FMN Mengecam Pembubaran Diskusi, Tindak Kekerasan, Intimidasi dan Pelecehan yang Dilakukan oleh Aparat Gabungan Kota Surabaya Terhadap Mahasiswa Papua

Pembubaran Paksa Diskusi

Tindakan kekerasan dan berbagai upaya intimidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan tersebut terus menerus meneror rakyat di berbagai sektor, termasuk mahasiswa. Pada Jumat, 6 Juli 2018 terjadi pembubaran paksa disertai dengan tindak kekerasan, intimidasi dan pelecehan terhadap mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur.

Aliansi Mahasiswa Papua bersama berbagai mahasiswa di Surabaya menyelenggarakan Diskusi Mingguan dengan tajuk “Kekerasan di Biak “ di Asrama Mahasiswa Papua-Surabaya. Agenda tersebut merupakan upaya dari gerakan mahasiswa untuk membangun pemahaman bersama tentang berbagai persoalan, khususnya tindasan fasis yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat Papua selama ini. Diskusi tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa asal Papua, namun oleh mahasiswa dari berbagai organisasi dan kampus.

Saat berjalannya diskusi pada pukul 20.30 WIB, Camat Tambaksari bersama ratusan aparat gabungan dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kota Surabaya mendatangi lokasi dengan dalih melakukan Operasi Yustisi, bahkan beberapa aparat kepolisian juga membawa senjata laras panjangnya demi mengintimidasi mahasiswa. Mahasiswa yang berada di lokasi bersama dengan Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencoba membangun dialog dengan pihak Camat dan Aparat. Camat maupun Aparat tidak dapat menunjukan Surat Perintah ataupun Surat Tugas atas berjalannya Operasi tersebut. Di tengah dialog yang sedang berlangsung, secara sepihak aparat gabungan justru melakukan tindak intimidasi dengan meneriaki dengan kata-kata kasar pihak mahasiswa, kemudian disusul dengan tindak kekerasan dan pelecehan. Isabella (mahasiswa) dan Pengacara Publik LBH Surabaya kemudian ditarik dan diseret oleh aparat kepolisian. Sementara Anindya (Mahasiswa/Anggota Front Mahasiswa Nasional) mendapat pelecehan dengan dipegang di bagian dada dan kemudian diseret oleh aparat kepolisian. Kejadian terus memanas, namun mahasiswa tetap bertahan. Akhirnya Camat Tambaksari beserta aparat gabungan meninggalkan lokasi pada pukul 23.00 WIB.

Apa yang terjadi di Surabaya tersebut merupakan salah satu contoh tindakan rezim dalam memberangus demokrasi. Pelarangan terhadap diskusi merupakan cermin dari rezim yang anti ilmiah dan anti kemajuan. Diskusi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis mahasiswa tidak diberikan ruang. Kritik dari rakyat terus dianggap ancaman dengan berbagai dalihnya. Rezim Jokowi hanya mengakui pengetahuan sepihak yang diproduksi oleh pemerintah sebagai pengetahuan dan sumber informasi satu-satunya.

Tindak kekerasan, intimidasi dan teror yang terjadi terhadap mahasiswa Papua tidak terjadi pada saat itu saja. Pada beberapa waktu yang lalu di Kota Malang, diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa Papua juga dibubarkan bahkan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Papua pun kerap dilarang dan dibubarkan dengan kekerasan oleh aparat. Bahkan rakyat Papua juga terus dihadapkan oleh tindasan fasis rezim Jokowi hingga saat ini. Melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pembukaan kawasan pertanian dan perkebunan di wilayah Papua terus diiringi dengan tindak kekerasan, teror dan intimidasi terhadap rakyat.

FMN menilai bahwa tindakan rezim Jokowi tersebut merupakan cerminan dari rezim Boneka imperialis Amerika Serikat yang terus melakukan berbagai tindasan fasis demi menjaga dan mengamankan seluruh kepentingan imperialis di Indonesia. Atas nama stabilitas politik, kelancaran pembangunan, dan kondusifitas iklim investasi, rezim Jokowi tidak segan untuk melakukan kekerasan, kriminalisasi, bahkan hingga merenggut nyawa rakyat yang berjuang untuk hak demokratisnya.

Berbagai tudingan yang dilancarkan terhadap rakyat Papua adalah bentuk dan upaya rezim untuk menyumbat dan menghambat aspirasi dan tuntutan sejati dari rakyat. Di sisi yang lain, berbagai bentuk tindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh rezim terhadap rakyat Papua terus ditutupi dan dibungkus dengan berbagai dalih. Pada dasarnya, apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dari rakyat Papua merupakan cerminan dari aspirasi sejati seluruh rakyat tertindas di Indonesia.

Atas dasar itu, Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan kecaman terhadap tindak kekerasan, intimidasi, dan berbagai upaya pemberangusan hak demokratis, sebagai berikut:

1. Hentikan segala bentuk tindak kekerasan, intimidasi, teror, kriminalisasi terhadap mahasiswa Papua dan seluruh rakya Indonesia.  
2. Berikan jaminan kebebasan berorganisasi, berekspresi dan mengemukakan aspirasi terhadap rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia. 
3. Mengecam tindak kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh Camat Tambaksari dan Aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Surabaya. Usut tuntas tindakan tersebut dan Berhentikan aparat pelaku tindak kekerasan dan pelecehan. 
4. Menyerukan kepada seluruh gerakan mahasiswa dan rakyat tertindas di Indonesia untuk terus berjuang melawan kebijakan dan tindasan fasis Rezim Jokowi-JK. 

Jakarta, 7 Juli 2018

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum