Headlines News :
Home » » Peringatan satu (1) tahun Kebijakan Drop Out 3 Mahasiswa UIM Satu Tahun Berlalu, Kami tetap melawan Kembalikan hak demokratis Kami

Peringatan satu (1) tahun Kebijakan Drop Out 3 Mahasiswa UIM Satu Tahun Berlalu, Kami tetap melawan Kembalikan hak demokratis Kami

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 16 Februari 2017 | 17.29


Kronologis Kasus DO 3 Mahasiswa UIM Makassar

Kasus ini berawal dari keresahan akan  kondisi kampus UIM Makassar, salah satunya adalah Rektor UIM yang telah menjabat selama 3 kali berturut-turut. Keresahan soal itu muncul karena mahasiswa mendengar problem di kampus Univ Swadaya Gunung  Jati cirebon yang bermasalah dengan masa jabatan rektor 3 periode yang berdampak pada tidak sahnya semua keputusan rektor termasuk Ijazah Mahasiswa. mereka takut kejadian tersebut juga menimpah mahasiswa yang ada di kampus UIM. Beberapa mahasiswa FT UIM diantaranya Bakrisal Rospa yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Bem FT UIM dan Henry Foord yang saat itu menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Mesin FT UIM kemudian mendiskusikan hal tersebut dan memutuskan untuk ke Kepertis Wilayah IX menanyakan apakah rektor boleh menjabat lebih dari 2 kali berturut-turut.

Beberapa mahasiswa UIM kemudian mendatangi kantor Kopertis Wilayah IX, diantaranya Bakrisal Rospa dan Henry Foord J. Staf Kopertis Wilayah IX yang menemui mereka memberikan hard copy yang merupakan salinan SE Dikti no 2705/D/T/1998 tentang prosedur dan tata cara pengangkatan pimpinan PTS.  Pihak kopertis juga mengatakan bahwa pengangkatan rektor di perguruan tinggi swasta juga harus mengacu pada SE tersebut. Berdasar pada aturan  yang diberikan oleh pihak Kopertis mereka kemudian mengetahui  ternyata Rektor Perguruan Tinggi Swasta juga  tidak boleh menjabat selama 3 periode berturut-turut.

Pada 10 Februari 2016 mereka menemui wakil dekan I Fakultas Teknik UIM untuk menanyakan persoalan masa jabatan rektor yang lebih dari 2 periode, mereka juga memberikan penyataan sikap dari “Aliansi Tarik Mandat Rektor UIM 3 Periode”. Wakil Dekan I yang menemui mereka tidak menjawab apa-apa dan menyarankan untuk menanyakan langsung ke pihak Universitas.

Pada 15 Februari 2016 Dekan fakultas teknik mengirimkan surat tentang pelanggaran 3 mahasiswa FT terhadap peraturan Akademik, pedoman peraturan kemahasiswaan dan kode etik mahasiswa UIM yang di berikan kepada pihak Rektorat. Pada hari yang sama yakni pada tanggal 15 Februari 3 orang mahasiswa yang sebelumnya datang menemui WD I FT pada  tanggal 10 februari 2016 menerima undangan dari Komdis UIM untuk menghadiri sidang klarifikasi atas pernyataan sikap “Aliansi Tarik Mandat Rektor UIM 3 Periode” .

Pada 16 Februari 2016 3 orang mahasiswa tersebut menghadiri sidang klarifikasi. Sidang tersebut ternyata dilaksanakan diruangan rektor UIM Makassar. Sidang tersebut dihadiri oleh Ketua Komdis UIM, wakil ketua yayasan, Dekan FT dan beberapa Dekan Fakultas lain. 3 orang tersebut kemudian memberikan klarifikasi bahwa dasar dari keresahan mereka dan ketakutan mereka akan situasi kampus yang dijabat oleh rektor yang 3 kali berturut-turut, mereka juga menjelaskan bahwa. Ketua Komdis memberikan bantahan dan menyatakan bahwa wewenang yayasan penuh untuk mengangkat rektor dan tidak boleh ada intervensi bahkan dari Dikti. 3 orang mahasiswa tersebut kemudian merasa bahwa dalam sidang tujuan ini bukan pada persoalan mencari kebenaran, tapi seolah-olah membuat mereka merasa bersalah dan tidak lagi menanyakan soal masa jabatan rektor. Bakrisal yang menyadari hal tersebut memilih keluar dari forum dan menyampaikan bahwa ia telah menyelesaikan agenda sidang terkait klarifikasi dan ia sudah memberikan klarifikasi terkait dasar keresahannya. 2 mahasiswa lainnya yakni Henry Foord J dan Zulhilal. Mereka kemudian diminta menuliskan pernyataan sikap yang berisi pengakuan mereka atas kesalahannya dalam menyikapi rektor UIM yang telah menjabat 3 periode. karena menyakini bahwa sikap mereka yang mengkritisi kondisi UIM tersebut tidaklah salah dan layak untuk dipertanyakan pada akhirnya juga memilih keluar dari ruangan sidang tersebut.

Pada 17 Februari 2016 Rektor UIM mengeluarkan surat keputusan tentang pemecatan secara tidak hormat  3 mahasiswa tersebut. Bakrisal, Henry, dan Zulhilal yang mendengar desas-desus terkait pemecatan mereka kemudian menemui Dekan Fakultas Teknik UIM untuk menanyakan kebenaran akan hal tersebut. Dekan Fakultas Teknik yang mereka temui kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui akan hal tersebut. Rasa khawatir mereka kemudian turun karena dengan anggapan bahwa ketika surat DO itu benar ada maka pastilah dekan FT mengetahui karena dekanlah yang akan dikirimi surat oleh Rektor karena masalah ini awalnya dari dekan yang mengirimkan surat kepada rektor agar 3 orang mahasiswa tersebut di proses.

Karena menganggap bahwa surat DO tidak terbit, 3 orang mahasiswa tersebut masih menjalani aktifitas seperti biasa seperti masuk kuliah dan belajar diluar kuliah bdalam bentuk diskusi bersama teman-teman mereka di fakultas dan jurusan.

Pada 29 Februari 2016, 3 mahsiswa tersebut mendapat panggilan dari dekan. Mereka kemudian menghadap dan diberikan masing-masing amplop yang berisi surat. Saat mahasiswa bertanya perihal surat tersebut, dekan FT mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang isi surat tersebut dan menyuruh mahasiswa untuk membuka sendiri jika ingin mengetahui isinya.

Setelah mengetahui isi surat tersebut, mereka kemudian menempuh beberapa upaya untuk mengembalikan kembali statusnya sebagai mahasiswa. Pasca keputusan tersebut mereka kemudian mencoba menemui pihak Kopertis Wilayah IX sebagai suatu institusi yang menangani dan mengawasi kampus swasta. Mereka juga telah menyampaikan aspirasi di DPRD Sulsel dan responnya sama saja dengan pihak Kopertis Wilayah IX. 2 institusi yang mereka datangi hanya menyampaikan janji untuk memfasilitasi tapi sampai hari ini belum ada upaya dari nyata dari mereka.
Mereka kemudian melakukan beberapa kali aksi di depan kampus UIM untuk mendesak rektor UIM mencabut surat keputusan Do yang sangat merugikan mereka dan sama sekali tidak jelas pelanggaran apa yang mereka lakukan. Surat panggilan sidang klarifikasi dan SK Do yang mereka terima tidak memuat pasal dan poin pelanggaran apa yang mereka langgar dalam peraturan akademik dan kode etik mahasiswa UIM.Aksi-aksi tersebut malah mendapat respon dan refresif dari pihak  pengamanan kampus UIM .

Rasa frustasi mulai mereka alami karena beberapa upaya yang mereka lakukan selama ini belum menemui keberhasilan. Bakrisal bahkan telah memutuskan untuk tinggal dikampung dan bekerja saja karena seperti sudah tidak ada  harapan. Namun beberapa kawan yang selama ini yang berjuang bersamanya terus menyemangati dan menginformasikan akan langkah lain yang akan kawan-kawan tempuh.

26 Mei 2016 3 orang mahasiswa tersebut kemudian melanjutkan upaya mereka di Jalur Hukum, atas bantuan dari LBH Makassar mereka berhasil menyelesaikan materi gugatannya. Dan pada tanggal 26 mei 2 mahasiswa yakni Bakrisal Rospa dan Henry Foords memasukkan sendiri gugatan kasus DO tersebut ke PTUN Makassar.

Setelah melewati sidang yang berlarut-larut karena seringnya mengalami penundaan karena pihak rektorat UIM tidak hadir, akhirnya pada tanggal 8 November Pengadilan TUN mengeluarkan Putusan No 44/G/2016/PTUN.Mks Pokok perkara yakni  :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor   Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa FakultasTeknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Makassar Nomor : 863/UIM/Skep/ll/2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama :
a. Bakrisal Rospa, NIM. 12023014026;
b. Henry Foord J, NIM. 13022014002;
4. Mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa
Universitas Islam Makassar
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 301.000 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Tentu sebuah kebahagiaan tersebut dirasakan oleh mahasiswa atas keluarnya keputusan bahwa pemecatan mereka tidak sah secara hukum. Namun sampai hari ini pihak rektorat UIM belum mengembalikan status mereka sebagai mahasiswa. Pengadilan telah membuktikan bahwa tindakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan dan mekanisme di UIM tidaklah salah dimata hukum dan merupakan sebuah hal yang baik jika mereka kritis dalam menyikapi masalah. Parahnya pasca putusan TUN tersebut pihak rektorat dan dekananat UIM dalam berbagai media online masih kekeh bahwa yang mereka lakukan tidaklah salah dan abai terhadap keputusan pengadilan.

kami dari pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional mengajak seluruh pemuda mahasiswa untuk bmemberikan dukungan  solidaritas dengan menandatangani petisi

petisi dukungan korban DO 3 mahasiswa UIM


Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger