Headlines News :
Home » , , » PERNYATAAN SIKAP FMN: HARI BURUH SEDUNIA 2018

PERNYATAAN SIKAP FMN: HARI BURUH SEDUNIA 2018

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 30 April 2018 | 09.53

 
Pemuda Mahasiswa Bersatu dan Berjuang Bersama Klas Buruh dan Kaum Tani Serta Rakyat Tertindas Indonesia Melawan Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-JK

Salam Demokrasi..!!
Hari Buruh Sedunia (May Day) yang diperingati setiap 1 Mei merupakan tonggak sejarah perjuangan klas buruh di seluruh dunia. Di Indonesia May Day tidak hanya diperingati oleh klas buruh saja akan tetapi May Day telah menjadi tonggak perjuangan bagi seluruh rakyat tertindas Indonesia. Melalui perjuangannya yang militan, klas buruh mampu memperjuangkan pengurangan jam kerja, perbaikan kondisi kerja dan kenaikan upah. Atas dasar itulah, momentum May Day pada dasarnya merupakan ekspresi sejati dari klas buruh dan rakyat di seluruh negeri dalam memperjuangkan aspirasi dan tuntutannya.
Hingga saat ini kondisi klas buruh di seluruh negeri termasuk di Indonesia masih berada dalam belenggu tindasan dan penghisapan sistem kapitalisme monopoli internasional (imperialisme). Monopoli atas tanah dan sumber energi serta kekayaan alam oleh imperialisme melalui kaki tangannya dalam negeri merupakan faktor utama kemerosotan hidup, kemiskinan dan kesengsaraan semakin dalam klas buruh dan kaum tani serta seluruh rakyat Indonesia.
Beban krisis yang semakin kronis imperialis pimpinan Amerika Serikat (AS) terus di pindahkan ke seluruh negeri melalui skema kerja sama dan perang agresi, dominasinya di lapangan politik, ekonomi, kebudayaan dan militer, menjadikan rakyat Indonesia sebagai sasaran utama eksploitasi demi keuntungan super profit bagi imperialis.  
Di bawah kekuasaan dan kontrol penuh rezim Jokowi-JK, kondisi klas buruh justru semakin merosot. Paket Kebijakan Ekonomi dan pembangunan mega proyek strategis nasional serta kebijakan neoliberal lainnya yang menjadi andalan kebijakan Jokowi sesungguhnya merupakan dekte dan pelayanan maksimal bagi kepentingan Imperialisme. Seluruh kebijakan tersebut telah melipat gandakan penindasan dan pengisapan bagi klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia dan semakin masifnya perampasan upah, tanah dan kerja. Pembangunan mega proyek infrasturktur selain untuk memfasilitasi bisnis dari kapitalis monopoli, juga menjadi ruang bagi kapitalis monopoli melakukan ekspor kapitalnya yang terancam membusuk akibat krisis finansial yang terjadi sejak 2008.
Dengan dukungan Bank Dunia pemerintah Jokowi telah menjalankan reforma agraria palsu melalui program sertifikasi dan perhutanan sosial, program ini selain tetap mempertahankan monopoli dan perampasan tanah juga berdampak pada semakin memerosotkan penghidupan kaum tani dan menjadi akar politik upah murah di Indonesia.
Sejak Jokowi berkuasa, upah buruh pada setiap tahunnya dibatasi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, sehingga kenaikan upah setiap tahunnya tidak dapat melebihi 10%. Dalam 3 tahun penerapan PP 78/2015 (PP Pengupahan), upah buruh hanya naik rata-rata 8% (8,71 % di tahun 2018). Upah yang begitu rendah juga harus dirampas melalui pajak yang tinggi, biaya jaminan sosial, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, listrik, dan kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, defisit upah buruh semakin besar karena kenaikan upah yang rendah tidak akan sebanding dengan tingginya kenaikan biaya kebutuhan hidup.
Demi memuluskan skema politik upah murah dan perampasan upah yang semakin besar, pemerintah Jokowi terus memperbaharui skema fleksibilitas pasar tenaga kerja. Melalui program Pemagangan Nasional klas buruh semakin terbelenggu dengan politik upah murah dan ketidakpastian kerja. Program tersebut didukung oleh ribuan perusahaan karena sistem magang hanya memberikan uang saku (upah) sekitar 60-70 % dari upah minimum, namun beban pekerjaan yang sama dengan buruh tetap. Program ini juga telah di dukung oleh sistem pendidikan yang di canangkan oleh pemerintah, dengan cara memperbesar jumlah sekolah kejuruan dan perguruan tinggi vokasi demi memenuhi target ketersediaan tenaga kerja (magang) yang dibayar murah. Kondisi ini menjadi kenyataan masa depan yang semakin suram bagi pemuda, termasuk mahasiswa.
Institusi pendidikan tinggi telah melegitimasi seluruh kebijakan anti rakyat. Kampus-kampus memberikan pelayanan, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk melegitimasi, dan menopang program-program yang membohongi rakyat melalui berbagai tipu daya. Kampus melalui lembaga riset, studi, dosen, profesor dan guru besar terus memproduksi ilmu pengetahuan, teori dan hasil riset yang justru berpihak pada imperialisme dan kaki tangannya dalam negeri. Para profesor di kampus selalu berbicara bahwa demi menciptakan iklim investasi yang ramah maka upah buruh tidak boleh terlalu tinggi. Pikiran tersebut telah menyesatkan mahasiswa Indonesia agar mereka mendukung penuh kepentingan investasi dan hutang luar negeri.
Atas dasar situasi tersebut maka, Front Mahasiswa Nasional (FMN) dalam momentum peringatan hari buruh internasional tahun 2018 menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

  1. Cabut Paket Kebijakan Ekonomi  Jokowi  dan seluruh aturan dan perundangan  yang mengabdi bagi  pelaksanaan skema neo liberalisme pimpinan imperialis Amerika Serikat; dan Cabut seluruh aturan dan undang-undang yang menindas hak politik rakyat, diantaranya: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, dan seluruh kesepakatan (MoU) TNI-POLRI  yang merampas kebebasan buruh, tani, dan seluruh rakyat untuk mogok, berpendapat, dan berorganisasi.
  2. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Hentikan seluruh praktek politik upah murah melalui segala bentuk fleksibilitas ketenagakerjaan (dalam bentuk sistem kontrak, outsourcing, “pemagangan”) yang  semakin merampas upah buruh, termasuk  hentikan PHK sepihak  secara semena-mena.
  3. Turunkan harga kebutuhan pokok  dan turunkan pajak bagi buruh, petani, dan rakyat miskin
  4. Hentikan pemberian dan perpanjangan HGU dan HPH kepada perkebunan besar, izin usaha bagi pertambangan besar dan taman nasional; serta berikan tanah tersebut bagi petani dan suku bangsa minoritas yang  telah dirampas  lahannya oleh negara dan tuan tanah besar 
  5. Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan segala aturan yang melegitimasi komersialisasi pendidikan; dan Hentikan seluruh kerjasama Perguruan Tinggi dengan  perusahaan besar asing dan dalam negeri yang telah menutup akses rakyat untuk mengenyam pendidikan. 
  6. Berikan jaminan lapangan kerja yang layak bagi seluruh pemuda  
  7. Menolak seluruh bentuk agresi perang dan intervensi imperialis AS di seluruh negeri, serta menolak seluruh skema kerjasama imperialis AS dan Indonesia yang merugikan rakyat dan kedaulatan bangsa.
  8. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan bangun industrialiasi nasional yang mandiri dan berdaulat 

Front Mahasiswa Nasional menyerukan kepada seluruh pemuda dan mahasiswa agar terus memperkuat persatuan dan berjuang bersama klas buruh dan kaum tani melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis Jokowi yang menindas seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 1 Mei 2018
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional
(PP-FMN)


Symphati Dimas R
Ketua Umum
Kontak: 081805227040 (Badar/Sekjend FMN)
 
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger