Headlines News :
Home » » Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dalam Peringatan 19 Tahun “Gerakan Demokratis Mei 1998” “Terus Gelorakan Perjuangan Pemuda-Mahasiswa di Kampus dan Turut Aktif dalam Perjuangan Rakyat Melawan Rezim Jokowi-JK yang Anti Demokrasi dan Anti Rakyat”

Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dalam Peringatan 19 Tahun “Gerakan Demokratis Mei 1998” “Terus Gelorakan Perjuangan Pemuda-Mahasiswa di Kampus dan Turut Aktif dalam Perjuangan Rakyat Melawan Rezim Jokowi-JK yang Anti Demokrasi dan Anti Rakyat”

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 22 Mei 2017 | 07.44

Foto Abdul Salman Bin Sulaiman.

 Jakarta, 21 Mei 2017. 19 tahun usia Gerakan Demokratis Mei 1998 memiliki arti penting bagi rakyat Indonesia. Gerakan Demokratis 98 telah menumbangkan rezim fasis Orde Baru Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun. Gerakan tersebut merupakan upaya dari rakyat merebut dan membebaskan hak–hak ekonomi, politik dan kebudayaan yang ditindas selama puluhan tahun, sekaligus sebagai cermin dari jalan panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan kekuasaan yang anti demokrasi.

Melalui tiga mesin utama yaitu Militer, Birokrasi dan Golkar, Orde Baru menjalankan kekuasaan dan menindas setiap musuh politik mereka dengan kejam. Kestabilan politik ditetapkan oleh Orde Baru sebagai perlindungan terhadap kontrol kapitalis finance di bawah dominasi imperialis Amerika Serikat di Indonesia.
Selama puluhan tahun, pemerintahan Soeharto terus melanjutkan tindasan terhadap kritik dan tuntutan demokratis rakyat, agar dapat menjamin stabilitas politik dan keamanan bagi kepentingan tuannya, imperialis AS.  Kebijakan dan tindakan penghancuran dan pemberangusan hak demokratis rakyat, yakni pembredelan media pada awal 1970-an yang kritis terhadap kekuasaan. Kemudian, memukul gerakan mahasiswa yang menyerukan anti investasi asing, khususnya investasi Jepang, pada tahun 1974, melakukan depolitisasi gerakan mahasiswa melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK), pewadah-tunggalan organisasi kemasyarakatan (buruh, tani, nelayan, pemuda, perempuan, wartawan, dan lain lain), penyederhanaan jumlah partai politik, pengaturan tentang Partai Politik dan Ormas (tahun 1985).
Orde Baru juga menggunakan berbagai stigma untuk rakyat yang kritis, seperti: cap PKI terhadap buruh dan petani yang melawan kebijakan pemerintah yang menindas, meneror perjuangan rakyat dengan cap Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), radikalisme, terorisme, aktor intelektual, setan gundul, dan lain-lainnya sudah sangat biasa. Jika ada rakyat yang berkumpul, kemudian dikriminalisasi dan berakhir dengan penangkapan baik oleh kepolisian maupun oleh militer (ABRI).
Di bawah rezim fasis Soeharto, penghisapan dan penindasan rakyat semakin masif dan meluas di seluruh wilayah Indonesia. Perampasan dan monopoli tanah, penggusuran, politik upah murah, peristiwa Talangsari, kedung ombo, Penembak Misterius (Petrus), kenaikan harga bahan pokok, korupsi merajalela, menjadi tontonan yang membuat rakyat semakin menderita. Puncak keruntuhan kekuasaan Rezim fasis Soeharto terjadi pada tahun 1997 yang ditandai dengan badai krisis yang diikuti inflasi hingga 400%, melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS  dari Rp. 2.480,- menjadi Rp.16.800,-, PHK massal, pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan terjadinya huru-hara di berbagai daerah.
Konsep “Pembangunanisme (developmentalism)” Soeharto hancur dengan seketika. Macan Asia yang begitu dibangga-banggakan ternyata hanya gelembung yang dihidupi dari hutang menggunung, investasi yang dengan mudah dikeluar-masukkan sesuka investor. Indonesia dalam waktu singkat menjadi negara bangkrut tanpa daya. Puncaknya adalah jatuhnya rezim fasis Soeharto pada 21 Mei 1998 karena besarnya gelombang gerakan rakyat. Sebuah gerakan yang diawali dari situasi penghidupan ekonomi yang kemudian menjadi tuntutan politik. Rakyat paham bahwa tanpa gerakan politik maka keadaan ekonomi juga tidak akan berubah.

Rezim Jokowi-JK; kemerosotan hidup rakyat, pemberangusan demokrasi dan tindakan fasis
Indonesia dibawah Jokowi-JK mengandalkan pembangunan infrastruktur skala besar, monopoli sumber agraria termasuk dengan mengembangkan skema keuangan yang langsung menjangkau petani kecil untuk mengkonsolidasikan tanah, hasil pertanian, dan jenis komoditas pasar dibawah kepentingan monopoli imperialisme pimpinan Amerika Serikat.
Kondisi tersebut menempatkan Indonesia untuk terus berada dalam kondisi krisis di lapangan agrikultur atau pedesaan tiga rangkap sekaligus yaitu pedesaan, pertanian dan petani. Pedesaan senantiasa dalam keadaan terbelakang dan menjadi kantong terbesar kemiskinan di Indonesia, penyumbang buruh migran, buruh musiman maupun buruh diperkotaan. Kondisi  Pertanian juga sama, dalam keadaan krisis dimana tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat di pedesaan meskipun sebagai penyedia pangan dan hasil pertanian bagi negara. Sementara kaum Tani menjadi sektor yang semakin terpuruk meskipun harga komoditas pertanian naik. Monopoli tanah, sarana produksi pertanian dan kontrol harga produksi berada dibawah kendali tuan tanah besar dan komprador.
Industri yang berkembang di Indonesia saat ini juga tidak ada bedanya dengan era Orde Baru, dimana mayoritas merupakan industri rakitan dengan tingkat teknologi rendah. Sementara buruh berada dalam sebuah skema pasar tenaga kerja yang menempatkan buruh dalam upah yang senantiasa dalam titik terendah dengan perlindungan yang begitu lemah. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi misalnya memberikan segala keistimewaan bagi investasi dan menempatkan buruh sebagai korban dalam skema perampasan upah dan penghisapan nilai lebih yang kian ekstrim.
Kebijakan anti demokrasi dan tindakan fasis semakin digencarkan oleh Jokowi-JK. Politik pecah belah, pembatasan kebebebasan berpendapat, berkespresi dan berorganisasi, hingga kungkungan terhadap gerakan demokratis dilakukan secara sistematis melalui isu-isu SARA baik berbasiskan konflik agama maupun rasial. Jokowi-JK secara gamblang berusaha menempatkan gerakan dalam stigma pengganggu stabilitas nasional, merusak formasi organisasi rakyat melalui isu organisasi illegal dan terlarang hingga pembubaran organisasi rakyat. Selain itu, teror, kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi terhadap rakyat berlangsung semakin massif baik terhadap petani, buruh, perempuan, rakyat di perkotaan, suku bangsa minoritas, dan pemuda-mahasiswa.
Selain itu, pelibatan Militer dalam aspek sipil. Desa TNI masuk dengan program  TNI masuk  desa sedangkan di sektor buruh TNI melakukan pengamanan industri dengan program Obyek Vital Industri (OVI). Di kampus, TNI masuk dengan program Belanegara. Pelibatan TNI dalam pengusuran rakyat miskin perkotaan dan pembangunan infrastruktur raksasa di berbagai daerah. Secara khusus, tindasan fasis melalui pengerahan kekuatan militer di Papua, penangkapan, intimidasi, teror, pembunuhan, pengekangan hak berependapat, berkespresi dan berorganisasi bagi rakyat papua semakin massif terjadi dibawah rezim Jokwi-JK.

Pemuda-Mahasiswa; Menggelorakan perjuangan di kampus dan berjuang bersama rakyat
Pemuda-mahasiswa memiliki peranan penting dalam Gerakan Demokratis 98. Melalui militansi yang dibangun jauh sebelum era 90-an, kaum intelektual muda ini sudah memahami bagaimana negara rusak dibawah kontrol orde baru. Gelombang gerakan pemuda-mahasiswa semakin meluas, militan, dan menemukan momentumnya pada Mei 1998, bersama rakyat mampu menggulingkan pemerintahan fasis Soeharto. Peran tersebut semestinya dapat dimaknai sebagai semangat yang harus terus dilanjutkan dengan mengambil bagian secara langsung dalam perjuangan rakyat di Indonesia saat ini.
Di bawah rezim Jokowi-Jk, Pemuda-mahasiswa semakin tertindas akibat skema liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan yang terus dipraktekkan di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan pendidikan Indonesia semakin mahal dan sulit diakses oleh seluruh rakyat. Berbagai kebijakan telah menjadikan pemuda mahasiswa sebagai sapi perah yang terus dihisap dan ditindas di kampus-kampus. Tidak hanya itu, tindakan fasis dan anti demokrasi juga semakin meluas di kampus-kampus: Pelarangan aktivitas malam dan mimbar ilmiah, pelarangan berorganisasi, skorsing dan drop-out semena-mena, intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi mahasiswa. Keadaan ini semakin menajamkan kontradiksi di kampus yang menjadi syarat semakin berkembanganya gerakan mahasiswa di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, Gerakan Demokratis Mei 1998 harus dimaknai sebagai semangat berjuang yang harus terus dilanjutkan, dengan keyakinan bahwa gerakan rakyat dibawah kepemimpinan klas buruh dan kaum tani merupakan hal utama untuk merubah kondisi Indonesia dibawah tindasan rezim fasis anti demokrasi saat ini.
Atas kondisi tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyakatkan sikap dan tuntutan:
a.       Lawan seluruh Kebijakan Paket Ekonomi Jokowi (jilid I – XIV) dan tindakan fasis anti rakyat yang menindas dan menghisap rakyat.
b.       Lawan segala bentuk kebijakan dan tindakan anti demokrasi rezim Jokowi-JK; pemabatasan hak berpendapat, berkumpul, berorganisasi, intimidasi, teror, kekerasan, kriminalisasi dan pembunuhan rakyat, dan larangan aktivitas demokrasi di kampus-kampus di seluruh Indonesia.  
c.       Tolak Reforma Agraria (RA) Palsu Jokowi, Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional.
d.       Cabut Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2014 tentan Pengupahan, dan hentikan politik upah murah, program buruh magang, sistem kerja kontrak dan buruh alih daya (outsourching).
e.       Pemerintah harus segera melaksanakan rekomendasi ILO atas kasus buruh Panarub Dwi Karya (PDK) dan memastikan berikan jaminan keadilan bagi hak-hak buruh PDK.
f.        Tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Harga Bahan Pokok.
g.       Hentikan Penggusuran rakyat atas nama pembangunan kawasan komersil dan infrastruktur, Tolak Reklamasi di Teluk Jakarta, Bali, Makassar, Palu dan seluruh proyek reklamasi lainnya di Indonesia.
h.       Lawan dan hentikan segala bentuk pelecehan, diskrminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
i.         Cabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT) dan Hentikan Uang kuliah Tunggal (UKT), dan segala bentuk pungutan liar dalam dunia pendidikan.
j.         Hentikan dan lawan Skorsing dan Drop Out Semena-mena terhadap mahasiswa di kampus, kuliahkan kembali 3 Mahasiswa UIM Makassar yang di Do secara sepihak, hentikan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi pelajar dan mahasiswa, serta berikan jaminan atas kebebasan demokrasi di kampus.
k.       Hapuskan sistem pembiayaan Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOPP) di Universitas Indonesia.
l.         Cabut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), hentikan biaya penempatan berlebih (overcharging), Kebijakan Cash Trasfer dan KUR, dan berikan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.
Kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa Indonesia baik di dalam negeri ataupun diluar negeri untuk: terus menggelorakan perjuangan pemuda-mahasiswa di kampus dan turut aktif dalam perjuangan rakyat melawan rezim Jokowi-JK yang anti demokrasi, anti rakyat dan telah memerosotkan kehidupan rakyat.

Hormat kami.
Pimpinan Pusat
FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN)

Symphati Dimas Rafi’i
Ketua

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger