Headlines News :
Home » » Pernyataan sikap PP FMN: 2 Tahun Kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata Mahasiswa

Pernyataan sikap PP FMN: 2 Tahun Kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata Mahasiswa

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 19 Oktober 2016 | 19.48

Sumber Gambar: Publikasi  CSIS di Youtobe

Tepat pada 20 Oktober 2016, Pemerintahan Jokowi-JK telah menginjak usia 2 tahun memimpin Indonesia. Melalui Kepala Staf Kepresidennya (KSP), Jokowi-JK menyampaikan beberapa indicator keberhasilannya. Beberapa indikator tersebut diolah dari data BPS (Badan Pusat Statistik), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bank Indonesia (SULNI/Statistik Utang Luar Negeri Indonesia), dan Moody's Statistical Handbook 2016. Indikator keberhasilannya adalah menurunnya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan secara bersamaan terjadinya peningkatan di bidang investasi dan pertumbuhan ekonomi.  Namun apakah benar kenyataannya rakyat semakin sejahtera dengan menggunakan data-data statistic milik pemerintahan tersebut ? Bagaimana sesungguhnya kehidupan rakyat secara konkrit ? Dan seperti apa  Kondisi Pendidikan memasuki 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK ? Kita akan coba mengurainya !

Sejak tahun lalu hingga saat ini,  Jokowi-JK mengeluarkan paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII. Paket Kebijakan Ekonomi ini menjadi poros utama pembangunan ekonomi Jokowi-JK untuk menjalankan kebijakan RPJMN 2015-2019.  Sementara prinsip paket kebijakan ekonomi ini adalah untuk mengintensifkan liberalisasi, deregulasi, debirokratisasi hingga reformasi pajak. Hakekat paket ekonomi adalah untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Implikasinya semakin intensifnya perluasan lahan dan hutan oleh perkebunan serta pertambangan skala besar, market labour flexibility (Politik upah murah), pembangunan kawasan ekonomi dan industry, hingga pemotongan pajak kepada para investor dan pengempang pajak di Indonesia (Tax Alowance, Tax Holiday dan Tax Amnesty). 

Selain itu kebijakan Jokowi-JK juga mempunyai program untuk menjalankan Swasembada pangan dengan; mencetak lahan persawahan 1 juta Ha, peningkatan teknologi pertanian serta pembangunan infrastuktur pertanian untuk irigasi. Namun pada kenyataannya, Indonesia di tahun 2016 masih menjalankan impor Beras terbesar dari Vietnam dan Thailand. Walaupun tahun ini Indonesia mengalami surplus gabah dan beras, akan tetapi Indonesia telah mengimpor beras sekitar 1,3 Juta ton dan diprediksikan masih bertambah. Sehingga swasembada pangan masih belum terwujud sama sekali. Demikian program penghematan anggaran ternyata ditujukan untuk memotong subsidi-subsidi rakyat yang diorientasikan untuk meningkatkan anggaran-anggaran untuk pembangunan infrastuktur, pertahanan, dan sebagainya. 

Dalam kerangka mensejahterahkan rakyat Indonesia, maka basis pembangunan ekonominya adalah mewujudkan reforma agrarian sejati guna pembangunan industry nasional yang kuat, mandiri dan berdaulat. Namun alhasil, program reforma agrarian Jokowi-JK dengan sertifikasi dan redistribusi lahan 9 juta Ha, hakekatnya bukanlah reforma agrarian sejati yang dicita-citakan kaum tani dan rakyat. Sebab reforma agrarian Jokowi-JK belum mampu menghapuskan monopoli dan perampasan tanah di Indonesia, ketimpangan stuktur agrarian, menghentikan alihfungsi lahan, serta  mewujudkan kedaulatan pangan dan modernisasi pertanian. Hal ini kemudian berdampak pada kemiskinan kaum tani serta terhambatnya pembangunan industry nasional yang kuat, mandiri dan berdaulat di Indonesia. 

Sementara dalam kebijakan menegakkan demorasi dan HAM bagi warga negaranya, selama 2 tahun ini Jokowi masih mengalami berbagai persoalan. Politik oligarki dan money politik masih saja menandai dinasti kekuasaan di Indonesia baik di parpol maupun pada masa Pilkada. Sementara kasus korupsi di berbagai lembaga Negara masih terbilang tinggi termasuk suap-menyuap di dalam mendapatkan jabatan. Hal ini berimpilkasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung menurun di dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah. Demikian dengan adanya kebijakan SE Kapolri Hate Speech, RUU TNI, RUU Teroris, RUU Kamnas, dan sebagainya adalah seperangkat kebijakan yang akan membungkam kebebasan masyarakat sipil termasuk kebebasan pers di Indonesia. Pelanggaran Ham juga meningkat di Indonesia. Jumlah kekerasan, kriminalisasi hingga penembakan meningkat selama 2 tahun pemerintahan Jokwoi-JK. Sementara pelanggaran HAM masa lalu juga masih belum mampu diselesaikan Jokowi-JK, dan bertedensi mengabaikan. Demikian kasus pelanggaran HAM di Papua malah semakin meningkat. Bahkan Komisoner HAM menyampaikan bahwa 4 kali kunjukan Jokowi ke Papua tidak mempunyai perubahan untuk menegakkan HAM di Papua, tapi malah sebaliknya. Pemerintahan Jokowi ke Papua hanya menghabiskan APBD Papua. 

Sedangkan yang ingin coba kami difokuskan pula pada kegagalan pemerintahan Jokowi-JK adalah di sector Pendidikan. kita akan coba melihat produktivitas program Jokowi-Jk sejauh ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ternyata program kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak mempunyai perubahan atas peningkatan akses rakyat mendapatkan pendidikan. Di Indonesia semakin tinggi pendidikan yang ingin diraih, maka akan semakin tinggi pula persentase angka putus sekolahnya. Setiap tahunnya akses anak-anak dan pemuda mendapatkan akses pendidikan semakin sempit. Anak berusia 7-13 tahun (tingkatan SD) berjumlah 46 juta. Berusia SMP (14-16 tahun) sebanyak 25 juta dan usia SMA/SMK/Seerajat (16-18 tahun) sebanyak 17 Juta. Namun   Berdasarkan data UNICEF tahun 2016 sebanyak 7,3 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati usia sekolah dasar (SD), sedangkan anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 juta dan sementara SMA 1 juta. Demikian akses atas perguruan tinggi di Indonesia baik PTN maupun PTS hanya mampu menyerap 500.000 mahasiswa baru dari lulusan rata-rata per tahunnya 2 juta SMA/SMK/Sederajat. Oleh karena, di tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK masih sangat rendah akses rakyat mendapatkan pendidikan di semua tingkatan.

Sementara biaya pendidikan yang mahal di SD hingga tingkatan Menengah juga masih terjadi. Demikian dalam perguruan tinggi, kenaikan uang kuliah per tahun (UKT) sebesar 50-100% menjadi persoalan utama yang menyulitkan pemuda untuk mampu mengecap perguruan tinggi di Indonesia. selain itu, persoalan kurikulum juga masih menjadi permasalah di Indonesia. Terjadi kurikulum ganda dalam pendidikan di Indonesia yaitu KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. Hal ini tentu membuat tidak adanya indicator targetan keberhasilan system pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu persoalan pendidikan yang masih berlangsung adalah UN, turunnya anggaran pendidikan (APBNP 2016 turun 6 Triliun), wajib belajar 12 tahun belum terealisasi, rendahnya kesejahteraan guru dan dosen, serta meningkatnya ancaman pengekangan nilai-nilai demokrasi di kampus

Kemudian kita akan membantah peningkatan kesejateraan masyarakat menurut pemerintah dengan menggunakan berbagai data-data statistiknya itu. Indikator pertama angka kemiskinan. 28,51 juta (11,22%) di Maret 2015, menjadi 28,01 juta (10,86%) di Maret 2016. Ternyata jika dilihat standart kemiskinan di Indonesia, masih tergolong sangat rendah dan penghitungan itu masih dipakai Jokowi. Kemiskinan di Indonesia merujuk pada penghitungan pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan dengan berpendapatan 1,5 Dolar USper hari.  Tentu angka ini sangat rendah. Padahal menurut BPS sendiri kebutuhan hidup layak di Indonesia rata-rata mencapai 3,2 - 4 juta per kepala keluarga. Sedangkan pendapatan per kapita  buruh tani Indonesia hanya mencapai rata-rata 1 juta per bulan. Demikian rata-rata upah minum nasional hanya mencapai di bawah 3 juta. Klas buruh dan kaum tani adalah mayoritas Indonesia, dan tentu jika merujuk pada kebutuhan hidup layak, sudah pasti klas buruh dan kaum tani masih belum mampu memenuhinya. Jadi jika kita jujuran, sesungguhnya dengan standart kemiskinan yang rendah saja, Jokowi tidak mampu menghapuskan kemiskinan secara siknifikan. Bahkan banyak sekali kondisi real rakyat Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Indikator kedua adalah ketimpangan. Ketimpangan antara kaya dan miskin diukur melalui gini ratio dalam data tersebut dikatakan mengalami penurunan. Dari 0,408 di Maret 2015 menjadi 0,397 di Maret 2016. Namun pada kenyataannya ketimpangan semakin tinggi di tengah masyarakat. Ternyata pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional masih dinikmati 20% kalangan elit dari Indonesia. Sementara 80% atau sekitar 205 juta jiwa masyarakat Indonesia masih hidup dalam kerawanan tertinggal. Artinya kekayaan di Indonesia masih dikuasai segelintir orang seperti pemilik Sampoerna Group, PT. Djarum, Sinar Mas, Wilmar, Lonsum, CT Corp, Group Lippo, Central Cipta Murdaya dan sebagainya. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia yang terdiri dari kaum tani, buruh industry, karyawan hidup dengan pendapatan yang rendah dan rawan tertinggal. 

Ketiga, indikator pengangguran. Dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, data KSP menyatakan, angka pengangguran mencapai titik terendah di 2016 menjadi 7,02 juta orang (5,50%) dari sebelumnya 7,45 (5,81%) di 2015.  Namun pada kenyataanya, perampasan tanah yang semakin luas di Indonesia berimplikasi dengan hilangnya akses kaum tani atas tanah. Tentu hal ini mendorong terjadinya pengangguran yang tinggi di Indonesia. Demikian penutupan atau program efisiensi berbagai perusahaan industry di Indonesia, nyatanya mendorong terjadinya PHK di berbagai wilayah Indonesia. Sementara angka pengangguran di kalangan lulusan mahasiswa saja tercatat hampir menyentuh angka 1 juta. Apalagi saat ini tenaga kerja Indonesia berjumlah 50-60% lulusan SD-SMA yang tentu rentan menjadi pengangguran baik terbuka atau semi terbuka (pekerja serabutan). 

Dan terakhir indicator keempat keberhasilan pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi dan Investasi. Ekonomi Indonesia di semester-I 2016 tumbuh 5,04%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,79%. Dan Menurut data BKPM yang diolah KSP, realisasi investasi semester I-2016 mencapai Rp 298,1 triliun. Dengan hasil ini, diperkirakan realisasi investasi 2016 akan lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 545,4 triliun. Namun pertumbuhan ekonomi dengan penghitungani PDB sangat abstrak dalam meninjau pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena konkritnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia masih dinikmati kalangan segelintir elit di Indonesia dan para investor asing. Sama hanya dengan kenaikan investasi di Indonesia sama sekali tidak ada kaitannya dengan kemajuan kesejahteraan rakyat. Karena ketika pembangunan di Indonesia masih disandarkan pada investasi maupun utang luar negeri, maka tidak ubahnya rejim Indonesia menjalankan kebijakan neoliberalisasi yang hanya memberikan keuntungan bagi Negara-negara maju saja. Indonesia hanya akan bergantung dengan investasi dan utang luar negeri. Seluruh hasil kekayaan alam sejatinya tidak dikelola oleh Negara maupun rakyat untuk mendapatkan keuntungannya bagi rakyat. Namun keuntungan yang besar dari eksploitasi alam dan manusia di Indonesia hanya dinikmati Negara-negara maju pemberi investasi dan utang. 

Maka sangat jelas bahwa keberhasilan melalui data-data statistic Pemerintahan Jokowi-JK dalam 2 tahun pemerintahannya, hanya sebuah ilusi untuk menutupi kegagalannya mensejahterahkan rakyat Indonesia termasuk kinerja dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu,  kami menilai pemerintahan Jokowi-JK selama 2 tahun diantara;

1. Gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat akibat tidak dijalankannya reforma agraria sejati dan pembangunan Industri nasional yang kuat, mandiri dan berdaulat bebas dari cengkraman dominasi imperialism dan feodalisme.
2. Program pembangunan Jokowi-JK mengalami kegagalan akibat masih bersandarnya pembangunan pada Investasi dan utang luar negeri. Sehingga hanya menimbulkan angka manipulatif dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab kenaikan pertumbuhan ekonomi hanya memberikan pendapatan yang berlimpah pada segelintir korporasi dalam negeri, investasi asing dan Negara pemberi pinjaman.   Sehingga akan terjadi ketimpangan stuktural yang semakin tinggi antara si kaya dengan si miskin.
3. Pembangunan infrastuktur di Indonesia bukanlah sebuah keberhasilan bagi kemajuan rakyat Indonesia. Sebab infrastuktur dibangun dengan skema bisnis yang diserahkan pada investasi dan utang luar negeri. Selain itu, pembangunan semacam jalan tol, bendungan, bandara Internasional dan sebagainya belum menunjukkan siknifikasi untuk pemerataan pembangunan atau didasari kebutuhan masyarakat di Indonesia. namun banyak semacam bendungan yang disebut untuk irigasi bagi kaum tani, ternyata hanya berguna untuk irigasi atau tenaga pembangkit listrik bagi perkebunan milik swasta dan kawasan-kawasan industry. 
4. Pendapatan rakyat masih sangat rendah jika melihat pengupahan buruh industry, buruh tani dan karyawan dengan kebutuhan hidup layak di Indonesia yang cenderung mengalami meningkat. 
5. Pembangunan di Indonesia masih saja tetap bertumpu di pulau Jawa. Hal ini tidak sesuai dengan janji Jokowi-JK yang ingin mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah timur maupun tengah. 
6. Masih tingginya pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan, kriminalisasi dan penembakan kepada rakyat terutama korbannya kaum tani saat memperjuangkan hak atas tanah. Di sisi lain, demokrasi makin tidak dirasakan di Indonesia. Sebab kebebasan berekspresi dan berorganisasi selalu diteror dan dilarang termasuk di lingkungan kampus. Terutama peran TNI yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat sipil dan di kampus, tentu semakin mengancam penegakan demokrasi di Indonesia. 

7. Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berkuasa, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Program KIP tidak mampu meningkatkan akses rakyat atas pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan terutama di perguruan tinggi, menjadi persoalan pendidikan yang krusial saat ini.   

Oleh karena itu, persatuan dan perjuangan massa mahasiswa dan rakyat menjadi modal utama yang menggerakkan perubahan dan merebut hak-hak demoraktis rakyat yang masih dirampas oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

20 Oktober 2016,
PIMPINAN PUSAT
FRONT MAHASISWA NASIONAL



RACHMAD P PANJAITAN
KETUA PP FMN

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger