Headlines News :
Home » , , » FMN MENGECAM KERAS RENCANA POLDA METRO JAYA UNTUK MENGGUSUR PERMUKIMAN WARGA KAPUK POGLAR

FMN MENGECAM KERAS RENCANA POLDA METRO JAYA UNTUK MENGGUSUR PERMUKIMAN WARGA KAPUK POGLAR

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Rabu, 07 Februari 2018 | 09.44


Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, penggusuran rumah-rumah warga miskin khususnya di perkotaan semakin tinggi. Konsep kota indah, kota ramah dan kota modern, atau kota pintar menjadi alasan pemerintahan Jokowi-JK menggusur warga miskin  yang tinggal di bantaran kali dan waduk dengan alasan normalisasi untuk menghindari banjir. Praktik perampasan tanah khususnya penggusuran rumah warga, hanya mengikuti kepentingan dari korporasi dan kepentingan investasi khususnya dari imperialis AS. Di tengah krisis negara maju khususnya AS, mendorong adanya intesifikasi transformasi krisis yang produktif ke Negara-negera berkembang yang bergantung seperti Indonesia.

Salah-satu yang menjadi sasaran dari negara maju dan mitranya dalam negeri (borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar adalah mengembangkan secara besar dan luas proyek properti.
Sementara pemerintah tidak pernah mempersoalkan seperti bertambahnya proyek-proyek perumahan elit, gedung-gedung tinggi yang telah menyita ruang hijau yang menghilangkan dranase seperti di Jakarta. Jakarta terus menjelma menjadi kota yang tidak lagi ramah kepada rakyat miskin. Sejak 2016 menurut rilis yang dikeluarkan oleh LBH Jakarta terdapat 325 titik yang akan menjadi sasaran penggusuran di wilayah DKI Jakarta. Salah satu yang kini mengemuka adalah kasus rencana penggusuran yang dialami oleh rakyat di Kapuk Poglar, Kel. Kapuk, Jakarta Barat.


Sejak tahun 2016 lalu hingga saat ini, warga Kapuk Poglar RT 07 RW 04 kembali terancam untuk digusur. Acaman tersebut sesungguhnya telah terjadi berulang kali sejak tahun 1995, 1997, dan 2002. Dalam hal ini, ancaman penggusuran tersebut lahir dari Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Polda Metro Jaya berencana untuk membangun Asrama Polri (dua tower) dengan alas hukum Sertifikat Hak Pakai di atas tanah seluas 15.900 meter yang ditempati oleh 166 Kepala Keluarga (KK) dengan 641 jiwa. Sementara itu, fakta sejarah mencatat bahwa warga Kapuk Poglar telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 1970. Warga membangun kawasan yang semula adalah rawa-rawa secara swadaya. Selain itu, secara reguler warga pun selalu membayar PBB, mendapatkan KTP, dan Kartu Keluarga dari pemerintah setempat.

Namun demikian Polda Metro Jaya tetap bersikukuh untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga. Melalui Surat Peringatan dan Spanduk ancaman yang menyatakan warga untuk segera mengosongkan pemukimannya karena pada 8 Februari 2018 akan dilakukan eksekusi merupakan sebuah bentuk intimidasi dan teror yang nyata terhadap warga. Berkali-kali pasukan aparat kepolisian datang dengan jumlah yang banyak, melakukan apel di tempat, memamerkan barisan pengendara motor yang membentuk formasi, hingga membawa senjata laras panjang. Bahkan secara langsung, mereka menuding warga telah melakukan penyerobotan tanah di kapuk Poglar. Hal-hal tersebut menunjukan watak asli dari aparat kepolisian yang mengabdikan dirinya pada pemerintahan yang fasis.

Polda Metro Jaya juga telah menginjak-injak hukum yang berlaku di Indonesia. Jika merujuk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sesungguhnya keberadaan warga yang berpuluh tahun menempati lahan tersebut dengan itikad baik sangat dilindungi dan seharusnya diutamakan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Meskipun Polda Metro Jaya mengklaim tanah atas dasar Sertifikat Hak Pakai yang terbit pada tahun 1994, namun secara de facto Polda tidak pernah menggunakan lahan tersebut. Jika demikian, sekalipun Polda Metro Jaya memiliki klaim atas tanah tersebut seharusnya dapat dibatalkan lantaran pihaknya telah menelantarkan tanah tersebut sesuai ketentuan Pasal 27  UUPA. Klaim yang selama ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak ubahnya seperti Indonesia pada era Kolonial Belanda, dimana tanah-tanah rakyat dengan mudah dimiliki oleh negara.

Mengenai kedudukan institusinya, Polda Metro Jaya pun sesungguhnya tidak memiliki kewenangan apapun dalam melakukan eksekusi terhadap permukiman warga. Berdasarkan Pasal 195 dan 196 Hezien Inlandsch Reglement (H.I.R), kewenangan eksekusi hanya dimiliki oleh Pengadilan. Apabila eksekusi secara langsung dilakukan oleh Polda Metro Jaya, hal tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri dan bentuk pelanggaran hukum.

Problem penggusuran tidak bisa dilepaskan dari andil pemerintah, pasalnya pemerintah merupakan penanggung jawab utama atas terjaminnya hak-hak dasar rakyat, termasuk atas tempat tinggal. Namun demikian, baik pemerintah pusat di bawah komando Joko Widodo maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta Anies-Sandi sama sekali tidak memperhatikan nasib rakyat miskin di perkotaan dengan tidak memberikan sikap tegas pembatalan rencana penggusuran warga Kapuk Poglar. Rakyat hanya terus dijadikan bahan eksploitasi dan tindasan oleh pemerintah. Hal tersebut tentu melanggar hak rakyat atas hidup dan temapt tinggal yang layak merupakan hak yang tidak bisa ditawar atau diabaikan. Hak tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dijamin bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Tindakan Polda Metro Jaya dalam kasus ini dengan melakukan rencana eksekusi dan penggusuran paksa tanpa mempertimbangkan pemenuhan hak dasar rakyat atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Hal tersebut juga telah diatur dalam Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 2004/28 tentang Larangan Penggusuran Paksa.

Mayoritas rakyat yang mendiami daerah sasaran penggusuran adalah buruh pabrik, pekerja serabutan, pedagang kecil, dengan pendapatan yang sangat terbatas. Keadaan hidup dan kondisi ekonomi yang makin sulitlah yang membuat rakyat tidak mampu menempati perumahan maupun apartemen megah yang justru gencar dikembangkan oleh pemerintah. Rakyat tidak anti terhadap pembangunan dan kemajuan, namun yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan investiasi, pemilik modal besar, dan tidak untuk memajukan rakyat. Rakyat telah diperlihatkan berbagai contoh penggusuran yang telah terjadi tidak ada satupun yang berorientasi memperbaiki kehidupan rakyat. Relokasi paksa ke rumah susun justru menambah beban derita dan kemiskinan rakyat. Belum lagi mempersoalkan dampak sosial lainnya, seperti kehilangan pekerjaan, lingkungan sosial, hingga masa depan bagi anak-anak.

Bergantinya pemerintahan DKI Jakarta dari Ahok ke tangan Anies-Sandi tidak juga memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi, meniadakan penggusuran paksa, dan memberikan jaminan atas tempat tinggal hanya isapan jempol belaka. Anis-Sandi tidak ubahnya seperti pemerintah DKI Jakarta di bawah pimpinan Ahok sebelumnya, yang tetap berorientasi dan berpihak pada kekuasaan modal skala besar. Artinya, rakyat sudah saatnya untuk tidak menggantungkan, menitipkan, dan mempertaruhkan nasib serta masa depannya kepada pemerintah dan siapapun yang berada dalam pusaran kekuasaan. Hanya dengan kekuatan dan persatuan dari rakyat seluruh kemenangan dapat tercapai.

Atas kondisi tersebut, maka Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap Mengecam keras rencana Polda Metro Jaya untuk melakukan penggusuran terhadap Permukiman warga Kapuk Poglar RT.07 RW. 04. FMN juga menuntut:
1.    Batalkan seluruh rencana penggusuran di RT 07 RW 04, Kapuk Poglar atas alasan apapun dan berikan hak sepenuhnya kepada warga untuk menguasai tempat tinggalnya.
2.    Kepolisian Republik Indonesia harus segera menghentikan segala bentuk upaya provokasi, intimidasi, teror terhadap warga Kapuk Poglar.
3.    Gubernur DKI Jakarta harus memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada Warga Kapuk Poglar RT.07 RW.04 dari rencana penggusuran paksa oleh Polda Metro Jaya.
4.    Hentikan seluruh skema penggusuran, penataan, reklamasi atas nama pembangunan yang merugikan rakyat DKI Jakarta. Berikan seluruh hak dasar, jaminan kehidupan yang layak, dan akses terhadap fasilitas publik terhadap warga Kapuk Poglar dan seluruh warga DKI Jakarta
5.    Presiden Republik Indonesia harus menghentikan seluruh perampasan dan monopoli tanah serta penggusuran. Jalankan Reforma Agraria Sejati untuk pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat.
6.    Berikan jaminan pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia, Wujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi kepada Rakyat

FMN juga menyerukan kepada seluruh tingkatan organisasinya untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan warga Kapuk Poglar. Kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk bersatu dan perkuat perjuangan bersama rakyat tertindas dalam melawan rezim perampas dan penggusur tanah rakyat.

Jakarta, 8 Februari 2018
 
Hormat Kami,
Pimpinan PusatFront Mahasiswa Nasional


Symphati Dimas Rafi’i
Ketua Umum
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger