Headlines News :
Home » , , » Pernyataan Sikap APMI Tentang Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017

Pernyataan Sikap APMI Tentang Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 01 Oktober 2017 | 04.20

GALANG PERSATUAN PEMUDA-MAHASISWA BERSAMA RAKYAT TERTINDAS, LAWAN SELURUH KEBIJAKAN DAN TINDAKAN FASIS REZIM JOKOWI-JK:
CABUT PERPPU ORMAS NO. 2 TH 2017 DAN BERIKAN KEBEBASAN BAGI RAKYAT UNTUK BERORGANISASI, BERPENDAPAT, BEREKSPRESI

Salam Juang !

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas tahun 2013 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Juli lalu, merupakan ancaman bagi perkembangan iklim demokrasi di Indonesia. Peraturan tersebut terutama sekali akan terus merampas hak rakyat untuk berorganisasi dan berpendapat.
Dengan terbitnya Perppu tersebut semakin memperjelas arah dan orientasi kebijakan rezim Jokowi-JK. Rezim Jokowi-JK bermaksud untuk menjaga stabilitas politik di tengah terpaan krisis yang semakin akut dan berkepanjangan, baik pada level internasional maupun dalam negeri. Sistem global yang di pimpin oleh imperialisme Amerika Serikat (AS) terus mengalami krisis, khususnya pasca krisis gagal bayar properti di tahun 2008.  Data resmi pemerintah AStahun 2015 menunjukan terdapat 102,3 juta angkatan kerja adalah pengangguran. Sebanyak 1,5 juta orang miskin di AS hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2/hari. Sebanyak 5 juta rakyat AS kehilangan akses fasilitas kesehatan.

Kenyataan tersebut justru membuat pemerintah AS di bawah Donald Trump bersama negeri sekutunya terus melipatgandakan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri. AS secara agresif menerapkan kebijakan sovinis “American First” atau “Make American Great Again”. Ekspansi kapital negeri-negeri imperialis kepada negara bergantung seperti Indonesia terus diperkuat. Melalui berbagai lembaga keuangannya seperti WB, IMF, ADB mereka melakukan ekspor kapitalnya dalam berbagai bentuk, baik hutang, investasi dan hibah mengikat. Selain itu, untuk memastikan semua itu maka imperialis AS memastikan diktenya dengan memaksakan negeri-negeri bonekanya untuk melahirkan kebijakan fasis bahkan jalan isolasi hingga agresi tidak segan dilakukan.
Indonesia di bawah rezim Jokowi semakin mencerminkan diri sebagai negeri bergantung. Rezim Jokowi menunjukan dirinya sebagai penghamba dan pelayan setia bagi seluruh kapital asing yang masuk ke Indonesia. Seluruh program pembangunan dan skema ekonomi dalam negerinya bersandar besar pada hutang dan investasi dari negeri-negeri imperialis, terutama AS. Sistem perburuhan dan industri di Indonesia tetap berorientasi ekspor bahan mentah dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan impor. Sementara sektor agrarianya, tetap berorientasi monopoli tanah skala besar bagi kepentingan borjuasi besar dan tuan tanah.
Posisi Indonesia untuk penanganan kondisi krisis imperialis sangat penting dengan bermodal sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Operasi ekspor kapital milik imperialis melalui berbagai skema pembangunan, sistem perburuhan, hingga perampasan tanah. Itulah kemudian rezim Jokowi-JK berkepentingan untuk memastikan stabilitas politik dalam negerinya. Tujuannya tidak lain untuk menjamin keamanan atas iklim investasi asing. Stabilitas politik yang dimaksud tentu saja adalah pergolakan dan perjuangan rakyat Indonesia yang semakin besar. Di tegah situasi krisis dan kemerosotan hidup yang mendalam, rakyat tentu meresponnya dengan perjuangan. Perjuangan rakyat di bawah tindasan rezim Jokowi-JK semakin meluas. Hal inilah yang menurut Jokowi akan mengganggu stabilitas politik dan kenyamanan investasi. Oleh karena itulah, rezim Jokowi tidak segan untuk menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya maupun dengan menggunakan aparat nya. Rakyat terus menjadi sasaran pukul, kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, hingga pembunuhan.

Cabut Perppu No. 2/2017 yang Anti Demokrasi dan Pemberangus Kebebasan Rakyat
Lahirnya Perppu No 2 tahun 2017 dilatarbelakangi oleh pandangan pemerintah atas kondisi yang dianggap “kegentingan yang memaksa”  melalui keberadaan berbagai ormas yang dianggap anti Pancasila, anti UUD 1945 dan membahayakan keberlangsung negara kesatuan Republik Indonesia. Perppu yang menjadi penyempurna dari UU Ormas untuk makin memberangus ruang demokrasi rakyat. Perppu Ormas adalah alat legitimasi bagi seluruh tindakan fasis rezim Jokowi.
Di kampus-kampus, pemuda mahasiswa terus mendapat intimidasi dan pengekangan dalam melakukan aktifitasnya. Sejak April 2016 hingga Agustus 2017, rezim Jokowi melalui kampus telah melakukan 6 kali pembubaran kegiatan, 115 mahasiswa menjadi korban skorsing, sementara 54 mahasiswa mendapat sanksi DO karena melakukan aksi di kampus. Korban kekerasan fisik oleh aparat sebesar 192 orang mahasiswa dan 190 diantaranya ditangkap dan dikriminalisasi. Tentu dengan terbitnya Perppu Ormas, tindasan terhadap mahasiswa akan makin intensif.
Terdapat dua aspek penting dalam Perppu Ormas ini, yaitu pembubaran dan sanksi pidana. Melalui Perppu Ormas, pemerintah tidak lagi membutuhkan peran pengadilan untuk membubarkan Ormas-ormas yang dinilai secara sepihak dan subjektif merugikan dan menentang pemerintah. Selain itu, Perppu Ormas juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaranya, bahkan hingga hukuman seumur hidup. Sebuah sanksi yang menjadi penyempurna dari UU Ormas. Perppu Ormas secara nyata telah menunjukan bahwa rezim Jokowi sudah menginjak-injak UUD 1945 dimana telah menjamin kebebasan rakyatnya untuk berserikat dan mengemukakan pendapatnya.
Perppu Ormas menjadi sarana bagi rezim untuk memperkuat kekuasaanya dan bertindak sewenang-wenang serta membahayakan demokrasi. Sesungguhnya, sama sekali tidak ada dasar bagi rezim Jokowi untuk menyatakan status “kegentingan yang memaksa” selain bertujuan untuk menghantam kekuatan gerakan demokratis rakyat yang kian besar. Pemerintah akan leluasa melakukan tudingan terhadap organisasi rakyat yang berjuang untuk menuntut dan mempertahankan hak nya. Pembubaran dan pemberangusan hak berorganisasi yang semakin luas terjadi dengan menggunakan Perppu Ormas. Seluruh perjuangan demokratis akan semakin rentan untuk dibungkam oleh rezim Jokowi.
Berdasarkan seluruh pemaparan tersebut, maka Aliansi Pemuda-Mahasiswa Indonesia (APMI) menyatakan sikap tegas bahwa Rezim Jokowi-JK adalah rezim anti rakyat dan anti demokrasi, serta tegas menolak Perppu No. 2 Tahun 2017, APMI menuntut:

1.    Cabut Perppu No. 2 Tahun 2017
2.    Hentikan segala bentuk perampasan kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan berekspresi terhadap rakyat dan organisasi rakyat yang berjuang menuntut hak demokratisnya dan melawan seluruh kebijakan pemerintah yang menindas rakyat.
3.    Hentikan seluruh tindak kekerasan, intimidasi, terror, hingga pelibatan aparat bersenjata dalam penyelesaian konflik dengan rakyat.
4.    Hentikan seluruh perampasan tanah, pengusiran terhadap rakyat, dan seluruh pembangunan yang merugikan dan merampas hak rakyat.
5.    Hentikan pemberangusan terhadap serikat buruh serta pembatasan terhadap buruh untuk berserikat dan berjuang.
6.    Cabut seluruh SK Drop Out dan Skorsing kepada mahasiswa yang berjuang, berikan hak seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan berjuang di kampus-kampus.
7.    Cabut SE Dirjen Dikti No. 26 Tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus.

Jayalah Perjuangan Pemuda-Mahasiswa !   

Jakarta, 2 Oktober 2017

Aliansi Pemuda-Mahasiswa Indonesia (APMI)
-LMND, AKMI, FMN, GMNI-Jakarta, KBM UBK, KMS 30, Hipma Halut, STMIK Jayakarta-

Kontak:
Raden/LMND: 0812 1373 0919
Dimas/FMN: 082227526399
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger