Headlines News :
Home » » FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM GAGAL MENCIPTAKAN DEMOKRASI BAGI MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM GAGAL MENCIPTAKAN DEMOKRASI BAGI MAHASISWA

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Sabtu, 13 Januari 2018 | 18.44



KRONOLOGIS

Pada tanggal 03 Januari 2018 yang lalu kami dari Front Mahasiswa Nasional telah mengajukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram melalui Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) dengan disertai oleh Proposal kegiatan, surat permohonan kerjasama dan peminjaman tempat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional yang bertemakan Menilai Capaian 3 Tahun Pemerintah Jokowi Dalam Penegakan HAM Dan Masalah Pendidikan Di Indonesia. Di samping itu, kami juga berupaya melakukan komunikasi dengan Wakil Dekan III melalui salah satu dosen Fakultas Hukum yaitu Saefudin SH, MH. Saefudin SH, MH berkomunikasi via telpon dengan Wakil Dekan III dan mendapatkan respon bahwa pihak kampus sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Begitu juga hasil komunikasi kami dengan Ibu Laely Wulandari selaku sekretaris Lab hukum melalui via telpon bahwa kegiatan seminar tersebut pasti bisa dilaksanakan di Fakultas Hukum dan Lab Fakultas Hukum sendiri yang akan mengurus segala keperluan surat menyurat ke pihak Fakultas. 

Setelah kami mengirimkan surat permohonan kerjasama dan peminjaman tempat sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian kami diarahkan untuk bertemu dengan H. SOFWAN S.H M.HUM sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNRAM untuk berbicara terkait dengan kegiatan tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut Wakil Dekan III klarifikasi bahwa surat yang kami ajukan belum diterima dari Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, setelah itu kami memberitahukan kepada pengurus Laboriatorium Fakultas Hukum untuk meminta bantuan agar segera mengirimkan surat kepada Wakil Dekan III agar segera dapat dibicarakan dan di kordinasikan bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Dalam proses tersebut kami menerima sms dari Ibu Laely Wulandari, SH MH selaku pengurus laboratorium Hukum yang isi smsnya sebagai berikut “Ternyata saya sudah menemui Wakil Dekan III.Ternyata Wakil Dekan III juga tidak berani menjamin. Beliau akan berkonsultasi dengan Prof. Dr. H L HUSNI S.H M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM)”. Proposal sudah saya serahkan. Seandainya temanya tidak ada nama presiden Jokowi mungkin sudah kemarin di ACC demikian”. Setelah menerima sms tersebut kami sepakat unutuk mengubah tema tersebut menjadi “Menilai Capaian Pemerintah Mengenai Ham Dan Masalah Pendidikan Di Indonesia.

 Ibu Laely Wulandari, SH MH juga menyampaikan pesan via SMS dengan kalimat sebagai berikut “iya,, mereka sudah ganti tema tadi. WD 3 tadi bilang anak FMN ini yang demo Iuran Orang Tua Mahasiswa (IOMA) kapan hari itu. Jadi saya khawatir. WD 2 dan WD 3 masih trauma juga ma demo NASDEM[1].”  

Pada hari sabtu  tanggal 13 Januari  2018. kami kembali melakukan pertemuan  dengan Prof. Dr. H L HUSNI S.H M.Hum  sebagai dekan Fakultas Hukum UNRAM, H SOFWAN S.H M.HUM sebagai Wakil Dekan III dan Dr. Kurniwan S.H M.Hum sebagai  Wakil Dekan II.  Dalam pertemuan ini, Prof. Dr. H L HUSNI S.H M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNRAM menyatakkan penolakannya atas ajuan seminar yang kami tawarkan dengan alasan “karena ini seminar Nasional maka yang berwenang menyelengarakan adalah kerja sama langsung lewat Universitas”.

KESIMPULAN

Berdasarakan rangkaian kronologis di atas, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) menyimpulkan bahwa pelarangan Seminar Nasional yang dilakukan oleh Dekan dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNRAM merupakan cermin dari kampus yang anti demokrasi. Kampus digunakan untuk melakukan kontrol terhadap aktifitas mahasiswa, melakukan pembatasan, membungkam kritik dan menjadi corong propaganda serta legitimasi dari rezim Jokowi yang fasis.

Sikap tidak memberikan Izin penyelenggaraan seminar nasional tersebut merupakan sikap anti ilmiah dan demokratis di dalam kampus. Fakultas Hukum UNRAM telah gagal menegakan keadilan dan prinsip tidak tebang pilih. Pasalnya, organisasi-organisasi mahasiswa yang maju dengan aktif berkegiatan, mengkritisi kampus, dan menjadi alat perjuangan mahasiswa justru tidak diizinkan untuk menyelenggarakan kegiatan. Sementara di sisi lainnya, banyak hal yang justru melegitimasi kekuasaan, membodohi mahasiswa dengan kesadaran dan gagasan palsunya justru diberikan ruang secara luas.

Maka dengan keadaan tersebut, Kami dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap “MENGECAM TINDAK PELARANGAN YANG DILAKUKAN OLEH DEKANAT FAKULTAS HUKUM UNRAM TERHADAP PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL. FMN SECARA TEGAS JUGA MENYATAKAN AKAN TERUS BERLAWAN SETIAP TINDASAN ANTI DEMOKRASI DAN FASIS SEPERTI INI”

 Jakarta, 14 Januari 2018


[1] Benar bahwa sebelumnya Partai NASDEM bisa menyelenggarakan seminar di Fakultas Hukum Univesitas Mataram pada tanggal 16 desember 2017. Kegiatan itu direspon oleh mahasiswa dengan aksi penolakan partai politik masuk kampus. Setelah kegiataan tersebut, disusul dengan Aksi FMN Ranting UNRAM menuntut Penghapusan Pungutan Liar (PUNGLI) berupa pembayaran Iuran Orang tua Mahasiswa (IOMA) dengan nominal sebanyak Rp. 50.000/mahasiswa selama kurun waktu satu minggu berturut-turut.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger