Mengecam Pembubaran Paksa, Tindak Kekerasan dan Penangkapan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Terhadap Massa Aksi FPR Kalimantan Tengah

Salam Demokrasi

Jakarta 20 November 2017, Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengutuk dan mengecam tidakan aparat kepolisian POLDA Kalimantan Tengah (FPR-KT) yang melakukan kekerasan, penangkapan, dan pembubaran aksi damai terhadap massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat-Kalimantan Tengah (FPR-KT).

Aksi yang diselenggarakan oleh FPR Kaltim pada hari minggu 19 November 2017, dimulai sejak pukul 11.00 WIB di Jl. Yos Sudarso, kota Palangkaraya adalah merupakan aksi damai dalam rangka menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang mewakili masyarakat Kalimantan Timur, untuk disampaikan kepada pemerintah yang bertepatan dengan kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Akan tetapi, aksi yang dilakukan dengan damai dan tertib tersebut direspon dengan pembubaran aksi disertai dengan pemukulan dan penangkapan. Aparat kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah dan Polres Palangkaraya dengan bengis dan bar-bar memukuli, menarik dan menyeret massa aksi.

Tidak hanya itu, aparat kepolisian juga melakukan tindak keji terhadap massa aksi  perempuan hingga menderita memar. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap 9 orang peserta aksi, meskipun 9 orang peserta aksi semuanya sudah di lepaskan, akan tetapi selama penahanan massa aksi mendapat tindak kekerasan dan intimidasi. Lebih jauh lagi, intimidasi juga dilakukan terhadap wartawan/jurnalis, aparat kepolisian mengedarkan pesan singkat (SMS) yang berbunyi “Rekan2 smua, mnyampaikan Printah Kabidhumas, jgn mmbuat berita terkait unjuk rasa di Yos Sudarso siang tdi. Besok smuanya diundang ke kantor humas, trims atas kerjasamanya”. Pernyataan intimidatif tersebut semakin menunjukan watak sesungguhnya dari rezim Jokowi-JK yang selalu menggunakan cara-cara fasis, rezim yang anti kritik dan anti demokrasi. Upaya rakyat untuk menyampaikan tuntutan melalui aksi massa yang merupakan hak demokratis dan konstitusional diberangus dengan tindakan represif. Hal tersebut tidak lain ditujukan untuk membungkam gerakan rakyat, namun disisi lain terus memuluskan kepentingan dari imperialisme khususnya Amerika Serikat, borjuasi besar, dan tuan tanah besar.

Aksi yang dilakukan oleh FPR-Kalteng pada hakekatnya adalah untuk menyampaikan sikap dan tuntutannya atas kebijakan yang saat ini dijalankan oleh rezim Jokowi. FPR-Kalteng menilai bahwa kebijakan Reforma Agraria yang tengah di jalankan oleh rezim Jokowi merupakan program reforma agraria plasu. Pasalnya dengan dijalankannya Reforma Agraria ala rezim Jokowi, justru akan semakin membuka ruang bagi imperialis, borjuasi besar dan tuan tanah besar untuk melakukan perampasan dan monopoli tanah semakin luas. Kaum tani terus dipaksa untuk melakukan kerjasama dan menyerahkan tanahnya melalui berbagai skema kerjasama dan kemitraan. Di sisi yang lainnya, program Reforma Agraria tersebut sama sekali tidak akan menghapus atau mengurangi monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria di Kalimantan Timur, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh borjuasi besar komperador, tuan tanah dan Negara. Tidak sedikitpun tanah-tanah yang mereka kuasai dijadikan objek reforma agraria. Dalam aksinya FPR-Kalteng menuntut kepada pemerintah Jokowi agar segera menjalankan reforma agraria sejati yang merupakan tuntutan dan aspirasi sejati dari rakyat, khususnya kaum tani Indonesia.

Dengan kejadian ini semakin membuktikan bahwa aspirasi dan tuntutan sejati dari rakyat akan selalu diberangus dan dibenturkan oleh tindakan represif dan cara-cara fasis. Hal tersebut tidak lain merupakan upaya dari rezim Jokowi untuk memuluskan seluruh program dan kebijakannya yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan imperialisme AS, borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar. Rezim Jokowi merupakan pemerintah yang telah berlumuran darah dari rakyat yang terus ditindas, tidak hanya melalui tindak pembubaran aksi, pemukulan, intimidasi, bahkan rezim Jokowi juga telah membunuh rakyat melalui aparat kepolisian dan militernya.

Front Perjuangan Rakyat, yang merupakan aliansi dari berbagai organisasi multi sektoral yang memiliki karakter anti monopoli dan perampasan tanah serta anti Imperialisme menyampaikan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1.      Hentikan seluruh tindak kekerasan, pembubaran aksi dan kegiatan, intimidasi, dan seluruh tindasan fasis terhadap rakyat yang melakukan perjuangan untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak demokratisnya.

2.      Bebaskan tanpa syarat seluruh rakyat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena melakukan perjuangan menuntut dan mempertahankan hak demokratisnya.

3.      Cabut Perppu Ormas yang sudah di putuskan menjadi Undang-Undang Ormas yangbaru, berikan kebebasan kepada rakyat untuk berorganisasi, berpendapat, dan berekspresi.

4.      Hentikan seluruh program Reforma Agraria Palsu dan Segera jalankan Reforma Agraria Sejati Serta Pembangunan Industrialisasi Nasional yang Berdaulat dan Mandiri.

Selain itu, Front Perjuangan Rakyat juga menyerukan kepada seluruh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia untuk terus memperkuat dan memajukan perjuangannya melawan rezim fasis Jokowi-JK. Terus perbesar organisasi dan perkuat aliansi seluruh rakyat tertindas demi terwujudnya reforma agraria sejati dan pembangunan industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat sebagai syarat kemajuan suatu negeri.

Jayalah Perjuangan Massa !

Jakarta, 20 November 2017

Hormat Kami,

Front Perjuangan Rakyat

Rudi HB Daman

Koordinator Umum

Narahubung

Rudi HB Daman: 081213172878

Symphati Dimas: 082227926399