BROSUR KAMPANYE FRONT MAHASISWA NASIONAL Memperingati Hari Tani Nasional ke 57

“Front Mahasiswa Nasional Mendukung Perjuangan Kaum Tani dan Rakyat Indonesia Untuk Melawan Reforma Agraria Palsu Jokowi dan Berjuang Bersama Mewujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional, Serta Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Kepada Rakyat ”

Masalah agraria di Indonesia merupakan masalah yang tidak kunjung selesai. Masalah utama dari sektor agraria disebabkan oleh masifnya praktik perampasan dan monopoli tanah yang dilakukan oleh perusahaan asing, perusahaan besar dalam negeri, dan negara yang hakikatnya merupakan tuan tanah. Kepentingan untuk merampas dan memonopoli tanah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tujuan untuk terus menambah penguasaan dan super profit bisnisnya.

Dalam sejarahnya, kelahiran peraturan dari pemerintah kolonial Belanda mengenai agraria dalam Agrarische Wet tahun 1870 menekankan pembukaan izin besar-besaran bagi modal asing atau perusahaan asing untuk melakukan sewa tanah dan membangun perusahaanya di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah upaya dari kolonial Belanda untuk terus mengintensifkan perputaran kapital dan akumulasi keuntungan demi menyelamatkan dirinya dari terpaan krisis ekonomi dan finansial. Oleh karenanya, pada tahun 1870 Indonesia menjadi sasaran serbu dari perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan perampasan tanah  rakyat. Pada saat itu pula berkembang secara pesat perkebunan-perkebunan milik asing dan tuan tanah khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera.

Pada perkembangannya, Agrarische Wet tahun 1870 telah batal dan tidak berlaku dengan sendirinya karena telah diberlakukan suatu peraturan agraria nasional. Pada 24 September 1960, pemerintah Indonesia telah resmi mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Momentum tersebut selain menjadi dasar untuk menganulir dan menghapus seluruh peraturan dari era kolonial juga menjadi momentum dideklarasikannya Hari Tani Nasional. Hal ini merupakan tonggak maju perjuangan rakyat Indonesia untuk berdaulat di atas tanahnya.

Namun, problem agraria tidak juga terselesaikan. Di bawah rezim Jokowi yang telah memimpin lebih dari tiga tahun, problem agraria dan kehidupan kaum tani tidak juga menjadi lebih baik. Ekspor kapital milik imperialis khususnya AS semakin intensif dan masif ke Indonesia. Asean Business Outlook Survey 2016 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara tujuan investasi di kawasan ASEAN yang paling diminati perusahaan.[1] Rezim Jokowi-JK terus memberikan “karpet merah” bagi investasi imperialis, khususnya Amerika Serikat di Indonesia.Dalam Investment Report Executive Summary oleh AmCham Indonesia dan U.S Chamber of Commerce (USCC) ditegaskan bahwa untuk memasifkan investasi dibutuhkan iklim investasi yang baik dan menghilangkan kerumitan birokrasi yang ada di Indonesia. AS menargetkan nilai kegiatan ekonomi Indonesia-Amerika akan naik 46,2 persen dari US$ 90,1 miliar pada 2014 menjadi US$ 131,7 pada 2019.[2] Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang tepat.

Salah satu imbas besar dari dikte dan penetrasi imperialisme di Indonesia adalah meningkatnya perampasan dan kian besarnya monopoli tanah. Kepemilikan atas tanah semakin timpang. Sebagian besar tanah dan SDA, masih tersentral ditangan segelintir orang (tuan tanah), baik swasta (asing dan dalam Negeri) maupun oleh Negara. Orientasi penguasaan tanah utamanya untuk pengembangan dan perluasan Perkebunan, Pertambangan, Hutan, Taman Nasional, Infrastruktur, Properti Komersil.

Kondisi Kaum Tani dan Masalah Agraria di Bawah Rezim Jokowi

Hingga saat ini, pola dan skema perampasan serta monopoli tanah masih terus terjadi. Kondisi tersebut justru secara jelas dipertahankan oleh negara. Perusahaan-perusahaan besar terus mengintensifkan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia. Sebut saja seperti, PT. Salim Group (penguasaan areal kelapa sawit), sekitar 1.155.745 Ha. Kemudian Wilmar International Group, sekitar 210.000 Ha.  Sementara Sinar Mas Group menguasai tanah 2.309.511 hektar, Riau Pulp Group 1.192.387 hektar, Kayu Lapis Indonesia (KLI) Group 1.445.300 Hektar, Alas Kusuma Group 1.157.700 Hektar, Barito Pasifik Group 1.036.032, Korindo Group 951.120 hektar, Jati Group 965.410 dan Suma Lindo Lestari Jaya Group 515.000 Hektar. Belum lagi, negara juga semakian mengokohkan posisi sebagai tuan tanah (tipe baru) yang juga berperan langsung dalam melakukan monopoli dan perampasan tanah rakyat. Hal ini dapat terlihat dari penguasaan secara luas tanah-tanah seperti, Taman Nasional (TN). Di seluruh kawasan Indonesia TN berjumlah 50, dengan total luasan 16.209.393 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan, dalam bentuk PTPN, Negara juga melakukan monopoli tanah seluas ± 1,5 Juta Ha yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari PTPN I sampai XIV. Sedangkan Inhutani I-V melakukan monopoli tanah seluas ± 899.898.

Penguasaan tanah untuk sektor perkebunan dan pertambangan saat ini sudah menguasai tanah mencapai 41,87 juta ha. Perkebunan sawit yang hanya dikuasai oleh 25 tuan tanah besar swasta, sudah mencapai 29 juta ha izin perkebunan, dimana 13 juta ha diantaranya sudah ditanami sawit. Jumlah tersebut bahkan belum termasuk luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Negara.

Sedangkan untuk kawasan hutan, terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan diatas lahan seluas 35,8 juta ha. Jumlah yang tentu saja sangat timpang dengan izin Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD) dan, Hutan Tanaman Hakyat (HTR) yang terbagi dalam 60 izin, dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) diatas lahan seluas hanya 646.476 Ha. Di Jawa Timur saja, monopoli tanah untuk kawasan hutan sudah mencapai 1.691.026,2 ha yang terbagi dalam perusahaan nasional dan swasta, dimana Negara sebagai pemegang konsesi terbesar mencapai 1.646.695,53 Ha melalui Perhutani, Taman Nasional, Tahura dan PTPN. Sedangkan perusahaan swasta, mencapai 44.330,67 ha. Disektor pertambangan, terdapat sekitar 8.000 izin pertambangan diatas lahan mencapai 2.519.415,82 ha (Per Juni 2012).

Kemiskinan dan kemerosotan hidup kaum tani dan masyarakat pedesaan, semakin parah dengan mahalnya Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), dan rendahnya hasil produksi pertanian akibat maraknya liberalisasi disektor pertanian, serta potongan lansung atas upah dan pendapatan kaum tani. Berbagai skema liberalisasi pertanian, diantaranya: Sistem perkebunan Inti-Plasma, Kemitraan, potongan upah dan pendapatan tani dan buruh perkebunan sawit dengan skema Pendanaan Minyak Sawit (CPO Fund), dan PIS-AGRO.

Program Kemitraan untuk Pertanian Berkelanjutan Indonesia (Partnership for Indonesian sustainable Agriculture: PIS-AGRO), yakni kerjasama liberalisasi pertanian yang lahir dari Forum Ekonomi Dunia di tahun 2012 sebagai satu bentuk baru dari penjarahan kapitalis monopoli dan kaki-tangannya di dalam negeri. Program kerjasama ini secara lansung berada dibawah kontrol imperialisme melalui Bank Dunia, IFC dan korporasi monopoli sarana dan pasar produksi pertanian milik imperialis lainnya, seperti: Nestle, Unilever, Syngenta, Bayer, mckinsey&Company, Sinar Mas, Indofood, Monsanto, Duppont, Cargill, BASF, Louis Dreyfus Commodities, IDH, Mercy Coprs Indonesia, Tiga Pilar Sejahtera, BT-Cocoa, Kirana Megatara, Gunung Sewu Group, Rabo Bank dan, Bank Mandiri.

Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan yang makin akut, khususnya yang melanda kaum tani di perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per-Maret 2016 yang dirilis pada tanggal 18 Juli lalu menyebutkan bahwa, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,1 juta jiwa (10,86%), dengan persebaran 10,4 juta jiwa diperkotaan dan 17,67 juta jiwa di pedesaan. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan standar pendapatan minimum yang ditetapkan oleh bank dunia (Wolrd Bank) dan PBB sebesar 2 dollar AS perhari. Menurut BPS, upah riil buruh tani harian secara nasional pada September 2016 juga mengalami penurunan sebesar 0,38 persen dari Rp 37.290 pada Agustus  menjadi Rp 37.259. Jika mengacu pada standar kemiskinan yang digunakan pemerintah, maka buruh tani sekalipun bukanlah kategori “orang misikin”.

Represifitas terhadap kaum tani dan rakyat juga mengalami peningkatan seiring dengan massifnya monopoli dan perampasan tanah. AGRA mencatat bahwa dalam waktu dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya ada 49 kasus tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat yang mempertahankan dan atau menuntut haknya atas tanah. Tindak kekerasan terjadi di 18 Provinsi dengan 66 orang di tembak, 144 luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia dan 120 orang dikriminalisasi. Bahkan dalam dua bulan (Juli – Agustus 2016), sekitar 200 petani ditangkap dan dikriminalisasi dengan tuduhan pembakar lahan. Dalam 4 bulan (Mei – Agustus 2016) sedikitnya 5,000 orang petani dan masyarakat pedesaan di Papua ditangkap paksa oleh aparat.

Kondisi yang serupa juga belum lama terjadi di Kab. Lombok Timur-NTB. Pada 16 September 2017, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) telah melakukan perampasan tanah dan pengusiran paksa terhadap kaum tani desa Bebidas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini dilakukan melalui Operasi  Gabungan yang menurunkan 700 personil  (Polhut, Polisi dan TNI) untuk menggusur kaum tani dari lahan seluas 300 Ha yang telah dikelola oleh petani sejak zaman kolonial Belanda. Wilayah ini diklaim pemerintah sebagai kawasan TNGR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK. Menhut) Nomor: 280/Kpts-IV/1997 dengan luas wilayah 41.330 Ha. Pemerintah Indonesia secara sepihak menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang terdiri dari 2 (dua) wilayah  pengelolaan dalam bentuk seksi konservasi wilayah, yaitu: seksi wilayah konservasi I menangani wilayah yang berada di kawasan kabupaten Lombok Barat (sekarang menjadi wilayah administratif Kabupaten Lombok Utara) dengan luas 12.357,67 Ha (30%) yang terdiri dari 3 resort yaitu;  resort Anyar, Santong dan Senaru. Seksi konservasi wilayah II yang terdiri dari wilayah kabupaten Lombok Timur dengan luas 22.152,88 Ha (53%) dan wilayah kabupaten Lombok Tengah dengan luas 6.819,45 (17%) yang terdiri dari 6 (enam) resort yaitu; resort Aikmel, Kembang Kuning, Joben, Sembalun, Aik Berik dan Stiling. Skema ini merupakan bentuk nyata dari program Perhutanan Sosial yang merupakan bagian dari program Reforma Agraria pemerintah Jokowi.

Demi memastikan program tersebut, pemerintah melakukan Operasi Gabungan untuk mengusir kaum tani desa Bebidas. Operasi Gabungan TNGR (Polhut,  POLISI dan TNI) melakukan intimidasi, kekerasan, dan penangkapan terhadap kaum tani. Mereka juga melakukan pengrusakan saung dan tanaman berupa bawang merah dan bawang putih. Akibatnya, 6 (enam) orang petani ditangkap, korban luka-luka sebanyak 10 orang dimana 1 (satu) diantaranya, menagalami luka berat berupa patah tulang lutut akibat terkena tendangan dari aparat kepolisian.  (6 orang yang ditangkap telah dibebaskan)

Setelah berhasil mengusir warga dari lahan, pihak TNGR dengan menggunakan Polisi Kehutanan (POLHUT) memaksa dan mengintimidasi rakyat untuk mendatangani surat pernyataan yang isinya adalah pernyataan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik TNGR, dan mengiming-imingi petani dengan janji bahwa mereka yang bertandatangan akan diberikan hak untuk menggarap kembali lahan tersebut melalui skema kemitraan (perhutanan sosial).

Melawan Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Rezim Jokowi

Kebijakan dan program reforma agraria selalu menjadi kampanye dari pemerintah Indonesia sejak Soekarno hingga Jokowi. Dalam kepemimpinannya, Jokowi telah pula menyusun program reforma agraria. Program reforma agraria ala Jokowi ini tersusun secara lebih rinci pada  Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019 yang disusun oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). KSP juga membentuk Tim Kerja Reforma Agraria untuk menjadi pelaksan. Dalam dokumen tersebut terdapat skema dua tahap program reforma agraria, yaitu tahap 1 (satu) reforma agraria 9 juta Ha tanah dengan pembagian 4,5 juta Ha untuk program legislasi asset dan 4,5 Juta Ha lainnya untuk redistribusi. Sementara itu, tahap 2 (dua) adalah 12,7 juta Ha untuk alokasi perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyrakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Program Refoma Agraria Pemerintahan Jokowi 2014 - 2019

Program	Skema	Luas lahan (Ha)
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Legalisasi Aset	Tanah Transmigrasi Belum Bersertifikat	0,6 juta
	PRONA	3,9 juta
	Hasil Penyelesaian Konflik Lahan	Proses inventarisasi
Redistribusi Lahan	HGU Terlantar dan Tanah Terlantar	0,4 juta
	Pelepasan Kawasan Hutan	4,1 juta
Perhutanan Sosial (PS)
Legalitas Akses	Pemberian Akses Pegusahaan Hutan dalam Periode Tertentu	12,7 juta

Sumber: Kantor Staf Presiden, Agustus 2017

Dari tabel diatas, Perhutanan Sosial merupakan bagian dalam program Reforma Agraria Jokowi yang mengalokasikan 12,7 juta Ha lahan melalui pemberian akses pengusahaan hutan dalam periode tertentu.

Kebijakan reforma agraria Jokowi menunjukan ketidaksungguhan pemerintah untuk menyejahterakan kaum tani dengan memberikan kaum tani kedaulatan atas tanah. Reforma Agraria Jokowi justru semakin mengukuhkan penghisapan feodalisme dan posisi tuan tanah besar.

Pertama, Program legalisasi atau sertifikasi tanah hanya akan menjerumuskan kaum tani pada skema Land Market dan Land Bank untuk kepentingan imperialis dan tuan tanah besar. Reforma agraria yang demikian justru merupakan keberlanjutan reforma agraria palsu peninggalan rezim SBY yang menjadi turunan program Bank Dunia berupa Land Administration Project (LAP).

Kedua, Reforma Agraria Jokowi sama sekali tidak menyentuh penguasaan tanah korporasi dan perusahaan. Jutaan hektar tanah yang terdiri dari perkebunan besar, hutan, Taman Nasional, dan pertambangan tidak menjadi sasaran Reforma Agraria. Artinya, rezim Jokowi tetap melanggengkan monopoli tanah.

Ketiga, Reforma Agraria Jokowi sama sekali tidak memiliki kontrol atas sarana produksi (obat, bibit, pupuk, teknologi dan alat kerja) serta terhadap harga produk pertanian. Pemerintah justru semakin memberi keleluasaan bagi perusahaan besar asing untuk memonopoli sarana produksi pertanian dan melakukan kontrol terhadap harga produk. Hal ini justru menjadi salah satu skema yang kuat membelenggu kaum tani Indonesia.

Oleh karena itu, program Reforma Agararia Jokowi bukan merupakan reforma agraria sejati yang diinginkan kaum tani dan rakyat Indonesia. Melainkan reforma agraria palsu yang tidak akan pernah menyelesaikan ketimpangan struktur agraria. Pemerintah melalui program tersebut justru memfasilitasi tuan tanah besar.

Sementara itu, Perhutanan Sosial (PS) bukanlah program baru di Indonesia. Perhutanan sosial atau social forestry telah dijalankan oleh Perhutani sejak 1972 sampai tahun 1981 dengan program Prosperty Approach yakni program pembangunan hutan yang mengikutsertakan masyarakat terutama untuk mengembalikan potensi dan fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat.Selanjutnya, pada tahun 1982-1985, berganti menjadi program Pembangunan Desa Hutan. Pada tahun 1986-1995 menjadi Perhutanan Sosial. Tahun 1996-1999 perhutani mengubah lagi dengan nama Pembina Masyarakat Desa Hutan. Kemudian mulai tahun 2000-sekarang mengantinya dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pelaksanaan program Perhutanan Sosial didasarkan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang mengatur bentuk-bentuk perhutanan sosial, obyek dan subyek, serta sistem pengelolaan termasuk pendanaan. Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Kehutanan No. 83 tahun 2016, terdapat 5 (lima) bentuk perhutanan sosial, yakni Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Hutan.

Perhutanan Sosial ala Jokowi hanya mengatur pemberian akses pengusahaan hutan dalam periode tertentu (legalitas akses), bukan penguasaan ataupun kepemilikan atas lahan. Dari lima bentuk perhutanan sosial, hanya hutan adat yang memiliki hak sebagai milik. 4 (empat) bentuk lainya hanya memberikan akses hak pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang setelah ditinjau tiap 5 tahun. Status penguasaan tanah tetap merupakan tanah Negara.

Praktik tersebut sesungguhnya tidak jauh beda dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Perbedaanya,dalam program perhutanan sosial, pemerintah memiliki skema mulai dari proses pembentukan sampai sistem pengelolaanya, termasuk menggandeng lembaga perbankan dan institusi finansial lainnya. Harapan tani miskin dan buruh tani mendapatkan hak atas tanah tentu tidak terjawab dengan skema ini.Perhutanan Sosial hanyalah legalisasi akses pekerjaan (pengusahaan) bagi rakyat atas suatu lahan yang pada intinya merupakan praktik feodal dalam pengelolaan lahan dimana negara tetap mempertahankan posisi sebagai tuan tanah. Padahal, alokasi 12,7 juta hektar merupakan jumlah yang sangat besar jika serius diperuntukkan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indoensia.

Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial kenyataanya membelakangi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari proses penetapan hutan adat mensyaratkan adanya kebijakan pemerintah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui Perda. Dalamproses pengakuanya, masyarakat hukum adat harus membuktikan keberadaanya yang masih eksis dengan berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tentu saja ini menjadi masalah.

Pemerintah seakan lupa atau sengaja ingin menghapus sejarahpenghancuran masyarakat adat akibat dari kebijakan pemerintah sendiri diperiode-periode sebelumnya. Dipertentangkannya sistem pemerintahan desa dengan sistem pemerintahan adat, dikeluarkanya berbagai ijin seperti HPH, pertambangan, perkebunan skala besar, taman nasional dan proyek konservasi telah menghancurkan masyarakat hukum adat dan mengusir mereka dari wilayah adatnya

Masalah lain dari program perhutanan sosial yang sangat mendasar terletak pada penetapan obyek. Rujukan dari obyek Perhutanan Sosial adalah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang di SK-kan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK terkini ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2017 dengan No.22/menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017. Ditetapkan PIAPS seluas + 13.462.102 (tigabelas juta empat ratus enampuluh dua ribu seratus dua) hektar. Terdiri dari Areal Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Produksi seluas + 5.398.422 hektar, Areal Perhutanan Sosial yang berada di Hutan Lindung + 3.167.227 hektar, Areal Perhutanan Sosial di Lahan Gambut seluas + 2.222.167 hektar, dan potensi areal perhutanan sosial di wilayah 20% Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas + 2.134.286 hektar.

Perhutanan Sosial menyasar tanah-tanah yang sudah terdapat masyarakat tinggal atau menggarap, termasuk tanah-tanah yang sedang konflik.Hal ini menunjukan tujuan sesungguhnya dari program perhutanan sosial adalah untuk mengkonsolidasikan tanah dan menguatkan kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasasi oleh rakyat sebagai tanah Negara.

Sasaran Kemitraan Hutan sangat terang, yakni tanah-tanah yang berkonflik dan berpotensi konflik baik dengan perusahaan swasta pemegang izin maupun dengan Negara. Sehingga, program perhutanan sosial mematahkan perjuangan rakyat yang sedang menuntut pengembalian tanah-tanah yang selama ini telah dirampas. Pengertian lainnya, program perhutanan sosial melegalkan praktek perampasan tanah rakyat, karena penyelesaian konflik melalui kemitraan hutan menjadikan penguasaan atas tanah konflik tetap diberikan kepada pemegang izin dan akan kembali menjadi tanah Negara. Dengan demikian, Perhutanan Sosial tidak akan pernah menjawab persoalan mendasar kaum tani dan rakyat Indonesia. Perhutanan Sosial sejatinya menguatkan inti dari Program Reforma Agraria Palsu Jokowi

Pemuda Mahasiswa Berjuang Bersama Kaum Tani: Lawan Kebijakan Reforma Agraria Palsu Jokowi Demi Mewujudkan Reforma Agraria Sejati, Pembangunan Industri Nasional dan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Kepada Rakyat

Situasi krisis yang terus memiskinkan rakyat Indonesia akan terus dijaga dan diperparah oleh rezim Jokowi. Melalui skema Reforma Agraria Palsunya, rezim Jokowi dengan jelas telah membuka ruang luas legitimasi bagi perusahaan besar asing milik imperialis, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar untuk menguasai tanah-tanah rakyat. Hal ini akan terus memperparah kondisi kaum tani di perdesaan dan rakyat Indonesia, tidak terkecuali pemuda mahasiswa.

Skema pembagunan yang dijalankan oleh pemerintah telah nyata menyedot anggaran pendidikan sangat besar. Konsekuensinya adalah, biaya pendidikan dan berbagai pungutan liar lainnya semakin tinggi. Hak pemuda untuk mengakses pendidikan tinggi dengan demikian menjadi kian terbatas. Selain itu, tindasan fasis yang dialami oleh kaum tani dan rakyat di sektor lainnya juga dialami oleh mahasiswa.

Kampus saat ini tidak hanya menjadi alat legitimasi dan corong propaganda dari rezim melalui produksi dan reproduksi pengetahuannya. Lebih jauh lagi, kampus kini telah menjelma sebagai Juru Gebuk untuk menghalau dan menghambat perjuangan mahasiswa. Dibawah rezim Jokowi, tindakan fasis semakin tinggi terjadi di berbagai kampus. Hak politik mahasiswa terus dikebiri dan dirampas. Melalui Surat Edaran Dikti No. 26 Tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus dan SK Rektor pendukungnya, kampus menerapkan berbagai aturan dan tindakan yang memberangus hak politik mahasiswa dan organisasinya. Tindakan tersebut meliputi pelarangan berorganisasi, pembubaran kegiatan mahasiswa dan aksi protes di kampus, pemukulan, penangkapan, skorsing hingga pemecatan (DO) terhadap mahasiwa yang melakukan demonstrasi.

Sejak April 2016 hingga Agustus 2017, pemerintah melalui kampus maupun aparat secara langsung telah melakukan 6 kali pemburan aksi dan kegiatan;Pembubaran diskusi dan lapak baca di Universitas Telkom Bandung, pembubaran perpustakaan jalanan di Taman Cikapayang Bandung dan Sleman DIY, pembubaran aksi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram, pembubaran aksi di Universitas Andalas Padang, dan pembubaran aksi selebaran di Kota Bogor. Skorsing terhadap 115 mahasiswa di ITB akibat melakukan protes. Sebanyak 24 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendapat sanksi pemecatan karena melakukan demonstrasi di kampus, 8 orang Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar di DO dengan alasan penghinaan akademik dan non akademik di kampus. Sebelumnya mereka melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan meminta Kopertis Wilayah IX turun tangan menyelesaikan polemik gedung perkuliahan Fakultas Teknik UPRI yang digembok oleh rektor. Di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta juga terjadi tindasan fasis berupa pemberian sanksi DO kepada 22 mahasiswa yang melakukan aksi menuntut transparansi dana kampus.

Lebih jauh lagi, rezim Jokowi melalui kampus dan aparatnya juga tidak segan melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya, melakukan kritik dan berkegiatan.Tercatat, 192 orang mahasiswa menjadi korban dari tindasan fasis rezim Jokowi berupa pembubaran kegiatan, pemukulan/kekerasan fisik, pelarangan kegiatan dan sebagainya. Sementara itu, sebanyak 190 orang mahasiswa menjadi korban penangkapan dan kriminalisasi akibat tindakan kampus yang anti demokrasi.

Hal tersebut terjadi tidak lain karena dominasi imperialisme AS melalui topangan feodalisme sebagai basis sosialnya. Sehingga, permasalahn seluruh rakyat, termasuk pemuda mahasiswa tidak akan dapat terselesaikan tanpa perjuangan menghancurkan feodalisme dan imperialisme. Menjadi sebuah syarat mutlak kemudian untuk memperkuat persatuan rakyat dan memajukan perjuangannya.

Pemuda mahasiswa sebagai bagian dari rakyat yang memiliki unsr strategis seperti pengetahuan yang tinggi, mobilitas, semangat juang, dan cinta terhadap perubahan haruslah mampu bangkit dan berjuang bersama rakyat. pemuda mahasiswa harus mampu mengambil bagian aktif dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati dan pembangunan industrialisasi nasional. Salah satu langkanya adalah dengan terus melakukan propaganda, kampanye hingga perluasan dan perbesar organisasi untuk menjadi alat pemukul rejim yang semakin kuat. Mahasiswa harus mampu menjadikan kampus sebagai benteng pertahanan rakyat yang di dalamnya harus mampu diisi secara produktif segala aktifitas yang mampu menelanjangi kebusukan rejim Jokowi-JK dan juga membawa dan memblejeti segala problem rakyat khususnya kaum tani agar kampus mampu segera bertransformasi menjadi laboratorium ilmiah dan ruang perjuangan massa rakyat.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, Front Mahasiswa Nasional secara tegas menyatakan dukungannya dan keterlibatan aktifnya dalam perjuangan yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan kaum tani untuk melawan Reforma Agraria Palsu Jokowi. Dukungan tersebut harus menjadi satu sikap yang tegas bagi seluruh jajaran organisasi FMN, karena pada kenyataanya saat ini AGRA merupakan satu-satunya organisasi massa tani nasional yang konsisten berjuang untuk mewujudkan reforma agraria sejati. Jalan tersebut harus ditempuh demi terwujudnya reforma agraria sejati dan industri nasional yang menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan pendidikan yang ilmiah demokratis dan mengabdi pada rakyat.

Atas dasar itu, Front Mahasiswa Nasional dalam memperingati Hari Tani Nasional ke 57  menuntut:

1. Hentikan Program Reforma Agraria Palsu Pemerintahan Jokowi dan laksanakan Reforma Agraria Sejati dan pembangunan Industri Nasional yang Mandiri dan Berdaulat.
2.  Hentikan Monopoli dan Perampasan Tanah melalui berbagai skema Pembangunan Infrastruktur, Perkebunan Besar, Taman Nasional, Pertambangan dan lainnya yang merugikan kaum tani.
3. Hentikan tindak kekerasan, intimidasi, terror, dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan rakyat. Berikan rakyat kebebasan untuk berpendapat, berorganisasi, dan ekspresi.
4.  Hentikan Operasi Gabungan dan Pengusiran yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) terhadap kaum tani Desa Bebidas, Lombok Timur, NTB.
5.   Cabut Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas
6.  Hentikan Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan. Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Hentikan Sistem Pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
7. Wujudkan Sistem Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Kepada Rakyat 

.

---

[1]Asean Business Outlook Survey 2016, AmCham Singapore and the U.S. Chamber of Commerce (USCC), 2016

[2]Investment Report Executive Summary, AmCham Indonesia dan U.S Chamber of Commerce (USCC), September, 2016.