Perppu No. 2 Tahun 2017: Instrumen Pemberangus Demokrasi

“Lawan Segala Bentuk Pemberangusan Demokrasi di dalam Kampus”

Diterbitkan Oleh:

Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional

Gambar: Asterlyta

Pengantar

Demokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Proses untuk melahirkan iklim demokrasi di Indonesia terus dilakukan bahkan pasca gerakan demokratis Mei 1998. Upaya tersebut dilakukan oleh berbagai elemen dan unsur masyrakat, khususnya gerakan rakyat. Hal ini tidak lain bertujuan untuk terus memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Perjuangan untuk menegakkan demokrasi pasca Orde Baru terus mendapat tentangan dari rezim yang berkuasa. Pasalnya, secara esensial rezim pasca Orde Baru tetap merupakan pemerintah boneka dan anti demokrasi. Rakyat selalu dibelenggu oleh kemiskinan yang kian akut dan pengekangan terhadap aspirasi politik rayat untuk berjuang terus dilakukan oleh pemerintah, tidak terkecuali pada rezim Jokowi.

Perjuangan tersebut terus dilakukan hingga saat ini. Di bawah pemerintahan Jokowi, bukan berarti kondisi demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Saat ini, dinamika dan perkembangan demokrasi tetap menjadi sorotan penting. Pasalnya, lebih dari tiga tahun berkuasa, Pemerintahan Jokowi juga tetap melanjutkan tongkat estafet dari pemerintah sebelumnya dalam hal demokratisasi. Di tengah situasi ekonomi dan kemerosotan hidup rakyat yang semakin dalam, perjuangan rakyat untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak dasarnya semakin luas terjadi. Namun demikian, perjuangan rakyat hingga saat ini masih terus dihadapkan dengan tindakan represif hingga kriminalisasi.

Tindasan terhadap rakyat terus terjadi seiring dengan menguat dan meluasnya perjuangan rakyat di berbagai sektor dan tempat di Indonesia. Hal ini tidak lain adalah upaya pemerintahan Jokowi untuk memastikan percepatan berjalannya skema dan programnya. Seluruh skema rezim Jokowi melalui 15 jilid Paket Kebijakan Ekonomi secara esensi adalah upaya untuk memfasilitasi kepentingan modal dari imperialis AS untuk melakukan penetrasi yang makin dalam di Indonesia. Seluruh paket kebijakan ekonomi tersebut tidak lain untuk memfasilitasi investasi, hutan luar negeri, mempercepat perizinan usaha, menjaga upah murah bagi buruh, perampasan tanah untuk infrastruktur, dan pencabutan subsidi sektor publik.

Kian lama memerintah, rezim Jokowi semakin membuka kedok aslinya sebagai rezim fasis. Rezim Jokowi tidak pernah berhenti untuk menindas rakyat dengan kekerasan demi memastikan lancarnya skema dan program rezim untuk melayani imperialis, borjuasi besar komprador dan tuan tanah. Kini, rakyat kembali dipukul dengan diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang menjadi ancaman baru bagi demokrasi di Indonesia. 

Perppu Ormas: Ancaman Bagi Gerakan Mahasiswa

Demi keberlangsungan dikte dari imperialisme AS di Indonesia, rezim Jokowi bersama dengan borjuasi besar komprador dan tuan tanah terus melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan. Saat ini, Perppu Ormas menjadi pukulan nyata bagi gerakan rakyat. Dalam Perppu Ormas terdapat berbagai aturan yang makin mempersempit ruang demokrasi, dan meneror rakyat dengan sanksi pidana. Dalam penerapannya, Perppu ini berlaku bagi seluruh organisasi rakyat: ormas tani, ormas buruh, ormas pemuda-mahasiswa, ormas perempuan, ormas suku bangsa minoritas, organisasi kaum profesional seperti wartawan, dokter, dosen, guru, pengacara, bidan, dan lain-lain.

Dalam Perppu Ormas, terdapat Pasal 59 yang  mengatur tentang larangan terhadap Ormas. Beberapa poin dalam Pasal tersebut bersifat parsial dan menyudutkan rakyat. Misalnya, larangan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara, dan menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran/paham anti pancasila. Larangan-larangan tersebut sangat rawan digunakan oleh pemerintah untuk melayangkan tudingan sepihak kepada Ormas-Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran.

Perppu Ormas memperkuat posisi pemerintah sebagai kekuasaan tunggal dalam mengatur dan menilai aktfitas rakyat dalam memperoleh  hak berserikatnya. Kondisi ini akan melemahkan posisi rakyat di hadapan kekuasaan politik. Pemerintah diberikan kewenangan berdasarkan Perppu ini untuk menilai, menetapkan dan memberikan sanksi bagi Ormas. Setidaknya terdapat dua poin utama yang menjadi penekanan atas bahaya ini.

Pertama, Perppu tersebut melegitimasi peran absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar Perpu. Artinya, segala aktifitas politik Ormas akan secara subjektif mendapat penilaian dari pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas. Selain tanpa melalui pengadilan untuk membutikan kesalahan, pemerintah juga meniadakan aturan tentang tahap pemberian surat teguran/peringatan yang diatur dalam UU Ormas sebelumnya yakni sebanyak tiga tahap. Perppu ini hanya memberlakukan satu tahap dan berdurasi tujuh hari yang selanjutnya diteruskan ke tahap sanksi penghentian kegiatan hingga pembubaran.

Kedua, adanya sanksi pidana bagi anggota Ormas yang dinilai tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Penjatuhan sanksi pidana bagi anggota/pengurus Ormas didasarkan pada aturan tentang larangan dalam Perppu tersebut. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik dari rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan.

Perppu Ormas diterbitkan dengan dalih untuk mencegah penyebaran ideologi anti pancasila, menjaga stabilitas, dan pemberantasan terhadap terorisme. Sesungguhnya ini hanya dalih yang tak memiliki dasar kuat. Tujuan Perppu Ormas sesungguhnya adalah untuk dapat secara leluasa memukul organisasi rakyat dan aktivisnya melalui tindakan represifitas, kriminalisasi bahkan hingga penahanan seumur hidup. Hal ini dapat dilihat dari seluruh tindakan rezim Jokowi yang memang mencerminkan rezim yang fasis dan anti demokrasi.

Aksi buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin di perkotaan kerap menjadi bulan-bulanan aparat pemerintah baik Kepolisian maupun TNI. Pemberangusan serikat buruh masih terus terjadi, dalam penggusuran perkammpungan kaum miskin di perkotaan pemerintah selalu melibatkan kepolisian dan TNI untuk memukul rakyat. 

Berdasarkan data Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Jokowi-JK (Oktober 2014 hingga Mei 2016), terdapat 49 kasus tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat yang konsisten mempertahankan dan atau menuntut haknya atas tanah. Tindak kekerasan telah terjadi di 18 Provinsi dengan 66 orang di tembak, 144 luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia dan 120 orang dikriminalisasi. Hal ini juga terjadi di Papua, di mana sedikitnya 5000 orang yang terdiri dari kaum tani, suku bangsa minoritas dan masyarakat pedesaan ditangkap oleh aparat.

Penelitian INDIES (2017) menemukan bahwa militer terlibat dalam berbagai bentuk tindakan untuk melancarkan berbagai proyek infrastruktur nasional, seperti pembangunan Dam Jatigede dan Bandara Internasional Jawa Barat, pembangunan industri PT. Semen Indonesia di Jawa Tengah. Selain itu, militer juga terlibat langsung dalam penggusuran Kampung Pulo di DKI Jakarta. Keterlibatan militer berupa tindakan pengamanan operasi perusahaan, intimidasi, kekerasan fisik, penangkapan, memfasilitasi proses ganti rugi yang tidak adil, penggusuran, hingga terlibat langsung membongkar dan mendirikan rumah warga yang digusur. Keterlibatan militer akan terus meningkat sebagai bentuk fasilitasi pemerintah bagi investasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan Program Strategis Nasional (PSN).  

Khusus di sektor pemuda mahasiswa, rezim Jokowi juga semakin intensif untuk melakukan tindakan anti demokrasinya. Tindasan fasis rezim Jokowi semakin kuat terjadi di berbagai kampus dan memukul gerakan mahasiswa. Lebih lanjut lagi, berbagai upaya perjuangan mahasiswa di dalam kampus juga semakin dikebiri dengan berbagai tindakan anti demokrasi baik oleh pihak kampus maupun aparat negara. Di dalam kampus mahasiswa juga terus dikebiri dan dirampas hak politiknya. Melalui Surat Edaran Dikti tentang pelarangan organisasi dan SK Rektor pendukungnya, kampus selalu melakukan pemberangusan terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan tersebut meliputi pelarangan berorganisasi, pembubaran kegiatan dan aktifitas di dalam kampus, hingga pemecatan (DO) kepada mahasiwa yang melakukan demonstrasi.

Sejarah gerakan mahasiswa yang mampu membuktikan sebagai salah satu kekuatan pendorong perubahan membuat rezim terus melakukan tekanan dan tindasannya. Pasca gerakan demokratis 1998, mahasiswa terus dipaksa untuk hanya menempati bangku-bangku kuliahnya, proses depolitisasi semakin masif dilakukan. Organisasi-organisasi mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga kerap menjadi sasaran tindasan. Seperti yang pernah terjadi di Universitas Indonesia pada tahun 2009, BEM Universitas dibekukan oleh Rektorat lantaran melakukan aksi menuntut transparansi dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Begitu juga BEM UGM pada tahun 2011, pasca melakukan aksi protes pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan (KIK), pihak Rektorat meminta BEM UGM menyerahkan nama-nama mahasiswa yang melakukan aksi, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh BEM UGM, imbasnya adalah pembekuan melalui penahanan anggaran kegiatan.

Sejak April 2016 hingga Agustus 2017 pemerintah melalui kampus maupun aparat secara langsung telah melakukan 6 kali pemburan aksi dan kegiatan di Univ Telkom Bandung yang membubarkan diskusi dan lapak baca, perpustakaan jalanan di Taman Cikapayang Bandung, Sleman DIY, aksi di Univ Muhammadiyah Mataram, aksi di Universitas Andalas Padang, Aksi selebaran di Kota Bogor. Skorsing terhadap 115 mahasiswa juga dilakukan di ITB akibat melakukan protes. Sementara itu, sebanyak 24 mahasiswa UMSU mendapat sanksi DO karena melakukan aksi demonstrasi di kampusnya.

Lebih jauh lagi, rezim Jokowi melalui kampus dan aparatnya juga tidak segan melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya, melakukan kritik dan berkegiatan, tercatat 192 orang mahasiswa menjadi korban dari tindasan fasis rezim Jokowi. Sementara itu, mahasiswa yang menjadi korban penangkapan dan kriminalisasi akibat kampus yang anti demokrasi sebanyak 190 orang.

Data dan fakta tersebut menunjukan bukti bahwa tindasan fasis rezim Jokowi sudah tertancap kuat hingga ke kampus-kampus. Hal ini membuktikan bahwa kampus juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk melegitimasi dan menjaga kepentingan rezim berkuasa. Kampus hanya diorientasikan untuk terus memproduksi dan mereproduksi pengetahuan yang tidak ilmiah dan mengabdi pada kemajuan rakyat. Iklim demokrasi di dalam kampus juga semakin dikikis dengan berbagai program kerjasama dan kurikulum yang tidak ilmiah. Universitas Indonesia yang merupakan prototype kampus di Indonesia justru terus menjauhkan mahasiswanya dari aktivitas demokratis mahasiswa dan kenyataan masalah rakyat. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mengekang kebebasan politik mahasiswa; mulai dari pelarangan aktifitas bagi organisasi massa, pemberlakuan Jam Malam, sulitnya mengakses fasilitas bagi kegiatan politik yang kritis, pembubaran kegiatan diskusi juga kerap terjadi. FMN juga pernah mengalaminya secara langsung, setidaknya dua kali kegiatan yaitu Open Rekrutmen dan Diskusi mendapat intimidasi dan pembubaran yang dilakukan oleh pihak keamanan kampus UI dengan alasan perizinan (tempat yang digunakan adalah ruang terbuka untuk umum).

Belum lagi upaya depolitisasi yang terus dilakukan dengan berbagai bungkus kegiatan seperti seminar dan kuliah umum. UI belum lama ini telah mengundang Panglima TNI pada smester lalu dan Menteri Pertahanan pada kegiatan Ospek tahun ini. Keduanya menyampaikan hal-hal yang justru membuat mahasiswa menjadi apolitis, hanya menyerukan mahasiswa untuk mencintai bangsa dengan pandangan sovinis, dan berusaha mencerabut peran politik mahasiswa sebagai tenaga pendorong perubahan sejati di negeri ini. Hal-hal serupa juga kerap terjadi di berbagai kampus lainnya di Indonesia. Skema ini selalu dibungkus dengan dalih Bela Negara, penguatan pancasila dan lainnya. Namun, dapat kita kritisi dan lihat dengan jelas bahwa rezim Jokowi dan seluruh instrumen kekuasaanya-lah yang tidak pernah membela negara dan mencintai bangsa. Rezim Jokowi hanya mementingkan skema milik imperialis, menggadaikan kekayaan alam, menjual rakyat Indonesia menjadi tenaga kerja murah, hingga menindas rakyat dengan kekerasan. Pada hakekatnya adalah instrumen untuk menancapkan ide dan gagasan anti rakyat.

Semua skema pemberangusan demokrasi tersebut terjadi sebelum lahirnya Perppu Ormas. Sehingga dapat dipastikan bagaimana kemudia operasionalisasi Perppu Ormas di kampus-kampus. Terlebih Menteri Polhukam telah melakukan provokasi dengan menyerukan kepada Rektor dan pemimpin Universitas untuk menindak tegas organisasi ataupun mahasiswa yang dinilai mengancam dan membuat ketidaknyamanan di kampus. Hal ini adalah tanda bahaya bagi mahasiswa yang selalu memiliki keinginan untuk berjuang dan semangat perubahan yang tinggi. Kedepan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak lagi organisasi mahasiswa dan aktivis mahasiswa yang mendapat tudingan, label, intimidasi, hingga kekerasan dan kriminalisasi akibat Perppu Ormas ini. 

Perkuat dan Perluas Perjuangan Mahasiswa Bersama Rakyat: Lawan Rezim Fasis Jokowi!

Perkembangan atas kondisi rakyat yang semakin terhisap dan tertindas di bawah rezim Jokowi JK harus selalu direspon oleh peningkatan gelombang perjuangan pemuda mahasiswa dan rakyat yang semakin besar. Berbagai kebijakan dan program anti rakyat yang dijalankan oleh Jokowi-JK harus mendapat perlawanan kuat melalui perjuangan massa. Hal tersebutlah yang menjadikan mahasiswa harus semakin memperbesar dan memperluas perjuangannya demi memajukan perjuangan massa mahasiswa.

Mahasiswa harus benar-benar mampu menjadikan kampus sebagai benteng pertahanan rakyat. Kampus-kampus haruslah disulap menjadi ruang-ruang ilmiah untuk membongkar seluruh skema dari rezim Jokowi-JK. Selain itu, mahasiswa harus bangkit untuk membangun organisasi sejati yang memiliki pandangan dan pendirian yang tegas atas seluruh situasi dan jalan keluar bagi penderitaan rakyat. Mahasiswa harus mampu memahami bahwa di tengah belenggu sistem setengah jajahan dan setengah feodal di Indonesia, hanya organisasi yang berperspektif demokratis nasional yang memiliki hari depannya dalam berjuang bersama rakyat.

Atas seluruh kondisi tersebut, Front Mahasiswa Nasional bersama mahasiswa di seluruh Indonesia menyatakan sikap yang tegas bahwa Menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan menuntut: 

1. Cabut segera Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Batalkan seluruh Sanksi Drop Out dan Kriminalisasi lainnya terhadap Mahasiswa yang memperjuangkan hak-haknya.
3. Cabut SK Dirjen Dikti No 26/2002 Tentang pelarangan organisasi ekstra kampus dan SK Rektor Pendukungnya. Peraturan yang nyata-nyata telah membatasi kebebasan berorganisasi bagi mahasiswa.
4. Hentikan segala bentuk pembatasan dan pelarangan dalam berorganisasi, berpendapat, dan bereksperesi terhadap mahasiswa dan seluruh rakyat.
5. Hentikan seluruh tindasan berbentuk intimidasi, terror, kriminalisasi dan berbagai bentuk kebijakan fasis lainnya yang telah dan akan memberangus demokrasi, melanggar Hak Asasi Manusia dan membelenggu hak politik rakyat dalam berjuang.
6. Hentikan depolitisasi melalui Program Bela Negara Palsu, yang hanya membodohi pelajar dan mahasiswa.  

PP FMN juga menyerukan kepada seluruh jajaran organisasinya dan mahasiswa secara luas untuk memperkuat barisan dan menggalang kekuatan untuk melakukan Aksi Serentak Nasional pada 16 Agustus 2017. 

Jayalah Perjuangan Massa !

Jayalah Pemuda Mahasiswa !

Lawan Fasisme Di Kampus !