MENGUTUK DAN MENGECAM TINDAKAN FASIS DALAM BENTUK KEKERASAN DAN PENANGKAPAN TERHADAP MASSA AKSI FPR LOMBOK TIMUR OLEH POLRES LOMBOK TIMUR

Pada hari Senin, 24 Juli 2017, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Cabang Lombok Timur menggelar aksi massa di kantor Polres Lombok Timur, DPRD Lombok Timur dan Kantor Bupati Lombok Timur. Langkah ini adalah bentuk protes rakyat atas perampasan tanah oleh PT Sadhana Arif Nusa, serta  tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap kaum tani di Kec. Sambelie, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Aksi damai oleh FPR cabang Lotim yang terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Lombok timur, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Cabang Lombok Timur dan beberapa organisasi lainnya dibubarkan secara paksa.  Saat pembacaan pernyataan sikap di depan Kantor Bupati, aparat kepolisan dari Resort Lombok Timur memasuki barisan massa aksi, mengintimidasi, memukul, dan menangkap massa aksi. Akibatnya, kondisi aksi yang berlangsung damai berubah menjadi kacau, 2 (dua) massa aksi mengalami luka-luka, dan 2 (dua) orang ditangkap (Samboeza Hurrai dan Khulafaurrasyidin) oleh Aparat Kepolisian Lombok Timur.

Sebelum aksi tersebut, pada tanggal 17-18 Juli 2017, PT. Shadana mengunakan  aparat Kepolisian dan TNI untuk melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan untuk mengusir kaum tani yang sedang aksi menduduki lahan. Tindakan fasis seperti itu tersebut bukan kali pertama terjadi. Beberapa bulan yang lalu, PT. Shadana juga menggunakan aparat kepolisian untuk menangkap 35 orang petani, 7 orang diantaranya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dengan tuduhan penyerobotan lahan. 1 orang diantaranya, ibu Rohan (perempuan) akhirnya meninggal dunia akibat menderita sakit selama ditahan di Polres Lombok Timur.

Rentetan kejadian tersebut hingga aksi pada tanggal 24 Juli 2017 secara konkrit menunjukkan wajah asli rezim Jokowi-JK sebagai rezim fasis dan anti rakyat. Mereka lebih memilih melindungi kepentingan perusahaan daripada hak-hak rakyat. Tuntutan rakyat yang mempertahankan hak atas tanah direspon dengan cara-cara yang tidak demokratis, sedangkan perampasan tanah oleh perusahaan didukung dengan jaminan kebijakan dari pemerintah termasuk pengerahan aparat militer dan kepolisian untuk pengamanan.

Apa yang terjadi pada kaum tani di Lombok Timur juga dialami oleh kaum tani di daerah lainnya. Ini adalah gambaran konkrit tentang buruknya perlindungan terhadap kaum tani di Indonesia. Kadar fasis rezim Jokowi-JK akan terus meningkat seiring dengan semakin kuatnya tuntutan rakyat atas perampasan tanah dan kebijakan yang tidak adil. Mengingat bahwasanya Jokowi-JK telah memberlakukan PERPU No 2 tahun 2017 tentang Ormas, maka sangat terbuka peluang bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi pidana dan pembubaran organisasi tani sebagai cara efektif meredam perjuangan kaum tani yang dinilai mengancam keamanan investasi.

Patut diketahui bahwa monopoli dan perampasan lahan oleh PT Sadhana Arif Nusa didasarkan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu (IUPHHK) pada tahun 2011 untuk program Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,883 Ha. Dari luas lahan tersebut, terdapat lahan petani seluas 602 Ha. PT. Shadana Arif Nusa telah melakukan berbagai upaya yang pada dasarnya memaksa petani meninggalkan lahan-lahan yang selama ini mereka garap. Petani Sambelie tehan mengolah tanah tersebut sejak tahun 1997 melalui program transmigrasi yang dibuka oleh Dinas Kehutanan. Dari proses pengajuan lahan, PT. Shadana Arifnusa tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap petani. Petani merasa dirugikan dan menolak program HTI yang dicanangkan melalui konsep kemitraan yang tidak adil dan merampas hak petani Sambelia. 

Atas kondisi tersebut, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap:

1.    Mengecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian Lombok Timur terhadap Petani Sambelie
2.      Mengecam dan Mengutuk tindakan pembubaran paksa massa aksi serta pemukulan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Lombok Timur terhadap Massa Aksi.
3.    Mendesak untuk segera membebaskan massa aksi yang ditangkap oleh Aparat Kepolisian Lombok Timur dan bertanggung jawab atas massa aksi yang mendapat tindak kekerasan dan mengalami luka-luka.
4.     Mendesak agar segera jatuhkan sanksi berat kepada Aparat Kepolisian yang telah melakukan intimidasi, kekerasan, dan pembubaran aksi.
5.     Segera Cabut izin IUPHHK PT. Shadana Arif Nusa untuk program Hutan Tanaman Industri.
6.      Hentikan segala bentuk tindakan fasis berupa intimidasi, kekerasan, penangkapan dan pembunuhan terhadap kaum tani dan rakyat.
7.     Cabut PERPU No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan berikan hak rakyat atas kebebeasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.

Kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk menguatkan perjuangan bersama kaum tani dan rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk tindasan rezim fasis yang telah menyengsarakan dan memerosotkan kehidupan rakyat Indonesia.

Jakarta, 25 Juli 2017

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional (FMN)

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum