Pemuda Mahasiswa Bersatu dan Berjuang
Bersama Klas Buruh dan Kaum Tani Serta Rakyat Tertindas Indonesia Melawan
Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-JK
Salam
Demokrasi..!!
Hari
Buruh Sedunia (May Day) yang diperingati setiap 1 Mei merupakan tonggak sejarah
perjuangan klas buruh di seluruh dunia. Di Indonesia May Day tidak hanya diperingati
oleh klas buruh saja akan tetapi May Day telah menjadi tonggak perjuangan bagi
seluruh rakyat tertindas Indonesia. Melalui perjuangannya yang militan, klas
buruh mampu memperjuangkan pengurangan jam kerja, perbaikan kondisi kerja dan
kenaikan upah. Atas dasar itulah, momentum May Day pada dasarnya merupakan
ekspresi sejati dari klas buruh dan rakyat di seluruh negeri dalam
memperjuangkan aspirasi dan tuntutannya.
Hingga
saat ini kondisi klas buruh di seluruh negeri termasuk di Indonesia masih
berada dalam belenggu tindasan dan penghisapan sistem kapitalisme monopoli
internasional (imperialisme). Monopoli atas tanah dan sumber energi serta
kekayaan alam oleh imperialisme melalui kaki tangannya dalam negeri merupakan
faktor utama kemerosotan hidup, kemiskinan dan kesengsaraan semakin dalam klas
buruh dan kaum tani serta seluruh rakyat Indonesia.
Beban
krisis yang semakin kronis imperialis pimpinan Amerika Serikat (AS) terus di
pindahkan ke seluruh negeri melalui skema kerja sama dan perang agresi, dominasinya
di lapangan politik, ekonomi, kebudayaan dan militer, menjadikan rakyat
Indonesia sebagai sasaran utama eksploitasi demi keuntungan super profit bagi
imperialis.
Di
bawah kekuasaan dan kontrol penuh rezim Jokowi-JK, kondisi klas buruh justru
semakin merosot. Paket Kebijakan Ekonomi dan pembangunan mega proyek strategis
nasional serta kebijakan neoliberal lainnya yang menjadi andalan kebijakan
Jokowi sesungguhnya merupakan dekte dan pelayanan maksimal bagi kepentingan
Imperialisme. Seluruh kebijakan tersebut telah melipat gandakan penindasan dan
pengisapan bagi klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia dan semakin masifnya perampasan
upah, tanah dan kerja. Pembangunan mega proyek infrasturktur selain untuk
memfasilitasi bisnis dari kapitalis monopoli, juga menjadi ruang bagi kapitalis
monopoli melakukan ekspor kapitalnya yang terancam membusuk akibat krisis
finansial yang terjadi sejak 2008.
Dengan
dukungan Bank Dunia pemerintah Jokowi telah menjalankan reforma agraria palsu melalui
program sertifikasi dan perhutanan sosial, program ini selain tetap
mempertahankan monopoli dan perampasan tanah juga berdampak pada semakin memerosotkan
penghidupan kaum tani dan menjadi akar politik upah murah di Indonesia.
Sejak
Jokowi berkuasa, upah buruh pada setiap tahunnya dibatasi berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, sehingga kenaikan upah setiap
tahunnya tidak dapat melebihi 10%. Dalam 3 tahun penerapan PP 78/2015 (PP
Pengupahan), upah buruh hanya naik rata-rata 8% (8,71 % di tahun 2018). Upah
yang begitu rendah juga harus dirampas melalui pajak yang tinggi, biaya jaminan
sosial, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, listrik, dan kebutuhan
lainnya. Dengan kata lain, defisit upah buruh semakin besar karena kenaikan
upah yang rendah tidak akan sebanding dengan tingginya kenaikan biaya kebutuhan
hidup.
Demi
memuluskan skema politik upah murah dan perampasan upah yang semakin besar,
pemerintah Jokowi terus memperbaharui skema fleksibilitas pasar tenaga kerja. Melalui
program Pemagangan Nasional klas buruh semakin terbelenggu dengan politik upah
murah dan ketidakpastian kerja. Program tersebut didukung oleh ribuan perusahaan karena sistem magang hanya
memberikan uang saku (upah) sekitar 60-70 % dari upah minimum, namun beban
pekerjaan yang sama dengan buruh tetap. Program ini juga telah di dukung oleh
sistem pendidikan yang di canangkan oleh pemerintah, dengan cara memperbesar jumlah
sekolah kejuruan dan perguruan tinggi vokasi demi memenuhi target ketersediaan
tenaga kerja (magang) yang dibayar murah. Kondisi ini menjadi kenyataan masa
depan yang semakin suram bagi pemuda, termasuk mahasiswa.
Institusi
pendidikan tinggi telah melegitimasi seluruh kebijakan anti rakyat.
Kampus-kampus memberikan pelayanan, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk
melegitimasi, dan menopang program-program yang membohongi rakyat melalui
berbagai tipu daya. Kampus melalui lembaga riset, studi, dosen, profesor dan
guru besar terus memproduksi ilmu pengetahuan, teori dan hasil riset yang
justru berpihak pada imperialisme dan kaki tangannya dalam negeri. Para
profesor di kampus selalu berbicara bahwa demi menciptakan iklim investasi yang
ramah maka upah buruh tidak boleh terlalu tinggi. Pikiran tersebut telah
menyesatkan mahasiswa Indonesia agar mereka mendukung penuh kepentingan
investasi dan hutang luar negeri.
Atas dasar situasi tersebut
maka, Front Mahasiswa Nasional (FMN)
dalam momentum peringatan hari buruh internasional tahun 2018 menyatakan sikap
dan tuntutan sebagai berikut: - Cabut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi dan seluruh aturan dan perundangan yang mengabdi bagi pelaksanaan skema neo liberalisme pimpinan imperialis Amerika Serikat; dan Cabut seluruh aturan dan undang-undang yang menindas hak politik rakyat, diantaranya: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, dan seluruh kesepakatan (MoU) TNI-POLRI yang merampas kebebasan buruh, tani, dan seluruh rakyat untuk mogok, berpendapat, dan berorganisasi.
- Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Hentikan seluruh praktek politik upah murah melalui segala bentuk fleksibilitas ketenagakerjaan (dalam bentuk sistem kontrak, outsourcing, “pemagangan”) yang semakin merampas upah buruh, termasuk hentikan PHK sepihak secara semena-mena.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan turunkan pajak bagi buruh, petani, dan rakyat miskin
- Hentikan pemberian dan perpanjangan HGU dan HPH kepada perkebunan besar, izin usaha bagi pertambangan besar dan taman nasional; serta berikan tanah tersebut bagi petani dan suku bangsa minoritas yang telah dirampas lahannya oleh negara dan tuan tanah besar
- Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan segala aturan yang melegitimasi komersialisasi pendidikan; dan Hentikan seluruh kerjasama Perguruan Tinggi dengan perusahaan besar asing dan dalam negeri yang telah menutup akses rakyat untuk mengenyam pendidikan.
- Berikan jaminan lapangan kerja yang layak bagi seluruh pemuda
- Menolak seluruh bentuk agresi perang dan intervensi imperialis AS di seluruh negeri, serta menolak seluruh skema kerjasama imperialis AS dan Indonesia yang merugikan rakyat dan kedaulatan bangsa.
- Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan bangun industrialiasi nasional yang mandiri dan berdaulat
Front Mahasiswa Nasional menyerukan kepada seluruh pemuda dan
mahasiswa agar terus memperkuat persatuan dan berjuang bersama klas buruh dan
kaum tani melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis Jokowi yang menindas
seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 1 Mei 2018
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat Front
Mahasiswa Nasional
(PP-FMN)
Symphati Dimas R
Ketua Umum
Kontak: 081805227040 (Badar/Sekjend FMN)
0 komentar:
Posting Komentar