Headlines News :
Home » » FMN mengecam Tindakan Kepolisian atas Pembubaran Diskusi dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

FMN mengecam Tindakan Kepolisian atas Pembubaran Diskusi dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 18 September 2017 | 06.34




Pihak Kepolisian RI kembali menunjukan sikap represifnya kepada rakyat. Kali ini, pada (17/09/2017) Kepolisian kembali melakukan pelarangan dan pembubaran kegiatan yang diselenggarakan oleh YLBHI dan LBH Jakarta. Tindakan tersebut merupakan rangkaian dari pembubaran pelaksanaan diskusi satu hari sebelumnya.

YLBI dan LBH Jakarta berencana untuk menyelenggarakan diskusi dalam bentuk seminar yang bertajuk pelurusan sejarah tragedi ’65 pada Sabtu, 16 September 2017. Acara tersebut merupakan ruang konsolidasi publik baik pegiat/aktivis HAM, organisasi-organisasi, dan korban tragedi ’65. Namun acara tersebut dibubarkan paksa oleh Kepolisian, bahkan pihak kepolisian sampai memaksa masuk ke kantor YLBHI dengan berbagai intimidasi dan ancaman. Akhirnya agenda diskusi tersebut terpaksa dibatalkan.

Dalam merespon tindakan tersebut, kemudian YLBHI dan LBH Jakarta menginisiasi kegiatan seni budaya pada Minggu, 17 September 2017. Acara ini ditujukan sebagai ruang berekspresi sekaligus ruang rakyat menyampaikan tuntutanya. Lagi-lagi kejadian hampir serupa terjadi, acara kebudayaan tersebut dibubarkan kembali. Kantor YLBHI tidak hany adikepung, namun massa yang berada di luar kantor memaksa untuk masuk bahkan melakukan pelemparan batu yang menyebabkan kerusakan. Namun, pihak kepolisian tidak melakukan tindakan tegas terhadap hal tersebut.

Kebebasan pikir, berpendapat, berkumpul dan berekspresi merupakan hak bagi seluruh rakyat dan negara wajib melindungi dan menjamin hak tersebut. Namun, di bawah pemerintahan Jokowi iklim demokrasi di Indonesia justru semakin buruk. Hal ini terjadi lantaran pemerintah secara sistematis terus melakukan upaya pemberangusan terhadap demokrasi. Apa yang dialami oleh YLBHI dan LBH Jakarta merupakan satu dari sekian banyak tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai instrumennya.

Pada Juli lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Perppu No. 2/2017 tentang Pembubaran Ormas. Peraturan yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak dan berorganisi dari rakyat. Dengan berbagai dalihnya, tujuan diterbitkannya Perppu Ormas tidak lain adalah demi mewujudkan stabilitas politik. Perppu tersebut menjadi senjata ampuh untuk membendung gerakan dan perjuangan rakyat.

Lebih jauh lagi, pemerintah terus melakukan tindasan fasis terhadap perjuangan rakyat di berbagai sektor. Di kampus, mahasiswa terus dibungkam dengan berbagai pelarangan aksi, berorganisasi hingga sanksi drop out. Belum lama ini, 22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mendapat sanksi Drop Out karena melakukan aksi menuntut transparansi dana kampus. Di Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada (16/09/2017) kaum tani yang berada di Desa Bebidas mengalami pengusiran paksa yang dilakukan oleh aparat gabungan melalui Operasi Gabungan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Melalui Operasi Gabungan yang hingga kini masih berjalan, telah menyebabkan 6 petani di tangkap, 10 orang mengalami luka-luka, 1 orang patah tulang, belasan rumah, pekarangan, dan lahan warga dirusak oleh aparat gabungan.

Hal ini membuktikan bahwa, di bawah kekuasaan rezim Jokowi tindakan fasis dan anti demokrasi semakin meningkat. Pembubaran dan tindakan brutal dari pihak kepolisan terhadap aktifitas di kantor YLBHI menjadi catatan buruk. Pasalnya, sejak didirikan, bahkan di era Orde Baru sekalipun aktifitas di YLBHI tidak pernah direpresi secara langsung dan sewenang-wenang. Dengan dalih mengamankan bentrokan dengan kelompok masyarakat yang melakukan protes terhadap kegiatan tersebut, pihak kepolisian justru menerapkan standar ganda.

Kepolisan melarang agenda diskusi di YLBHI karena tidak memberi surat izin ataupun pemberitahuan. Namun demikian, aksi-aksi yang dilalukan oleh kelompok masyarakat lainnya tidak direspon dengan bentuk yang sama sesuai koridor hukum. Artinya pemerintah memiliki upaya pembiaran atau politik pembiaran untuk membenturkan rakyatnya.

Tindasan fasis yang terus dilakukan oleh rezim Jokowi merupakan cara untuk mengatasi krisis yang hari ini terjadi. Sebagai rezim boneka, Jokowi bertugas untuk menyokong kepentingan imperialis Amerika Serikat di Indonesia. Krisis yang terjadi di tubuh imperialis dan menjangkit pula di Indonesia mengharuskan imperialis AS melipatgandakan penghisapan dan penindasan nya terhadap rakyat. Di tengah situasi tersebut, penetrasi kapital asing melalui investasi, hutang luar negeri dan hibah mengikat terus mengalir ke Indonesia. Kapital tersebut ditujukan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan monopoli tanah, hingga pembangunan kawasan industri baru. Seluruh program tersebut merupakan ancaman bagi rakyat Indonesia yang akan terus mengalami perampasan hak-hak dasar rakyat.

Cara paling efektif bagi rezim Jokowi untuk mempercepat seluruh skema tersebut adalah dengan melibatkan dan mengintensifkan peran Kepolisian dan Militer. Peran kepolisian dan militer menjadi semakin luas, penggusuran, pengamanan kampus, pengamanan pabrik, eksekusi perampasan tanah, penanggulangan konflik agraria, pengamanan kegiatan, selalu melibatkan kedua institusi tersebut. Sehingga yang terjadi adalah tindasan dan kekerasan terhadap rakyat. Hal tersebut tidak lain untuk meningkatkan stabilitas politik, kontrol terhadap rakyat, dan mengintimidasi gerakan rakyat.

Atas dasar itu, FMN tetap mengecam tindakan pemerintahan Jokowi melalui Kepolisian yang telah membatasi ruang demokrasi. Kondisi ini makin menunjukan bahwa Jokowi merupakan rezim fasis penindas rakyat. Oleh karena itu, FMN menyerukan kepada rakyat untuk bersatu melalui organisasi, dan berjuang melawan rezim fasis Jokowi yang anti demokrasi dan anti rakyat.

Hormat kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi'i
Ketua Umum

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger