Headlines News :
Home » , , , » Pernyataan Sikap: Mengecam Penangkapan Azhari dan Operasi Gabungan oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Pernyataan Sikap: Mengecam Penangkapan Azhari dan Operasi Gabungan oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Senin, 21 Mei 2018 | 08.07

“Bebaskan Azhari dan Hentikan Segala Bentuk Intimidasi, Teror dan Provokasi Terhadap Kaum Tani”




Perjuangan kaum tani di Indonesia terus mendapat benturan tindasan fasis oleh negara. Melalui berbagai cara dan instrumennya, pemerintah terus memastikan monopoli dan perampasan tanah semakin meluas. Salah satu yang saat ini terus digencarkan adalah dengan menggunakan Taman Nasional. Taman Nasional merupakan program pemerintah untuk bisa melakukan monopoli tanah secara besar-besaran. Demi memuluskan monopoli dan perampasan tanah melalui Taman Nasional, pemerintah tidak segan untuk melakukan serangkaian tindasan fasis yang terus menindas kaum tani. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sejak tahun 1998 telah merampas tanah-tanah yang digarap dan dimukimi oleh kaum tani.

TNKS telah kembali melakukan tindak kekerasan dan penangkapan terhadap Azhari dan dua petani lainnya pada Januari 2018 lalu. Hingga saat ini, ketiga orang tersebut belum juga dilepaskan, karena dianggap sebagai perambah hutan. Selain itu, melalui Operasi Gabungan mereka juga melakukan pengusiran kaum tani dengan membakar rumah, merusak tanaman dan berbagai rentetan intimidasi, teror, dan provokasi. 

Tahun 2004 merupakan pertama kali TNKS melakukan operiasinya. Tujuannya adalah membersihkan seluruh  petani pemukim dan penggarap dari kawasan Taman Nasional. Operasi dilakukan dengan cara Patroli keliling area dan menancapkan gambar-gambar TENGKORAK di lahan dan rumah petani. Selanjutnya pada tahun 2009 operasi kembali dilakukan dengan mengerahkan 30 orang Polisi Hutan dan Orang Bayaran, mereka membakar empat rumah penduduk beserta lumbung padi, merobohkan satu buah rumah di Darrah Sanda serta menangkap dua orang tokoh petani pemukim dan penggarap, di mana keduanya kemudian di hukum 1,5 tahun penjara dengan tuduhan sebagai perambah. Tidak sampai disitu, Operasi ketiga dilakukan pada tahun 2010 dengan mengerahkan 200 personil Polisi Hutan yang menyebabkan ribuan petani pemukim dan penggarap mengungsi, Operasi tersebut juga telah menghancurkan 35 Hektar Tanaman Kopi. 

Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terus menutup mata atas realita bahwa 12.000 orang hidup dari bermukim dan menggarap tanah yang di klaim oleh TNKS. Keberadaan TNKS merupakan representasi dari monopoli tanah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah di bawah rezim Joko Widodo tidak menganggap petani pemukim dan penggarap sebagai warga negara Indonesia. Seluruh hak demokratisnya, bahkan hak untuk hidupnya juga telah dirampas. Selama ini sejak zaman leluhurnya, kaum tani disana berkembang dan maju tanpa sedikitpun bantuan dan peranan dari pemerintah. 

Kenyataan tersebut semakin memperihatkan bahwa apa yang disebut oleh pemerintah sebagai program Reforma Agraria hanyalah program palsu dan ilusi belaka. Program yang hanya melakikan legalisasi aset, sertifikasi dan berbagai program kemitraan hanya manipulasi dan upaya membodohi rakyat. Program Reforma Agraria Jokowi hanya akan memuluskan monopoli dan perampasan tanah. Selain itu, program tersebut menebar ilusi bahwa kaum tani seolah dapat berdampingan hidup denga tuan-tuan tanah besar, sungguh ilusi yang menyesatkan.
 
Sementara itu, Universitas-universitas juga terus dipergunakan untuk melegitimasi skema perampasan dan monopoli tanah yang dilakukan oleh TNKS. Seperti yang dilakukan oleh Universitas Andalas dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang melakukan kerjasama dengan TNKS dalam penelitian tanaman di dalam hutan, seolah seluruh tanaman tersebut berguna dan dapat diakses oleh rakyat. Lebih jauh lagi, untuk melegitimasi kebermanfaatan dan keberadaan kawasan hutan yang dikuasai oleh TNKS, Universitas Jambi dan Universitas Batanghari juga melakukan kerjasama dengan Kementerian LHK. Tajuk kerjasamanya adalah melibatkan Universitas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat atas pentingnya keberadaan TNKS dan seluruh programnya. Semua itu adalah bentuk kerjasama pihak kampus dengan negara yang sangat merugikan rakyat, membodohi mahasiswa, dan menciderai keilmiahan. Kampus harusnya dapat secara objektif menilai dan menempatkan keberpihakannya terhadap rakyat, bukan menjadi alat legitimasi akademis untuk menindas rakyat.

 
Atas dasar itu, Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan tuntutannya:
  1. Mengecam Penangkapan terhadap Azhari dan kedua Petani lainnya, Bebaskan segera ketiganya tanpa syarat !
  2. Hentikan segala bentuk Operasi, Intimidasi, Teror, dan Provokasi yang dilakukan oleh TNKS terhadap rakyat !
  3. Cabut Klaim Taman Nasional Kerinci Seblat, berikan tanah-tanah terhadap orang Asli, suku bangsa minoritas, petani pemukim dan penggarap serta kepada seluruh rakyat Kabupaten merangin yang tidak memiliki tanah !
  4. Hentikan seluruh kerjasama kampus-kampus dengan imperialisme, tuan tanah besar, dan pemerintah yang tidak berorientasi untuk kepentingan rakyat !
Pada kesempatan ini, FMN juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk mempersatukan diri dan memajukan perjuangan bersama rakyat, khususnya kaum tani. Pemuda-Mahasiswa harus terlibat aktif dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati, lawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis rezim Jokowi-JK.

Jakarta, 21 Mei 2018       

Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional


Symphati Dimas Rafi’i
Ketua Umum
 
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger