PERPPU No. 2/2017: Ancaman Nyata Bagi Demokrasi di Indonesia “Jokowi-JK Rezim Pemberangus Demokrasi, Lawan Segala Bentuk Tindakan dan Kebijakan Anti Demokrasi”

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya (2). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (3).(Pasal 28E, UUD 1945)

Ancaman terhadap iklim demokrasi di Indonesia terus menguat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu No. 2/2017) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Presiden Jokowi mengesahkan Perppu No. 2/2017 ini pada Senin, 10/7/2017. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan bahwa kehadiran Perppu ini adalah untuk melakukan penertiban terhadap Ormas dan mencegah penyebaran ideologi anti pancasila.

Berbagai dalih lainnya juga telah dilontarkan oleh pemerintah  seperti mencegah penyebaran paham anti pancasila, menjaga stabilitas, dan pemberantasan terhadap terorisme. Kenyataanya adalah rezim Jokowi-JK ingin memastikan seluruh aktifitas politik dapat dikontrol dan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, layaknya rezim fasis Soeharto pada era Orde Baru. Pemerintah menjadi lembaga satu-satunya yang berwenang menilai tingkat aktifitas politik rakyat dalam organisasi tanpa perlu membuktikan dan mengujinya. Dengan demikian, kebijakan Rezim Jokowi-JK saat ini secara sistematis dan bertahap merupakan bagian dari upaya memberangus demokrasi di Indoensia. 

Pemberlakuan Perpu No. 2/2017 menjadi pukulan baru bagi rakyat dan organisasinya. Dalam Perppu No. 2/2017, terdapat Pasal 59 yang  mengatur tentang larangan terhadap Ormas. Beberapa poin dalam Pasal tersebut bersifat parsial dan menyudutkan rakyat. Misalnya, larangan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara, dan menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran/paham anti pancasila. Larangan-larangan tersebut sangat rawan digunakan oleh pemerintah untuk melayangkan tudingan sepihak kepada Ormas-Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran.

Dalam kondisi krisis saat ini, penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh imperialisme pimpinan AS beserta tuan tanah besar, borjuasi besar komprador dan kapitalis birokrat semakin massif terhadap rakyat di Indonesia. Gelombang perlawanan rakyat atas berbagai kebijakan yang tidak adil akan terus meningkat.

Di perkotaan, perjuangan buruh dalam menuntut dicabutnya PP No. 78/2015, melawan politik upah murah, PHK, pemberangusan serikat, dan hak-hak lainnya kian hari akan kian masif. Untuk membendung perjuangan buruh, tudingan atas pelarangan yang terdapat dalam Perppu sangat rawan digunakan untuk menuduh serikat buruh yang dinilai mengancam keadulatan negara, stabilitas ekonomi, dan mengganggu investasi modal asing di Indonesia.

Di pedesaan, perjuangan kaum tani terus maju dan membesar untuk melawan sistem setengah feodal yang melanggengkan perampasan dan monopoli tanah. Saat ini, rakyat juga menentang program keji dan jahat yang merampas jutaan hektar tanah rakyat melalui pembangunan infrastruktur skala besar. Selain menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk meredam perjuangan rakyat, Perppu ini akan memudahkan pemerintah untuk memukul gerakan kaum tani melalui organisasinya. Kaum tani yang berjuang merebut hak atas tanah dan kehidupannya bisa dengan mudah dituding mengganggu keteriban, bahkan dituduh separatis, dan akan mendapatkan sanksi pidana hingga pembubaran paksa.

Begitu pula dengan gelombang pasang aksi-aksi rakyat di sektor lain, seperti: perjuangan mahasiswa di kampus-kampus untuk menolak privatisasi dan komersialisasi pendidikan, pencabutan subsidi pendidikan, kaum miskin perkotaan yang melawan penggusuran, dan gerakan rakyat tertindas lainnya yang secara konkrit dan tegas menentang seluruh kebijakan rezim yang anti rakyat dan memiskinkan rakyat akan mudah mendapat tudingan yang sama.

Perppu No. 2/2017 memperkuat posisi pemerintah sebagai kekuasaan tunggal dalam mengatur dan menilai aktfitas Ormas. Posisi ini akan sangat membahaykan bagi rakyat. Pemerintah diberikan kewenangan berdasarkan Perppu ini untuk menilai, menetapkan dan memberikan sanksi bagi Ormas. Setidaknya terdapat dua poin utama yang menjadi penekanan atas bahaya ini.

Pertama, Perppu tersebut melegitimasi peran absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar Perpu. Artinya, segala aktifitas politik Ormas akan secara subjektif mendapat penilaian dari pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas. Selain tanpa melalui pengadilan untuk membutikan kesalahan, pemerintah juga meniadakan aturan tentang tahap pemberian surat teguran/peringatan yang diatur dalam UU Ormas sebelumnya yakni sebanyak tiga tahap. Perppu ini hanya memberlakukan satu tahap dan berdurasi tujuh hari yang selanjutnya diteruskan ke tahap sanksi penghentian kegiatan hingga pembubaran.

Kedua, adanya sanksi pidana bagi anggota Ormas yang dinilai tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Penjatuhan sanksi pidana bagi anggota/pengurus Ormas didasarkan pada aturan tentang larangan dalam Perppu tersebut. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik dari rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan.

Di tengah krisis akut dalam tubuh imperialisme dan negeri negeri bonekanya seperti Indonesia, seluruh rezim kaki tangan imperialisme akan terus melakukan penetrasi aktif untuk meningkatkan kadar fasismenya. Kehadiran Perpu No. 2/2017 menjadi alat baru pemberangus demokrasi, penghambat kemajuan rakyat dan tirani bagi perjuangan organisasi rakyat. Dengan demikian, perjuangan rakyat bersama kekuatan pokok klas buruh dan kaum tani harus menutut pemerintah untuk segera membatalkan Perppu No. 2/2017 dan menjamin iklim demokrasi tetap berjalan baik. Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyerukan kepada seluruh tingkatan organisasi untuk melakukan aksi serentak pada hari Kamis, 20 Juli 2017di Pusat-pusat pemerintahan.

Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional menyatakan tuntutan dan sikapnya:

1. Menolak dan Menuntut Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 segera dicabut.
2. Menentang seluruh tindakan anti demokrasi di kampus, berupa pelarangan berorganisasi, berdemonstrasi, pembubaran kegiatan, hingga penjatuhan sanksi Drop Out bagi mahasiswa yang berjuang di kampus.
3. Menentang segala tudingan dari rezim Jokowi-JK terhadap gerakan dan organisasi rakyat.
4. Melawan seluruh upaya pemerintah untuk memberangus demokrasi dan gerakan rakyat.
5. Mengajak seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dalam persatuan bersama rakyat untuk melawan seluruh skema dan kebijakan yang anti rakyat dan anti demokrasi dari pemerintah.

Jakarta, 18 Juli 2017

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum