Peringatan Hari Lahir ke-14 Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan 19 tahun Gerakan Demokratis 1998: Semangat Gerakan Demokratis 98 untuk Terus Menggelorakan Perjuangan Pemuda-Mahasiswa di Kampus dan Turut Aktif dalam Perjuangan Rakyat Melawan Kebijakan Rezim Jokowi-JK yang anti Demokrasi

Bulan Mei dikatakan sebagai salah satu bulan penuh sejarah di Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah, menjadi momentum yang selalu diperingati oleh rakyat Indonesia secara luas, baik itu momentum internasional maupun nasional. Mulai dari peringatan hari buruh sedunia pada satu Mei, Hari Pendidikan Nasional pada dua Mei hingga Peringatan Kebangkitan Nasional 20 Mei. Selain itu, selama 19 tahun kebelakang rakyat Indonesia juga memperingati gerakan demokratis rakyat Indonesia pada tahun 1998 yang berhasil menumbangkan Soeharto dan Orde Baru-nya yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Gerakan Demokratis 98 merupakan salah satu tonggak penting dari perjuangan rakyat Indonesia yang harus diketahui dan diambil pelajarannya. Gerakan tersebut merupakan upaya dari rakyat merebut dan membebaskan hak–hak ekonomi, politik dan kebudayaan yang selama puluhan tahun ditindas oleh kekuasaan negara dibawah pemerintahan Soeharto. Gerakan tersebut juga merupakan cermin dari jalan panjang perjuangan rakyat Indonesia berhadapan dengan kekuasaan yang anti demokrasi.

Selama puluhan tahun, rakyat Indonesia melakukan perlawanan menentang kekuasaan fasis Soeharto yang begitu semena-mena menindas rakyat untuk kepentingan politik kekuasaan. Melalui tiga mesin utama yaitu Militer, Birokrasi dan Golkar, Orde Baru menjalankan kekuasaan dan menindas setiap musuh politik mereka dengan kejam. Kestabilan politik ditetapkan oleh Orde Baru sebagai perlindungan terhadap operasional kapitalis finance di Indonesia.

Periode penghancuran dan pemberangusan gerakan rakyat misalnya dengan depolitisasi gerakan mahasiswa melalui NKK/BKK dan pembentukan wadah tunggal gerakan pemuda dalam KNPI. Kebijakan tesebut merupakan imbas dari kenaikan gerakan rakyat, terutama pemuda-mahasiswa di periode akhir 1960an dan awal 1970-an menentang kebijakan masuknya investasi asing ke Indonesia. Skema tersebut juga berlaku di gerakan lain seperti Tani yang diberi wadah HKTI dan buruh yang diberi wadah tunggal dalam SPSI. Hal tersebut tidak lain untuk mengontrol sepenuhnya gerakan dan organisasi rakyat agar tidak berseberangan dengan kepentingan orde baru.

Di bawah tirani rejim fasis Soeharto usaha-usaha penghisapan dan penindasan rakyat semakin masif dan meluas di seluruh wilayah NKRI. Perampasan dan monopoli tanah, penggusuran, politik upah murah, peristiwa Talangsari, kedung ombo,  Penembak Misterius (Petrus), kenaikan harga bahan pokok, korupsi merajalela, menjadi tontonan yang membuat rakyat semakin menderita. Puncak keruntuhan kekuasaan Rejim fasis Soeharto terjadi pada tahun 1997 yang ditandai dengan badai krisis yang diikuti inflasi hingga 400%, melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS  dari Rp. 2.480,- menjadi Rp.16.800,-, PHK massal, pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan terjadinya huru-hara di berbagai daerah.

Konsep “Pembangunanisme (developmentalism)” Soeharto hancur dengan seketika. Macan Asia yang begitu dibangga-banggakan ternyata hanya gelembung yang dihidupi dari hutang menggunung, investasi yang dengan mudah dikeluar-masukkan sesuka investor. Indonesia dalam waktu singkat menjadi negara bangkrut tanpa daya.

Puncaknya adalah jatuhnya rejim fasis Soeharto pada 21 Mei 1998 karena besarnya gelombang gerakan rakyat. Sebuah gerakan yang diawali dari situasi penghidupan ekonomi yang kemudian menjadi tuntutan politik. Rakyat paham bahwa tanpa gerakan politik maka keadaan ekonomi juga tidak akan berubah.

Meskipun demikian, gerakan rakyat sekali lagi harus mengalami kegagalan untuk mengubah keadaan yang fundamental. Ketika terjadi kompromi dengan klik penguasa untuk peralihan kekuasaan secara damai kepada BJ Habibie, yang sekaligus merancang kanalisasi gerakan melalui pemilu 1999 dan sekaligus reformasi ekonomi yang sekali lagi berada dalam kontrol IMF. Soeharto dan kroni-kroninya tidak tersentuh hukum dan bisa dikatakan dilindungi. Golkar bahkan kembali menjadi partai besar, sementara partai-partai baru pun banyak yang kemudian berada dibawah kepemimpinan almamater Orde Baru.

Di Bawah rezim Jokowi-JK: Kemerosotan Hidup Rakyat Dan Pemberangusan Demokrasi

Indonesia dibawah Jokowi-JK juga mengandalkan model pembangunan yang mirip dengan era Soeharto yaitu dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur skala besar, monopoli sumber agraria termasuk dengan mengembangkan skema keuangan yang langsung menjangkau petani kecil untuk mengkonsolidasikan tanah, hasil pertanian, dan jenis komoditas pasar dibawah kepentingan monopoli imperialisme pimpinan Amerika Serikat.

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia untuk terus berada dalam kondisi krisis di lapangan agrikultur atau pedesaan tiga rangkap sekaligus yaitu pedesaan, pertanian dan petani. Pedesaan senantiasa dalam keadaan terbelakang dan menjadi kantong terbesar kemiskinan di Indonesia, penyumbang buruh migran, buruh musiman maupun buruh diperkotaan. Kondisi  Pertanian juga sama, dalam keadaan krisis dimana tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat di pedesaan meskipun sebagai penyedia pangan dan hasil pertanian bagi negara. Sementara kaum Tani menjadi sektor yang semakin terpuruk meskipun harga komoditas pertanian naik. Monopoli tanah, sarana produksi pertanian dan kontrol harga produksi berada dibawah kendali tuan tanah besar dan komprador.

Industri yang berkembang di Indonesia saat ini juga tidak ada bedanya dengan era Orde Baru, dimana mayoritas merupakan industri rakitan dengan tingkat teknologi rendah. Sementara buruh berada dalam sebuah skema pasar tenaga kerja yang menempatkan buruh dalam upah yang senantiasa dalam titik terendah dengan perlindungan yang begitu lemah. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi misalnya memberikan segala keistimewaan bagi investasi dan menempatkan buruh sebagai korban dalam skema perampasan upah dan penghisapan nilai lebih yang kian ekstrim.

Rakyat berusaha diilusi dalam angka pertumbuhan ekonomi, seolah Indonesia adalah negara yang kuat dalam periode krisis saat ini. Sementara fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak sebanding dengan ketimpangan yang semakin tinggi. Dimana mayoritas ekonomi Indonesia dikendalikan dan dinikmati oleh segelintir orang terutama tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador.

Sementara itu, kebijakan anti demokrasi semakin digencarkan, menanggalkan topeng populisme rejim Jokowi-JK. Politik pecah belah, pembatasan kebebebasan berpendapat, berkespresi dan berorgnaisasi, hingga kungkungan terhadap gerakan demokratis dilakukan secara sistematis melalui isu-isu SARA baik itu berbasiskan konflik agama maupun rasial. Jokowi-JK secara gamblang berusaha menempatkan gerakan dalam stigma pengganggu stabilitas nasional, merusak formasi organisasi rakyat melalui isu organisasi illegal dan terlarang hingga pembubaran organisasi rakyat. Selain itu, teror, kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi terhadap rakyat berlangsung semakin massif baik terhadap petani, buruh, perempuan, rakyat di perkotaan, suku bangsa minoritas, dan pemuda-mahasiswa. Seluruh tindakan ini adalah ancaman yang mengarah pada pemberangusan demokrasi.

Peran Mahasiswa, Lahir dan Berkembangnya Gerakan Demokratis

Dalam gerakan 98, pemuda-mahasiswa memiliki peranan yang besar. Melalui militansi yang dibangun jauh sebelum era 90-an, kaum intelektual muda ini sudah memahami bagaimana negara dalam keadaan rusak dibawah kontrol orde baru. Gelombang gerakan pemuda-mahasiswa semakin meluas, militan, dan menemukan momentumnya pada Mei 1998, bersama rakyat mampu menggulingkan pemerintahan fasis Soeharto. Sejarah telah mencatat bagaimana peran mahasiswa menjadi gerakan yang mampu memperkuat gerakan rakyat dalam perjuangan politik.

Peran tersebut semestinya dapat dimaknai sebagai semangat yang harus terus dilanjutkan dengan mengambil bagian secara langsung dalam perjuangan rakyat di Indonesia saat ini. Arti penting lainnya dari gerakan demokratis 98 adalah pembuka bagi lahirnya gerakan rakyat yang demokratis, salah satunya di sektor pemuda Mahasiswa.

Pasca keruntuhan rezim Soeharto, salah satu momentum bersejarah bagi gerakan pemuda mahasiswa di Indonesia adalah lahirnya Front Mahasiswa Nasional pada 18 Mei 2003. Front Mahasiswa Nasional lahir dari tempaan perjuangan dan oto kritik dari sejarah panjang gerakan mahasiswa. Kelahiran Front Mahasiswa Nasional tidak bisa dilepaskan dari perjuangan gerakan mahasiswa bersama rakyat dalam upaya menumbangkan rezim fasis Soeharto. Pasalnya, embrio dari Front Mahasiswa Nasional adalah organisasi-organisasi tingkat kota dan kampus yang menyatukan diri dalam satu tujuan bersama. Kelahiran tersebut menjadi catatan sejarah penting, Front Mahasiswa Nasional adalah satu-satunya organisasi massa mahasiswa yang memiliki pandangan konkrit atas situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal.

Kini, Front Mahasiswa Nasional genap berusia 14 tahun. Usia yang terhitung muda sebagai organisasi tidak mengecilkan dan memadamkan sedikitpun semangat juang untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Selain itu, dalam perkembangannya Front Mahasiswa Nasional juga terus meneguhkan diri bahwa tugas sejarah perjuangan bersama rakyat untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan rakyat belumlah usai. Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, Front Mahasiswa Nasional akan terus aktif berjuang melawan seluruh kebijakan yang  memerosotkan hidup rakyat dan merampas demokrasi rakyat. Momentum Hari Lahir ke 14 ini juga akan dijadikan oleh Front Mahasiswa Nasional untuk terus menjadi sekolah bagi mahasiswa, menggalang persatuan, dan menjadi alat perjuangan.

Di bawah rezim Jokowi-Jk, Pemuda-mahasiswa semakin tertindas akibat skema liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan yang terus dipraktekkan di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan pendidikan Indonesia semakin mahal dan sulit diakses oleh seluruh rakyat. Berbagai kebijakan telah menjadikan pemuda mahasiswa sebagai sapi perah yang terus dihisap dengan tindakan anti demokrasi juga semakin meluas di kampus-kampus: Pelarangan aktivitas malam dan mimbar ilmiah, pelarangan berorganisasi, skorsing dan drop-out semena-mena, intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi mahasiswa.

Oleh karena itu, dalam menapaki langkah kedepan Front Mahasiswa Nasional harus semakin kuat dan luas baik dalam lapangan politik maupun organisasi. Keteguhan dalam diri organisasi untuk terus menjadi abdi setia bagi rakyat, menyokong sepenuhnya dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat melalui aliansi dasar klas buruh dan kaum tani akan terus digelorakan. Front Mahasiswa Nasional akan terus maju bersama gelombang pasang perjuangan massa demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.

Jayalah FMN !

Jayalah Perjuangan Rakyat !

Jakarta, 18 Mei 2017

Hormat kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum