Pernyataan sikap PP FMN: Mengecam dan Melawan Pelarangan Berekspresi, Berorganisasi oleh Universitas Muhammadiyah Mataram

Setelah pelarangan pemutaran Film dan Diskusi Publik bertemakan Agraria yang diselenggarakan FMN Ranting Universitas Muhammadiyah Purwokerto oleh pihak Rektorat (03/10/2016), Kini giliran FMN Ranting Universitas Muhammadiyah Mataram mendapatkan pelarangan dari Pihak Rektorat. Pada hari Rabu tertanggal 05 Oktober 2016, Universitas MuhamadiyahMataram (UMM)menyelengarakan kegiatan orentasi study dan pengenalan kampus (OSPEK) tingkat Univesitas. Kegiatan OSPEK tingkat Univesitas ini disambut oleh Front Mahasiswa Nasional Ranting Universitas Muhamadiyah Mataram (FMN UMM) dengan membagikan profil FMN UMMkepada mahasiswa baru. Pembagian selebaran ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru UMM tentang aktivitas-aktivitas ilmiah, aktivitas perjuangan serta program-program pengabdian FMN di tengah masyarakat.

Awalnya Pembagian Profil FMN UMMberjalan lancar dan disambut antusias oleh mahasiswa-mahasiswa baru UMM.Namun setelah setengah jam berlangsung,terjadi pelarangan oleh pihak Rektor UMM melalui Kepala Satpam.Kepala Satpam dengan arogannya mengatakan “Dalam aturan Universitas Muhamadiyah Mataram melarang perekrutan anggota organisasi seperti FMN”.

Atas pelarangan tersebut, kawan-kawan FMN UMM denganmenjelaskan bahwa pembagian  selebaran profil FMN adalah bentuk berekspresi mahasiswa dalam memperkenalkan organisasinya. Oleh karena itu, pihak kampus harus menghargai dan menjamin kebebasan berekspresi dan berorganisasi bagi mahasiswa di kampus. Akan tetepi, Kepala Satpam tetap melarang pembagian selebaran Profil FMN UMM.

Secara nyata kebebasan mahasiswa di  dalamberekspresi dan berorganisasi di kampus semakin terancam. Nilai-nilai demokratisasi semakin dikekang, dirampas oleh pihak kampus. Padahal kebebasan mahasiswa berekspresi, berorganisasi di kampus haruslah dihormati dan dijamin oleh pihak kampus sebagaimana telah diatur di dalam konstitusi UUD 1945. Di dalam Pasal 28 E Ayat 3 menjelaskan bahwa “ setiap orang berhak atas kebebasan beserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Oleh karena itu, tidak ada alasan pihak kampus untuk melarang mahasiswa menjalankan aktivitas berekspresi dan berorganisasi di kampus.

Pengekangan berekspresi dan berorganisasi di kampus adalah bentuk -bentuk warisan fasisme Orba yang masih dilanggengkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK di tengah bergeloranya perjuangan mahasiswamelawan penerapan kebijakan neolibdi kampus. NKK/BKK Orba masih menjadi hantu fasisme yang bergentayangan untuk merampas hak mahasiswa mendapatkan kebebasan berorganisasi.  SK Dirjen Dikti No. 26 Tahun 2002 tentang pelarangan organisasi ekstra di kampus, selaludijadikan sebagai legitimasi dalam melarang organisasi mahasiswa seperti FMNberkembang di kampus. Pelabelan organisasi mahasiswa EKSTRAmenjadi bentuk penanaman stigma buruk/negatif yang ditanamkan sejak Orde Baru.  Di sisi lain, label organisasi mahasiswa ekstra merupakan bentuk pengekangan sekaligus diskriminasi terhadap organisasi mahasiswa yang independen, mandiri, modern dan non-partisipan Parpol. Maka sekali lagi kami berpandangan bahwa hakekatnya tidak ada Organisasi Mahasiswa Ekstra-Intra, semua kedudukan organisasi mahasiswa sama di dalam kampus. Sama halnya organisasi buruh, tidak ada organisasi ekstra-intra pabrik. Demikian organisasi tani tidak ada organisasi tani ekstra-intra. Namun organisasi-organisasi yang ada di kampus dibedakan atas karakternya. Ada organisasi berkarakter independen, mandiri, modern dan non-partisipan Parpol yang didirikan oleh mahasiswa itu sendiri. Tujuannya sebagai alat mengembangkanpengetahuannya, sebagaialat perjuangannya serta alat untuk pengabdian kepada masyarakat. Dan kemudian ada organisasi mahasiswa yang didirikan oleh kampus. Maka kampus seharusnya memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih dan mengembangkan organisasinya sebagai cerminan demokratisasi di dalam kampus.

Berdasarkan paparan di atas, Pimpinan Pusat FMN sangat menyayangkan tindakan pelarangan pihak rektor UMM terhadap aktivitas berekspresi dan berorganisasi mahasiswanya di FMN Ranting UMM. Kami  mengecam atas tindakan pihak rektorat UMM tersebut. Makadengan ini PP FMN juga menyampaikan tuntutan kepada Pihak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai berikut;

1.       Hentikan pengekangan, pelarangam terhadap aktivitas-aktivitas berekspresi  dan berorganisasi FMN Ranting UMM di Kampus.

2.       Berikan kebebasan berekspresi dan berorganisasi kepada seluruh mahasiswa UMM di Kampus.

3.       Cabut SK Dirjen Dikti No. 26 Tahun 2002 beserta SK Rektor yang melarang organisasi ekstra di kampus.

Kami juga menyerukan kepada seluruh pimpinan dan anggota FMN se-Indonesia  untuk bersolidaritas kepada FMN Ranting UMM dan sekaligus berkampanye atas Kebebasan berekspresi dan berorganisasi di Kampus. FMN juga meminta kepada seluruh mahasiswa dan rakyat untuk bersatu memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berorganisasi di kampus. Atas perhatian dan semangat juang untuk kemajuan demokrasi di kampus, kami mengucapkan terima kasih.

06 Oktober 2016,

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

RACHMAD P PANJAITAN

KETUM

Tembusan:

1.       Presiden RI, Joko Widodo

2.       Menristekdikti, Mohamad Nasir