena aksi menuntut kejelasan status UISU yang dwi kepemimpinan. Hal ini merugikan banyak mahasiswa  dimana ijasah mahasiswa UISI kerap tidak diakui di dunia kerja[7]. Tahun 2016: terjadi DO kepada Presiden Mahasiswa (Presma) STIKIP Al-Wasliyah Banda Aceh akibat melakukan aksi demo di dalam kampus[8].  Dan tentu masih banyak lagi mahasiswa yang belum terdata di DO karena melakukan berbagai aktivitas perjuangan di kampus. Bahkan masa akademis yang dipersingkat saat ini, menjadi intimidasi DO kepada mahasiswa. Contohnya di Unhas, setiap tahunnya rata-rata 400 mahasiswa di DO karena masa studinya habis[9].

Selain itu skorsing yang dialami mahasiswa akibat mengkritisi kebijakan kampus juga sangat banyak dipraktekkan di kampus-kampus Indonesia. selain itu, pemberlakuan jam malam dengan berbagi dalil keamanan dan narkoba, menjadi salah-satu gambaran fasisme kampus untuk membungkam ruang gerak mahasiswa.

Tindasan fasisme semakin nyata belakangan ini terutama dalam bentuk pelarangan organisasi-organisasi di kampus. Dengan dalil SK Dirjen Dikti 26 Tahun 2002 yang melarang organisasi ekstra melakukan aktivitasnya di kampus, telah menjadi acuan untuk melanggar hak mahasiswa atas kebebasan berserikat dan berorganisasi di kampus. Warisan Orba NKK/BKK masih menjadi hantu fasisme yang bergentayangan untuk melarang ormass mahasiswa yang independen, mandiri, modern dan non-partisipan Parpol berkembang. Sementara di saat bersamaan kampus memberikan karpet merah pada Parpol dan elit politik untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kuliah-kuliah umum atau diskusi di kampus.

Kekerasan dari pihak kampus baik melalui satpam  semakin meningkat di kampus. Demikian pihak rektorat secara membabi buta memperbolehkan Polisi dan TNI untuk melakukan pengamanan di kampus.

Fasisme semakin nyata perkembangannya di kampus. Selain fasisme secara terang-terangan, fasisme tertutup juga dijalankan dengan berbagai kebijakannya termasuk SK Dirjen DIkti No. 26 Tahun 2016, pemberlakuan jam malam dan termasuk "memaksa" penelitian mahasiswa yang berorientasi korporasi.

Fasisme yang berkembang di kampus tentu menjadi ancaman atas demokratisasi bagi mahasiswa termasuk dosen untuk mengembangkan daya nalarnya, inovasinya serta orientasi pendidikan yang mengabdi kepada rakyat. Selain itu fasisme tentu akan membungkam, mengekang perjuangan mahasiswa yang menuntut segala perbaikan atas pendidikan khususnya menolak gempuran neoliberalisasi di kampus. Akibat fasisme ini, kurikulum juga akan tetap diorientasikan hanya untuk kepentingan imperialism, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Akibat hadangan fasisme tentu akan semakin meningkatkan kekerasan, intimidasi, teror serta peningkatan Skorsing dan DO terhadap mahasiswa. Akibat fasisme kampus juga akan semakin mempersulit mahasiswa untuk mendapatkan kebebasan untuk memperjuangkan penolakan atas kenaikan uang kuliah (UKT) yang semakin mengkwatirkan.

Maka melawan Fasisme Kampus adalah usaha untuk menyelamatkan demokratisasi di kampus, demi meraih kebebasan dan kemerdekaan untuk mengembangkan pendidikan yang berguna bagi masyarakat Indonesia

Rachmad P Panjaitan (Ketua PP FMN)
 

[1] Hugh Purcell. Fasisme. Resist Book, Yogyakarta 2004
[2] Nino Oktorino. Pendudukan Jepang di Indonesia. Elex Media Komputindo, Jakarta 2010.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger