Headlines News :
Home » » Front Mahasiswa Nasional Mengecam Tindakan Kriminalisasi Terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo Yang Dilakukan Polrestabes Surabaya

Front Mahasiswa Nasional Mengecam Tindakan Kriminalisasi Terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo Yang Dilakukan Polrestabes Surabaya

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 28 Agustus 2018 | 22.05



Tindakan Anti Demokrasi dalam berbagai bentuk dijalankan di bawah Rezim Fasis Jokowi-JK. Tindakan Anti Demokrasi ini di orientasikan untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat memperjuangkan hak-hak sipil nya. Pada sisi lain, tindakan anti demokrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisah dalam rangka stabilitas politik yang berorientasi pada kelancaran iklim Investasi dan pembangunan infrastruktur.

Tindakan anti demokrasi dalam bentuk kriminalisasi kali ini terjadi di Surabaya. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Anindya Shabrina Prasetiyo yang aktif sebagai mahasiswa di Universitas Narotama, Fakultas Hukum,  semester 5. Anindya juga aktif sebagai pimpinan dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Surabaya. Anindya dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan nomor surat laporan : LP/B/689/VII/2018.

Tindakan kriminalisasi ini bermula dari pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap diskusi mingguan yang dilakukan di asrama papua pada tanggal 6 juli 2018. Pembubaran diskusi tersebut dilakukan secara paksa dengan tindak kekerasan, intimidasi serta pelecehan terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo. Anindya melakukan laporan atas tindakan yang dialaminya bersama LBH Surabaya dan aliansi lainnya pada tanggal 09 Juli 2018.

laporan itu ditujukan kepada porpam Polda Jatim dengan Nomor Surat 133/SK/LBH/VII/2018. Surat itu berisi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepolisian saat terjadi peristiwa tanggal 06 Juli 2018 dengan pihak teradu adalah Sdr Kompol Prayitno Kapolsek Tambaksari Kota Surabaya dan Kombes Pol Rudi Setiawan Kapolrestabes Surabaya. Alih-alih mendapatkan respon, Anindya Justru di laporkan oleh ormas yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Keluara besar Papua Surabaya (IKBPS) yang diketuai oleh Piter Frans Rumasek yang juga seorang anggota satpol PP di Kota Surabaya dengan tuduhan pencemaran nama Baik. Tanggal 16 Agustus 2018, keluar surat perintah penyidikan dengan nomor : Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan Kriminalisasi yang dilakukan terhadap Anindya tidak lah lepas dari sedang meningginya perjuangan rakyat di Surabaya. Anindya yang juga pimpinan Cabang FMN Surabaya, aktif melakukan pendampingan atas berbagai kasus yang terjadi di Surabaya. Seperti Pada kasus penggusuran paksa di Keputih Tegal Timur Baru, anin mengalami tindakan reprsesif dalam bentuk diseret dan di pukuli sehingga anin mengalami luka lebam ditubuhnya. Ketika melaporkan kepolrestabes  anin sempat dipersulit untuk membuat pelaporan dan baru bisa divisum sekitar jam tiga pagi. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan ini. Pada tanggal 6 Juli 2018 ketika aparat gabungan bersenjata lengkap membubarkan diskusi di asrama Papua, Anin kembali menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan dan tindakan intimidatif dari pihak aparat di kota Surabaya.

Atas dasar itu mengecam dan mengutuk tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap kawan Anindya. Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap:
  1. Hentikan segala proses hukum terhadap kawan Anindya Shabrina Prasetiyo oleh Polrestabes Surabaya
  2. Segera jalankan proses hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelecehan terhadap Anindya Shabrina Prasetiyo
  3. Hentikan tindakan intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, pelecehan dan penangkapan terhadap pemuda mahasiswa dan rakyat.
  4. Pecat Pieter Frans Rumasek sebagai anggota Satpol PP.

Kami menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa meningkatkan perjuangan melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis dan anti rakyat rezim Jokowi-JK

Jakarta, 29  Agustus 2018

Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional


Symphati Dimas Rafi’i
KetuaUmum 

Contact Person:
Badarudin (081805227040)
Widianto (081316836857)

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger