Headlines News :
Home » » Front Perjuangan Rakyat (FPR) Demo Kedubes AS, Menuntut Kepres AS Dicabut Dan Meminta Jokowi Melindungi WNI di AS.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) Demo Kedubes AS, Menuntut Kepres AS Dicabut Dan Meminta Jokowi Melindungi WNI di AS.

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 06 Februari 2017 | 04.55


Jakarta, 6/2/2017, Front Perjuangan Rakyat (FPR) kembali menggelar Aksi Demonstrasi, mengecam kebijakan rasial Pemerintah Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang melarang tujuh Negara untuk warganya masuk ke AS. Massa aksi juga mengecam penahanan, deportasi dan kriminalisasi oleh pemerintah AS terhadap muslim, Imigran, pengungsi dan warga Asing lainnya, terutama yang berasal dari Meksiko, Rusia, Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan tujuh Negara lainnya yang mendapatkan pelarangan khusus seperti, Irak, Suriah, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yaman.
Kali ini FPR menggelar aksinya didepan kantor kedutaan besar AS, yang bertempat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam perjalanan aksinya, massa aksi sempat dihadang aparat Kepolisian, namun massa tetap bertahan dengan terus meneriakkan yel-yel dan seruannya.
Wahyusuf, Koordinator lapangan Aksi menyampaikan bahwa, aksi dilakukan untuk Solidaritas kepada seluruh umat muslim, pengungsi dan warga asing lainnya yang terkena dampak oleh kebijakan Donald Trump.
Aksi ini juga sekaligus untuk mengecam seluruh kebijakan rasial, diskriminatif dan anti Demokrasi Donald Trump, sebagai bagian skemanya dalam memastikan dan memperkuat dominasinya diberbagai negeri, serta kontrolnya atas minyak dan sumberdaya alam lainnya diberbagai negeri”, jelas Yusuf.
Emilia Yanti Siahaan, Sekjend Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menyampaikan bahwa, kebijakan Trump merugikan jutaan kaum buruh dan klas pekerja di AS, terutama para pekerja yang datang dari luar negeri. Karenanya, kebijakan rasial dan diskriminatif Donald Trump mencerminkan Watak Amerika sebagai pimpinan Imperialisme global yang rakus merampas hak, menghisap dan menindas klas buruh dan rakyat luas, kecamnya.
Mewakili sektor tani, Moh. Ali (Sekjend. AGRA) menyampaikan bahwa, kebijakan Donald trump sejatinya menunjukkan watak Trump yang anti rakyat seperti halnya rezim-rezim pelayan Kapitalis monopoli sebelum-sebelumnya di AS. Selain kebijakan rasial dan diskriminatifnya saat ini, AS akan terus mengeluarkan berbagai kebijakan anti rakyatnya, untuk terus menjarah kekayaan alam dan menghisap rakyat diberbagai Negeri, terang Ali.
Sebelumnya, dibawah pemerintahan Barrack Obama, Jutaan kaum tani telah kehilangan tanah yang kemudian diserahkan kepada tuan tanah, borjuasi besar komprador, bahkan kepada Imperialisme secara lansung, oleh Pemerintah Boneka yang berkuasa di Negeri ini. Akibatnya, kaum tani kian terjebak dalam kemiskinan dan kemerosotan hidup yang semakin parah. Ribuan kaum tani juga terus menjadi korban tindak kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi oleh pemerintah, demi mengamankan kepentingan dan menjamin perputaran kapital milik imperialis tetap berputar dan menciptakan keuntungan berlipat-lipat di Indonesia, tambah Ali.
Karenanya, sebagai organisasi tani nasional yang menghimpun petani, perempuan pedesaan, nelayan dan suku bangsa minoritas, juga sebagai anggota koalisi petani Asia (Asian Peasant Coalition-APC) dan Liga Perjuangan Rakyat International/International league of people struggle (ILPS), AGRA mengecam kebijakan diskriminatif dan rasis Donald Trump yang hakekatnya adalah anti rakyat. AGRA juga menyampaikan solidaritas dan dukungan kepada seluruh umat muslim, pengungsi, imigrant, para pekerja dan kelompok-kelompok minoritas lainnya di AS agar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya, tutup Ali.
Kurniawan Sabar, Direktur Institute for National and Democracy Studies (INDIES) menegaskan bahwa, dibalik kebijakan politiknya yang diskriminatif dan rasis, sesungguhnya Donald Trump juga berkepentingan untuk terus memperkuat dominasinya diberbagai negeri, terutama untuk mengamankan penguasaannya atas minyak dan sumberdaya alam di tujuh Negara yang dikenai pelarangan masuk AS.
Negara-negara yang dikenakan pelarangan masuk AS dengan keputusan Presiden Trump, merupakan Negara-negara yang selama ini terus di agresi dan dibombardir oleh Imperialisme AS, demi mempertahankan kepentingannya atas sumberdaya alam dan untuk mempermudah control terhadap negara-negara lainnya yang dianggap dapat mengganggu kepentingan AS. Disamping itu, kebijakan-kebijakan AS semacam ini, adalah upaya Imperialialisme AS untuk memecah-belah persatuan rakyat, meredam kemarahan dan kebencian rakyat AS secara khusus, serta untuk menghalau laju perlawanan rakyat yang terus berkembang semakin maju dan meluas diberbagai Negeri, Jelas Wawan.
Karsiwen, Ketua keluarga besar buruh migrant Indonesia (KABARBUMI), sekaligus mewakili International Migrant Alliance (IMA) juga menyampaikan bahwa, saat ini telah mencapai sekitar 120 ribu orang terlantar dibandara-bandara AS, dan sekitar 60 ribu pengajuan visa ke AS yang ditolak. Semuanya adalah akibat kebijakan protektif Trump yang rasis dan diskriminatif, kemudian berlindung dibalik isu terorisme dan penyelundupan Narkoba. Akibat kebijakan tersebut, jutaan warga asing di AS, baik pengungsi maupun buruh migrant dan lainnya, kini sudah banyak yang ditahan, dikriminalkan dan terancam dideportasi, termasuk sekitar 40 ribu WNI yang ada di AS.
Nasib buruh migrant di AS saat ini, tidak jauh berbeda dengan jutaan buruh migran diberbagai Negeri yang terjerat berbagai penghisapan, tindak kekerasan dan kriminalisi. Namun kondisi yang memperburuk keadaan BMI di AS, adalah karena mereka terancam deportasi dan tidak dapat bekerja kembali, akibat kebijakan Donald Trump. Sementara itu, Jokowi dan segenap pemerintahan Indonesia tidak memberikan sikap apapun, khususnya untuk melindungi BMI dan seluruh WNI yang ada di AS, tambah Iwenk.
Harry Sandy Ame, Sekjend ILPS Indonesia menyampaikan bahwa, Kebijakan Trump ini adalah legitimasi bagi pemerintah AS dan Imperialisme secara global, untuk mengkambing-hitamkan korban kemiskinan dan perang serta agresi yang dipimpin AS diberbagai Negeri sebagai sumber maslah kemiskinan, sempitnya lapangan kerja dan masalah terorisme di AS. Namun dibalik itu, selain untuk menebar ketakuta, memperkuat pengaruh dan kontrolnya diberbagai Negeri, melalui kebijakan tersebut Pemerintah AS berupaya menutupi ketidakmampuannya menjawab tuntutan rakyat AS untuk pemenuhan hak atas jaminan social, lapangan pekerjaan dan hak-hak dasar rakyat lainnya.
“Salut dan hormat atas semangat kawan-kawan sekalian yang meskipun dengan jumlah yang tidak banyak, terguyur hujan dan terbakar terik dalam aksi ini, namun masih tetap semangat dan terus bertahan. Perlu Saya sampaikan, bahwa sejak Trump ditetapkan sebagai presiden hingga dilantik sampai keluarnya Kepres-nya yang diskriminatif dan rasis ini, ILPS telah menggelar Aksi global diberbagai negeri dan aksi-aksi parallel di AS yang melibatkan berbagai kalangan Rakyat”, jelas Sandy.
Artinya, sesungguhnya kita tidaklah kecil dan kita tidak sendiri. Kita akan terus memperbesar dan memajukan perjuangan kita. Karenanya, aksi hari ini juga bukanlah solidaritas semata, melainkan sikap tegas atas semua motif dibalik kebijakan rasial Trump saat ini, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang segera akan menyusul, adalah kebijakan yang tidak lain kepentingannya untuk terus berupaya keluar dari krisis di AS dan krisis global Imperialisme, serta untuk terus melipat-gandakan keuntungan melalui penghisapan dan penidasan terhadap Rakyat, tambahnya.    
Setelah melakukan Orasi-orasi secara bergantian, aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama Front Perjuangan Rakyat. 
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger