Headlines News :
Home » , , » Kartu Kuning Bagi Jokowi oleh Ketua BEM UI adalah Kritik Keras Dari Pemuda Mahasiswa

Kartu Kuning Bagi Jokowi oleh Ketua BEM UI adalah Kritik Keras Dari Pemuda Mahasiswa

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Kamis, 08 Februari 2018 | 21.02


foto kartu kuning buat Jokowi
Pada 2 Februari 2018, Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan Dies Natalis ke 68. Pada kesempatan tersebut hadir pula Presiden Joko Widodo untuk memberikan pidato sambutan-nya. Kedatangan Jokowi direspon dengan aksi massa yang dilakukan oleh BEM UI di depan Stasiun KRL Universitas Indonesia, kemudian juga oleh FMN Ranting Universitas Indonesia dengan melakukan aksi selebaran di sekitar kampus. Meskipun aksi massa yang dilakukan oleh BEM UI mendapat intimidasi dan dibubarkan secara paksa oleh pihak keamanan kampus dan kepolisian, namun BEM UI tetap berupaya melakukan aksi demi menyampaikan kritik kepada Jokowi.

Ketua BEM UI (Zaadit Taqwa) melakukan aksi simbolik dengan meniupkan Pluit dan mengacungkan Kartu Kuning kepada Jokowi saat seluruh rangkaian acara di Gedung Balairung UI selesai. Tindakan tersebut sontak kembali mendapat respon yang buruk, kali ini Tim Paspampres memaksa Ketua BEM UI untuk menghentikan aksinya. Dalam aksi tersebut BEM UI sesungguhnya ingin menyampaikan pandangan dan sikapnya atas beberapa masalah rakyat, pemuda mahasiswa, dan demokrasi yang kini tengah mengemuka, seperti Bencana Gizi Buruk di Asmat, Peraturan Organisasi Mahasiswa, dan Pengangkatan PLT Gubernur dari jajaran Polri.

Aksi yang dilakukan oleh BEM UI merupakan bentuk perjuangan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutanya kepada pemerintah. Hal tersebut sangat baik untuk menjaga semangat juang pemuda mahasiswa. Namun, nampaknya tidak bagi pemerintah dan pimpinan kampus Universitas Indonesia. Mereka bak asing dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal tersebut terlihat jelas dari upaya keras mereka untuk membubarkan aksi di depan Stasiun UI dan di dalam Balairung UI.

Secara khusus, tuntutan yang dilayangkan dan aksi simbolik dengan memberikan Kartu Kuning merupakan kritik untuk memastikan bahwa pemerintah, khususnya Jokowi sebagai Presiden harus bertanggung jawab atas seluruh problem yang dialami oleh rakyat. Namun, Jokowi maupun beberapa Menterinya langsung merespon hal tersebut dengan pandangan yang berbeda. Jokowi dalam keterangannya menyampaikan bahwa akan mengirim BEM UI ke Asmat, Papua untuk melihat secara langsung kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Senada dengan Jokowi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani juga menyampaikan hal yang sama terkait pengiriman BEM UI ke Asmat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, tindakan Ketua BEM UI tidak menghormati Presiden dan tidak pada tempatnya. Begitu pula yang disampaikan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Respon serupa juga disampaikan oleh pihak pimpinan Universitas Indonesia langsung melalui Rektor UI M. Anis yang justru menyesali tindakan yang dilakukan oleh mahasiswanya tersebut.

Seluruh respon tersebut merupakan cerminan jelas dari watak pemerintah dan institusi pendidikan yang anti kritik dan anti demokrasi. Aksi ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari proses demokratisasi di dalam kampus. Aksi yang dilakukan oleh BEM UI dan Ketua BEM UI seharusnya mendapatkan apresiasi yang tinggi karena berani menyampaikan secara langsung aspirasi dan tuntutanya. Bukan sebaliknya, mendapat intimidasi, pembubaran dan disesalkan. Respon yang demikian itu, juga membuktikan bahwa apa yang menjadi tuntutan dari BEM UI merupakan masalah yang memang diciptakan oleh pemerintah.

Menyoal Gizi Buruk di Asmat, Papua. Fenomena mencengangkan kembali terdengar dari wilayah Papua, kini menimpa Suku Asmat. Kondisi gizi buruk dan wabah penyakit Campak kini terus menjadi hantu bagi rakyat Suku Asmat. Hal tersebut belakangan direspon oleh pemerintah dengan menetapkannya menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun demikian, pemerintah yang memang sudah sejak lama abai dan tidak memberi perhatian pada masalah tersebut. Setidaknya sepanjang tahun lalu terdapat 63 anak Asmat yang meninggal dunia akibat gizi buruk dan penyakit Campak. Sementara secara nasional pada 2017 tercatat 27,5% atau 6,5 juta anak Indonesia mengalami gizi buruk. Namun pemerintah tidak bergeming, baru pada awal tahun 2018 pemerintah memberikan responnya. Lebih jauh lagi, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sangatlah tidak substansial, yaitu rencana melakukan relokasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua.

Kondisi yang dialami oleh masyarakat Suku Asmat merupakan suatu ironi. Bencana Gizi Buruk dan kelaparan tidak sepantasnya dialami oleh Suku Asmat dan rakyat Indonesia. Pasalnya Indonesia, khususnya Papua merupakan wilayah dengan kekayaan alam yang berlimpah sehingga tidak sedikitpun memiliki syarat untuk hidup kelaparan dan mati karena kurang gizi. Namun, bencana seperti itu terjadi karena monopoli dan perampasan tanah rakyat yang semakin luas dan intensif di berbagai penjuru negeri ini.

Perampasan tanah dan perampokan kekayaan alam yang dilakukan oleh korporasi atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sejak zaman Orde Baru hingga saat ini merupakan faktor utama penyebab malapetaka gizi buruk dan kematian Suku Asmat. Indonesia sebagai negeri yang tidak berdaulat terus memberikan karpet merah bagi investasi dan modal asing untuk merampok kekayaan alam dan membuat rakyat makin menderita. Wacana relokasi dan pembangunan infrastruktur sesungguhnya bukan hal baru yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai dalih solusi untuk masalah masyarakat di Suku Asmat. Pada periode tahun 1970-an Suku Asmat telah direlokasi dari pedalaman hutan milik mereka ke wilayah pinggiran sungai. Hal tersebut tidak lepas dari proyek eksploitasi besar-besaran hutan milik Suku Asmat. Sejak saat itu pula Suku Asmat tercerabut dari sumber pangan dan penghidupannya. Solusi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi tidak berbeda jauh dengan Orde Baru. pemerintah justru menyalahkan pola hidup rakyat yang dinilai tidak sehat yang menjadi faktor utama dari masalah tersebut.

Kesimpulan mengenai pembangunan infrastruktur skala besar sebagai solusi adalah gagasan rendahan dan dangkal. Pasalnya, hal tersebut hanya kedok dari pemerintah untuk memperluas pembangunan demi memuluskan kepentingan korporasi. Rakyat Papua membutuhkan kebijakan mendasar yang dapat dengan tuntas mengatasi problem tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan, tahun lalu Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan survei dan menemukan kandungan cadangan minyak dan gas di Blok Asmat. Artinya, pembangunan infrastruktur yang hanya bertujuan untuk memfasilitasi investasi dan perampokan oleh korporasi bukanlah solusi.

Upaya konkrit untuk menyelesaikan masalah gizi buruk adalah segera menjalankan kedaulatan pangan di Indonesia melalui reforma agraria sejati. Selama pemerintah Jokowi masih tetap menyandarkan pada orientasi produksi untuk ekspor dan pemenuhan kebutuhan rakyat ditutupi melalui impor produk, maka masalah gizi buruk, kelaparan, dan penyakit lainnya akan tetap meluas di Indonesia.

Pengangkatan PLT Gubernur dari Perwira aktif Polri merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pasalnya, halintesifikasi kontrol pemerintah melalui institusi Kepolisian. Alasan dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri karena Kemendagri kekurangan pejabat Eselon I yang dapat menjadi Plt Gubernur. Namun, bukan berarti pemerintah dengan serta merta dapat mengangkatnya dari institusi Kepolisian. Hal tersebut jelas tertulis dalam UU Polri No 2/2002 dalam Pasal 28 Ayat 1 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sementara pada Pasal 28 Ayat 3 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Tidak sampai disitu, upaya untuk membelenggu demokrasi rakyat terus dilakukan dengan adanya MoU antara pihak Kepolisian dan TNI yang menyatakan bahwa TNI dapat terlibat dalam berbagai aspek sipil seperti Unjuk Rasa.

Dalam isu sektoral, pada akhir tahun lalu pemerintah melalui Kemenristekdikti mengusung rancangan peraturan menteri tentang organisasi mahasiswa. Peraturan tersebut berisikan berbagai aturan yang melingkupi unsur politik dan organisasi. Secara politik, aturan tersebut berupaya untuk mengkontrol organisasi mahasiswa dalam menyelenggarakan seluruh aktifitasnya. Padahal dalam hal ini, organisasi mahasiswa seharusnya memiliki independensi dalam menentukan dan mengatur arah gerak organisasinya. Hal tersebut tentunya akan semakin mengekang demokrasi di dalam kampus. Selain itu, periodeisasi kepengurusan juga secara langsung diatur. Hal itu akan menimbulkan kontrol yang semakin kuat dari pemerintah melalui institusi pendidikan tinggi terhadap rumah tangga organisasi mahasiswa. Maksud semua itu tidak lain adalah upaya untuk mengebiri kebebasan berorganisasi yang mana itupun selama ini belum sepenuhnya dimiliki oleh mahasiswa.

Pemerintahan Jokowi telah menunjukan watak fasis dan anti demokrasi kepada mahasiswa. Juga menyulap kampus menjadi ruang yang anti kritik dan anti ilmiah. Berbagai aktifitas mahasiswa terus dibatasi, pengekangan untuk bebas memilih dan membangun organisasi pun terus dijalankan. Atas nama dan dalih stabilitas politik bak rezim Orde Baru mahasiswa dibungkam dan makin dijauhkan dari rakyat. Kampus selalu melakukan pemberangusan terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan tersebut meliputi pelarangan berorganisasi, pembubaran kegiatan dan aktifitas di dalam kampus, hingga pemecatan (DO) kepada mahasiwa yang melakukan demonstrasi. Sejak Juli 2016, rezim Jokowi-JK melalui kampus maupun aparat negara telah melakukan 4 kali pembubaran kegiatan mahasiswa di Univ Telkom Bandung, Taman Cikapayang Bandung, Sleman DIY, dan Univ Muhammadiyah Mataram. Sementara itu, terjadi pula perusakan fasilitas diskusi yang dilakukan oleh pihak kampus di Univ Muhammadiyah Sumatera Utara. Tindak skorsing juga terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan total korban skorsing sebanyak 115 mahasiswa. sementara di kota Mataram 1 orang mahasiswa dikriminalisasi, dan sebanyak 24 mahasiswa UMSU mendapat sanksi DO karena melakukan aksi demonstrasi di kampusnya.

Atas dasar hal tersebut, maka Front Mahasiswa Nasional menyatakan salut dan apresiasi yang tinggi atas aksi yang dilakukan oleh BEM UI dalam merespon kedatangan Joko Widodo, kami juga menyampaikan tuntutan: 
  1. Cabut seluruh aturan yang membatasi hak dan ruang berorganisasi, berpendapat, dan berekspresi bagi mahasiswa. Hentikan seluruh intimidasi, teror, kekerasan, dan pemberian sanksi bagi mahasiswa yang berjuang menuntut hak-hak demokratisnya.
  2. Mengecam solusi pemerintah berupa rencana relokasi dan pembangunan infrastruktur skala besar yang hanya berpihak padan investasi dan korporasi di wilayah Asmat, Papua dan seluruh wilayah Indonesia. 
  3. Wujudkan kedaulatan pangan melalui reforma agraria sejati untuk pembangunan industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat. 
  4. Hentikan seluruh intervensi aparat Kepolisian dan TNI terhadap kebebasan sipil. 
  5. Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan hentikan komersialisasi Pendidikan. 
  6. Wujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat.

FMN juga menyampaikan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk terus memperkuat dan memperluas perjuangannya bersama rakyat tertindas, karena sudah waktunya pemuda mahasiswa dengan lantang menyatakan sikap tegas bahwa rezim Jokowi adalah MUSUH PEMUDA MAHASISWA.

Jakarta, 8 Februari 2018
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional





Symphati Dimas Rafi’i
Ketua Umum 

kontak ; 082227526399
Share this article :

1 komentar:

fadhila putri palupi mengatakan...

Mahasiswa yg pro rakyat disangkanya musuh negara BAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHA

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger